Headline Kompas hari ini sama dengan Koran Tempo (kebetulan nih ye?), kasus baru tema lama, Korupsi yang melibatkan anggota DPR!

Tetapi yang menarik perhatian saya adalah berita mengenai biaya pendidikan yang tidak transaparan (halaman 12.). Ini sebenarnya masalah yang lama, dimana orang tua siswa baru tidak bisa berbuat apa-apa atas ‘paksaan’ biaya pendidikan. Bagai buah simalakama, protes takut anaknya jadi ‘korban’, tidak protes ‘kantongnya’ jadi korban!

1. Anggota DPR Tertangkap : Anggota Fraksi Bintang Reformasi Diduga Terima Suap Terkait Kapal.

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menangkap tangan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kali ini, anggota Fraksi Bintang Reformasi atau F-BR DPR, Bulyan Royan, ditangkap KPK di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (30/6) sekitar pukul 17.30.
    Ketua KPK Antasari Azhar saat ditemui seusai berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional I Bidang Pengendali Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Jakarta, Senin malam, belum bersedia memberikan keterangan. ”Saya, kan, masih di sini,” ucapnya.
    Namun, semalam, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengungkapkan, anggota DPR yang ditangkap itu berinisial BR. Ia ditangkap karena diduga menerima suap. Saat penangkapan, petugas KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai 60.000 dollar AS atau setara Rp 552 juta (asumsi 1 dollar AS sama dengan Rp 9.200) dan 10.000 euro atau setara Rp 145 juta (asumsi 1 euro setara Rp 14.500).

2. Sidang Korupsi : Ayin Diminta Biayai Hakim Agung Main Golf

    Jakarta, Kompas – Artalyta Suryani tak cuma dikenal di kalangan Kejaksaan Agung. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir pernah menghubungi Artalyta pada 1 Maret 2008, sehari sebelum Artalyta ditangkap, agar Artalyta membiayai kunjungan dua hakim agung bermain golf ke China.
    Hal ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/8), yang memeriksa keterangan Artalyta Suryani sebagai terdakwa. Artalyta Suryani didakwa telah memberikan uang kepada Jaksa Urip Tri Gunawan sebesar 660.000 dollar AS karena diduga terkait dengan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim.
    Hakim Andi Bachtiar menanyakan apakah Artalyta mempunyai profesi lain sebagai pengurus perkara, Artalyta pun membantah.
    ”Saya merasa terhina kalau disebut mengurus perkara. Saya ini pengusaha nasional. Joker dengan saya satu level. Saya ini sebagai pengusaha bisa dibilang sudah mapan dan tidak punya pinjaman kepada siapapun. Maaf ini saya katakan kalau saya dianggap mengurus perkara. Kalau saya membantu Djoko Tjandra apakah saya disebut orangnya Djoko? Kalau saya membantu Nursalim apakah saya disebut orangnya Nursalim? Dan kalau saya membantu Anthony apakah saya disebut orangnya Anthony?” kata Artalyta.

3. Final Euro 2008 : Kekompakan Bawa Spanyol Jadi Juara

    Vienna, Kompas – Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama sukses Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008 setelah menundukkan Jerman 1-0 (1-0) pada partai final di Stadion Ernst-Happel, Vienna, Austria, Minggu (29/6) atau Senin dini hari WIB. Dengan kekompakan itu, tim Matador mengakhiri paceklik gelar yang berlangsung 44 tahun.
    ”Kami menangani tim dengan semangat kesatuan dan kekompakan. Kami bekerja bersama- sama, berlatih sama-sama keras, dan sejak awal kami berpikir bisa menjadi juara,” ujar Pelatih Spanyol Luis Aragones dalam jumpa pers seusai laga yang juga dihadiri Kompas. Kemenangan Spanyol ditentukan gol striker Fernando Torres pada menit ke-33.
    Gelar itu merupakan gelar kedua Spanyol di turnamen utama setelah tahun 1964 saat mereka juara Eropa dengan memukul Uni Soviet 2-1 di final. Setelah itu, mereka baru sekali lolos ke final di Piala Eropa 1984, tetapi kemudian ditaklukkan Perancis 0-2, dan hampir selalu kandas di perempat final.

4. Angket Jangan Jadi Komoditas Politik

    J. KRISTIADI
    Pengalaman pahit negara-negara yang memiliki kekayaan tambang mineral menunjukkan, mereka sering harus menghadapi kenyataan bahwa harta itu lebih merupakan kutukan daripada berkah. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minyak menjadi rebutan kelompok yang berkonflik atau perang saudara, korupsi, dan pengelolaan yang salah urus.
    Di sejumlah negara di Afrika yang memiliki kekayaan tambang, seperti Nigeria dan Sudan, kegetiran itu dapat dijadikan contoh.
    Pengalaman yang mirip juga terjadi di bumi pertiwi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Indonesia pernah menjadi pengekspor serta menikmati booming harga minyak tahun 1980-an.
    Namun, karena pengelolaan yang tertutup dan sangat keras beraroma KKN, dewasa ini Indonesia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, yaitu menjadi salah satu negara net importer minyak terbesar di dunia. Masa kejayaan Indonesia karena melimpahnya minyak sudah lewat. Kini barang itu justru menjadi komoditas yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

5. Presiden: Jangan Hanya Menonton

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, banyak hal belum tercapai secara optimal. Ia mengatakan hal ini berkaitan dengan sejumlah capaian dan usaha mewujudnya perubahan yang dijanjikannya saat kampanye 2004. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak menjadi solusi, tidak hanya menonton dan menyalahkan.
    ”Marilah kita menjadi contoh dalam mengatasi keadaan ini. Jangan hanya menonton sambil menyalahkan sana, menyalahkan sini, menuding sana, menuding sini,” ujar Presiden Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Jam’iyyah Alith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/6).

6. Elpiji Harus Diatur : Penetapan Harga oleh Korporasi Menciptakan Monopoli

    Jakarta, Kompas – Pemerintah diingatkan untuk segera memperjelas tata niaga elpiji. Elpiji yang sudah menjadi komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak selayaknya diatur sebagaimana bahan bakar minyak. Harga elpiji yang selama ini ditetapkan oleh Pertamina memunculkan monopoli.
    ”Seharusnya, elpiji yang mengatur adalah pemerintah, bukan korporasi. Apalagi dengan adanya program konversi minyak tanah ke elpiji seperti sekarang, pemakaiannya sudah sedemikian luas,” ujar Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, Senin (30/6).
    Terhitung mulai 1 Juli, PT Pertamina akan menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram dari Rp 4.250 per kilogram (kg) menjadi Rp 5.250 per kg. Dengan kenaikan 23 persen itu, harga elpiji tabung 12 kg naik dari Rp 53.000 per tabung menjadi Rp 63.000 per tabung. Harga tersebut berlaku untuk agen dalam radius 60 kilometer dari instalasi pengisian elpiji Pertamina. Di luar jangkauan itu, agen dibolehkan menambah biaya angkutan sesuai aturan Menteri Perhubungan.

7. Biaya Pendidikan Tidak Transparan : Penentuan Biaya Setelah Rapat Komite Sekolah

    Jakarta, Kompas – Besarnya biaya pendidikan bagi siswa baru, terutama di sekolah negeri, tidak transparan dari awal penerimaan. Akibatnya, orangtua siswa baru tidak punya posisi tawar soal pembiayaan pendidikan. Biaya ditetapkan sekolah dan komite sekolah, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
    Handaru, Ketua Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan, mengatakan, pihak sekolah sering tidak transparan soal pungutan kepada siswa baru. Pungutan diminta beberapa bulan setelah siswa bersekolah, seusai persetujuan komite sekolah.
    ”Orangtua tidak mungkin menarik keluar anaknya. Pendaftaran sekolah sudah ditutup. Praktik ini justru sering terjadi di sekolah negeri. Orangtua tidak berkutik. Biaya jutaan diminta sekolah dengan alasan untuk kepentingan peningkatan mutu belajar di sekolah,” kata Handaru.
    Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan, ”Setiap tahun biaya pendaftaran sekolah selalu masalah. Ini karena pemerintah melakukan pembiaran dan tidak sungguh- sungguh menanggung anggaran pendidikan berkualitas.”
    ”Masyarakat bisa menuntut tanggung jawab pemerintah karena pendidikan berkualitas menjadi eksklusif untuk mereka yang mampu bayar saja,” kata Ade.