Berita no. 5 mengenai ‘usaha perlawanan’ pedagang tradisional menghadapi raksasa bisnis perdagangan patut diacungi jempol, sebagai penghormatan dimuat penuh. Untuk bisa bersaing secara fair si kecil harus bersatu. Jika pemerintah tidak menciptakan iklim usaha yang adil, si kecil mengambil inisiatif. Mungkin cara ini lebih memberikan hasil karena terbentuk atas kehendak dan kebutuhan para si kecil.

1. 34 Parpol di Pemilu 2009 : Hasil Dinilai Memprihatinkan

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum menetapkan 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2009. Ke-34 parpol terdiri atas 16 parpol lama yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 18 parpol baru yang lolos dalam verifikasi faktual.
    Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Umum KPU A Hafiz Anshary yang didampingi enam Anggota KPU lainnya di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/7) malam. Turut hadir dalam pembacaan keputusan tersebut Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib.
    Menurut Hafiz, verifikasi faktual dilakukan kepada 35 parpol oleh KPU Pusat, KPU_Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selama sebulan terakhir. Namun hanya 18 parpol yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2009.
    Hal yang diverifikasi meliputi susunan kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah, domisili dan alamat kantor sekretariat parpol tingkat pusat dan daerah, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat pusat, serta jumlah keanggotaan parpol disetiap tingkatan minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.

2. BUNTUT UNJUK RASA : Tiga Aktivis Diperiksa Polisi 10 Jam

    Jakarta, Kompas – Polisi memeriksa aktivis dan mahasiswa sebagai saksi selama 10 jam terkait berbagai demonstrasi yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak Mei-Juni 2008. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Front Pemuda 98 Wahab Talaohu, Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi Andrianto, dan mahasiswa Bina Sarana Informatika, Hardi. Mereka diperiksa di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Senin (7/7) pukul 10.00 hingga pukul 20.00.
    Mereka ditanyai penyidik polisi terkait Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia sekaligus Ketua Umum Dewan Tani Indonesia. Ferry sebelumnya ditangkap polisi dan ditahan di Bareskrim pada 27 Juni 2008.

3. SIDANG KORUPSI : Nama Sejumlah Anggota DPR Disebut

    Jakarta, Kompas – Sejumlah nama anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat disebut dalam persidangan dengan terdakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (7/7).
    Mereka yang namanya disebut adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR pada tahun 2007 Hilman Indra, anggota Komisi IV dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sujud Sirodjudin, Azwas Ches Putra (Partai Golkar), Syafri Hutahuruk (Partai Golkar), dan Al Amin Nur Nasution (Partai Persatuan Pembangunan).
    Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mansyurdin Chaniago ini juga terucap adanya kata ”Rp 1 miliar di menteri”.
    Azirwan diadili karena diduga telah memberikan uang suap kepada Al Amin Nur Nasution. Uang suap itu diberikan terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Mereka berdua ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 9 April 2008 sekitar pukul 01.40 di area parkir Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.
    Dalam sidang kemarin, tiga pegawai KPK, yaitu Sagita Hariadin, Amir Arif, dan Budi Agung Nugroho, hadir untuk memberikan kesaksian.

4. ANALISIS POLITIK : Gerbong Sejarah

    SUKARDI RINAKIT
    Hanya kepada tokoh yang sadar bahwa dirinya mendapatkan ”wahyu” bhinneka, yaitu kesadaran utuh bahwa tugas hidupnya adalah untuk menjaga keindonesiaan kita, multikulturalisme bangsa dan menjadi jembatan kaum muda, saya akan memberikan dukungan tanpa reserve.
    Hanya kepada partai politik yang sadar bahwa eksistensinya adalah menjadi gerbong sejarah bangsa, membawa demokrasi menjadi semakin terkonsolidasi, dan bukan sekadar alat untuk perebutan kekuasaan, saya akan bersetia.
    Sikap seperti itu perlu penulis tegaskan karena akhir-akhir ini banyak tokoh yang mendadak merasa terpanggil dan meyakini bahwa dirinyalah yang paling pantas menjadi presiden mendatang dan mampu mengatasi segala keruwetan bangsa. Sampai-sampai dua wartawan senior, Daud Sinjal dan Kristanto Hartadi, menyebut fenomena tersebut sebagai ”mendadak mesias”. Itu karena terlalu banyaknya figur yang gede rasa (ge-er). Tiba-tiba merasa menjadi yang terpilih.

5. Pasar Tradisional : Pelanduk Berani Melawan Raksasa

    Neli Triana
    Mata para pedagang pasar sembab menahan haru. Namun, tangan mereka terkepal ke atas, sebuah semangat baru menggelora di dada. Pada Kongres Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia atau FOPPI I, Senin (7/7), para pedagang bertekad bersatu memperjuangkan nasib mereka yang kini kian tertindas.
    Kongres para pedagang pasar tradisional itu berlangsung di Lantai II Plaza FOPPI di Jalan Sultan Hasanuddin, hanya beberapa puluh meter dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Meski disebut plaza, tempat ini hanya berupa bangunan mungil dua lantai kontras dengan keberadaan beberapa gedung mal besar yang sudah lebih dulu ada di kawasan itu. Yang terasa istimewa, plaza ini adalah hasil jerih payah swadaya para pedagang pasar yang tergusur oleh proyek peremajaan Pasar Blok M.
    ”Kami menangkap keinginan konsumen. Mereka tetap menginginkan pasar tradisional yang identik dengan keakraban antara penjual dan pembeli, harga barang murah, banyak pilihan, tetapi kualitas juga terjamin. Namun, mereka juga enggan dengan pasar yang konotasinya selalu panas, becek, dan kotor,” kata Ketua Dewan Pengawas FOPPI Irfan Melayu, Senin.
    Berbekal niat mewujudkan pasar tradisional sesuai keinginan konsumen, pendirian Plaza FOPPI sekaligus merupakan protes terbuka kepada pemerintah. Pemerintah selama ini lebih memilih meremajakan pasar tradisional dengan cara kerja sama dengan pengembang sehingga menyebabkan harga kios melambung tinggi. Plaza FOPPI yang irit biaya tetapi luwes dan menarik pun dibangun.
    ”Plaza FOPPI ini salah satu wujud perjuangan memperbaiki nasib pedagang yang terpuruk karena kebijakan pemerintah yang salah. Kami membangun pasar ini dengan riset dan survei konsumen, kawasan, dan prospek. Kami juga menempatkan pedagang sebagai pelaku utama yang memiliki hak dan kewajiban khusus,” kata Presiden FOPPI Sujianto.
    Inisiatif para pedagang pasar ini juga dilatarbelakangi pemahaman bahwa pasar tradisional adalah nadi utama perekonomian negara. Dengan jumlah 13.000 pasar se-Indonesia, mungkin terdapat lebih dari 15 juta orang hidup sebagai pedagang. Belum lagi banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh aktivitas pasar setiap harinya. Sujianto mengatakan, dengan posisinya itu, pasar tradisional harus tetap hidup.
    Irfan, yang juga pencetus ide konsep Plaza FOPPI, mengatakan, dari hasil riset, kawasan Blok M saat ini bukanlah tempat tujuan belanja utama seperti pada era tahun 1970-1990-an. Dengan bermunculan banyak pusat perbelanjaan di Jakarta, Blok M justru tumbuh dengan ciri khasnya sebagai kawasan transit yang amat ramai, hampir setiap hari sepanjang pekan.
    Sebagai daerah transit, kata Irfan, pangsa pasar terbesar di kawasan ini adalah para penumpang angkutan umum dan pengendara sepeda motor.
    Kelas ekonomi calon konsumen terbanyak berasal dari kalangan menengah, mobilitas tinggi, dan cukup terpelajar. Barang murah, lengkap, tren terbaru, bermutu, dan tentu saja lokasi pasar yang mudah dijangkau menjadi daya tarik utama.
    Maka berdirilah Plaza FOPPI. Dengan daya tampung 80 kios, pasar ini berupaya menampung sebagian pedagang pasar eks Pasar Blok M yang terbakar sekitar dua tahun lalu. Para pedagang itu menjual dagangan non- emas, pakaian, dan makanan.
    Setiap lantai dijamin berhawa sejuk karena berpendingin ruangan. Saluran udara khusus di gerai makanan di lantai dua menjamin sirkulasi udara tetap sehat. Dalam waktu dekat, kamera CCTV, sistem audio, dan etalase yang didesain menarik juga akan melengkapi pasar ini.
    Sebagai subyek
    Sekretaris Jenderal FOPPI Cahya Suparno mengatakan, para pedagang yang ditampung di Plaza FOPPI sebenarnya berhak atas kios di Blok M Square, pasar baru hasil peremajaan Pasar Blok M yang terbakar. Namun, dengan harga Rp 42,5 juta per meter persegi, para pedagang menyerah.
    ”Pasar kerap dianggap hanya sebagai aset penghasil uang. Sayangnya, pedagang juga dianggap sebagai obyek, bukan subyek atau pelaku utama. Kami tidak pernah diajak bicara tentang proyek peremajaan pasar. Padahal, terbukti kami punya konsep lebih baik,” kata Cahya.
    Para anggota FOPPI kemudian mengumpulkan dana dari tabungan pribadi. Mereka menyewa dua bangunan bekas kantor dan merombaknya menjadi pasar. Biaya perombakan kurang dari Rp 1 miliar dan mereka menyewanya selama 10 tahun.
    Para pedagang juga berencana membeli bangunan itu dari PT Wahana Tata. Di Plaza FOPPI, para pedagang hanya dibebani biaya sewa Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per kios per bulan.
    Cahya menambahkan, kalau saja pemerintah mampu mengelola pasar seperti ini, tidak ada lagi cerita penggusuran pasar, apalagi pembakaran pasar. Pedagang lapak liar pun bisa ditata dengan model pengelolaan pasar berbiaya rendah. Dampaknya, pungutan liar yang merugikan negara dan masyarakat dapat dipangkas.
    Hasil penghitungan kasar FOPPI, dengan adanya 13.000 pasar tradisional di Indonesia yang memiliki pedagang resmi maupun pedagang lapak tidak resmi, jumlah pungutan liar per bulan mencapai Rp 50,6 triliun. Bayangkan, jika uang itu dapat digunakan untuk meremajakan pasar tradisional.
    Para pedagang pasar juga yakin mereka tidak akan terlindas oleh hipermarket atau mal. Mereka memiliki jaringan ikatan kuat dengan para produsen pemasok barang di Jakarta dan daerah. Ikatan itu sudah terbentuk puluhan tahun lamanya.
    ”Memang pengunjung masih sedikit karena baru beberapa hari buka, tetapi setiap hari selalu ada orang yang mampir. Saya yakin, jika pasar penampungan nanti dibubarkan bertepatan dengan dibukanya Blok M Square, banyak pelanggan mencari kami di Plaza FOPPI,” kata Marsiati (29), penjaga salah satu kios di Lantai Dasar Plaza FOPPI.

6. Afganistan : Ledakan Bom di Kedubes India, 2 WNI Terluka

    Kabul, Senin – Sedikitnya 41 orang tewas dan 139 luka-luka terkena ledakan bom bunuh diri di Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, Senin (7/7) pukul 08.30. Menurut saksi mata, pelaku menabrakkan mobil yang dipakai ke gerbang kedubes tepat saat ada dua mobil diplomatik yang hendak masuk ke kompleks kedubes. Akibatnya, dinding bagian depan kedubes roboh. Padahal, di dekat gerbang itu puluhan orang—mayoritas pria— warga Afganistan sedang antre mengurus visa.
    Tidak hanya dinding Kedubes India yang roboh, tetapi toko-toko dan gedung yang ada di sekeliling kedubes itu juga rusak dan hancur, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Departemen Luar Negeri RI menyebutkan, kondisi kantor KBRI dan Wisma Indonesia rusak berat karena letaknya persis bersebelahan dengan Kedubes India. Selain kaca-kaca yang pecah, pintu dan dinding KBRI juga rusak parah akibat ledakan itu. Lima warga Afganistan yang bekerja sebagai petugas keamanan di KBRI Kabul tewas, sedangkan dua diplomat RI mengalami cedera ringan, yakni Ahimsa Sukartono (Kepala Operasional Perwakilan) dan Abdul Mufti (Sekretaris II).

7. Ayin Dituntut 5 Tahun : Jaksa Mencatat 41 Percakapan Telepon Ayin-Urip

    Jakarta, Kompas – Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa penyuap jaksa Urip Tri Gunawan, Senin (7/7), dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dituntut hukuman lima tahun penjara potong masa tahanan dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.
    Tuntutan ini dijatuhkan karena jaksa penuntut umum berpendapat, Artalyta telah melakukan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.
    Itu merupakan tuntutan hukuman maksimal berdasarkan Pasal 5 (1) UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001, yaitu hukuman penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 250 juta.