1. Aburizal: Perusahaan Batu Bara Belum Tentu Berutang

Adaro mengakui menahan pembayaran.

JAKARTA — Mantan nakhoda Grup Bakrie, Aburizal Bakrie, mengatakan perusahaan tambang batu bara belum tentu berutang royalti kepada negara. Menurut dia, yang paling berhak menentukan siapa yang sebenarnya berutang adalah pengadilan.

“(Utang) itu kan belum tentu,” kata Aburizal, yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kepada Tempo di kantornya kemarin. “Sekarang kita lagi lihat apakah pemerintah yang berutang atau perusahaan yang berutang. Biar diputuskan melalui pengadilan.”

Aburizal berharap pemerintah dan pihak perusahaan tambang menghormati hukum. Sebab, katanya, sekarang kasus itu telah sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Dan sudah ada dinyatakan siapa yang salah siapa yang benar,” ujarnya. “Barangkali saja nanti pengadilan memutuskan pemerintah yang harus bayar.”

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal taipan Edwin Soeryadjaya dan para petinggi perusahaan tambang Grup Bakrie karena mereka dinilai lalai membayar utang royalti ke negara.

“Pencekalan dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan,” ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Syaiful Rahman, Selasa lalu.

Ada 14 nama dari enam perusahaan yang masuk daftar cekal Imigrasi. Sepuluh di antaranya berasal dari PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia—dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie di bawah payung PT Bumi Resources Tbk. Bos perusahaan batu bara lainnya, PT Adaro Indonesia milik Edwin dan PT Berau Coal milik keluarga Risjad, juga dicekal.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyatakan pencekalan dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu segera membayar utangnya ke negara. Adapun total piutang negara dalam bentuk royalti yang harus dibayarkan perusahaan-perusahaan batu bara itu sekitar Rp 3 triliun.

Mengenai pencekalan itu, Aburizal menolak berkomentar. “Saya sendiri tentu tak mau buat (komentar) tentang menteri yang lain,” ujarnya. “Tapi saya cuma mengatakan hargailah keputusan hukum dan juga hak asasi manusia.”

Melalui anggota staf khususnya, Lalu Mara Satriawangsa, Aburizal juga menegaskan dirinya tak lagi terkait dengan perusahaan dalam Grup Bakrie. “Pak Ical sudah melepaskan semua jabatan bisnisnya.”

Manajer Umum PT Kaltim Prima Coal Harry Miarsono juga membantah kabar bahwa perusahaannya telah lalai membayar royalti penambangan batu bara. “Tidak ada penunggakan (royalti),” katanya. “Kaltim Prima sudah bayar semua.”

Adapun PT Adaro Energy Tbk, induk PT Adaro Indonesia, mengaku menahan pembayaran royalti penambangan batu bara sejak 2004. Penahanan ini terkait dengan belum terpenuhinya janji pembayaran restitusi pajak pertambahan nilai yang dipungut pemerintah sejak 2001.

“Ini salah pemerintah,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Adaro Energy, Andre J. Mamuaya, kepada Tempo kemarin.

TOMI | TITIS | WAHYUDIN F | GUNANTO | AQIDA

Babak Baru Sengketa Batu bara

Pencekalan belasan pengusaha tambang batu bara atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandai babak baru sengketa tunggakan royalti batu bara. Pemerintah berkeras royalti wajib dibayarkan pengusaha. Sedangkan pengusaha, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, ngotot bahwa itu baru akan dilunasi jika pembayaran pajak mereka dikembalikan.

“Ini masalah utang royalti, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.”
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan:

“Sebaiknya bayar lunas dulu kewajiban royalti. Kalau mereka punya klaim restitusi pajak ke negara, silakan diajukan tersendiri.”
Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara:

“Jumlah royalti yang ditahan sama nilainya dengan pajak yang seharusnya dikembalikan pemerintah.”
Jeffrey Mulyono, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia

Sumber Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai:

Pasal 1.a.
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 2.e.
Jenis barang hasil pertambangan yang dimaksud pasal 1.a. adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket.

Dari Mana Kisruh Berawal

1980-an
Pengusaha batu bara menandatangani kontrak karya generasi pertama dengan pemerintah. Mereka wajib menyetorkan royalti ke negara. Jika ada pajak baru, perusahaan akan dibebaskan atau diberi penggantian.

2000
Keluar Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000 tentang jenis-jenis barang yang tidak kena pajak. Batu bara salah satunya. Pajak yang disetorkan perusahaan nantinya akan dikembalikan (direstitusi).

2001
Perusahaan tetap membayar royalti ke negara, namun meminta hak restitusi pajak.

2004
Pengusaha mulai menahan sebagian royalti karena restitusi tak kunjung dicairkan.

2007
Departemen Keuangan menugasi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menagih kekurangan pembayaran royalti. Pengusaha menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. PTUN memerintahkan PUPN menghentikan penagihan.

20 September 2007
Keputusan akhir PTUN Jakarta memenangkan pengusaha dan menyatakan tindakan PUPN di luar kewenangannya. Alasannya, dalam kontrak, pemerintah dan pengusaha menunjuk arbitrase internasional.

28 Juli-5 Agustus 2008:
Pemerintah mengeluarkan surat cekal terhadap 14 pengusaha batu bara.

Naskah: NIEKE INDRIETTA | GUNANTO | AGUNG SEDAYU

2. Cekal Berlanjut Sampai Royalti Lunas

Menteri Keuangan diminta menegur bawahannya.

JAKARTA – Pemerintah mempertahankan status cekal direksi dan komisaris enam perusahaan batu bara sebelum tunggakan royalti dilunasi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyatakan status cekal terhadap 14 orang itu baru dicabut jika perusahaan batu bara membayar tunggakannya kepada negara. “Kami akan melihat progress penyelesaian. Kalau lunas, besok lusa pun akan saya cabut,” ujarnya kemarin.

Pemerintah sebelumnya mencekal direksi dan komisaris perusahaan tambang batu bara PT Kideko Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Adaro Indonesia. Pencekalan dilakukan karena perusahaan-perusahaan itu menunggak dana hasil penjualan batu bara atau royalti sebesar 13,5 persen kepada negara (Koran Tempo, 6 Agustus 2008).

Sebaliknya, para pengusaha tambang batu baru itu menahan royalti dengan alasan pemerintah tidak mengembalikan restitusi pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen sejak 2001. Menurut mereka, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, batu bara bukan termasuk barang kena pajak.

Hadiyanto menjelaskan, 14 direksi dan komisaris dicekal atas laporan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Panitia Urusan Piutang Negara cabang Jakarta kemudian meminta pencekalan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dia meminta mantan direksi yang dicekal membantu pemerintah meyakinkan manajemen agar segera membayar royalti. “Ini piutang negara dan ada pihak ketiga yang menahan uang negara. Ini negara, jadi harus ada prosedur,” katanya.

Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Bambang Setiawan menyatakan telah meminta enam perusahaan batu bara melunasi tunggakan. “Kami sudah menyurati mereka, tapi mereka bertahan tidak mau menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.

Menurut Bambang, royalti yang belum dibayarkan keenam perusahaan selama enam tahun sebesar Rp 7 triliun. Jumlah itu terdiri atas periode 2001-2005 sebesar Rp 3,8 triliun dan periode 2005-2007 sebesar Rp 3,2 triliun. “Pembayaran 2005-2007 dalam proses penagihan oleh Departemen Energi,” katanya.

Kalangan pengusaha batu bara mendesak Menteri Keuangan menegur bawahannya, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Pajak tidak mau mengembalikan uang (restitusi pajak) karena takut rekeningnya turun, sedangkan Direktorat Kekayaan Negara ingin penerimaannya naik,” ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffry Mulyono kemarin.

Dia menilai, kasus ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antardirektorat di Departemen Keuangan. “Korbannya adalah pengusaha batu bara,” katanya. Menurut Jeffry, pemerintah tidak punya keinginan politik untuk mengembalikan pajak batu bara. “Padahal, kalau perusahaan membayar royalti dan pemerintah mengembalikan pajak, semuanya selesai.”

Penolakan untuk menyetor royalti, kata dia, didasarkan pada Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Intinya, pajak yang seharusnya direstitusi pemerintah dianggap dibayarkan melalui royalti yang ditahan.”

ALI | GUNANTO ES | NIEKE INDRIETTA | AGUNG SEDAYU