Headline utama Kompas masih melanjutkan yang kemarin. Tetapi yang menarik adalah bantahan Presiden SBY mengenai hubungannya dengan Ayin atau Artalyta (disampaikan oleh Jubirnya, Andi Mallarangeng). Padahal di berita utama Kompas dikutip pembicaraan Ayin dengan seorang perempuan yang menggungkapkan dia akan datang ke launching lagunya SBY.

Ini tentu saja perlu disimak hubungan dan kelanjutan guliran berita karena menurut gosip (sekali lagi gosip) yang beredar dikalangan tertentu, katanya dulu SBY (sebelum jadi Presiden) bisa ketemu Gus Dur karena difaslilitasi oleh Artalyta. Dan sudah diketahui bersama Artalyta adalah Bendahara PKB pimpinan Gus Dur.

Pemberitaan ini juga terkait dengan pernyataan SBY pada berita utama no. 4. dimana SBY meminta Polisi membebaskan rakyat dari isu. Wah bakalan makin seru nih suhu perpolitikan menjelang Pemilu 2009. 🙂

1. Korupsi Diduga Marak di DPR : Bulyan Royan Ditetapkan sebagai Tersangka, Penangkapannya Hanya Konfirmasi

    Jakarta, Kompas – Tertangkapnya Bulyan Royan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, merupakan konfirmasi atas dugaan tentang maraknya praktik korupsi di lembaga legislatif itu. Apalagi, ada wakil rakyat yang tertangkap tangan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Bulyan, dan anggota DPR lain, perlu dilihat sebagai cara membersihkan dan memperbaiki citra DPR. ”Survei Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan, masyarakat menilai DPR sebagai salah satu lembaga terkorup. Tetapi, itu sulit dibuktikan sebelum KPK menangkap sejumlah anggota DPR yang diduga korupsi,” kata Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Selasa (1/7) di Jakarta.
    Selain DPR, hasil survei yang dilakukan TII sejak tahun 2005 juga menunjukkan, lembaga yang dipersepsikan masyarakat sebagai terkorup adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.

2. Umur Pesawat, Faktor Penting Keselamatan

    Situs Airliners.net pada bulan Februari 2000 pernah mengadakan jajak pendapat mengenai apa yang menentukan keselamatan pesawat terbang. Dari 2.068 responden, 202 (9,77 persen) menyebut faktor jumlah mesin, 120 (5,80 persen) menyebut ukuran pesawat, 331 (16,01 persen) menyebut pabrik pembuat (manufacturer), 180 (8,70 persen) menyebut jumlah pintu keluar (exit), dan–ini paling banyak–1.235 (59,72 persen) menyebut umur pesawat.
    Ada yang memberi komentar, dirinya tidak ikut dalam jajak pendapat karena di antara faktor-faktor yang diberikan tidak sepenuhnya terkait dengan keselamatan pesawat. Keselamatan sejati pada sebuah pesawat bergantung pada bagaimana ia dirawat, diterbangkan, dan cuaca, serta pada ratusan detail lebih kecil lainnya. Semata memiliki lebih banyak mesin, atau pintu keluar, atau umur lebih muda tidak menjamin keselamatan. Responden ini menyatakan tak ragu naik pesawat klasik DC-9 atau Boeing 727 atau 737 kalau tahu pesawat itu dirawat dengan tepat dan awaknya terlatih baik.

3.Dugaan suap : Presiden Tak Kenal Artalyta

    Jakarta, Kompas – Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng membantah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenal Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Urip adalah jaksa yang menyelidiki korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terkait Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia.
    ”Kita tidak pernah dengar, apalagi kenal,” tegas Andi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/7). Ia juga tidak tahu-menahu ketika dikonfirmasi, Artalyta hadir dalam peluncuran album lagu karya Presiden Yudhoyono di Hall Jakarta Fair beberapa waktu lalu.
    Dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin, dengan terdakwa Artalyta, dibacakan transkrip percakapan terdakwa dengan seorang perempuan, yang nomor teleponnya berkode negara Singapura, pada 1 Maret 2008 pukul 10.28.
    Suara perempuan: Udah pulang Yin.
    Artalyta Suryani: Sudah. Saya mau ke salon, mau datang ke undangan launching lagunya SBY (Kompas, 1/7).
    Hakim Pengadilan Tipikor Andi Bachtiar pun menanyakan kepada Artalyta, apakah ia berprofesi sebagai pengurus perkara. Hakim menyebutkan perkara PT Nusa Mineral yang diurus Artalyta ke MA. Dalam transkrip rekaman telepon yang dibacakan hakim disebutkan, pada 1 Maret 2008, Artalyta menerima telepon dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir. Artalyta diminta membiayai perjalanan dua hakim agung untuk bermain golf di China. Nama hakim agung pun disebut-sebut Artalyta.

4. Bebaskan Rakyat dari Manipulasi Isu

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran personel Kepolisian Negara RI agar dapat membebaskan masyarakat dari aksi-aksi manipulasi isu, provokasi, dan propaganda politik yang tidak sehat sekarang ini.
    Terkait dengan stabilitas politik dan kondisi keamanan serta ketertiban menjelang Pemilu 2009, Presiden juga meminta Kepolisian Negara RI (Polri) siap menjalankan keamanan dan ketertiban serta dapat mencegah pelanggaran hukum dalam menghadapi pemilu legislatif dan presiden 2009. Polri juga harus tetap netral, tanpa mengurangi profesionalitasnya dalam menjalankan tugas utama kepolisian.
    Presiden Yudhoyono menyampaikan amanat itu pada upacara peringatan ulang tahun ke-62 Kepolisian Negara RI atau Hari Bhayangkara, Selasa (1/7) di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Hadir Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, beserta hampir seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu serta jajaran petinggi TNI dan Polri.

5. Tata Niaga Batu Bara Penyebab Krisis

    Jakarta, Kompas – Krisis listrik dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi akibat timpangnya tata niaga batu bara sehingga PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tidak memperoleh pasokan batu bara yang cukup.
    Menurut Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan karena masalah domestic market obligation atau kewajiban bagi kontraktor tambang untuk menyediakan sebagian produk tambang bagi kepentingan pemerintah.
    ”Namun, lebih pada kesepakatan mengenai harga pembelian batu bara serta masalah pasokan yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/7).
    Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong PLN untuk menggunakan semua potensi bahan baku pembangkit listrik agar krisis listrik bisa diatasi. ”Itu dilakukan agar semua pembangkit bisa berfungsi. Nanti, kami lihat masalah teknis yang menjadi kendala PLN mendapatkan batu bara,” kata Sri Mulyani.

6. Inflasi akibat BBM Tak Lama

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak merupakan pilihan sulit yang harus dilakukan.
    Kebijakan kenaikan harga BBM juga akan menimbulkan dampak inflasi. Namun, dampak inflasi ini tidak terlalu signifikan dan sudah diperkirakan sebelumnya.
    Pernyataan Presiden itu tertuang dalam Keterangan Tertulis Presiden atas Interpelasi DPR terhadap Kebijakan Antisipatif Pemerintah atas Kenaikan Harga Bahan Pokok untuk Menjamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok yang Murah dan Terjangkau bagi Masyarakat.
    Menteri Keuangan (Menkeu), yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati membacakan pernyataan Presiden itu dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/7). Rapat dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.