Berita Utama Koran Tempo hari ini 100% mengenai KORUPSI! 3 Diantaranya mengenai skandal Bulyan. Mungkin kalau tidak ada korupsi, harga BBM tidak perlu naik kali. Itulah yang dintuntut para mahasiswa yang seorang sudah meninggal karena sebuah insiden yang tidak perlu terjadi!

1. Bulyan Mengaku Wakili Komisi DPR

    Dananya diberikan secara cicilan.
    JAKARTA – Dedi Suwarsono bersama empat peserta tender kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan beberapa kali bertemu dengan Bulyan Royan. Menurut Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi, dalam pertemuan tersebut Bulyan mengaku mewakili seluruh anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat.
    “Pada September 2007, mereka bertemu Bulyan di Hotel Crowne, Jakarta,” kata Kamaruddin kepada Tempo kemarin. Dalam pertemuan itulah tender kapal patroli dibicarakan lengkap dengan klausul adanya fee sebesar 8 persen dari nilai tender. “Bulyan datang atas nama seluruh anggota Komisi Perhubungan,” kata Kamaruddin menirukan ucapan Dedi.
    Bulyan, yang sejak Juni lalu berpindah menjadi anggota Komisi Pertahanan DPR, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Plaza Senayan, Senin lalu. Ia ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka penerima suap senilai Rp 684 juta dalam proses pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan. Sehari kemudian, Dedi, yang menyerahkan uang, juga ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Kemarin ia kembali menjalani pemeriksaan di kantor KPK.

2. Pengerjaan Kapal Patroli Bermasalah Tetap Berlanjut

    Anggota Dewan diduga bisa ikut mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan berkeras melanjutkan pembuatan 20 unit kapal patroli kelas III kendati Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir ada unsur penyuapan dalam proses pengadaannya.
    “Sudah tanda tangan kontrak,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara di Jakarta kemarin. “Tidak semudah itu dihentikan.” Efendi juga menyatakan pengerjaan kapal patroli itu tak perlu dihentikan karena penyelesaiannya bisa berjalan paralel dengan proses hukum.
    Kasus ini bermula dari tender pengadaan 20 kapal patroli yang digelar Direktorat Perhubungan Laut. Lima perusahaan galangan kapal dinyatakan sebagai pemenang: PT Binamina Karya Perkasa, PT Febrite Fiberglass, PT Sarana Fiberindo Marina, PT Carita Boat Indonesia, dan PT Proskuneo Kadarusman.
    Kelima perusahaan itu telah meneken kontrak pengerjaan kapal senilai Rp 120 miliar pada 23 Mei lalu. Mereka wajib merampungkan pembuatan kapal dalam tujuh bulan.

3. Partai Tak Akan Lindungi Bulyan Royan

    “Kalau (dia) terbukti bersalah, kami akan me-recall.”
    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi Rusman Ali memastikan pihaknya tak akan melindungi Bulyan Royan jika terbukti menerima suap dalam proyek pembelian kapal patroli di Departemen Perhubungan. “Kalau (dia) terbukti bersalah, kami akan me-recall,” katanya di gedung DPR kemarin.
    Rusman mengatakan sikap Bulyan, yang diduga menerima suap, telah merusak citra partai dan parlemen. Ia berharap Bulyan menjelaskan semua yang diketahuinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar kasus ini bisa dituntaskan.
    “Ia tak mungkin bergerak sendiri,” katanya. Rusman menduga sejumlah pihak, termasuk para pejabat di Departemen Perhubungan, turut terlibat dalam kasus ini bersama Bulyan.
    Penangkapan Bulyan ini juga mendorong Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan pada pekan mendatang. “Senin baru akan dibahas dalam rapat internal Badan Kehormatan,” kata Ketua Badan Kehormatan Irsyad Sudiro, yang ketika dihubungi kemarin sedang berada di Medan. “Pekan ini banyak anggota BK di luar kota.”

4. Kasus Asian Agri Jalan Terus

    Berkas dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan.
    JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak akan tetap menyerahkan seluruh berkas pemeriksaan kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri, berikut semua dokumen yang telah disita, ke kejaksaan pekan depan.
    Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan oleh Asian Agri. “Berkas akan tetap dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan,” ujarnya kemarin. “Kami segera mengajukan kasasi.”
    Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochammad Tjiptardjo juga menandaskan bahwa proses penyidikan tidak akan terhenti gara-gara keluarnya putusan itu. “Kasus jalan terus,” ujarnya mantap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah anak buahnya itu. Namun, ia belum mau berkomentar. “Nanti ada sesi khusus,” ujarnya.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa lalu, mengabulkan gugatan praperadilan Asian Agri. Perusahaan sawit milik Sukanto Tanoto ini mempersoalkan penyitaan dokumen perusahaan oleh tim investigasi pajak pada 15 Mei tahun lalu.

5. Sutiyoso Diperiksa Kejaksaan Tinggi

    Sutiyoso diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Dinas Pendapatan Daerah periode 1999-2004.
    JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin pagi memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam, dimulai pada pukul 05.30 WIB. “Dia meminta pemeriksaan dimajukan karena akan terbang ke Palembang,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta Muhammad Yusuf kemarin.
    Menurut Yusuf, Sutiyoso diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Dinas Pendapatan Daerah periode 1999-2004. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian Rp 2,682 miliar karena penggelembungan harga blangko surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari Rp 600 menjadi Rp 1.000. Penggelembungan ini terjadi karena Kepala Dinas Pendapatan Daerah Deden Supriadi melakukan penunjukan langsung kontraktor pengadaan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).