Isu Korupsi ternyata menjadi menu favorit Koran Tempo, selain kasus BLBI, kini Koran Tempo mencoba mengungkap kasus lain korupsi di Departemen Perhubungan yang [lagi2] melibatkan DPR! DPR oh DPR siapa sebenarnya yang engkau wakili?

Selain itu, isu luar negeri menyorot Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi Malaysia yang merasa terancam.

1. KPK Tangkap Politikus Senayan

    Diduga terima suap terkait dengan pengadaan kapal patroli.
    JAKARTA — Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, ditangkap oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi di satu pusat belanja di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin sore.
    Tim KPK menangkap tangan Bulyan menerima uang yang diduga hasil suap. Menurut sumber Tempo, KPK menyita uang senilai US$ 60 ribu dan 10 ribu euro (total sekitar Rp 700 juta) dari tangan anggota Dewan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi tersebut.
    Sumber Tempo di KPK membenarkan penangkapan Bulyan Royan. Tim KPK menduga uang suap itu diterimanya terkait dengan pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Untuk informasi lebih terperinci, ia meminta Tempo menunggu konferensi pers yang diadakan KPK.

2. Kasus Alih Fungsi Hutan Bintan : Dewan Minta Bayaran Lebih Mahal

    “Uang diberikan agar Al-Amin memproses persetujuan DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan serta memberikan hasil keputusan rapat komisi.”
    JAKARTA — Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, kemarin diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Suwardji, mendakwanya telah menyuap anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Al-Amin Nasution, untuk mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan.
    “Uang diberikan agar Al-Amin memproses persetujuan DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan serta memberikan hasil keputusan rapat komisi,” ujar jaksa. Menurut Suwardji, selaku Ketua Percepatan Pembangunan Bandar Seri Bintan, Azirwan beberapa kali bertemu dengan Al-Amin. Azirwan memohon agar pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan dapat disetujui. Dia menjanjikan dana sebesar Rp 2 miliar. Al-Amin lalu menyatakan akan membicarakan dengan anggota Komisi Kehutanan DPR lainnya.
    Pada pertemuan berikutnya, kata Suwardji, Al-Amin meminta tambahan dana menjadi Rp 3 miliar plus dana kunjungan anggota DPR ke India sebesar Rp 75 juta. Selain itu, Al-Amin minta uang saku untuk anggota DPR yang akan berkunjung ke Bintan.
    Azirwan lalu memberikan dana sebesar Sing$ 8.000 dan Sing$ 308 ribu pada 24 dan 25 Januari 2008. Lalu, pada 8 April 2008, Azirwan kembali menyerahkan uang sebesar Sing$ 154 ribu. Menurut Suwardji, pemberian itu dilakukan menjelang rapat kerja DPR dengan Menteri Kehutanan soal keputusan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan. Azirwan juga meminta Al-Amin memberikan fotokopi hasil rapat komisi.

3. Paskah Dituding Tahu Skenario Suap BI

    “Karena mereka pimpinan saya di Golkar.”
    JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta dituding mengetahui skenario penyuapan Rp 31,5 miliar oleh Bank Indonesia terhadap anggota Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.
    Hamka Yandhu, bekas Ketua Subkomisi Keuangan Komisi IX yang kini ditahan, membeberkan peran Paskah saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 28 April lalu.
    Hamka mengaku menerima dan membagikan uang atas perintah Paskah. “Saya hanya disuruh Paskah dan Antony (Zeidra Abidin) untuk mendampingi atau menyerahkan uang,” kata Hamka dalam dokumen pemeriksaan yang diterima Tempo.
    Saat itu Paskah menjabat Wakil Ketua Komisi IX. Adapun Antony Zeidra Abidin, yang juga ditahan KPK, saat itu Ketua Subkomisi Perbankan.
    Menurut Hamka, uang Rp 31,5 miliar diserahkan dua pejabat Bank Indonesia secara bertahap. Dua kali di rumah Antony di Jalan Gandaria Tengah, Jakarta Selatan. Dua kali lagi di Hotel Hilton (kini Hotel Sultan).

4. Pembangkit Listrik PLN Segera Diaudit

    Banyak yang rusak dan tak optimal.
    JAKARTA – Pemerintah akan mengaudit pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN untuk mengetahui sistem pengelolaannya dan efisiensi penggunaan energi.
    Staf ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, mengatakan audit listrik tak hanya ditujukan kepada konsumen. “Produsennya juga harus diaudit,” katanya di Jakarta kemarin.
    Audit akan dilakukan oleh Dewan Energi Nasional. Langkah ini dipandang perlu mengingat tingkat elastisitas energi di Indonesia masih cukup tinggi. Parameter ini mengukur perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dan ekonomi suatu negara. Jika angka elastisitas tinggi, negara itu terbilang inefisien alias boros dalam penggunaan energi.
    Pada 2004, elastisitas energi di Indonesia mencapai 1,84. Angka ini lebih tinggi dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia (1,69), Thailand (1,16), dan Singapura (0,73). Di sejumlah negara maju, angkanya bahkan lebih kecil lagi: Amerika Serikat 0,26, Kanada 0,17, dan Jepang 0,10.
    Desakan untuk mengaudit pembangkit PLN muncul setelah ada rencana pemerintah mengaudit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha. Rencana audit terhadap konsumen listrik ini diprotes sejumlah kalangan karena dinilai salah sasaran.

5. DPRD Kritik Tarif Baru Pajak Kendaraan

    “Jangan hanya karena ingin menambal pengeluaran, terus menaikkan pajak kendaraan.”
    JAKARTA — Fraksi-fraksi besar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersikap kritis terhadap rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengegolkan tarif baru pajak kendaraan bermotor. Menurut mereka, tarif baru ini akan merugikan masyarakat. “Jangan hanya karena ingin menambal pengeluaran, terus menaikkan pajak kendaraan,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat Deny Taloga di Jakarta kemarin.
    Deny Taloga berpendapat pemerintah daerah masih bisa memanfaatkan potensi lain yang belum terjamah. Dia menyebut contoh pajak air tanah di gedung-gedung bertingkat. Dia mengakui sampai kemarin usulan pemerintah itu belum diajukan secara resmi ke Dewan.
    Seperti diberitakan koran ini kemarin, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mengegolkan tarif baru pajak kendaraan yang rencananya dilaksanakan pada September nanti. Hal itu dilakukan untuk menekan pengeluaran anggaran daerah setelah kenaikan gaji pegawai negeri sipil 20 persen. Tarif baru itu adalah 1,5 persen dari nilai jual kendaraan pribadi dan 1 persen untuk kendaraan umum. Sedangkan pajak sekarang, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Tahun 1997, besarannya sama setiap tahun. Nilainya mengacu pada jenis kendaraan, tahun keluaran, dan kapasitas mesin (cc).

6. Dijamin Selamat, Anwar Tinggalkan Kedutaan Turki

    Pemerintah Malaysia memberikan jaminan keselamatan. Wakil Perdana Menteri Najib Tun Razak membantah disebut terlibat.
    KUALA LUMPUR – Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin meninggalkan Kedutaan Turki di Kuala Lumpur setelah berlindung di sana sejak Ahad malam. Juru bicara Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, mengatakan Anwar bersedia keluar dari rumah tinggal Duta Besar Turki Barlas Ozener setelah mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia.
    “Departemen Luar Negeri dan Dalam Negeri telah memberikan jaminan keselamatan,” kata Tian Chua kepada Tempo.
    Sebelumnya, Anwar mengaku berdiam di rumah Duta Besar Turki lantaran menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Ancaman datang selang sehari setelah salah seorang staf pribadi Anwar mengaku disodomi bosnya itu.