Antisipasi kebutuhan energi yang membingungkan seperti yang disampaikan rekan Singal diperparah dengan ulah spekulan minyak menghasilkan rembetan masalah kemana-mana termasuk ‘pemaksaan’ alih kerja ke Sabtu-Minggu (berita no. 4).

Kesimpulannya, yang bikin masalah orang lain, yang harus menanggung akibatnya kita semua, rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditekan dan dipaksa, dan yang bikin masalah berhasil membuat ‘takut’ Pemerintah (c.q. SBY)!

1. Kaban Menyangkal Terima Rp 1 Miliar

    KPK akan menelusuri keterlibatan mereka.
    JAKARTA – Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah sinyalemen yang mengarah pada tudingan bahwa ia turut menerima aliran dana suap Rp 1 miliar melalui Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “Yang disebut-sebut Rp 1 miliar itu fitnah besar,” kata Kaban, yang menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya 15, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Sinyalemen itu muncul dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu. Saat itu persidangan menghadirkan terdakwa Azirwan dalam perkara suap proyek pengalihan fungsi hutan lindung di kawasan Bintan Bunyu. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar hasil rekaman percakapan telepon Azirwan yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam salah satu rekaman pembicaraan yang terjadi pada 14 November 2007, teman bicara Azirwan mengatakan, “Ya, saya usahakan 2 M di DPR dan 1 M di menteri.” Adapun melalui pembicaraan yang terekam pada 30 April 2008, Azirwan mengatakan, “Menteri Kehutanan selesai. Tinggal DPR.”

2. Status Aulia Menunggu Perkembangan Sidang

    “Apabila dalam persidangan buktinya memang cukup, kita jadikan bukti awal untuk pengembangan kasus.”
    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bukti yang mereka miliki belum cukup untuk menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka. “Alat bukti yang dimiliki KPK untuk sekarang ini belum cukup,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah saat dihubungi kemarin.
    Chandra menjelaskan, saat ini penyidik masih harus menunggu perkembangan bukti baru yang mungkin muncul dalam persidangan terdakwa aliran dana Bank Indonesia, yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak. “Alat bukti yang dimiliki KPK harus diuji lagi di persidangan,” ujar Chandra.

3. KPU Dinilai Lemah dalam Seleksi Partai

    Hari ini pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.
    JAKARTA–Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual kurang ketat. Akibatnya, banyak partai lolos dan jumlah partai peserta pemilu kali ini menggembung menjadi 34 partai. Padahal pemilu tahun lalu cuma diikuti 24 partai.
    Salah satu kelemahan KPU, kata Bambang, adalah pemakaian metode verifikasi pengurus partai tanpa kunjungan langsung. “Metode tersebut mudah dimanipulasi oleh partai dengan mencatut nama orang sebagai anggota,” kata Bambang di kantornya kemarin.
    KPU, menurut Bambang, menggunakan dua metode untuk melakukan verifikasi, yakni kunjungan langsung dan tidak langsung. Seharusnya, Bambang melanjutkan, KPU hanya boleh menggunakan satu metode verifikasi, yaitu kunjungan langsung. Dengan kunjungan langsung, mustahil partai bisa memanipulasi data pengurus.
    Penggunaan dua metode secara tak merata itu, Bambang menuturkan, bisa memicu kecemburuan partai-partai yang tak lolos yang disurvei dengan metode kunjungan langsung. “Metode itu bisa jadi potensi kritis.”

4. Menolak Geser Jam Kerja, Jatah Listrik Diputus

    “Aturan pemindahan jam kerja berlaku hingga Desember 2009.”
    JAKARTA — Pemerintah mengancam akan membekukan jatah listrik bagi industri bila tak bersedia mengalihkan sebagian jam kerja produksi di saat beban puncak listrik berlangsung. Beban puncak terjadi pada hari kerja pukul 17.00-22.00 WIB. Untuk meringankan beban pembangkit, pemerintah meminta industri menggeser sebagian jam kerjanya di beban puncak ke hari Sabtu dan Minggu. Sanksi bagi industri yang menolak mulai berlaku Oktober nanti.
    “Akan kami peringatkan. (Jika tak mengubah jam kerja) pasokan listrik diputus sementara,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahjana seusai rapat membahas surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja di Jakarta kemarin.
    Selain soal sanksi, rapat juga membahas insentif bagi industri. Namun, dua tema ini tak diatur khusus dalam surat keputusan bersama itu. Sedangkan soal distribusi jam kerja, menurut Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, akan diatur Departemen Perindustrian. “Jangan sampai nanti pada Sabtu atau Minggu terpakai penuh seperti hari kerja biasa,” ujarnya.
    Pemerintah mentargetkan aturan bisa berlaku mulai akhir Juli tahun ini hingga 31 Desember 2009. Asumsinya, akhir tahun depan program listrik 10 ribu megawatt sudah beroperasi sehingga ada pasokan baru.

5. Kedutaan Indonesia di Kabul Rusak Berat

    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    JAKARTA –Kuatnya ledakan bom yang menghantam Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, juga membuat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia persis di sebelahnya rusak berat.
    “Seluruh kaca jendela kantor hancur. Kusen pintu dan jendela juga jebol,” kata Ahimsa Soekartono, Kepala Bidang Politik Kedutaan Indonesia di Kabul, kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin.
    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    Akibat serupa juga melanda wisma dua lantai yang berada di belakang kantor. Untung saja tembok kedutaan tebalnya dua meter sehingga mampu meredam guncangan. Ahimsa mengaku belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.