Sebagai media massa yang konsisten menyoroti berbagai ketidakadilan, Koran Tempo hari terus menggulirkan pemberitaan mengenai korupsi kasus BLBI, juga penekanan Pemerintah terhadap aktivis Komite Bangkit Indonesia yang diduga sangat merepotkan. Topik lain mengangkat sudut pandang lain atas kecelakaan Casa NC-212 serta rencana perubahan pajak kendaraan di DKI.

1. Menteri Paskah Diduga Disuap BI Rp 1 Miliar

    KPK menyelidiki pengakuan Hamka.
    JAKARTA – Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang diduga mendapat suap dari Bank Indonesia kian panjang saja.
    Hamka Yandhu, anggota DPR yang ditahan sebagai tersangka suap BI senilai Rp 31,5 miliar, membeberkan bahwa sejumlah kolega juga menerima suap. Mereka meliputi pemimpin dan anggota Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan saat itu.
    Hamka buka-bukaan saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 April lalu. Saat itu, menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Hamka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.
    Jumlah penerima dana yang diungkapkan Hamka lebih banyak ketimbang yang pernah diberitakan media. Selama ini media menyebut ada 16 penerima dana yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang BI dan perbaikan citra bank sentral itu (majalah Tempo, 10 Februari 2008).
    Saat diperiksa, Hamka menyebut jelas empat pemimpin Komisi IX. Mereka yang diduga mendapat aliran dana itu M. Paskah Suzetta (Ketua Komisi IX dari Golkar), yang menerima sekitar Rp 1 miliar; Emir Moeis (PDI Perjuangan), yang mendapat Rp 300 juta; dan Ali Masykur Musa (Partai Kebangkitan Bangsa), yang menerima Rp 300 juta.
    Hamka pun menyebut Faisal Baasir, saat itu Wakil Ketua Komisi IX dari Partai Persatuan Pembangunan. Tapi Hamka tak tahu persis uang yang diterima Baasir karena bukan dia yang menyerahkan. Sebagai pembagi dana, Hamka mengaku mendapat jatah Rp 500 juta.

2. Komite Bangkit Adukan Penangkapan Ferry

    Ferry dituding melakukan tindak pidana penghasutan.
    Jakarta – Komite Bangkit Indonesia hari ini akan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadukan penangkapan Sekretaris Jenderal Komite Ferry Yuliantono, yang dinilai sebagai penculikan. Komite juga mengadukan ke Komnas HAM bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan belasan aktivis yang ikut menentang kenaikan harga bahan bakar minyak.
    Juru bicara Komite Bangkit, Adhie M. Massardi, mengatakan pemerintah menangkap Ferry karena tidak tahu cara menghentikan mereka yang berbeda pendapat. “Ini upaya membungkam perbedaan pendapat,” kata Adhie di Jakarta kemarin. Sementara di masa Orde Baru pemerintah memakai tentara, kini pemerintah menggunakan tangan polisi.
    Adhie membantah anggapan bahwa Ferry melarikan diri seperti tuduhan polisi, karena dia sudah berencana pulang sebelum ditetapkan sebagai tersangka unjuk rasa di Jakarta yang berakhir rusuh pada Selasa pekan lalu. “Itu tidak logis,” katanya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Komite menyarankan Ferry singgah di Singapura untuk melakukan cek kesehatan.

3. Pengakuan Hamka Kunci Baru Kasus BI

    Paskah pada 10 Juni lalu telah memberikan keterangan ke Komisi, tapi luput dari perhatian wartawan.
    JAKARTA – Pengakuan Hamka Yandhu soal adanya aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah bekas petinggi Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi kunci baru untuk membongkar kasus dugaan suap ini.
    Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan pengakuan Hamka bisa menjadi keterangan saksi. Keterangan itu bisa ditindaklanjuti dengan memperhatikan model transaksi pengaliran dana: sistem tunai atau transfer. “Kalau transfer, catatannya pasti ada,” ujar Fahmi. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera mengembangkan pemeriksaan kasus ini.
    Pengakuan Hamka tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, yang salinannya didapat Tempo. Hamka antara lain menyebut nama Paskah Suzetta, yang kini menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
    Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengatakan lembaganya telah meminta keterangan kepada sejumlah nama yang disebut Hamka. “Dalam kapasitas sebagai saksi,” ujarnya. Paskah pada 10 Juni lalu telah memberikan keterangan ke Komisi, tapi luput dari perhatian wartawan.

4. Casa Hanya Dilengkapi Buku Data

    Penyelidikan dilakukan dalam tiga bulan.
    JAKARTA – Tim evakuasi telah menemukan log book alias buku catatan yang berisi data-data pemeliharaan pesawat Casa NC-212 yang jatuh di kawasan Gunung Salak, Bogor, 26 Juni lalu.
    Kepala Dinas Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan log book itu ditemukan pada Jumat lalu. “Bentuknya berupa buku,” katanya melalui sambungan telepon kemarin malam.
    Buku itu memuat data pemeliharaan pesawat atau semua data pesawat sebelum melakukan penerbangan. Buku ini juga memuat kumpulan catatan jumlah lama penerbangan yang dilakukan setiap kru penerbangan.
    Menurut Sagom, buku catatan itu bisa ditemukan karena bagian pesawat tidak terbakar habis. “Tidak ada api,” katanya. Namun, ia tidak mau memerinci berapa jumlah buku yang telah ditemukan. Ia hanya berjanji akan melakukan penyelidikan dalam tiga bulan untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Casa yang menewaskan 18 orang itu.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Chaerudin Bay menyatakan pesawat militer Casa tipe 212 memang tidak dilengkapi kotak hitam seperti pesawat komersial. “Jarang pesawat militer yang memakai itu,” katanya.

5. Audit Konsumsi Listrik Menuai Protes

    “Jangan dibalik-balik, PLN yang seharusnya diaudit, bukan konsumen.”
    JAKARTA – Rencana pemerintah mengaudit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha dinilai salah sasaran. Audit seharusnya dilakukan terhadap manajemen PT PLN, bukan konsumen listrik.
    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan audit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Iklim investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif buat investor. “Risikonya, tidak ada investor yang datang.” ujarnya. “Jangan dibalik-balik, PLN yang seharusnya diaudit, bukan konsumen.”
    Menurut ahli kelistrikan Soetjipto Soewono, rencana audit terhadap konsumen juga menyalahi perjanjian jual-beli listrik. Dalam perjanjian antara konsumen dan PLN disebutkan, perusahaan milik negara ini berkewajiban menyediakan listrik. “Sedangkan konsumen berkewajiban membayar tagihan listrik,” katanya. Karena itu, jika tak mampu menyediakan listrik, PLN wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

6. Jakarta Siapkan Tarif Baru Pajak Kendaraan

    Adapun nilai jual kendaraan ditetapkan berdasarkan harga di pasar.
    JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan tarif baru pajak kendaraan bermotor. “Penyesuaian tarif ada kemungkinan dilakukan September,” ujar Asisten Keuangan Pemerintah Jakarta Sukri Bey kepada Tempo kemarin.
    Rencana kebijakan baru ini, menurut Sukri, diterapkan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2008, yang membengkak akibat kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 20 persen.
    Kepala Subbidang Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan besaran pajak nantinya akan disesuaikan dengan nilai jual masing-masing merek kendaraan dan tipenya.
    Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di situ disebutkan pajak kendaraan ditetapkan berdasarkan jenis dan kapasitas mesin (cc) kendaraan.