Jika sebuah kesalahan harus ditutupi, maka dibuat seknario untuk menutupinya. Tetapi jika skenario penutupan itu ternyata terbongkar juga, makin beratlah bobot kesalahan itu. Inilah yang terjadi pada Ayin dan Urip. Rekaman pembicaraan mereka tanggal 10 Juli, setelah mereka dipenjara, menjadi bukti.

1. Artalyta-Urip Susun Skenario Bohong

    Polisi membantah tahanan boleh memakai telepon seluler.
    JAKARTA–Artalyta Suryani, terdakwa pemberi suap US$ 660 ribu kepada jaksa Urip Tri Gunawan, mengatur skenario dengan Urip untuk menghadapi persidangan. Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan antara keduanya yang diperdengarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
    Hubungan telepon terjadi pada 10 Juni lalu, pukul 21.00 WIB. Padahal saat itu keduanya sudah ditahan. “Besok kita konsisten pada jumlah itu. Pokoknya perbengkelan itu, kan?” ujar Artalyta dalam rekaman tersebut.
    Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Maret 2008. Kala itu dia berada di rumah Sjamsul Nursalim di Jalan Terusan Hang Lekir II, WG 9, Simprug, Jakarta Selatan. Ia tertangkap tangan menerima uang senilai US$ 660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar dari Artalyta. Beberapa jam kemudian Artalyta juga dibekuk.
    Artalyta ditahan di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta. Adapun Urip ditahan di Markas Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok. Kendati sama-sama ditahan, mereka ternyata bisa mengobrol lewat telepon seluler.

2. Pengutang Kakap Nakal Terancam Paksa Badan

    Sempat terganjal masalah hukum.
    Jakarta — Pemerintah akan memberlakukan sanksi paksa badan atau gijzeling terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang tidak kooperatif membayar utang kepada negara.
    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, upaya paksa badan itu akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama yang akan ditandatangani oleh dirinya selaku Menteri Keuangan, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto. “Menurut saya, (para obligor) sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jadi, gijzeling menjadi urgen (mendesak),” katanya setelah menghadiri rapat koordinasi penanganan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
    Sri Mulyani, yang juga pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian, menjelaskan saat ini tim ketiga lembaga negara itu sedang memproses penyelesaian surat keputusan bersama tersebut. Tim, katanya, akan menetapkan standar operasi dan prosedurnya sehingga langkah-langkah paksa badan secara hukum akan kuat.
    Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, surat keputusan bersama paksa badan terhadap para pengutang kakap sebenarnya pernah akan dicoba beberapa tahun silam. Tapi hal itu urung dilaksanakan karena masih terganjal masalah hukum di Mahkamah Agung. “Kini kami akan membicarakan kembali supaya penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

3. Pergeseran Jam Kerja Hanya untuk Jawa-Bali

    Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin.
    JAKARTA – Kebijakan peralihan jam kerja industri dari Senin-Jumat ke hari libur Sabtu-Minggu hanya akan diberlakukan untuk wilayah Jawa-Bali mulai 21 Juli mendatang.
    Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengemukakan, untuk memudahkan pelaksanaan, kebijakan itu akan dibagi untuk empat wilayah. Jawa Barat satu kelompok dengan Banten, Jawa Tengah digabung dengan Yogyakarta, sedangkan Jawa Timur dan Bali terpisah.
    “Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin. Namun, kata dia, pelanggan industri tersebut memakai 38 persen dari total kebutuhan listrik.
    Kondisi ini jauh berbeda dengan pelanggan rumah tangga. Total pelanggannya mencapai 40 juta, namun pemakaian listriknya hanya 26 persen dari total kebutuhan. Karena itu, kebijakan yang ditujukan kepada pelaku industri dianggap cukup efektif mengurangi beban pemakaian listrik.

4. Pencabutan BAP Aulia Tak Berpengaruh

    Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh.
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh. “Biar saja,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar kemarin.
    Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan, keterangan saksi atau tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP) hanya merupakan salah satu alat bukti. “Masih ada banyak bukti lain,” ujarnya.
    Haryono menegaskan, KPK tidak akan berhenti dan akan terus melakukan penyidikan. Fakta-fakta baru yang muncul di pengadilan pun akan dikumpulkan. “Kesaksian Aulia di persidangan (yang mencabut BAP) itu juga bisa jadi alat bukti.”

5. Horta Dituding Menutup Proses Pengadilan

    Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999.
    DILI — Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. “Horta dan Xanana tahu lebih dulu misi Komisi Kebenaran dan Persahabatan,” kata Fernanda Borges, anggota parlemen dari Fraksi Partai Persatuan Nasional, kemarin.
    Protes terkait dengan hasil Komisi, yang akan dilanjutkan dengan permintaan maaf oleh pemerintah kedua negara, juga disampaikan anggota parlemen dari Fraksi Fretilin, David Dias Ximenes. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Indonesia tidak akan berjalan jika keadilan bagi para korban belum menentu. “Kalau berbicara soal keadilan, harus ada hak dan tanggung jawab,” ujarnya.
    Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim mengatakan bahwa para korban pelanggaran hak asasi di Timor Timur masih bisa mencari keadilan melalui jalur internasional. “Korban bisa menuntut dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka peradilan internasional terhadap pelaku,” katanya.

6. Anwar Ibrahim Dibebaskan dengan Jaminan

    Anwar menolak menjalani tes DNA.
    JAKARTA — Kepolisian Kuala Lumpur kemarin membebaskan pemimpin oposisi Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, dengan jaminan ia akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada 18 Agustus.
    Anwar sempat ditahan semalam dengan tuduhan melakukan sodomi dengan bekas sukarelawannya, Mohamad Saiful Bukhari Azlan, 23 tahun.
    “Jika menolak datang, ia harus membayar 10 ribu ringgit (sekitar Rp 28 juta),” kata Sivarasa Rasiah, pengacara Anwar sekaligus Wakil Presiden Partai Keadilan, kepada Tempo melalui telepon.
    Sebelum dibebaskan kemarin sekitar pukul 09.45 waktu setempat, Anwar diperiksa dua kali, yaitu pada Rabu pukul 14.30-19.30 dan kemarin pagi pukul 08.30-09.00.
    Menurut Sivarasa, Anwar menandatangani berita acara pemeriksaan setebal 16 halaman berisi sekitar 112 pertanyaan.
    Sivarasa mengatakan polisi menetapkan Anwar sebagai tersangka hanya berbekal laporan Saiful yang mengaku menjadi korban. Dalam pemeriksaan itu, Anwar menolak menjalani tes DNA dengan alasan sudah pernah dilakukan ketika ada tuduhan serupa sepuluh tahun lalu. “Anwar menolak tuduhan liwat (sodomi),” ujar Sivarasa.