Republika hari ini memberikan pesan yang sangat jelas karena 2 dari 5 berita utamanya membahas penanganan korupsi oleh KPK. Disamping itu ada berita kekalahan Golkar di pemilu Jateng, sama dengan Kompas.

1. Dorong Terus BLBI ke KPK : KPK jangan ikut ‘mati suri’ seperti Kejaksaan Agung.

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus didesak untuk mengambil alih penanganan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana BLBI senilai Rp 144,5 triliun yang pada 1998 dikucurkan kepada 48 bank umum nasional ini telah menjadi kasus megakorupsi. Namun, pengusutannya oleh Kejaksaan Agung diwarnai penghentian penyidikan dan dugaan suap tingkat tinggi.
    ”Boleh dibilang saat ini semua petinggi kejaksaan telah cacat, mungkin kecuali Jaksa Agung, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk ‘memukul’ kasus BLBI. Karenanya, KPK seharusnya berinisiatif mengambil alih,” kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Ahad (22/6).

2. Yusuf Estes Akhiri Dakwa di Australia

    BRISBANE–Lantunan ayat-ayat suci Alquran, Ahad (22/6) siang, menggema di ruang utama Aula Kota (City Hall) Brisbane yang dipenuhi ratusan orang Kristen dan Muslim. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitar ibu kota negara bagian Queensland, Australia, itu untuk mendengarkan ceramah Yusuf Estes–mantan pendeta asal Amerika Serikat (AS) yang masuk Islam sejak 1991.
    Tua dan muda, termasuk ibu-ibu yang datang bersama anak mereka, duduk rapi pada tempat duduk yang disediakan di dalam aula kota berarsitektur khas Eropa abad pertengahan itu. Di atas kursi hadirin, tersedia sebuah paket berisi cakram padat (CD) bertajuk Why do Priests and Preachers Enter Islam (Mengapa Para Pendeta Masuk Islam?) dan dua buku masing-masing berjudul The Key to Understanding Islam (Kunci Memahami Islam) serta Muhammad the Messanger of Allah (Muhammad Utusan Allah).

3. Tarik-menarik Anggaran Pemilu

    Sudah sembilan kali negara ini menyelenggarakan pemilu. Tapi, persiapan pesta demokrasi tetap saja selalu bikin jantungan. Termasuk persiapan Pemilu 2009 yang merupakan pesta demokrasi ke-10. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dua lembaga yang diberi mandat sebagai penyelenggara pemilu, ketar-ketir.
    Ibarat mobil yang kekurangan oli, KPU dan Bawaslu berjalan terseok-seok. Betapa tidak, anggaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tak kunjung turun. Padahal, jadwal semakin padat. Salah satu tahapan pemilu, yaitu verifikasi faktual partai politik peserta pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, bahkan telah berjalan tanpa pengawasan.

4. Calon Golkar Kalah Lagi : Kekalahan itu dinilai merupakan cermin Pemilu 2009.

    JAKARTA — Tak putus dirundung malang. Seperti pepatah itulah nasib Partai Golkar di arena pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai Beringin yang pernah dominan di era Orde Baru terus menelan kekalahan, termasuk dalam Pilkada Jawa Tengah, Ahad (22/6).
    Berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count), calon yang diusung Golkar, Bambang Sadono/Muhammad Adnan, hanya meraih 22,89 persen suara. Posisi pertama ditempati pasangan Bibit Waluyo/Rustriningsih yang dijagokan PDIP, dengan raihan 44,10 persen. Anggota DPR dari Golkar, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan hasil itu tak terlalu mengagetkan. ”Jawa Tengah itu sejak dulu basis PNI. PDIP di sana ideologis. Jadi, saya bisa memahami,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap).

5. Dorong Terus BLBI ke KPK : KPK jangan ikut ‘mati suri’ seperti Kejaksaan Agung.

    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus didesak untuk mengambil alih penanganan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana BLBI senilai Rp 144,5 triliun yang pada 1998 dikucurkan kepada 48 bank umum nasional ini telah menjadi kasus megakorupsi. Namun, pengusutannya oleh Kejaksaan Agung diwarnai penghentian penyidikan dan dugaan suap tingkat tinggi.
    “Boleh dibilang saat ini semua petinggi kejaksaan telah cacat, mungkin kecuali Jaksa Agung, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk ‘memukul’ kasus BLBI. Karenanya, KPK seharusnya berinisiatif mengambil alih,” kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Ahad (22/6).