Pertambangan
Royalti Harus Dibayar, Restitusi Tunggu Hukum

Jakarta, Kompas – Perusahaan tambang batu bara harus membayar dahulu kewajiban royalti kepada pemerintah sambil menunggu proses hukum soal restitusi rampung. Royalti dan restitusi adalah dua hal yang berbeda.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (6/8). Ia menanggapi pencekalan 14 direksi yang perusahaannya masih menunggak royalti hasil tambang senilai Rp 3,36 triliun. Pencekalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ini atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Royalti dan restitusi adalah dua isu yang berbeda ranahnya. Tidak bisa dua obyek hukum yang berbeda digabungkan. ”Jadi, royalti harus dibayar dan restitusi bergantung pada keputusan hukum nantinya,” ujar Dradjad.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan mengatakan, pihaknya keberatan atas tindakan perusahaan tambang yang menahan dana hasil produksi batu bara (DHPB).

Setoran DHPB adalah hasil penjualan 13,5 persen batu bara bagian pemerintah yang dititipkan untuk dijual melalui perusahaan ditambah dana pengembangan batu bara.

DHPB merupakan kewajiban perusahaan yang harus disetor ke pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak, selain kewajiban lainnya, seperti royalti.

Alasan perusahaan memotong langsung setoran DHPB itu, sebagai kompensasi untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

Ketentuan ini memasukkan batu bara ke dalam kelompok barang bukan kena pajak. Akibatnya, PPN masukan yang telah disetorkan perusahaan kepada pemerintah tak bisa direstitusi.

BEI akan meminta penjelasan

Bambang mengakui, jika mengacu pada kontrak karya pertambangan batu bara generasi pertama, perusahaan punya alasan untuk tetap minta restitusi.

Hal itu sesuai Pasal 11 Ayat 1 Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara yang menyatakan, selama kontrak berlangsung, perusahaan tidak terkena perubahan aturan pajak (nail down).

”Kalau restitusi itu dibayarkan, perusahaan akan bayar lagi DHPB kepada pemerintah. Tetapi, biar hukum yang menilai,” kata Bambang. Setelah beberapa kali ditegur tidak juga membayar, Departemen ESDM kemudian melimpahkan masalah ini ke Departemen Keuangan. Depkeu lewat Panitia Urusan Piutang Negara kemudian menagih. Perusahaan yang menahan DHPB balik menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat.

PTUN kemudian memenangkan gugatan perusahaan penunggak. PUPN diminta menghentikan penagihannya. Pemerintah kemudian banding ke Mahkamah Agung. Gugatan banding itu sampai saat ini masih dalam proses.

Dalam pernyataan bersama PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Kideco Jaya Agung, tindakan permintaan pencekalan oleh Menteri Keuangan dinilai melawan hukum.

Dirut Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari direksi PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Energy Tbk terkait tunggakan pembayaran royalti ini.(DOT/REI/oin)