Berita Utama Kompas yang paling menarik hari ini menurut saya adalah No. 5. Rekan Singal pernah menulis perumpamaan yang sangat mengena mengenai krisis energi, silakan kunjungi blognya!

Wakil Presiden JK adalah orang yang smart, juga pandai berdebat. Saya lihat beberapa kali argumentasi menghadapi para penyerangnya tegolong piawai. Tetapi mohon kepiawaianya tersebut jangan disalah-gunakan untuk memutar-balikkan sebuah kenyataan. Pemerintah lalai dalam perencanaan energi, apapun alasannya. Yang pertama harus dilakukan adalah meminta maaf, titik!

Terus membela diri dengan argumentasi yang terlihat cerdas namun menyesatkan perlu dihentikan. Contoh, dia bilang berhasil meningkatkan kapasitas 40% dalam 3,5 tahun. Dibandingkan dengan dengan kurun 100 tahun sebelumnya yang ‘hanya’ 26.000 MW. Hasilnya, tetap krisis energi! Mau 1.000% kenaikan kapasitas jika hasilnya krisis energi berarti ada kesalahan, titik!

Bicara planning, executing, evaluation bukan hanya bicara angka2 global. Semua itu tidak ada artinya jika tidak bisa kita lacak (trace) hingga ke detil. Kita orang, banyak orang ‘jago’ bikin rencana global, tetapi jika bicara hingga detil, kita semua hampir kedodoran.

Baiklah kita bicara yang sederhana, bagaimana pohon masalah (problems tree) dari krisis energi? Bagaimana pohon tujuannya (goals tree)?

Dengan kenaikan 40%, dimana akar masalahnya sehingga krisis tetap terjadi? Tidak terungkap!

Selama kurun 100% (kapan?) hanya dibangun 26.0000 MW, tetapi kenapa tidak terjadi krisis energi seperti sekarang, apa pasal? Tidak terungkap!

Masalah penyelesaian krisis energi bukan masalah ‘kepiawaian’ retorika, tetapi kepiawaian penyelesaian masalah, titik!

1. Biaya Buku Memberatkan : Orangtua Siswa Harus Keluarkan Biaya hingga Rp 1 Juta Per Semester

    Jakarta, kompas – Hari pertama sekolah, Senin (14/7), siswa dan orangtua dikejutkan dengan biaya pembelian buku pelajaran yang sangat memberatkan. Biaya yang harus dikeluarkan di beberapa sekolah mencapai Rp 1 juta per semester.
    Program buku digital yang dicanangkan pemerintah dengan maksud menekan harga buku kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain sulit diunduh dari internet, hampir tidak ada sekolah yang menggunakan buku digital itu. Bahkan, banyak kepala sekolah dan guru yang belum mengetahui adanya buku digital itu.
    Di sebuah sekolah menengah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, misalnya, pada hari pertama masuk sekolah, kertas fotokopi berisi judul buku, penerbit, dan harga buku yang akan dipakai siswa kelas III SMA jurusan IPA tersebut dibagikan kepada siswa.
    ”Ada 14 buku yang mesti dibeli. Harga semua buku yang dijual di sekolah hampir Rp 1 juta. Siswa yang mau beli pesan ke bagian Tata Usaha,” kata seorang siswa.
    Buku-buku teks yang dipakai di sekolah tersebut merupakan keluaran dari penerbit buku ternama yang umum dipakai di sekolah. Tidak ada satu buku pun yang direkomendasikan dari buku digital yang disediakan pemerintah di situs web Depdiknas.

2. Konferensi : RI Dukung Palestina Merdeka

    Jakarta, Kompas – Indonesia menyatakan akan terus mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Indonesia berupaya mendorong dan mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebelum tahun 2008 berakhir.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, simpati saja tidak cukup untuk masa depan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya. Untuk langkah konkret itu, Indonesia mengambil bagian dalam upaya pembangunan kapasitas aparat di Palestina untuk mengurus negaranya saat merdeka dan berdaulat. Dari kebutuhan 10.000 aparat, selama lima tahun Indonesia akan membantu pelatihan 1.000 aparat Palestina di Indonesia.
    ”Sekarang, simpati saja tidak cukup untuk Palestina. Afrika Selatan dan Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lain mengambil langkah konkret untuk memperkuat rakyat Palestina di beragam bidang untuk mempersiapkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar Presiden saat membuka New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Meeting on Capacity Building for Palestine di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).

3. ANALISIS POLITIK : Negeri 34 Partai Politik!

    Oleh Eep Saefulloh Fatah
    Kampanye tertutup untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dimulai Sabtu (12/7) pekan lalu dan akan berlangsung sekitar sembilan bulan. Pesertanya 34 partai politik!
    Jumlah peserta Pemilu 2009 yang kembali membengkak membuktikan dua kegagalan sekaligus, para politikus gagal mengendalikan eforia pendirian partai dan mekanisme serta sistem gagal merampingkan partai secara efektif. Lalu, mesti cemaskah kita dengan pembengkakan jumlah partai itu? Apakah itu menandai kegagalan penguatan sistem kepartaian kita?

4. Pendidikan : Sapu Lidi dan Sabit untuk Mendaftar Sekolah

    Oleh Madina Nusrat
    Bagi penduduk miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kesempatan belajar sebagai bekal untuk mencari nafkah tidak berarti harus membayar mahal. Mereka bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan lewat kelompok belajar.
    Hal ini seperti tampak di Kelompok Belajar (Kejar) Paket B setara SMP di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Kamis (14/7). Calon siswa tidak harus membayar sumbangan pendidikan jutaan rupiah. Mereka hanya membayar Rp 25.000 ditambah sapu lidi, sapu ijuk, sabit, cangkul, dan Al Quran.
    Sumbangan itu pun bersifat sukarela, sesuai kemampuan orangtua siswa. Barang-barang itu akan digunakan para siswa dalam kerja bakti maupun bimbingan rohani.
    Salah satu pendaftar, Soni Parwanto (12), lulusan Sekolah Dasar Negeri 4 Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang, hanya membawa sapu ijuk dan Al Quran untuk mendaftar.
    Dengan skor hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional 17,70, sebenarnya Soni bisa diterima di SMP negeri di Ajibarang. Namun, orangtua Soni hanya buruh tani di Dusun Tanjungsari, Desa Tiparkidul. Mereka tak punya cukup uang untuk mendaftarkan Soni ke SMP negeri.

5. Kalla: Diatur untuk Perbaikan : Dalam 3,5 Tahun Daya Listrik Bertambah 40 Persen

    Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, upayanya mengalihkan hari kerja ke hari Sabtu dan Minggu bukan untuk merusak suasana kondusif industri. Namun, hal itu justru untuk memperbaiki suasana yang terganggu akibat krisis listrik.
    Pemerintah juga membantah tidak adanya pemetaan dalam pembangunan proyek pembangkit listrik yang kini digalakkan. Dalam 3,5 tahun ini, pemerintah berhasil menambah daya listrik hampir 40 persen dengan dana Rp 90 triliun.
    Pernyataan itu disampaikan Wapres Kalla seusai penandatanganan Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/7).
    Menurut Wapres, dalam 100 tahun, di negeri ini hanya bisa dibangun kapasitas daya listrik sampai 26.000 megawatt (MW). ”Akan tetapi, pemerintah ini hanya dalam waktu 3,5 tahun mampu menambah cadangan hampir 40 persen. Tahun depan kita bakal menambah lagi 10.000 MW. Jadi, hampir 100 persen dalam waktu enam tahun. Apakah salah cara pemerintah yang sekarang ini? Tidak kan?” tanya Wapres Kalla.

6. Tak Satu Menteri Pun Ajukan Cuti untuk Kampanye

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan, sampai saat ini tidak satu menteri pun, anggota Kabinet Indonesia Bersatu, mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2009, yang kini telah dimulai. Cuti tidak diajukan karena tugas menteri sangat berat, sementara masa kampanye awal masih sebatas konsolidasi.
    ”Sampai Senin ini tidak satu pun permintaan cuti dari para menteri. Bisa dipahami karena tugas menteri itu cukup berat dan memerlukan perhatian yang tinggi. Karena itu, tampaknya pada kampanye awal ini, bisa dipastikan tak ada menteri yang mengajukan cuti,” ujar Hatta di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).
    Menurut Hatta, Presiden terus menekankan perhatian yang tinggi dan serius pada tugas pemerintahan dan kenegaraan yang sedang diemban.
    ”Saya kira sebagai menteri, mereka juga sudah disumpah untuk mengutamakan pekerjaan yang sudah diamanatkan. Saya kira sudah menjadi perhatian tinggi dari para menteri untuk berkomitmen mendahulukan kepentingan pekerjaan itu,” ujarnya.

7. Artalyta Tak Akui Suap Jaksa Urip

    Jakarta, Kompas – Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin (45) menegaskan, tak ada keterkaitan antara dirinya dan proses hukum penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia juga bersumpah tidak melakukan penyuapan karena uang yang diberikan kepada jaksa Urip Tri Gunawan merupakan uang pribadinya.
    ”Demi Tuhan, saya dapat pertanggungjawabkan dengan hati nurani menurut agama dan kepercayaan/keyakinan saya,” ujar Artalyta saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadinya di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/7). Ia didakwa menyuap jaksa Urip sehingga dituntut hukuman lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Urip dan Artalyta ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Maret lalu di Jakarta Selatan. Barang bukti yang disita adalah uang tunai 660.000 dollar AS, setara Rp 6,1 miliar.
    Tim penasihat hukum Artalyta, yang dipimpin OC Kaligis, juga menyampaikan pleidoi setebal 171 halaman, tetapi tidak dibacakan seluruhnya karena keterbatasan waktu.