Isu yang diangkat Kompas sebagai headline utama adalah kasus baru, penemuan bom. Isu pendidikan mendapat perhatian yang cukup besar melalui 2 isu. Kasus korupsi Bulyan juga masih disorot.

1. Polisi Temukan 20 Bom : 9 Anggota JI Dibekuk di Palembang, Seorang WNA Singapura

    Palembang, Kompas – Detasemen Khusus 88 Antiteror menemukan 20 bom, 16 di antaranya siap ledak, serta puluhan kilogram bahan peledak yang disembunyikan di plafon rumah kontrakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Densus 88 Antiteror juga membekuk sembilan orang yang diduga terkait temuan itu, salah satunya warga negara Singapura.
    Informasi yang dihimpun Kompas dari kepolisian, Rabu (2/7), mengungkapkan, bahan peledak yang ditemukan itu milik kelompok yang diduga kuat terkait dengan jaringan teroris yang terus diburu polisi, sekaligus bagian dari organisasi klandestin Al Jamaah Al Islamiyah (JI).
    Tim antiteror kepolisian dan Gegana Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu siang mengevakuasi sedikitnya 16 bom siap ledak; empat bom jenis lain; dan puluhan kilogram bahan peledak; seperti potasium klorat, potasium nitrat, urea, sejumlah granat siap ledak, serta rangkaian elektronik. Hingga berita diturunkan pukul 21.25, polisi masih menginventarisasi seluruh temuan barang bukti tersebut.

2. Korupsi DPR : Pembersihan Lewat Audit Kekayaan

    Jakarta, Kompas – Tertangkapnya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang diduga melakukan korupsi semakin disorot oleh berbagai pihak. Berbagai usul dan kritik disampaikan untuk membersihkan, menghapuskan atau mencegah korupsi oleh para wakil rakyat tersebut.
    Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (2/7), menyatakan, tertangkapnya para anggota DPR itu menuntut dilakukan audit terbuka atas harta kekayaan anggota DPR. Selama ini, anggota DPR hanya menulis daftar kekayaannya tetapi tidak ada mekanisme yang membuat apa yang dituliskan itu dapat dicek kebenarannya. ”UU Pembuktian Terbalik mendesak disahkan,” katanya
    Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution di Jakarta, kemarin, juga mengatakan, mengintensifkan pelaporan dan pengawasan harta kekayaan anggota DPR merupakan salah satu cara untuk membersihkan lembaga legislatif dari dugaan korupsi.

3. Kemiskinan : Marhaen Makin Tenggelam

    Sutta Dharmasaputra
    Matahari belum bersinar di ufuk timur. Ayam belum berkokok. Banyak orang pun belum terjaga dari tidurnya. Namun, Mang Darmin yang kini berusia 62 tahun sudah mengayuh sepeda ontelnya dari rumah menuju sawah.
    Pagi-pagi benar, pukul empat subuh, dia sudah bergegas untuk menggarap tanah majikannya yang jauhnya lima kilometer dari rumahnya di Kelurahan Menggor No 28, RT 2 RW 3, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
    Di tengah usianya yang semakin uzur itu, ia sudah tidak mungkin lagi mengayuh sepeda dengan cepat seperti waktu muda. Karena itu, paling tidak ia membutuhkan waktu satu jam lebih untuk sampai di sawah.
    Ketika langit gelap dan orang- orang sudah tertidur lelap, dia juga harus menahan kantuk menjaga tambak majikannya. Saat panen datang, dia bahkan harus begadang dan tidak pulang.

4. Krisis Listrik : Tinjau Ulang Kontrak Batu Bara

    Jakarta, Kompas – Pemerintah segera meninjau ulang seluruh kontrak lama pengadaan batu bara bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang digunakan untuk memasok pembangkit listrik. Langkah sebagai upaya mencari solusi permasalahan ketersendatan pasokan batu bara belakangan ini.
    ”Bagi pemerintah, pasokan batu bara untuk dalam negeri itu penting. Kami akan lihat berbagai masalah yang terjadi, apakah itu sebatas mekanisme penerapan tarif atau ada mekanisme lain. Urusan batu bara ini, kami menghadapi kendala kontrak masa lalu yang perlu ditinjau kembali. Saya rasa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut,” ujar Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (2/7).
    Menurut Sri Mulyani, pihaknya segera membicarakan masalah ini dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan A Djalil. Pembicaraan ini akan diarahkan pada upaya mencari seluruh potensi ketersedian bahan baku untuk memasok pembangkit listrik di seluruh Indonesia.
    “Itu saya lakukan karena sekarang ini batu bara sebagai pembangkit menjadi makin penting. Sebab, pembangkit listrik yang ada akan dialihkan memakai batu bara, dan seluruh proyek pembangkit listrik 10.000 mega watt pun akan menggunakan batu bara. Jadi, kami akan atur kebijakannya agar pemerintah mendapat kepastian pasokan,” ujar Sri Mulyani.

5. KUNJUNGAN KENEGARAAN : Presiden Akan ke Malaysia dan Jepang

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Yudhoyono dijadwalkan akan meninggalkan Indonesia selama lima hari untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di Kuala Lumpur, Malaysia, 6-8 Juli 2008, dan KTT di Toyako, Hokkaido, Jepang, 8-10 Juli mendatang.
    KTT di Malaysia dikenal dengan KTT D-8, yaitu pertemuan tingkat tinggi delapan negara berkembang yang memiliki karakter ekonomi, pembangunan, dan kependudukan yang relatif sama. Adapun KTT G-8 merupakan pertemuan delapan negara maju, yang juga pernah mengundang delapan negara berkembang lainnya, yaitu Indonesia, Australia, Korea Selatan, Brasil, China, India, Meksiko, dan Afrika Selatan.
    Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (2/7).
    Sebelum berangkat ke Malaysia, Presiden Yudhoyono akan membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu mendatang.

6. 11 Nomor Peserta Ganda : Tunanetra Kesulitan Kerjakan Soal Matematika

    Solo, Kompas – Pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia di hari pertama relatif lancar. Akan tetapi di Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah ditemukan 11 peserta yang memiliki nomor peserta ganda. Panitia pelaksana masih menyelidiki kasus ini.
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal menyebutkan, peserta SNMPTN pertama sebagai pengganti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPBM) ini berkisar 390.000.
    Mereka memperebutkan sekitar 82.000 kursi di 57 perguruan tinggi negeri di tiga wilayah-tengah, timur, dan barat. Pengumuman dilakukan 1 Agustus melalui media massa dan website http://www.snmptn.ac.id.

7. Pendidikan : Presiden SBY Sudah Teken Dua Peraturan

    Palembang, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah sudah menyetujui dua peraturan pemerintah atau PP di bidang pendidikan, yakni tentang pendanaan pendidikan dan tentang wajib belajar 12 tahun. Kedua PP itu sudah ditandatanganinya. Setelah itu akan keluar PP tentang guru dan dosen.
    Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri Kongres Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia XX di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/7).
    “Saya sudah tandatangani dua PP sebagai bukti keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. PP tentang guru dan dosen sedang dibahas sehingga dalam waktu dekat ada tiga PP baru disahkan di bidang pendidikan,” kata Presiden disambut tepuk tangan peserta kongres.
    Presiden berjanji mengimplementasikan UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen secara lebih serius. Dia ingin kualitas pendidikan di Indonesia terus menunjukkan indikator peningkatan meskipun secara bertahap.
    Pada akhirnya, tujuan utama dunia pendidikan di Indonesia bisa terwujud yakni pendidikan gratis bagi warga miskin dan biaya pendidikan yang terjangkau.
    Di Jakarta, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto menegaskan, pungutan oleh sekolah dalam penerimaan siswa baru setiap tahun selama ini tak ada rujukan jelas. Dengan adanya PP soal pendanaan pendidikan, tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan masyarakat akan semakin jelas.