Setelah Ayin menyebut SBY, sekarang BLBI menggelinding ke Aulia Pohan, besan SBY. Pemilu masih 1 tahun tetapi suhunya sudah terasa panas dan bikin garah. Berita lain mengenai 34 partai ikut pemilu, apa ga ‘kurang banyak’? Tidak habis mengerti apa yang dikejar dan biaya politik ‘pesta demokrasi’ tentunya akan semakin bengkak. Mudah-mudahan pemilu depan tidak terlalu mudah sebuah partai bisa ikut pemilu.

Pernah terpikirkan, karena Golongan Putih (Golput) cenderung semakin banyak persentasenya, kenapa ga ditambah 1 kotak putih untuk pemilih Golput. Jangan-jangan golput jadi pemenang Pemilu! :mrgreen:

1. Aulia Pohan Dituduh Atur Penyuapan DPR

    “Ide itu semuanya dari komandan.”
    JAKARTA — Kesaksian sejumlah orang dalam kasus penggelontoran uang Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk parlemen menyeret mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan. Aulia disebut-sebut ikut memutuskan penyediaan dan pencarian dana untuk mantan pejabat BI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004.
    Kesaksian itu antara lain disampaikan oleh Rusli Simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 14 Februari lalu. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Rusli menyebut pengucuran dana Rp 100 miliar diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 3 Juni 2003.
    Dana itu untuk membantu mantan pejabat BI yang terlilit hukum, memperbaiki citra BI, dan memperlancar amendemen Undang-Undang BI.
    Rapat yang dihadiri Burhanuddin dan Aulia itu, menurut Rusli, memutuskan dana diambil dari kas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)–tempat dana taktis Bank Indonesia diparkir.

2. 34 Partai Politik Ramaikan Pemilu 2009

    Sebanyak 6 dari 10 partai politik lokal di Aceh juga lolos.
    JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum kemarin mengumumkan 18 partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk ikut Pemilihan Umum 2009. Sehingga peserta pemilihan nanti seluruhnya berjumlah 34 partai, karena 16 partai peserta Pemilu 2004 otomatis berhak ikut dalam kontes.
    Selain itu, untuk pertama kalinya enam partai politik lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dinyatakan lolos verifikasi faktual.
    Pengumuman itu semalam disampaikan Ketua KPU Abdul Haviz Anshary di kantor Komisi Pemilu. Setelah Abdul Haviz membacakan pengumuman, sekitar 50 pendukung partai politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama bertepuk tangan dan mengibarkan bendera partai.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama Abdullah Mufid mengatakan mereka segera sowan kepada Abdurrahman Wahid. “Kami akan minta petunjuk,” ujarnya kepada Tempo kemarin malam.
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama mentargetkan meraup 18 persen suara atau 50 kursi parlemen dalam pemilu mendatang. “Kami segera menginventarisasi calon di legislatif,” kata Abdullah.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera Manixson Milla juga menyambut gembira kelulusan partainya. “Kami akan segera mempersiapkan konsolidasi menjelang pemenangan Pemilu 2009. Caleg (calon legislator) akan diutamakan yang punya integritas,” kata dia.
    Kemarin gedung KPU mendapat pengamanan ketat. Ratusan polisi menjaga gedung KPU menggunakan perlengkapan antihuru-hara. Mereka berjaga-jaga di depan dan belakang pagar gedung KPU.
    Setiap orang yang tidak memiliki identitas, termasuk simpatisan partai politik, dilarang memasuki halaman gedung. Tim penjinak bom (Gegana) bahkan sempat mengevakuasi gedung KPU untuk memberikan jaminan aman. MARIA HASUGIAN | EKO ARI WIBOWO

    Partai Baru Lolos Verifikasi
    1.Partai Barisan Nasional
    2.Partai Demokrasi Pembaruan
    3.Partai Gerakan Indonesia Raya
    4.Partai Hati Nurani Rakyat
    5.Partai Indonesia Sejahtera
    6.Partai Karya Perjuangan
    7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
    8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    9.Partai Kedaulatan
    10. Partai Matahari Bangsa
    11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
    12.Partai Patriot
    13.Partai Peduli Rakyat Nasional
    14.Partai Pemuda Indonesia
    15.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
    16.Partai Perjuangan Indonesia Baru
    17.Partai Persatuan Daerah
    18.Partai Republik Nusantara

    Partai Lokal di Aceh
    1.Partai Aceh
    2.Partai Aceh Aman Seujahtera
    3.Partai Bersatu Atjeh
    4.Partai Daulat Aceh
    5.Partai Rakyat Aceh
    6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh

3. Pungutan Resmi Lelang Kapal Patroli Dibantah

    Dalam kasus ini anggota Dewan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan, yang ditangkap KPK di Plaza Senayan pekan lalu, ditetapkan sebagai tersangka penerima uang suap dari Dedi.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan membantah kabar bahwa kewajiban membayar biaya 7-8 persen dari nilai proyek tertuang dalam dokumen resmi lelang 20 kapal patroli yang kini tengah diselisik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan, dokumen lelang itu dibagikan kepada peserta lelang sehingga bisa dicek kebenaran isinya. “Tegas saya katakan tidak (benar),” kata Ervan di kantornya kemarin.
    Ervan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan yang berulang kali disampaikan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono, Direktur PT Binamina Karya Perkasa, tersangka penyuapan dalam pengadaan kapal patroli tersebut.

4. Industri Harus Ubah Jam Kerja dalam Tiga Bulan

    Anggota Dewan mempertanyakan aspek legalitas surat keputusan.
    JAKARTA – Pemerintah memberikan tenggat tiga bulan bagi industri untuk menggeser sebagian jam kerjanya ke hari libur. Sanksi pun disiapkan untuk perusahaan yang mangkir. “Industri wajib memberikan laporan perubahan jam kerjanya,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
    Ketentuan itu tertuang dalam rancangan surat keputusan bersama lima menteri yang dibacakannya dalam rapat kerja dengan Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.
    Draf aturan ini juga memuat kewajiban industri untuk memindahkan jam kerja di saat beban puncak listrik pukul 17.00-22.00 dari Senin-Jumat ke hari libur: Sabtu-Minggu.
    “Untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PLN dengan kebutuhan industri,” ujar Fahmi. Dengan kebijakan ini, diharapkan pemadaman bergilir tak bakal terjadi lagi.
    Lima menteri yang akan meneken surat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Energi.
    Menurut Fahmi, rancangan aturan itu masih dalam proses finalisasi dan akan diberlakukan hingga 31 Desember 2009–meski dapat diperpanjang. Saat itu diperkirakan PT Perusahaan Listrik Negara sudah dapat memperbaiki pasokan listrik. “Pemerintah akan mengevaluasi setiap enam bulan,” katanya.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil mengakui PLN masih dilanda berbagai persoalan, seperti kekurangan pasokan bahan bakar dan kerusakan pembangkit. Karena itu, ia telah meminta PLN segera memperbaiki kinerjanya. “Saya tekankan kepada direksi PLN untuk mengoperasikan pembangkit secara optimum,” tuturnya.
    Anggota Dewan, Irmadi Lubis, tak sepakat dengan langkah pemerintah. Menurut dia, dengan aturan ini pemerintah mengintervensi urusan bisnis antarperusahaan. Kekuatan hukum surat keputusan bersama pun dipertanyakan. “Saya tak melihat ada aturan hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan dibuat aturan bersama ini,” katanya.
    Anggota Dewan lainnya, Lily Asjudiredja, juga menyebutkan kekuatan hukum surat itu sangat lemah. “Tingkat efektivitasnya dipertanyakan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik itu, Fahmi menegaskan langkah pemerintah diambil karena tidak bisa membiarkan krisis listrik terus terjadi. Kenyataannya, pada Sabtu-Minggu terdapat 1.000 megawatt kapasitas listrik yang menganggur. “Kalau diam saja, nanti orang lari dari Indonesia,” katanya. Ia pun menegaskan surat keputusan bersama derajatnya sama dengan peraturan menteri.(yuliawati | Wahyudin Fahmi)

    Isi Rancangan Surat Keputusan Bersama:
    # Mengalihkan dua hari kerja dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu.
    # Perusahaan wajib lapor ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan lima menteri.
    # Pengalihan waktu kerja selambat-lambatnya tiga bulan setelah aturan ditetapkan.
    # Pengalihan waktu kerja tidak berlaku bagi industri yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau tiga kali pergantian kerja.
    # PLN wajib memberi insentif bagi industri yang mengalihkan waktu kerja.Industri yang tidak patuh bakal dikenai sanksi.

5. Kematian Mahasiswa Unas Disimpulkan Pekan Depan

    Setelah dibebaskan, dia sempat dirawat di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Pusat Pertamina sampai akhirnya meninggal pada 20 Juni lalu.
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memberikan kesimpulan soal kematian Maftuh Fauzi pada 16 Juli mendatang. “Karena itu, kami meminta Departemen Kesehatan menyerahkan laporannya pada pekan ini juga,” kata anggota Komisi Nasional, Nur Kholis, kemarin.
    Komisi Nasional sebenarnya kemarin berencana bertemu dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk memperoleh data soal kematian Fauzi. Tapi Departemen meminta hal itu ditunda karena belum semua laporan medik yang dibutuhkan terkumpul. “Laporan medis berasal dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, UKI (Universitas Kristen Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan tim dokter di Kebumen,” kata Nur Kholis.

6. Diplomat Indonesia Terluka Kena Bom Kabul

    Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    KABUL — Dua diplomat Indonesia terluka terkena dampak serangan bom mobil yang menyergap Kedutaan India. Ledakan bom ini berimbas ke gedung Kedutaan Indonesia, yang bersebelahan dengan kedutaan itu, sehingga lima warga Afganistan penjaga Kedutaan Indonesia ikut tewas. “Walaupun Kedutaan Indonesia di Kabul bukan sasaran, lokasi ledakan sangat dekat sehingga bangunan kedutaan rusak cukup berat dan dua diplomat Indonesia sedikit cedera,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.
    Faizasyah juga menjelaskan bahwa keadaan di Kabul sedang kacau dan pemerintah masih menunggu laporan perkembangannya dari kedutaan di sana. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    Bom itu meledak di pinggir jalan utama Ibu Kota Kabul, tak jauh dari kantor Departemen Dalam Negeri Afganistan. Beberapa saksi mengatakan mobil yang mengangkut bom itu menghantam dua mobil diplomat India yang sedang beriringan masuk ke kedutaan.
    Ledakan itu membunuh 41 orang dan mencederai 141 orang, termasuk enam polisi. Kebanyakan korban tewas adalah warga Afganistan yang sedang mengurus pembuatan visa India.