Dari 7 berita utama Kompas, headline masih sama dengan kemarin, kekalahan Golkar di Jateng. Topik Hukum dan politik tetap mendominasi (hampir sama dengan Koran Tempo dan Republika). Yang paling disorot media beberapa hari belakangan memang hampir sama, yaitu kasus pembunuhan Munir yang telah meningkat ke penangkapan Muchdi Pr, Skandal Kejaksaan-Artalyta, serta tewasnya mahasiswa Unas.

1. Komunikasi Antarelite Buruk : Kalla Evaluasi Kekalahan Golkar.

    Jakarta, Kompas – Kekalahan calon dari Partai Golkar dalam beberapa pemilihan kepala daerah di provinsi utama terjadi akibat tidak berjalannya mesin politik yang mereka miliki. Kondisi ini terjadi akibat buruknya komunikasi di antara elite Partai Golkar dan munculnya ketidakpercayaan atas kepemimpinan di tingkat pusat.
    Hal itu diungkapkan peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, di Jakarta, Senin (23/6). Dominasi pengaruh elite pusat dan tak diperhatikannya aspirasi elite daerah menimbulkan pembangkangan elite Partai Golkar di daerah. Ketidakpuasan atas pola kepemimpinan elite partai di pusat membuat instrumen partai di daerah tidak dapat dijadikan sebagai mesin politik.
    ”Akibatnya, elite di daerah hanya mengajukan nama calon. Selanjutnya, diserahkan kepada calon sendiri,” katanya.

2. 48 Truk Isi Jamu Disita

    Jakarta, Kompas – Sebanyak 48 truk berisi jamu berbahan kimia obat disita Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari penggerebekan ditemukan 148 item jamu berbahan kimia obat dengan nilai sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara itu, kendati ada larangan terhadap 54 merek obat, 13 di antaranya masih beredar di pasaran.
    ”Jamu berbahan kimia obat sebanyak 48 truk itu berupa tablet, kapsul, dan cairan. Itu sepertinya gudang distributor jamu. Semua izin dan alamatnya fiktif,” kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Husniah Rubiana Thamrin Akib seusai melihat lokasi penggerebekan di Sumedang, Senin (23/6).
    Husniah menuturkan, lokasi menyimpan 48 truk ada di Jalan Raya Cileunyi-Rancaekek, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penggerebekan didahului dengan pengintaian. JS, pemilik gudang tersebut, telah diperiksa.

3. Kepala Polri: Pembunuhnya Oknum, Bukan BIN

    Jakarta, Kompas – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Sutanto mengemukakan, berdasarkan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi, pembunuh aktivis hak asasi manusia Munir adalah oknum bukan Badan Intelijen Negara.
    ”Ini, kan, perbuatan barang siapa melakukan apa. Tentu oknum di sini,” ujar Sutanto seusai rapat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/6).
    Sutanto menghargai kesadaran mantan Deputi V BIN Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwopranjono datang ke penyidik sebelum ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan Munir. Dengan kesadaran seperti yang dilakukan Muchdi, Sutanto yakin pengungkapan kasus pembunuhan Munir tidak akan membawa dampak buruk untuk keamanan.
    ”Semua menghormati hukum. Buktinya Muchdi dengan kesadaran datang. Ini, kan, suatu pembelajaran hukum yang baik untuk semua,” ujarnya.

4. Jamintel Belum Terindikasi Langgar Disiplin

    Jakarta, Kompas – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan, Senin (23/6) di Jakarta, menjelaskan, sampai saat ini belum ada indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Wisnu Subroto dalam dugaan skenario jaksa untuk menangkap Artalyta Suryani, terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Nama Wisnu hanya disebutkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun Untung Udji Santoso.
    ”Pak Wisnu disebutkan namanya saja oleh Pak Udji. Jamdatun dan Jamintel tidak pernah membicarakan membuat skenario penyelamatan Artalyta,” katanya.

    Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo mengakui akan meminta keterangan Artalyta, Selasa ini. Namun, hingga Senin petang izin tertulis dari Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi untuk keperluan pemeriksaan itu belum diperoleh Bagian Pengawasan Kejagung.
    Pemeriksaan terhadap Artalyta dinilai penting sebab dia yang berdialog melalui telepon dengan Jamdatun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (saat itu) Kemas Yahya Rahman, dan sejumlah pejabat Kejagung. Dari percakapan itu, yang disadap dan diperdengarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Khusus Tipikor, sejumlah jaksa diperiksa Jamwas.

5. Piala Eropa 2008 : Universalisme Sepak Bola

    Akhirnya sportlah yang menang! Itulah kata-kata bijak yang pernah diucapkan Guus Hiddink. Kata-kata ini seakan sebuah ramalan. Rusia adalah underdog. Namun, jika mereka dapat bermain bola dengan cemerlang, akhirnya merekalah yang menang. Sebaliknya, betapapun Belanda bertabur bintang, jika bermain dengan jelek, mereka pun terusir pulang.
    Bagi Hiddink, bola sebagai sport memang berdiri di atas segalanya. Di atas nasib, bahkan di atas nasionalisme. Siapa ingin menang karena percaya kepada nasib atau keberuntungan, ia akan ditekuk oleh mereka yang memainkan bola dengan gemilang.
    Sport menuntut profesionalisme dan fairness total. Dan Hiddink rela disebut pengkhianat kepada negaranya, Belanda, jika itu dilakukannya demi nilai profesionalisme dan fairness yang dituntut oleh sport.

6. HARI BIDAN NASIONAL : Biaya Persalinan Rp 200.000 Pun Dicicil

    Hawa dingin menyelimuti kawasan Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, sekitar 75 kilometer arah selatan pusat kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (21/6) pagi. Kesibukan telah tampak di pondok bersalin desa atau polindes yang dihuni Ria Anugerah (25).
    Seusai berberes rumah, ia sibuk mengemasi peralatan medis di tempat praktiknya yang mendompleng bangunan puskesmas pembantu. Stetoskop, dopler—alat pendeteksi detak jantung janin—dan obat-obatan dimasukkan ke dalam tas kerjanya. Sementara vaksin untuk imunisasi disimpan dalam termos es.
    Pagi itu, ibu dari satu anak tersebut hendak mengunjungi pos pelayanan terpadu di desa yang berbatasan dengan wilayah tugasnya, menggantikan temannya yang tengah cuti melahirkan.

7.ANALISIS POLITIK : Presiden Baru dan Muda, Oleh EEP SAEFULLOH FATAH

    Dalam berbagai diskusi dan publikasi belakangan ini, kerinduan akan hadirnya tokoh alternatif dari kalangan muda makin kerap mengemuka. Dalam diskusi yang saya ikuti di sejumlah daerah, misalnya, selalu ada orang yang mengeluhkan belum juga munculnya tokoh segar yang menawarkan diri sebagai alternatif menjanjikan dibandingkan tokoh dari generasi pertama politisi reformasi.
    Dalam beragam publikasi, kita juga mudah menemukan perbandingan dua fakta yang membikin miris. Pertama, berkaitan dengan tokoh yang muncul dan memainkan peranan selama periode awal pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa modern. Pada masa itu, kita dipimpin tokoh yang berusia muda.
    Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Mohammad Hatta menjadi wakil presiden dalam usia 43 tahun. Sejumlah perdana menteri yang pernah memimpin pemerintahan selama eksperimen demokrasi parlementer tahun 1940-an dan 1950-an juga berusia muda saat mulai memimpin. Di antaranya adalah Sutan Sjahrir (36 tahun), Burhanuddin Harahap (38), Abdul Halim (39), Amir Syarifuddin (40), Muhammad Natsir (42), dan Djuanda (46).