Sebagai bentuk dukungan moril pada Koran Tempo yang kalah menghadapi kasus Hukum dengan RAPP (berita no. 3), beritanya saya muat lengkap.

Kasus terorisme mendapar prosi yang besar dengan 2 berita utama. Apakah Indonesia kembali menjadi anjang terorisme atau hanya permainan politik?

Yang juga menarik adalah berita rumor skandal perselingkulan yang melibatkan orang terkuat kedua di Malaysia, Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan seorang wanita Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.

1. Noor Din Pindahkan Basis ke Sumatera

    Ada indikasi Selamet Kastari menyusup ke Indonesia.
    JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengungkapkan adanya indikasi bahwa pentolan teroris asal Malaysia, Noor Din M. Top, telah memindahkan basis jaringannya dari Jawa ke Sumatera. “Indikasinya seperti itu,” kata Sutanto seusai salat Jumat di Markas Besar Polri kemarin.
    Kesimpulan itu, kata Sutanto, antara lain diketahui setelah aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror bersama Brigade Mobil Polda Sumatera Selatan menangkap 10 tersangka anggota jaringan itu di Palembang sejak Sabtu pekan lalu. Polisi masih memburu dua lagi tersangka anggota jaringan Noor Din itu. Adapun sembilan dari 10 tersangka sudah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    Salah satu tersangka, yakni MH alias Taslim atau Abu Hazam, adalah warga negara Singapura yang diidentifikasi memiliki hubungan dengan Mas Selamet Kastari. Mas Selamet merupakan petinggi organisasi Jamaah Islamiyah, yang pada akhir Februari lalu kabur dari penjara dengan pengamanan maksimum di Singapura.

2. Polisi Buru Dua Teroris Singapura

    Penangkapan tak disertai surat-surat.
    JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia masih terus memburu dua tersangka teroris warga Singapura. Seorang perwira tinggi polisi mengatakan kedua orang itu adalah Mas Selamet Kastari dan Husin. Sebelumnya polisi telah membekuk 10 tersangka teroris–satu di antaranya, Hasan alias MH alias Taslim alias Abu Hazam, adalah warga Singapura. Hasan ditangkap pada 28 Juni lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
    Hasan diketahui memiliki hubungan dengan Kastari, pentolan Jamaah Islamiyah yang kabur dari penjara Singapura pada akhir Februari lalu. “Hasan sudah sama kami, tinggal dua, itu yang kami cari,” ujar perwira tersebut. Dia tak bersedia menyebutkan lokasi persembunyian sang buron.
    Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengatakan polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap 10 tersangka. “Karena masih ada beberapa yang belum tertangkap,” katanya. Sutanto menegaskan polisi Indonesia belum menyerahkan Hasan ke Singapura. Menurut dia, Hasan tetap akan diproses di Indonesia sesuai dengan lokasi tindak kejahatannya. “Tentu kami proses hukum dengan hukum yang ada di sini.”

3. Putusan Kasus Pemberitaan RAPP Dikecam

    “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers.”
    JAKARTA — Sejumlah kalangan mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas Koran Tempo dalam kasus pencemaran nama baik. Pengamat hukum Bambang Widjojanto mengatakan putusan yang menghukum Koran Tempo atas pemberitaan dugaan pembalakan liar di Riau dinilai mengingkari fakta. “Jadi seakan-akan tidak ada pembalakan,” katanya kemarin.
    Bambang berpendapat, putusan yang menyatakan Koran Tempo telah melakukan pencemaran nama baik bisa mempengaruhi dugaan kejahatan pidana pembalakan liar yang masih diselidiki aparat kepolisian. “Ini (putusan perdata) bisa melegitimasi indikasi kejahatan pidana.” Selain itu, menurut dia, majelis telah membelokkan fakta, yakni ada dugaan pembalakan liar menjadi kesalahan dalam pemberitaan saja.
    Bambang menegaskan Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan RAPP merupakan pasal keranjang sampah. Alasannya, perbuatan melawan hukum bisa diartikan untuk semua perbuatan yang diindikasikan melanggar ketentuan secara umum dalam arti luas, salah satunya, misalnya, melanggar kepatutan. “Apakah wartawan yang memberitakan itu melanggar kepatutan?” katanya. Padahal, pekerjaan wartawan adalah memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
    Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Eko Maryadi juga mengecam putusan tersebut. “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers,” katanya. Dia menilai majelis hakim tidak peka terhadap kebebasan pers. “Sekaligus tidak mampu mencegah kriminalisasi terhadap pers.”
    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharto menolak berkomentar seputar pertimbangan hakim dalam putusan. “Itu masuk ke substansi perkara,” kata Suharto yang juga anggota majelis.
    Adapun juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, mengaku tidak bisa memberikan pendapat atas putusan majelis hakim yang diketuai Eddy Risdiyanto yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. “Nanti akan mempengaruhi proses hukum berikutnya,” ujarnya.
    Dia mengatakan Koran Tempo masih dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. “Kan ada upaya hukum, masih ada upaya kasasi. Gunakan upaya hukum,” ujar Djoko. SETRI | RINI KUISTIANI | ANTON SEPTIAN | ISMI WAHID | SUTARTO

4. Industri Diminta Ubah Jadwal Libur

    Investor Jepang keluhkan krisis listrik dan mengancam hengkang.
    JAKARTA — Pemerintah akan mengatur penggunaan listrik dengan menggeser jam kerja industri pada jam-jam beban puncak dari Senin-Jumat ke Sabtu dan Minggu. Surat keputusan bersama menteri tentang pengaturan ini sedang dibahas.
    Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Budi Dharmadi mengatakan pergeseran jam kerja industri dibutuhkan untuk menghindari pemadaman listrik. Sebab, krisis listrik selama ini akibat besarnya pemakaian pada saat-saat beban puncak pukul 17.00-22.00. “Kami ingin meratakan beban pemakaian,” ujarnya seusai rapat di Jakarta kemarin.
    Budi menjelaskan, surat keputusan bersama yang kini sedang digodok pemerintah akan diteken oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

5. Komnas HAM Panggil Menteri Kesehatan

    “Kami juga akan mempermasalahkan pelanggaran kode etik karena menyebut almarhum mengidap HIV/AIDS.”
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadwalkan untuk meminta penjelasan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengenai penyebab kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi. “Supaya semuanya jelas,” kata Nur Kholis, anggota Komisi yang menjabat ketua tim investigasi kasus Fauzi, kepada Tempo kemarin.
    Menurut Nur Kholis, rencananya, pertemuan digelar pada Senin pekan depan di kantor Komisi. Dia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat, tapi belum ada jawaban.
    Dia menilai pertemuan dengan Siti Fadilah sangat penting untuk mengetahui penyebab kematian Fauzi.

6. Saksi Skandal Pemimpin Malaysia Cabut Pengakuan

    “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    KUALA LUMPUR — Detektif swasta Balasubramaniam Perumal mencabut pengakuannya soal skandal Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.
    “Saya menarik seluruh isi pengakuan bersumpah saya pada 1 Juli lalu,” kata Balasubramaniam didampingi pengacara barunya, Arulampalam Mariam Pillai, di Kuala Lumpur kemarin. Alasannya, “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    Kamis lalu, Balasubramaniam mengumumkan Najib memiliki hubungan intim dengan Altantuya. Bahkan, kata dia, Najib pernah “meniduri dan menikahi” perempuan berumur 28 tahun yang tewas ditembak pistol dan diledakkan dengan C4 di sebuah hutan di Selangor itu.
    Najib membantah. “Semua tuduhan itu tidak benar,” kata Sekretaris Pers Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Tengku Sarifuddin (Koran Tempo, 4 Juli).
    Balasubramaniam adalah detektif yang bekerja untuk Abdul Razak Baginda, sahabat dekat Najib yang juga terdakwa kasus persekongkolan dalam kasus pembunuhan Altantuya. Balasubramaniam mengaku semua cerita itu bersumber dari Baginda dan ia membaca sendiri pesan singkat seluler Najib ke telepon Baginda mengenai kasus ini.