Keamanan


1. Target kredit dipangkas, dunia usaha akan kesulitan akses dana perbankan. Industri perbankan memangkas target pertumbuhan kredit menjadi 15,6% tahun ini, turun 300 hingga 500 basis poin dari proyeksi awal bank sentral 18%-20%, seiring dengan perlambatan ekonomi.

2. DPD Golkar upayakan percepat Rapimnas penentuan capres. Jurus serangan fajar dari Makassar disiapkan untuk mengukuhkan Kalla.

3. ‘Jangan ganggu Aceh’ Presiden berharap tak ada yang keluar dari konsep. Presiden mengatakan tak seorang pun boleh menganggu perdamaian di Nangroe Aceh Darusssalam (NAD) dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden berharap rehabilitasi, rekonstruksi, dan reintegrasi dilanjutkan.

4. PDIP rangkul Golkar. Koalisi terbentuk sebelum pemilu legislatif, PDIP saat ini masih menunggu keputusan politik Partai Golkar mengenai kesediaan untuk diajak berkoalisi dalam pemilihan presiden mendatang. Sejauh ini, PDIP sudah cukup melakukan pendekatan ke Golkar menyangkut koalisi tersebut.

5. Sosialisasi pemilu terhambat, KPU Daerah akui kewalahan. Meski pemilihan umum legislatif tinggal 44 hari lagi, sosialisasi belum sampai ke masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang masih buta mengenai persoalan teknis sederhana, seperti cara mencontreng surat suara.

IndoSolution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional, Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Investor Daily.
2. Media Online: vivanews, detikcom, okezone, kompascom, metrotvnews, riauposcom, antara, serambiOnline, tempointeraktif.

1. Tersangka Demo Medan 23 Orang. Polisi telah memeriksa 55 orang dan menetapkan 23 tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkis yang mengakibatkan kematian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Abdul Azis Angkat. Salah satunya adalah pembantu rektor III Universitas Sisingamaharaja.

2. Kapolri siapkan enam Brigjen. Enam Jenderal bintang satu dipersiapkan untuk menjadi Kepala Polda Sumatera Utara menggantikan Irjen Nanan Sukarna.

3. Validasi surat suara semrawut. Ketidak-disiplinan partai politik dan buruknya kinerja KPU, berujung pada keterlambatan pencetakan surat suara. Validasi surat suara diperpanjang hari ini.

4. Poros Prabowo sulit imbangi Blok SBY. Poros Indonesia Raya yang digagas untuk mengimbangi kekuatan blok pendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri sulit terealisasi.

5. Sultan himpun dukungan. Sri sultan Hamengkubuwono X akan terus berkeliling ke berbagai daerah hingga menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli nanti.

IndoSulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Merdeka.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, okezone.

1. Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan Dicopot. Hasil pemeriksaan Irwasum menyebutkan mereka tidak menjalankan prosedur tetap saat menangani Demonstrasi.

2. Perayaan Cap Go Meh 2560 Tahun 2009. SBY ajak rakyat perkuat persatuan. Jika Bangsa Indonesia bersatu, pasti negara akan maju. Mari kita perkuat persatuan dengan sebaik-baiknya, demikian pesan SBY.

3. Korbankan Dividen demi bunga turun. Untuk mempercepat penurunan suku bunga dan menggerakkan sektor riil, pemerintah diharapkan rela berkorban penerimaan dividen dari bank milik negara.

4. Isu ABS untuk menjaga netralitas tentara aktif. Isu yang dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya gerakan asal bukan capres S merupakan peringatan dini terhadap prajurit TNI aktif guna menjaga netralitas pada pemilihan umum mendatang.

5. Stimulus Infrastruktur Diperbesar. Pemerintah berkomitmen menaikkan jumlah stimulus langsung terutama untuk infrastruktur, sekaligus mengakomodasi desakan Komisi XI DPR dan sejumlah kalangan. Namun devisit APBN 2009 akan membengkak.

IndoSoulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional,     Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, elshintacom.

1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

    Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
    JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
    Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
    Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
    Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

    “Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
    JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
    “Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
    Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
    Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    Secara prosedur Lapindo melanggar.
    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

    JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
    Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
    TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
    Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.

Antisipasi kebutuhan energi yang membingungkan seperti yang disampaikan rekan Singal diperparah dengan ulah spekulan minyak menghasilkan rembetan masalah kemana-mana termasuk ‘pemaksaan’ alih kerja ke Sabtu-Minggu (berita no. 4).

Kesimpulannya, yang bikin masalah orang lain, yang harus menanggung akibatnya kita semua, rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditekan dan dipaksa, dan yang bikin masalah berhasil membuat ‘takut’ Pemerintah (c.q. SBY)!

1. Kaban Menyangkal Terima Rp 1 Miliar

    KPK akan menelusuri keterlibatan mereka.
    JAKARTA – Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah sinyalemen yang mengarah pada tudingan bahwa ia turut menerima aliran dana suap Rp 1 miliar melalui Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “Yang disebut-sebut Rp 1 miliar itu fitnah besar,” kata Kaban, yang menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya 15, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Sinyalemen itu muncul dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu. Saat itu persidangan menghadirkan terdakwa Azirwan dalam perkara suap proyek pengalihan fungsi hutan lindung di kawasan Bintan Bunyu. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar hasil rekaman percakapan telepon Azirwan yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam salah satu rekaman pembicaraan yang terjadi pada 14 November 2007, teman bicara Azirwan mengatakan, “Ya, saya usahakan 2 M di DPR dan 1 M di menteri.” Adapun melalui pembicaraan yang terekam pada 30 April 2008, Azirwan mengatakan, “Menteri Kehutanan selesai. Tinggal DPR.”

2. Status Aulia Menunggu Perkembangan Sidang

    “Apabila dalam persidangan buktinya memang cukup, kita jadikan bukti awal untuk pengembangan kasus.”
    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bukti yang mereka miliki belum cukup untuk menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka. “Alat bukti yang dimiliki KPK untuk sekarang ini belum cukup,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah saat dihubungi kemarin.
    Chandra menjelaskan, saat ini penyidik masih harus menunggu perkembangan bukti baru yang mungkin muncul dalam persidangan terdakwa aliran dana Bank Indonesia, yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak. “Alat bukti yang dimiliki KPK harus diuji lagi di persidangan,” ujar Chandra.

3. KPU Dinilai Lemah dalam Seleksi Partai

    Hari ini pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.
    JAKARTA–Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual kurang ketat. Akibatnya, banyak partai lolos dan jumlah partai peserta pemilu kali ini menggembung menjadi 34 partai. Padahal pemilu tahun lalu cuma diikuti 24 partai.
    Salah satu kelemahan KPU, kata Bambang, adalah pemakaian metode verifikasi pengurus partai tanpa kunjungan langsung. “Metode tersebut mudah dimanipulasi oleh partai dengan mencatut nama orang sebagai anggota,” kata Bambang di kantornya kemarin.
    KPU, menurut Bambang, menggunakan dua metode untuk melakukan verifikasi, yakni kunjungan langsung dan tidak langsung. Seharusnya, Bambang melanjutkan, KPU hanya boleh menggunakan satu metode verifikasi, yaitu kunjungan langsung. Dengan kunjungan langsung, mustahil partai bisa memanipulasi data pengurus.
    Penggunaan dua metode secara tak merata itu, Bambang menuturkan, bisa memicu kecemburuan partai-partai yang tak lolos yang disurvei dengan metode kunjungan langsung. “Metode itu bisa jadi potensi kritis.”

4. Menolak Geser Jam Kerja, Jatah Listrik Diputus

    “Aturan pemindahan jam kerja berlaku hingga Desember 2009.”
    JAKARTA — Pemerintah mengancam akan membekukan jatah listrik bagi industri bila tak bersedia mengalihkan sebagian jam kerja produksi di saat beban puncak listrik berlangsung. Beban puncak terjadi pada hari kerja pukul 17.00-22.00 WIB. Untuk meringankan beban pembangkit, pemerintah meminta industri menggeser sebagian jam kerjanya di beban puncak ke hari Sabtu dan Minggu. Sanksi bagi industri yang menolak mulai berlaku Oktober nanti.
    “Akan kami peringatkan. (Jika tak mengubah jam kerja) pasokan listrik diputus sementara,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahjana seusai rapat membahas surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja di Jakarta kemarin.
    Selain soal sanksi, rapat juga membahas insentif bagi industri. Namun, dua tema ini tak diatur khusus dalam surat keputusan bersama itu. Sedangkan soal distribusi jam kerja, menurut Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, akan diatur Departemen Perindustrian. “Jangan sampai nanti pada Sabtu atau Minggu terpakai penuh seperti hari kerja biasa,” ujarnya.
    Pemerintah mentargetkan aturan bisa berlaku mulai akhir Juli tahun ini hingga 31 Desember 2009. Asumsinya, akhir tahun depan program listrik 10 ribu megawatt sudah beroperasi sehingga ada pasokan baru.

5. Kedutaan Indonesia di Kabul Rusak Berat

    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    JAKARTA –Kuatnya ledakan bom yang menghantam Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, juga membuat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia persis di sebelahnya rusak berat.
    “Seluruh kaca jendela kantor hancur. Kusen pintu dan jendela juga jebol,” kata Ahimsa Soekartono, Kepala Bidang Politik Kedutaan Indonesia di Kabul, kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin.
    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    Akibat serupa juga melanda wisma dua lantai yang berada di belakang kantor. Untung saja tembok kedutaan tebalnya dua meter sehingga mampu meredam guncangan. Ahimsa mengaku belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.

Setelah Ayin menyebut SBY, sekarang BLBI menggelinding ke Aulia Pohan, besan SBY. Pemilu masih 1 tahun tetapi suhunya sudah terasa panas dan bikin garah. Berita lain mengenai 34 partai ikut pemilu, apa ga ‘kurang banyak’? Tidak habis mengerti apa yang dikejar dan biaya politik ‘pesta demokrasi’ tentunya akan semakin bengkak. Mudah-mudahan pemilu depan tidak terlalu mudah sebuah partai bisa ikut pemilu.

Pernah terpikirkan, karena Golongan Putih (Golput) cenderung semakin banyak persentasenya, kenapa ga ditambah 1 kotak putih untuk pemilih Golput. Jangan-jangan golput jadi pemenang Pemilu!  :mrgreen:

1. Aulia Pohan Dituduh Atur Penyuapan DPR

    “Ide itu semuanya dari komandan.”
    JAKARTA — Kesaksian sejumlah orang dalam kasus penggelontoran uang Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk parlemen menyeret mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan. Aulia disebut-sebut ikut memutuskan penyediaan dan pencarian dana untuk mantan pejabat BI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004.
    Kesaksian itu antara lain disampaikan oleh Rusli Simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 14 Februari lalu. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Rusli menyebut pengucuran dana Rp 100 miliar diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 3 Juni 2003.
    Dana itu untuk membantu mantan pejabat BI yang terlilit hukum, memperbaiki citra BI, dan memperlancar amendemen Undang-Undang BI.
    Rapat yang dihadiri Burhanuddin dan Aulia itu, menurut Rusli, memutuskan dana diambil dari kas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)–tempat dana taktis Bank Indonesia diparkir.

2. 34 Partai Politik Ramaikan Pemilu 2009

    Sebanyak 6 dari 10 partai politik lokal di Aceh juga lolos.
    JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum kemarin mengumumkan 18 partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk ikut Pemilihan Umum 2009. Sehingga peserta pemilihan nanti seluruhnya berjumlah 34 partai, karena 16 partai peserta Pemilu 2004 otomatis berhak ikut dalam kontes.
    Selain itu, untuk pertama kalinya enam partai politik lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dinyatakan lolos verifikasi faktual.
    Pengumuman itu semalam disampaikan Ketua KPU Abdul Haviz Anshary di kantor Komisi Pemilu. Setelah Abdul Haviz membacakan pengumuman, sekitar 50 pendukung partai politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama bertepuk tangan dan mengibarkan bendera partai.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama Abdullah Mufid mengatakan mereka segera sowan kepada Abdurrahman Wahid. “Kami akan minta petunjuk,” ujarnya kepada Tempo kemarin malam.
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama mentargetkan meraup 18 persen suara atau 50 kursi parlemen dalam pemilu mendatang. “Kami segera menginventarisasi calon di legislatif,” kata Abdullah.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera Manixson Milla juga menyambut gembira kelulusan partainya. “Kami akan segera mempersiapkan konsolidasi menjelang pemenangan Pemilu 2009. Caleg (calon legislator) akan diutamakan yang punya integritas,” kata dia.
    Kemarin gedung KPU mendapat pengamanan ketat. Ratusan polisi menjaga gedung KPU menggunakan perlengkapan antihuru-hara. Mereka berjaga-jaga di depan dan belakang pagar gedung KPU.
    Setiap orang yang tidak memiliki identitas, termasuk simpatisan partai politik, dilarang memasuki halaman gedung. Tim penjinak bom (Gegana) bahkan sempat mengevakuasi gedung KPU untuk memberikan jaminan aman. MARIA HASUGIAN | EKO ARI WIBOWO

    Partai Baru Lolos Verifikasi
    1.Partai Barisan Nasional
    2.Partai Demokrasi Pembaruan
    3.Partai Gerakan Indonesia Raya
    4.Partai Hati Nurani Rakyat
    5.Partai Indonesia Sejahtera
    6.Partai Karya Perjuangan
    7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
    8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    9.Partai Kedaulatan
    10. Partai Matahari Bangsa
    11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
    12.Partai Patriot
    13.Partai Peduli Rakyat Nasional
    14.Partai Pemuda Indonesia
    15.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
    16.Partai Perjuangan Indonesia Baru
    17.Partai Persatuan Daerah
    18.Partai Republik Nusantara

    Partai Lokal di Aceh
    1.Partai Aceh
    2.Partai Aceh Aman Seujahtera
    3.Partai Bersatu Atjeh
    4.Partai Daulat Aceh
    5.Partai Rakyat Aceh
    6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh

3. Pungutan Resmi Lelang Kapal Patroli Dibantah

    Dalam kasus ini anggota Dewan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan, yang ditangkap KPK di Plaza Senayan pekan lalu, ditetapkan sebagai tersangka penerima uang suap dari Dedi.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan membantah kabar bahwa kewajiban membayar biaya 7-8 persen dari nilai proyek tertuang dalam dokumen resmi lelang 20 kapal patroli yang kini tengah diselisik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan, dokumen lelang itu dibagikan kepada peserta lelang sehingga bisa dicek kebenaran isinya. “Tegas saya katakan tidak (benar),” kata Ervan di kantornya kemarin.
    Ervan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan yang berulang kali disampaikan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono, Direktur PT Binamina Karya Perkasa, tersangka penyuapan dalam pengadaan kapal patroli tersebut.

4. Industri Harus Ubah Jam Kerja dalam Tiga Bulan

    Anggota Dewan mempertanyakan aspek legalitas surat keputusan.
    JAKARTA – Pemerintah memberikan tenggat tiga bulan bagi industri untuk menggeser sebagian jam kerjanya ke hari libur. Sanksi pun disiapkan untuk perusahaan yang mangkir. “Industri wajib memberikan laporan perubahan jam kerjanya,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
    Ketentuan itu tertuang dalam rancangan surat keputusan bersama lima menteri yang dibacakannya dalam rapat kerja dengan Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.
    Draf aturan ini juga memuat kewajiban industri untuk memindahkan jam kerja di saat beban puncak listrik pukul 17.00-22.00 dari Senin-Jumat ke hari libur: Sabtu-Minggu.
    “Untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PLN dengan kebutuhan industri,” ujar Fahmi. Dengan kebijakan ini, diharapkan pemadaman bergilir tak bakal terjadi lagi.
    Lima menteri yang akan meneken surat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Energi.
    Menurut Fahmi, rancangan aturan itu masih dalam proses finalisasi dan akan diberlakukan hingga 31 Desember 2009–meski dapat diperpanjang. Saat itu diperkirakan PT Perusahaan Listrik Negara sudah dapat memperbaiki pasokan listrik. “Pemerintah akan mengevaluasi setiap enam bulan,” katanya.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil mengakui PLN masih dilanda berbagai persoalan, seperti kekurangan pasokan bahan bakar dan kerusakan pembangkit. Karena itu, ia telah meminta PLN segera memperbaiki kinerjanya. “Saya tekankan kepada direksi PLN untuk mengoperasikan pembangkit secara optimum,” tuturnya.
    Anggota Dewan, Irmadi Lubis, tak sepakat dengan langkah pemerintah. Menurut dia, dengan aturan ini pemerintah mengintervensi urusan bisnis antarperusahaan. Kekuatan hukum surat keputusan bersama pun dipertanyakan. “Saya tak melihat ada aturan hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan dibuat aturan bersama ini,” katanya.
    Anggota Dewan lainnya, Lily Asjudiredja, juga menyebutkan kekuatan hukum surat itu sangat lemah. “Tingkat efektivitasnya dipertanyakan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik itu, Fahmi menegaskan langkah pemerintah diambil karena tidak bisa membiarkan krisis listrik terus terjadi. Kenyataannya, pada Sabtu-Minggu terdapat 1.000 megawatt kapasitas listrik yang menganggur. “Kalau diam saja, nanti orang lari dari Indonesia,” katanya. Ia pun menegaskan surat keputusan bersama derajatnya sama dengan peraturan menteri.(yuliawati | Wahyudin Fahmi)

    Isi Rancangan Surat Keputusan Bersama:
    # Mengalihkan dua hari kerja dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu.
    # Perusahaan wajib lapor ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan lima menteri.
    # Pengalihan waktu kerja selambat-lambatnya tiga bulan setelah aturan ditetapkan.
    # Pengalihan waktu kerja tidak berlaku bagi industri yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau tiga kali pergantian kerja.
    # PLN wajib memberi insentif bagi industri yang mengalihkan waktu kerja.Industri yang tidak patuh bakal dikenai sanksi.

5. Kematian Mahasiswa Unas Disimpulkan Pekan Depan

    Setelah dibebaskan, dia sempat dirawat di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Pusat Pertamina sampai akhirnya meninggal pada 20 Juni lalu.
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memberikan kesimpulan soal kematian Maftuh Fauzi pada 16 Juli mendatang. “Karena itu, kami meminta Departemen Kesehatan menyerahkan laporannya pada pekan ini juga,” kata anggota Komisi Nasional, Nur Kholis, kemarin.
    Komisi Nasional sebenarnya kemarin berencana bertemu dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk memperoleh data soal kematian Fauzi. Tapi Departemen meminta hal itu ditunda karena belum semua laporan medik yang dibutuhkan terkumpul. “Laporan medis berasal dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, UKI (Universitas Kristen Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan tim dokter di Kebumen,” kata Nur Kholis.

6. Diplomat Indonesia Terluka Kena Bom Kabul

    Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    KABUL — Dua diplomat Indonesia terluka terkena dampak serangan bom mobil yang menyergap Kedutaan India. Ledakan bom ini berimbas ke gedung Kedutaan Indonesia, yang bersebelahan dengan kedutaan itu, sehingga lima warga Afganistan penjaga Kedutaan Indonesia ikut tewas. “Walaupun Kedutaan Indonesia di Kabul bukan sasaran, lokasi ledakan sangat dekat sehingga bangunan kedutaan rusak cukup berat dan dua diplomat Indonesia sedikit cedera,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.
    Faizasyah juga menjelaskan bahwa keadaan di Kabul sedang kacau dan pemerintah masih menunggu laporan perkembangannya dari kedutaan di sana. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    Bom itu meledak di pinggir jalan utama Ibu Kota Kabul, tak jauh dari kantor Departemen Dalam Negeri Afganistan. Beberapa saksi mengatakan mobil yang mengangkut bom itu menghantam dua mobil diplomat India yang sedang beriringan masuk ke kedutaan.
    Ledakan itu membunuh 41 orang dan mencederai 141 orang, termasuk enam polisi. Kebanyakan korban tewas adalah warga Afganistan yang sedang mengurus pembuatan visa India.

Adalah sangat aneh jika sekarang Presiden SBY bilang “Harga BBM tidak naik lagi, kami punya hati dan empati. Menurut saya ini hanyalah bagian dari tebar pesona menjelang pemilu 2009. Sudah jelas kenaikan harga minyak dunia saat ini adalah ulah spekulan, para pelaku ekonomi jahat. Bukan karena kebutuhan riil konsumsi BBM.

Jadi kebijakan kenaikan BBM tahun 2008 ini sangat menyesatkan. Yang seharusnya dilakukan SBY bukanlah menaikkan harga BBM, tetapi melawan para spekulan dan mafia perminyakan nasional dan dunia!

1. Presiden Janji Harga BBM Tak Naik Lagi : ”Kami punya empati, kami punya hati.”

    KUTAI KARTANEGARA — Meski sebelumnya pernah dikritik karena dianggap mengingkari janji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, Presiden kemarin kembali menjanjikan hal serupa. Saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Embalut di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar, kalaupun harga minyak dunia menembus US$ 150 per barel. “Saya selalu mencermati kondisi ini, karena kalau angkanya mencapai US$ 150 per barel, bisa sepertiga dari anggaran terpakai hanya untuk subsidi,” kata Yudhoyono.
    Janji presiden itu dikemukakan setelah pada akhir pekan ini harga minyak dunia menyentuh US$ 146 per barel, lalu turun ke US$ 145 per barel. Melihat perkembangan ini, berbagai kalangan khawatir harga minyak dunia akan melejit ke US$ 150 per barel.
    Menurut presiden, bila harga menyentuh angka US$ 150, subsidi bahan bakar dan listrik yang harus disediakan membengkak menjadi Rp 319,5 triliun (terdiri dari subsidi bahan bakar minyak Rp 229,5 triliun dan listrik Rp 90 triliun). “Jumlah subsidi itu hampir sama dengan pengeluaran lembaga-lembaga negara. Tapi (subsidi) harus dikeluarkan, karena tidak mungkin bahan bakar bersubsidi naik. Kami punya empati, kami punya hati,” kata Presiden.

2. Kasus Suap Anggota DPR : KPK Telusuri Keterlibatan Kolega Bulyan

    “Itu kan ungkapan orang yang sedang marah atau emosional.”
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri tudingan bahwa lebih dari 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat kasus dugaan suap pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan tersangka anggota Komisi Perhubungan DPR Bulyan Royan. “Saat ini KPK masih mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam menelusuri kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto ketika dihubungi kemarin.
    Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin mengatakan dugaan keterlibatan lebih dari 10 anggota DPR masih sebatas kata-kata dari Bulyan. Sejauh ini, kata dia, KPK belum bisa membuktikan benar-tidaknya kemungkinan itu. “Bisa saja (lebih dari 10), tapi KPK belum bisa membuktikannya,” kata Jasin. “(Tudingan) ini kan cerita dari orang (Bulyan) yang sedang marah atau emosional.”
    Jasin menambahkan, KPK tak dengan serta-merta mencari barang bukti dengan menggeledah gedung DPR berdasarkan informasi lisan Bulyan. Jasin hanya tertawa ketika ditanya siapa saja anggota Dewan lainnya yang disebut Bulyan.

3. Polisi Sisir Lagi Rumah Tersangka Teroris

    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit.
    PALEMBANG — Tim gabungan Detasemen Khusus Antiteror 88 dan Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kemarin menyisir rumah kontrakan Muhamad Hasan alias Fajar, tersangka teroris warga negara Singapura yang ditangkap di Kabupaten Musi Banyuasin.
    Sayuti, 30 tahun, istri Fajar, mengaku ketakutan, setelah polisi datang, warga akan mengusirnya dari rumah kontrakannya. Sayuti berada di rumah itu bersama dua anaknya sejak dua bulan lalu. “Saya tidak tahu suami saya punya nama lain Muhamad Hasan. (Suami saya) bukan warga Singapura. Setahu saya dia dari Semarang,” kata Sayuti kemarin.
    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit sejak pukul 10.00 WIB. Belum diketahui bagaimana hasil penyisiran tersebut.

4. Bandar Udara Hasanuddin Lumpuh Lima Jam

    “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan.”
    JAKARTA – Aktivitas Bandar Udara Internasional Hasanuddin, Makassar, kemarin lumpuh karena listrik padam selama lima jam. Akibatnya, sejumlah penerbangan dari Makassar menuju kota-kota lain ditunda.
    General Manager Makassar Advance Air Traffic Service Edi Amirudin mengatakan, pemadaman listrik terjadi pada pukul 0.315 sampai 06.30 Wita. “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon kemarin. Bandar udara itu mengoperasikan sekitar 160 jadwal penerbangan per hari. Total penumpang setiap bulan mencapai 120 ribu orang.
    Dia menjelaskan, dua penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan Lion Air pada pukul 06.15 dan Garuda Indonesia pukul 07.00 tujuan Jakarta. Sedangkan kedatangan pesawat ke Makassar tidak menghadapi masalah. “Kedatangan pertama pesawat ke Makassar pukul 8.00,” kata Edi.

5. Pembantaian Keluarga di Bekasi Sudah Direncanakan

    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00.
    BEKASI — Tri Widyomurdani, 23 tahun, atau Dani, pelaku pembunuhan satu keluarga di Pekayon, Bekasi Selatan, diduga sudah merencanakan pembunuhan terhadap keluarga teman karibnya, Teguh Santosa (22), Jumat lalu. Akibatnya, Teguh kehilangan ayahnya, Heru Cahyo (52), ibunya, Tati Jum’ati (40), dan adiknya, Nada Alfatihah (11).
    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00. Dani menusuk mereka satu per satu dengan pisau miliknya di rumah mereka di Jalan Umar Nomor 126, Kampung Hutan, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jasad Heru tergeletak di samping mayat istrinya yang bertumpuk dengan mayat Nada.
    Menurut Teguh, dua hari sebelum pembantaian, Dani membeli pisau dapur di pasar sekitar Jatiasih, Bekasi Selatan. Teguh sempat bertanya untuk apa pisau itu. “Dani bilang pisau di rumah saya tumpul semua,” kata Teguh kemarin sore.

6. Venus Raih Prestasi Ganda

    Pertandingan adik-kakak Williams tak disaksikan sang ayah.
    LONDON — Venus Williams akhirnya berhasil membalas dua kali kekalahan dari sang adik, Serena Williams, pada final tunggal putri tenis Wimbledon kemarin. Kemenangan 7-5 6-4 juga membuat Venus mempertahankan gelar yang diraihnya tahun lalu.
    Final yang mempertemukan kakak beradik Williams ini adalah yang ketiga. Pada dua kesempatan sebelumnya, 2002 dan 2003, Serena, 26 tahun, selalu menundukkan sang kakak. Venus, 28 tahun, membalasnya tahun ini.
    Uniknya, ayah mereka, Richard, malah balik ke Amerika Serikat dan tak menyaksikan “perang saudara” antara kedua anaknya. “Menurut ayah, dia telah melakukan pekerjaannya dan pekerjaannya sudah selesai,” kata Serena. “Saya kira dia senang, dia mungkin berada di Florida. Tidak peduli apa yang terjadi, pemenangnya tetap dia (ayah).”
    Sebelum pertemuan ini, catatan head to head Serena lebih baik ketimbang Venus. Sebelumnya, si adik menang dalam lima dari sembilan pertemuan di antara mereka berdua.
    Ini adalah gelar kelima dari tujuh kali kesempatannya masuk final tunggal putri Wimbledon. Sementara itu, Serena telah mengantongi dua kali gelar dari Wimbledon.

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.