1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

    Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
    JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
    Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
    Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
    Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

    “Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
    JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
    “Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
    Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
    Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    Secara prosedur Lapindo melanggar.
    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

    JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
    Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
    TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
    Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.