Koran Tempo termasuk yang konsisten mengangkat kasus pembunuhan Munir. Berita utama hari ini masih terus melanjutkan cerita penangkapan Muchdi Pr. Disamping itu kasus Hukum dan Politik seperti Skandal Kejaksaaan dan Tewasnya Mahasiswa Unas juga terus disorot.

1. PENANGKAPAN ARTALYTA SURYANI : HAKIM CECAR SKENARIO JAKSA

    Sekitar sebelas jaksa berkumpul untuk merencanakan penangkapan Artalyta.
    Majelis hakim yang menangani sidang Artalyta Suryani, terdakwa kasus dugaan suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan sebesar Rp 6 miliar, mempertanyakan skenario penangkapan jaksa.
    “Mengapa kejaksaan tidak menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi terlebih dulu? Padahal jarak waktu penangkapan Urip dengan Artalyta hanya dua jam?” Andi menanyakan hal itu kepada M. Salim, mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, kemarin. Salim menjadi saksi persidangan terdakwa Artalyta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
    Menurut Andi, sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan baru bisa dilakukan setelah 24 jam dari penyidikan.

2. Polisi Didesak Periksa Lima Orang BIN

    Kejaksaan berupaya agar berkas Muchdi tak dikembalikan lagi ke polisi.
    Tim pengacara Muchdi Purwoprandjono meminta polisi memeriksa sejumlah nama yang diduga terlibat pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
    Fakta dalam peninjauan kembali Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus ini, bisa jadi dasar pemeriksaan tersebut.
    “Atas dasar PK itu, Polri kan sudah bisa melakukan pemanggilan. Jangan cuma Muchdi,” kata pengacara Muchdi, Achmad Cholid, di Markas Besar Kepolisian RI kemarin.
    Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi ditahan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Munir sejak Kamis lalu. Ia ditahan di Rumah Tahanan Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok.

3. Bebas Fiskal Diminta Dipercepat

    Kalangan pengusaha mendukung rencana pembebasan pajak kunjungan ke luar negeri bagi para pemilik nomor pokok wajib pajak.
    Kalangan pengusaha mendu kung rencana pembebasan pajak kunjungan ke luar negeri bagi para pemilik nomor pokok wajib pajak. Mereka juga meminta penghapusan fiskal secara penuh dipercepat sebelum 2011.
    Salah satu dukungan datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
    “Tidak cocok lagi dengan era globalisasi,” kata Ketua Umum Perhimpunan Yanti Sukamdani kemarin. Hanya Indonesia di Asia Tenggara yang masih memberlakukan pungutan fiskal. “ASEAN sudah memprotes kita karena menghambat perjalanan,” ujarnya.
    Panitia Khusus Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Direktorat Jenderal Pajak sepakat mulai tahun depan penduduk yang memiliki nomor pajak akan bebas fiskal jika bepergian ke luar negeri. Namun, pungutan ini baru benarbenar dihapuskan dari aturan perpajakan pada 2011.

4. KASUS CESSIE BANK BALI : Kejaksaan Tetap Ajukan Peninjauan Kembali

    Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan rencana Joko S. Tjandra, bos PT Era Giat Prima, menawarkan pengembalian dana cessie (hak tagih) kasus Bank Bali Rp 546 miliar tidak akan menghentikan proses hukum kasus tersebut.
    Jaksa Agung Hen darman Supandji menegaskan rencana Joko S. Tjandra, bos PT Era Giat Prima, menawarkan pengembalian dana cessie (hak tagih) kasus Bank Bali Rp 546 miliar tidak akan menghentikan proses hukum kasus tersebut.
    Dia mengatakan Kejaksaan Agung tetap melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) untuk memaksa Joko mengembalikan uang yang saat ini ada di rekening Bank Bali (sekarang melebur menjadi Bank Permata).
    “PK itu tidak menunda eksekusi. Dia (Joko) akan kita PK untuk kembalikan itu.
    Jumlahnya kan saya belum tahu,” kata Hendarman kemarin.

5. Dua Tim Forensik Meneliti Kematian Fauzi

    Komnas HAM memperpanjang penyelidikan.
    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan pemeriksaan penyebab kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi, akan dilakukan oleh dua tim forensik. Tim pertama dari Universitas Diponegoro dan Universitas Jenderal Sudirman, yang akan melakukan pemeriksaan di Kebumen. Tim kedua dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. “Hasil dari kedua tim itu untuk pembanding data RSPP,” kata anggota tim investigasi Komnas HAM, Nur Kholis, di kantornya di Jakarta kemarin.
    Dua tim forensik tersebut, menurut Nur Kholis, akan memeriksa beberapa sampel jaringan, yakni jaringan otak, paru, hati, ginjal, dan darah. Komnas memberikan tenggat sepekan kepada kedua tim.
    Penelitian ganda ini, menurut Komnas HAM, untuk menghapus kesimpangsiuran informasi mengenai kematian Maftuh. Sebelumnya, Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) menerangkan Fauzi meninggal karena terinfeksi HIV. Keluarga almarhum membantah, dan berdasar rekam medis dari Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (UKI) ditunjukkan adanya luka di bagian belakang Fauzi selama dua pekan.