Jika berita menarik di Koran Tempo adalah mengenai penetapan penemu Blue Energy sebagai tersangka, berita utama Kompas yang menarik hari ini adalah pembatan pasal 316 huruf (d) UU No. 10/2008 tentang Pemilu oleh MK (Berita No. 6). Jika ini diberlakukan maka akan berdampak pada keputusan KPU yang meloloskan 9 Partai Lama yang tidak memenuhi threshold tetapi memiliki kursi.

Nah lho! Jadi waktu bikin UU 10/2008 ini lebih banyak kesepakatan politiknya ya daripada pertimbangan dasar hukum? Sungguh menyedihkan DPR kita!

1. Energi Perlu Diaudit : Pengusaha Kurangi Konsumsi

    Jakarta, Kompas – Keterbatasan pasokan energi sudah lama dikeluhkan investor. Tanpa audit manajemen energi, terutama kelistrikan, perusahaan dan tenaga kerja akan terus terkena dampak negatif.
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (10/7), menjelaskan, penyerapan tenaga kerja butuh kesinambungan investasi. Tanpa jaminan pasokan energi, pengusaha sulit mengembangkan bisnisnya dan berdampak pada keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru.
    ”Untuk jangka menengah, saya minta diadakan audit manajemen energi supaya perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai konsumen tidak terus dirugikan. Jangka pendeknya, untuk sementara mereka harus mau pindah hari kerja ke Sabtu dan Minggu dulu,” kata Mennakertrans.
    Audit manajemen energi diharapkan bisa menjelaskan kondisi terakhir kelistrikan nasional. Keterbatasan pasokan listrik yang semakin kritis dipastikan memengaruhi produktivitas perusahaan dan tenaga kerja.

2. Lima Jembatan dan 15 Rumah Runtuh

    Palu, Kompas – Hingga Kamis (10/7) malam, jalur darat antara Kota Palu dan Luwuk masih terputus, demikian pula jalur antara Kecamatan Toili dan Kecamatan Batui di Provinsi Sulawesi Tengah menyusul runtuh dan hanyutnya lima jembatan akibat terjangan banjir. Banjir juga mengakibatkan 15 rumah dan satu pasar di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, porak poranda akibat air pasang dan ombak besar.
    Kelima jembatan yang runtuh terletak di Kecamatan Nuhon, Toili, dan Batui. Di Nuhon jembatan yang putus terdiri atas satu jembatan besar dan dua jembatan kecil. Dua jembatan lain yang runtuh berada di Kecamatan Toili dan Kecamatan Batui. Akibatnya, hubungan antardua kecamatan dan desa di sekitarnya pun terganggu.
    Hingga kini, ketinggian air akibat hujan itu masih berkisar 0,5 hingga 2 meter. Warga di beberapa desa di Kecamatan Batui dan Toili terpaksa menggunakan perahu tradisional atau perahu karet sebagai alat transportasi akibat jalan dan jembatan yang putus.

3. BAHASA : Konfirmasi

    Liu Hui-En
    Berasal dari bahasa Belanda, juga dari bahasa Inggris, kata konfirmasi kita pakai dalam percakapan dan penulisan sehari-hari. Menjadi kata serapan dengan bentuk dasar konfirmasi, bentuk turunannya adalah dikonfirmasikan, mengonfirmasikan. Sayang, di media cetak maupun di internet kerap janggal penerapannya.
    Sering kali dalam pemakaian sehari-hari menjadi tak jelas apa yang dikonfirmasikan atau siapa yang melakukan atau memberikan konfirmasi dalam suatu wacana. Kerancuan itu terjadi akibat kekeliruan pemahaman sang penutur atau penulis tentang kosakata ini.
    Dalam bahasa Belanda, confirmatie berlaku dalam lingkungan Protestan yang berarti peresmian sebagai anggota gereja; confirmandus sebutan untuk anggota baru dalam lingkungan gereja. Kata sifatnya adalah confirmatief atau confirmatoir yang artinya menguatkan, mengukuhkan, membenarkan (Kamus Belanda-Indonesia, Datje Rahajoekoesoemah, 1995).
    Dalam bahasa Inggris ada verba confirm ’menegaskan, memperkuat, membaptis’ dan nomina confirmation ’penegasan, pengesahan’.
    Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, konfirmasi berarti penegasan, pengesahan, pembenaran. Mengonfirmasikan berarti menyatakan dengan tegas, menegaskan.

4. Kedaulatan Pangan : Mengubah Ancaman Jadi Peluang

    Ninuk Mardiana
    Indonesia mengalami harga pangan yang tinggi setahun terakhir. Tingginya harga pangan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pada Januari 2008, pedagang tahu dan tempe berdemonstrasi di depan Istana Merdeka menuntut penurunan harga kedelai yang mayoritas masih diimpor.
    Harga pangan pokok, beras, juga bergerak naik, sementara pemerintah mengatakan, produksi terus naik. Harga bahan pangan lain, seperti jagung, minyak goreng, dan terigu, juga naik lebih dari dua kali lipat.
    Kenaikan harga disebabkan beberapa hal secara bersamaan, seperti kenaikan harga pangan dunia secara tajam. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan pupuk juga menyebabkan biaya produksi pangan meningkat.
    Tingginya harga pangan memunculkan kekhawatiran terjadinya gejolak sosial. Namun, yang harus lebih diwaspadai adalah menurunnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat.
    Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam kertas kerja Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia di Roma awal Juni 2008 mengingatkan meskipun secara nasional konsumsi pangan masyarakat tidak menurun akibat naiknya harga pangan, perubahan nyata dapat terjadi pada konsumsi individu masyarakat miskin.
    Orang miskin akan tetap membeli beras walaupun harga mahal dengan mengorbankan biaya pendidikan dan kesehatan serta mengurangi konsumsi bahan pangan lain yang lebih bergizi. Situasi kurang gizi dapat terjadi berkepanjangan akibat penurunan kualitas manusia yang oleh majalah Economist disebut silent tsunami.

5. Pemadaman Listrik : Byarpet Bisnis di KBN

    Pascal S Bin Saju
    Masalah ekonomi akibat jalan rusak, kemacetan, dan banjir belum semuanya teratasi oleh investor di Kawasan Berikat Nusantara atau KBN, Jakarta Utara. Kini, para investor di KBN kembali gelisah dengan rencana pemerintah untuk melakukan pemadaman bergilir akibat defisit pasokan listrik di Jakarta. Sebagian investor di KBN yang gelisah mengancam akan hengkang dari sana.
    Siti M Siregar, Manajer Personalia PT Gunung Abadi, salah satu perusahaan garmen di KBN Cakung, tampak tegang siang itu. Siti Siregar tengah pusing menghadapi aksi sekitar 200 buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada saat yang sama, ia juga merisaukan pasokan listrik dari PT PLN (Persero).
    Semua investor KBN memang terpukul akibat pemadaman listrik bergilir selama ini. Bulan lalu, mereka mendapat pemadaman bergilir selama satu hingga dua jam per sekali jadwal PLN melakukan pemadaman. Sekarang PLN akan memberlakukan lagi pemadaman pada 11-25 Juli 2008.

6. Pemilu 2009 : Tidak Ada Landasan Loloskan 9 Parpol

    Jakarta, Kompas – Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Topo Santoso menilai, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yang membatalkan Pasal 316 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sangat tepat. Sebab, memang tak ada landasan teoretis untuk meloloskan partai politik yang memiliki kursi DPR, tetapi tak memenuhi ambang batas perolehan suara atau electoral threshold otomatis ikut pemilu.
    Namun, menurut Topo, Kamis (10/7) di Jakarta, karena UU itu berlaku ke depan, mungkin sulit kalau keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang meloloskan sembilan parpol itu untuk mengikuti Pemilu 2009 tanpa diverifikasi, dibatalkan. KPU menetapkan parpol peserta pemilu sesuai ketentuan yang ada.
    Majelis hakim MK, yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, Kamis, membatalkan ketentuan dalam UU No 10/2008 yang memperbolehkan partai peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, tetapi memiliki kursi di DPR, langsung bisa mengikuti Pemilu 2009 tanpa verifikasi. Ketentuan itu dinilai tidak adil dan tak memiliki rasio yang jelas.
    MK menyatakan, Pasal 316 huruf (d) UU No 10/2008 itu bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945. Uji materi terhadap ketentuan itu diajukan pengurus Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Merdeka.

7. Jangan Habiskan Waktu : KPU dan Partai Politik Sepakati Jadwal Kampanye

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat pemerintah di semua tingkatan tidak menghabiskan waktunya hanya untuk kepentingan politik pribadi. Meskipun masa kampanye pemilu legislatif sudah dimulai bulan ini, pejabat pemerintah tak boleh melalaikan kewajibannya.
    Presiden mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di Sapporo, Jepang, Kamis (10/7), sebelum kembali ke Indonesia. Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan masa kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai Sabtu besok.
    Presiden Yudhoyono juga menegaskan, dosa besar bagi pejabat pemerintah yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan politik pribadi. ”Saya sudah bicara kepada gubernur se-Indonesia, meskipun bulan ini mulai masa kampanye pemilu legislatif dan beberapa bulan lagi pemilu presiden-wakil presiden (wapres), paling tidak pejabat yang di bawah saya tidak melalaikan tugasnya,” ujarnya lagi.
    Presiden berharap pula agar pejabat pemerintah, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun pejabat lain saat ini jangan beroposisi dengan presiden meskipun mereka ingin mencalonkan diri sebagai presiden-wapres.