Pernyataan Sri Mulyani bahwa Pemerintah siapkan ambang cadangan Fiskal karena dikhawatirkan harga minyak bisa mencapai US$ 200 per barel (berita 3), menunjukkan secara tersirat bahwa SBY tahu harga minyak tidak akan berhenti di US$ 120 per barel, lalu kenapa pada waktu itu menaikkan BBM? Mudah-mudahan bukan bagian dari strategi tebar pesona menjelang Pemilu 2009.

1. Banyaknya Parpol Tidak Beri Alternatif : Partai Tak Lolos Protes kepada KPU

    Jakarta, Kompas – Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 diyakini tidak akan memberi manfaat banyak bagi masyarakat dan justru semakin membingungkan. Ideologi dan platform yang diusung partai itu hampir sama sehingga tak dapat diharapkan mampu memberikan pilihan alternatif bagi rakyat.
    Hal itu diungkapkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago di Jakarta, Selasa (8/7). Banyaknya partai yang mengusung ideologi sama, tetapi dengan jalur perjuangan berbeda-beda, membuat parpol sulit memperjuangkan aspirasi rakyat secara optimal.
    ”Sebagian besar parpol hanya mampu mengumpulkan suara dari basis masyarakatnya sendiri. Mereka tidak mampu mengumpulkan suara masyarakat secara luas,” katanya.
    Meskipun Pemilu 2009 akan diikuti 34 parpol, komposisi partai di DPR tak akan banyak berubah dibandingkan hasil Pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Posisi parpol besar dan menengah masih tetap sama, sedangkan parpol kecil akan mengalami sedikit perubahan.
    Andrinof menilai pembentukan parpol masih didominasi kepentingan pribadi elite partai. Undang-undang (UU) mengakomodasi kepentingan sosial dan politik seluruh warga untuk membentuk parpol. Namun, akomodasi UU terhadap hak politik rakyat tidak setara dengan manfaat yang diperoleh rakyat.

2. PARTAI GOLKAR : Kekalahan Pilkada Bukan Kekalahan Parpol

    Jakarta, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar, yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan, kekalahan partai-partai politik besar, termasuk Partai Golkar, dalam sejumlah pilkada provinsi bukan mencerminkan kekalahan parpol, melainkan kekalahan calon yang tak populer.
    Pernyataan itu disampaikan Kalla, Selasa (8/7), seusai membuka seminar pilkada bertema ”Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi”, yang digelar Bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar. Turut hadir dalam seminar itu Gubernur Lemhannas Muladi dan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta.
    ”Semua pilkada, kalau ada lima calon, kan pasti cuma satu yang menang, dan pasti ada yang kalah. Demokrasi harus kita terima seperti itu. Pilkada itu kan intinya figur. Didukung oleh partai ya, tentu saja. Kalau yang didukung itu kalah, bukan berarti parpolnya kalah,” ujar Kalla.
    Jika seorang calon didukung oleh banyak parpol, seperti dalam pilkada di DKI Jakarta, menurut Kalla, kekalahan seorang calon tidak berarti kekalahan semua parpol pendukungnya.

3. RAPBN 2009 : Pemerintah Siapkan Ambang Cadangan Fiskal

    Jakarta, Kompas – Ambang batas aman bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009—terkait lonjakan harga minyak mentah Indonesia—yang masih bisa ditanggung pemerintah, tanpa harus menyesuaikan harga bahan bakar minyak, adalah 150 hingga 160 dollar AS per barrel. Ambang batas itu diusulkan pemerintah kepada DPR karena APBN 2009 akan disusun sebagai rencana anggaran yang antisipatif atas lonjakan harga minyak mentah dunia yang mungkin bisa mencapai 200 dollar AS per barrel.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (8/7), mengatakan, pihaknya mengusulkan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2009 dari 110 dollar AS per barrel menjadi 140 dollar AS per barrel. Itu diputuskan setelah pemerintah mempertimbang- kan perkembangan harga minyak mentah hingga Juli 2008.
    Atas dasar perubahan asumsi ICP itu, Departemen Keuangan mengusulkan agar cadangan risiko fiskal dalam RAPBN 2009 ditetapkan lebih tinggi 10 hingga 20 dollar AS di atas asumsi ICP-nya. Itu dibutuhkan untuk meredam risiko yang mungkin timbul akibat lonjakan harga minyak mentah terhadap keuangan pemerintah pada tahun depan.

4. IPTEK : “E-mail”dan Manusia Super

    NINOK LEKSONO
    ”Cara hidup kita sekarang ini mengerosi kemampuan untuk konsentrasi yang dalam, lama, dan perseptif, yang merupakan blok pembangun keintiman, kearifan, dan kemajuan kultural.”
    (Maggie Jackson, pengarang buku ”Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age”, WST, 8/7)
    Manusia modern dilanda dilema: di satu sisi harus menjadi kompetitif dan dengan itu harus punya banyak keunggulan; tetapi di sisi lain ia juga ingin menjalani hidup secara wajar saja, tanpa harus merasa dikejar-kejar untuk menjadi pintar dan serba tahu.
    Kini, mengecek pos elektronik (e-mail) merupakan menu harian yang sulit dilewatkan bagi banyak orang. Ketika jumlah e-mail di kotak surat (inbox) semakin banyak, muncul pertanyaan, harus dimaknai apa aktivitas menyimak dan menjawab e-mail itu? Apakah itu aktivitas yang bermanfaat atau tidak?
    E-mail, yang merupakan sampel kecil dari informasi digital yang membanjir setiap hari dalam jumlah yang sangat besar, seolah menjadi salah satu sarana pembentukan kecerdasan manusia super pada masa depan. Inilah hal yang diyakini oleh futuris Vernor Vinge yang juga pengarang fiksi ilmiah laris.
    Menurut keyakinan Vinge, yang juga pensiunan profesor sains komputer, mesin (komputer) kini telah menjadi lebih dari sekadar alat. Mesin-mesin tersebut secara fisik akan menyatu dengan kita dan secara tak terasa (seamless) mewariskan kekuatan yang sekarang ini di luar imajinasi kita. Hal itu, oleh Vinge, diyakini akan terjadi pada zaman kita ini. Pikiran manusia akan menjadi sangat kuat dalam mengolah informasi (Discover, 8/08).

5. Krisis Energi : Listrik Tetap Minim hingga Tahun 2009

    Jakarta, Kompas – Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati memperingatkan, minimnya pasokan listrik masih akan terus terjadi setidaknya hingga Oktober 2009. Pasalnya, pada periode 2008 hingga Oktober 2009, pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN masih akan terus bermasalah karena tidak bisa mengejar meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik.
    Selain itu, penyelesaian proyek 10.000 megawatt (MW) diperkirakan membutuhkan 36 bulan, dihitung dari saat ini.
    Berbicara di Jakarta, Selasa (8/7), Sri Mulyani menambahkan, keterbatasan pasokan listrik itu disebabkan, antara lain dalam sepuluh tahun terakhir tidak ada investasi pembangkit listrik baru. Akibatnya, penambahan pasokan listrik kalah cepat dibandingkan pertumbuhan permintaannya.

6. Krisis Listrik : Listrik Padam, Investasi Bakal Terpendam

    Sonya Hellen Sinombor dan Idha Saraswati
    Sepi melingkupi kawasan pabrik tekstil PT Danliris di Kampung Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (7/7) sekitar pukul 14.00. Di dalam pabrik gelap dan pengap. Hanya ada dua orang yang sedang membersihkan mesin pemintal.
    Suasana di pabrik kayak kuburan. Pabrik tidak berproduksi,” ujar Direktur Umum PT Danliris Djoko Santosa. Pabrik tekstil berskala besar itu mengekspor pakaian jadi dan tekstil ke Amerika Serikat, Eropa, Turki, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Investasi miliaran rupiah itu sekarang terganggu pemadaman listrik bergilir. Sekitar 5.000 karyawan terpaksa diliburkan menyusul pemadaman sementara aliran listrik dari PT PLN.
    Pemadaman berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 08.00 hingga 16.00. Manajer PT PLN Area Pelayanan Jaringan Surakarta J Wahjono beralasan, pemadaman dilakukan karena ada pekerjaan jaringan yang sudah sesuai dengan jadwal.

7. Menhut Bantah Azirwan : Anggota DPR yang Disebut Masih Berstatus Saksi

    Jakarta, Kompas – Menteri Kehutanan MS Kaban membantah telah menerima uang sebesar Rp 1 miliar seperti yang disebut-sebut dalam persidangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Penyebutan dirinya dalam sidang itu dinilai merupakan upaya pembunuhan karakter dan fitnah.
    ”Kalau disebut-sebut dalam pembicaraan telepon, siapa saja bisa disebut-sebut. Saya tak melakukan komunikasi dengan Azirwan,” kata MS Kaban, dalam jumpa pers, Selasa (8/7) malam di Jakarta.
    Kaban juga mempertanyakan, apakah uang yang disebut-sebut diberikan kepada dirinya itu sudah diberikan atau masih rencana. ”Kalau sudah (diberikan), kepada siapa diberikan. Kapan?” katanya.
    Terkait dengan masalah aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Kaban, yang pernah menjadi anggota Komisi IX DPR, mengungkapkan, dirinya tidak tahu-menahu.