Koran Tempo hari ini mengetengahkan masalah hukum dan politik berkaitan dengan isu yang sedang hangat [lagi], yaitu pembunuhan Munir dan tewasnya mahasiswa Unas (4 berita utama). Satu berita utama mengenai isu kenaikan harga BBM dikaitkan dengan pembebanan anggaran pusat dan daerah.

1. Hendropriyono Sedih Muchdi Ditahan : Suripto dituding menebarkan fitnah.

    JAKARTA — Bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono mengaku sedih dengan penahanan bawahannya dulu, Muchdi Purwoprandjono, dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
    “Tentang penahanan mantan anak buah saya, saya bersedih hati,” ujar Hendro yang mengaku tengah berada di Singapura dalam pesan pendek kepada Tempo kemarin.
    Dalam pernyataan pertamanya sejak penahanan Muchdi itu, Hendro meminta para elite masyarakat, terutama LSM, untuk tidak terus menggalang opini umum sehingga bisa membunuh orang secara perdata. “Dalam kasus Munir, biarkan fakta yang berbicara, jangan menyesatkan publik dengan info yang sifatnya berandai-andai,” ujarnya.

2. Komnas HAM Panggil Polisi dan Rumah Sakit : RS Pusat Pertamina telah mengaburkan masalah kekerasan di Unas.

    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pekan ini akan meminta keterangan Rumah Sakit Pusat Pertamina yang merawat Maftuh Fauzi, 27 tahun, mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang meninggal pada Jumat lalu. Ketua Tim Pencari Fakta Unas Nur Kholis mengatakan tim juga akan melengkapi keterangan selama Fauzi dirawat di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia.
    Nur Kholis menilai Rumah Sakit Pusat Pertamina telah mengaburkan masalah kekerasan di Unas pada 24 Mei lalu lantaran menyebut Fauzi meninggal karena mengidap HIV positif. “Tidak menyinggung luka di kepala,” ujarnya ketika dihubungi Tempo kemarin.
    Menurut hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Fauzi mengalami trauma terbuka di kepala bagian belakang selama dua pekan. Rencananya, hari ini Komnas HAM akan mengirimkan surat resmi untuk meminta dokumen pemeriksaan Fauzi di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

3. Din Syamsuddin Tolak Jamin Muchdi : “Itu tanggung jawab individu.”

    JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan tidak akan memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Muchdi Purwoprandjono.
    “Tidak menjadi tradisi Muhammadiyah untuk menjamin dan ikut terlibat dalam kasus itu,” kata Din kemarin.
    Menurut dia, penolakan itu ditempuh meski Muchdi pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Perguruan Tinggi Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Alasannya, belum pernah ada preseden Muhammadiyah menjamin anggotanya yang tersangkut kasus hukum. “Itu tanggung jawab individu,” kata Din.

4. KASUS CESSIE BANK BALI : Joko Tjandra Mau Kembalikan Senin ini, kejaksaan memutuskan tawaran itu.

    JAKARTA — Joko S. Tjandra, bos PT Era Giat Prima, menawarkan pengembalian uang cessie (hak tagih) kasus Bank Bali ke Kejaksaan Agung. Uang sebesar Rp 546 miliar itu akan dikembalikan dengan syarat kejaksaan mencabut pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus Bank Bali yang sedang diproses.
    Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi, surat tawaran itu dikirim Joko beberapa hari lalu. Surat itu, kata Marwan, sedang dianalisis tim kejaksaan dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pengembalian itu. “Hasil analisis akan disampaikan kepada Jaksa Agung, Senin ini,” ujar Marwan saat dihubungi, Jumat lalu. “Jaksa Agung akan memutuskan apakah menerima atau menolak tawaran itu berdasarkan analisis tim.”

5. DPD Dukung Beban Subsidi Dibagi : “Transparansi dan proporsional harus tetap dipertahankan sesuai dengan hasil produksinya.”

    JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembebanan subsidi bahan bakar minyak kepada daerah. “Pada prinsipnya, sharing the pain atau sama-sama berkorban antara daerah dan pusat tidak menjadi masalah,” ujarnya kepada Tempo kemarin.
    Irman mengatakan yang terpenting dalam pembagian sebagian tanggung jawab subsidi bahan bakar minyak adalah transparansi dan asas proporsional. “Transparansi dan proporsional harus tetap dipertahankan sesuai dengan hasil produksinya,” katanya.
    Pemerintah memang berencana membebankan subsidi bahan bakar ke daerah melalui formulasi alokasi dana alokasi umum baru. Dalam formula baru, daerah akan dibebani anggaran subsidi bahan bakar. Selain itu, akan diterapkan sistem insentif dan disinsentif bagi daerah yang berhasil atau gagal menekan konsumsi bahan bakar bersubsidi.