Selain masalah korupsi yang seakan tiada habis-habisnya, topik berita utama Koran Tempo hari ini adalah mengangkat berita penolakan Menteri Kesehatan terhadap panggilan Komnas HAM, serta gagasan Pemerintah untuk mengatur jam kerja yang menuai kontroversi.

1. Anggota DPR Kembalikan Uang BI : Semua sudah saya serahkan ke KPK.”

    JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang menerima uang pelicin dari Bank Indonesia, diam-diam, mengembalikan uang itu. Yang telah mengembalikan uang, antara lain, Amru al-Mu’tasyim dan Aly As’ad. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa kedua politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pada 29 Mei lalu.
    Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Amru dan Aly mengaku menerima uang dari Hamka Yandhu, anggota Fraksi Partai Golkar yang ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap dana Bank Indonesia Rp 31,5 miliar.
    Amru mengaku menerima uang Rp 300 juta dari Hamka dalam dua tahap selama 2003, saat dia menjadi Wakil Ketua Komisi IX (Perbankan). Setelah Hamka jadi tersangka, Amru mengaku baru menyadari bahwa uang itu bermasalah. “Itu terkait amendemen Undang-Undang Bank Indonesia,” kata Amru.

    YANG TERSANGKUT
    1. BURHANUDDIN ABDULLAH,Gubernur Bank Indonesia (terdakwa)
    2. OEY HOEY TIONG,Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia (terdakwa)
    3. RUSLI SIMANDJUNTAK,Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia (terdakwa)

    KRONOLOGI ALIRAN DUIT PEMULUS
    3 Juni 2003
    BI mengucurkan dana Rp 31,5 miliar untuk dibagikan kepada anggota DPR. Duit ini diduga untuk memuluskan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia.
    27 Juni-4 Desember 2003
    Dana itu diserahkan ke dua anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, dalam lima kali pemberian. Mereka diduga menerima di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) dan di rumah.

    SELANJUTNYA DUIT DIBAGI-BAGI KE 50 ANGGOTA DPR. INILAH DAFTAR PARA PENERIMA DUIT:
    1. FRAKSI GOLKAR: 12 orang, TOTAL Rp 4 miliar
    2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: 16 orang, TOTAL Rp 3,85 miliar
    3 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 5 orang, TOTAL Rp 1,5 miliar
    4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 5 orang, TOTAL Rp 1,4 miliar
    5. FRAKSI REFORMASI: 5 orang, TOTAL Rp 1,25 miliar
    6. FRAKSI TNI/POLRI: 4 orang, TOTAL Rp 1 miliar
    7. FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA: 1 orang, TOTAL Rp 250 juta
    8. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG:1 orang, TOTAL Rp 300 juta
    9. FRAKSI PARTAI DAULAT UMMAT: 1 orang, TOTAL Rp 250 juta

2. Duit Komisi Bulyan Royan Dianggap Suap

    “Jangan tebang pilih. Bulyan tidak mungkin bertindak sendiri.”
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai fee alias duit komisi yang diterima pejabat publik, seperti pada kasus pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan, tetap masuk kategori suap. Menurut Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK, apa pun alasannya, pihak terkait pengadaan barang dan jasa tidak boleh menerima sesuatu dari pihak swasta. Sebaliknya, swasta juga tidak boleh memberikan sesuatu kepada panitia pengadaan barang dan jasa.
    “Fee atau hadiah, tetap ada suap senilai 8 persen dari pengadaan barang dan jasa pengadaan kapal patroli,” ujar Yasin saat dihubungi Tempo kemarin. Yasin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono. Dedi adalah tersangka kasus suap sebesar US$ 6.000 dan 5.500 euro terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bulyan Royan dalam hal pengadaan kapal patroli.
    Yasin menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan barang dan jasa harus berpegang pada pakta integritas, yakni surat pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Menteri Kesehatan Tolak Undangan Komnas HAM

    “Bukan tugas Menteri Kesehatan,” katanya Sabtu pekan lalu kepada Tempo di Jakarta.
    JAKARTA — Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dipastikan tak memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini untuk membahas penyebab kematian Maftuh Fauzi, mahasiswa Universitas Nasional.
    “Bukan tugas Menteri Kesehatan,” katanya Sabtu pekan lalu kepada Tempo di Jakarta. Ia hanya akan menugasi stafnya untuk memantau proses penyelidikan itu. “Tapi nggak usah involved terlibat) terlalu jauh.”
    Siti membenarkan dirinya menerima surat undangan dari Komisi. “Kebetulan saya ada acara yang sangat penting,” ujarnya. Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan Agus Purwadianto, hari ini sang Menteri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami minta pertemuan ditunda.”

4. Pengusaha Kesulitan Geser Hari Kerja

    Para pengusaha mengaku mengalami kesulitan mengalihkan dua hari kerja pada Senin-Jumat sehingga Sabtu-Minggu menjadi hari kerja.
    JAKARTA — Para pengusaha mengaku mengalami kesulitan mengalihkan dua hari kerja pada Senin-Jumat sehingga Sabtu-Minggu menjadi hari kerja. Alasan mereka, pengalihan hari kerja itu akan mengubah kontrak kerja, terutama untuk pengiriman produksi ke luar negeri.
    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, perubahan hari kerja akan mempengaruhi kegiatan usaha. “Itu tak gampang, pelaksanaannya akan menemui banyak kesulitan,” ujarnya kepada Tempo di Jakarta kemarin.
    Dia memaparkan setiap perusahaan biasanya memiliki kontrak kerja yang berisi target produksi dan jadwal pengiriman. Jika jadwal produksi berubah, perlu ada perubahan kontrak kerja dengan calon pembeli.
    Ide menjadikan Sabtu dan Minggu hari kerja berasal dari pemerintah untuk mengatasi krisis pasokan listrik dari PT PLN yang berlangsung sejak Mei. Selama ini, perusahaan setrum milik negara itu terpaksa melakukan pemadaman listrik di sejumlah daerah saat beban pemakaian listrik memuncak.