Keamanan


1. Target kredit dipangkas, dunia usaha akan kesulitan akses dana perbankan. Industri perbankan memangkas target pertumbuhan kredit menjadi 15,6% tahun ini, turun 300 hingga 500 basis poin dari proyeksi awal bank sentral 18%-20%, seiring dengan perlambatan ekonomi.

2. DPD Golkar upayakan percepat Rapimnas penentuan capres. Jurus serangan fajar dari Makassar disiapkan untuk mengukuhkan Kalla.

3. ‘Jangan ganggu Aceh’ Presiden berharap tak ada yang keluar dari konsep. Presiden mengatakan tak seorang pun boleh menganggu perdamaian di Nangroe Aceh Darusssalam (NAD) dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden berharap rehabilitasi, rekonstruksi, dan reintegrasi dilanjutkan.

4. PDIP rangkul Golkar. Koalisi terbentuk sebelum pemilu legislatif, PDIP saat ini masih menunggu keputusan politik Partai Golkar mengenai kesediaan untuk diajak berkoalisi dalam pemilihan presiden mendatang. Sejauh ini, PDIP sudah cukup melakukan pendekatan ke Golkar menyangkut koalisi tersebut.

5. Sosialisasi pemilu terhambat, KPU Daerah akui kewalahan. Meski pemilihan umum legislatif tinggal 44 hari lagi, sosialisasi belum sampai ke masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang masih buta mengenai persoalan teknis sederhana, seperti cara mencontreng surat suara.

IndoSolution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional, Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Investor Daily.
2. Media Online: vivanews, detikcom, okezone, kompascom, metrotvnews, riauposcom, antara, serambiOnline, tempointeraktif.

1. Tersangka Demo Medan 23 Orang. Polisi telah memeriksa 55 orang dan menetapkan 23 tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkis yang mengakibatkan kematian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Abdul Azis Angkat. Salah satunya adalah pembantu rektor III Universitas Sisingamaharaja.

2. Kapolri siapkan enam Brigjen. Enam Jenderal bintang satu dipersiapkan untuk menjadi Kepala Polda Sumatera Utara menggantikan Irjen Nanan Sukarna.

3. Validasi surat suara semrawut. Ketidak-disiplinan partai politik dan buruknya kinerja KPU, berujung pada keterlambatan pencetakan surat suara. Validasi surat suara diperpanjang hari ini.

4. Poros Prabowo sulit imbangi Blok SBY. Poros Indonesia Raya yang digagas untuk mengimbangi kekuatan blok pendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri sulit terealisasi.

5. Sultan himpun dukungan. Sri sultan Hamengkubuwono X akan terus berkeliling ke berbagai daerah hingga menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli nanti.

IndoSulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Merdeka.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, okezone.

1. Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan Dicopot. Hasil pemeriksaan Irwasum menyebutkan mereka tidak menjalankan prosedur tetap saat menangani Demonstrasi.

2. Perayaan Cap Go Meh 2560 Tahun 2009. SBY ajak rakyat perkuat persatuan. Jika Bangsa Indonesia bersatu, pasti negara akan maju. Mari kita perkuat persatuan dengan sebaik-baiknya, demikian pesan SBY.

3. Korbankan Dividen demi bunga turun. Untuk mempercepat penurunan suku bunga dan menggerakkan sektor riil, pemerintah diharapkan rela berkorban penerimaan dividen dari bank milik negara.

4. Isu ABS untuk menjaga netralitas tentara aktif. Isu yang dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya gerakan asal bukan capres S merupakan peringatan dini terhadap prajurit TNI aktif guna menjaga netralitas pada pemilihan umum mendatang.

5. Stimulus Infrastruktur Diperbesar. Pemerintah berkomitmen menaikkan jumlah stimulus langsung terutama untuk infrastruktur, sekaligus mengakomodasi desakan Komisi XI DPR dan sejumlah kalangan. Namun devisit APBN 2009 akan membengkak.

IndoSoulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional,     Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, elshintacom.

1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

    Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
    JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
    Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
    Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
    Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

    “Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
    JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
    “Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
    Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
    Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    Secara prosedur Lapindo melanggar.
    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

    JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
    Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
    TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
    Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.

Antisipasi kebutuhan energi yang membingungkan seperti yang disampaikan rekan Singal diperparah dengan ulah spekulan minyak menghasilkan rembetan masalah kemana-mana termasuk ‘pemaksaan’ alih kerja ke Sabtu-Minggu (berita no. 4).

Kesimpulannya, yang bikin masalah orang lain, yang harus menanggung akibatnya kita semua, rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditekan dan dipaksa, dan yang bikin masalah berhasil membuat ‘takut’ Pemerintah (c.q. SBY)!

1. Kaban Menyangkal Terima Rp 1 Miliar

    KPK akan menelusuri keterlibatan mereka.
    JAKARTA – Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah sinyalemen yang mengarah pada tudingan bahwa ia turut menerima aliran dana suap Rp 1 miliar melalui Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “Yang disebut-sebut Rp 1 miliar itu fitnah besar,” kata Kaban, yang menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya 15, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Sinyalemen itu muncul dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu. Saat itu persidangan menghadirkan terdakwa Azirwan dalam perkara suap proyek pengalihan fungsi hutan lindung di kawasan Bintan Bunyu. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar hasil rekaman percakapan telepon Azirwan yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam salah satu rekaman pembicaraan yang terjadi pada 14 November 2007, teman bicara Azirwan mengatakan, “Ya, saya usahakan 2 M di DPR dan 1 M di menteri.” Adapun melalui pembicaraan yang terekam pada 30 April 2008, Azirwan mengatakan, “Menteri Kehutanan selesai. Tinggal DPR.”

2. Status Aulia Menunggu Perkembangan Sidang

    “Apabila dalam persidangan buktinya memang cukup, kita jadikan bukti awal untuk pengembangan kasus.”
    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bukti yang mereka miliki belum cukup untuk menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka. “Alat bukti yang dimiliki KPK untuk sekarang ini belum cukup,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah saat dihubungi kemarin.
    Chandra menjelaskan, saat ini penyidik masih harus menunggu perkembangan bukti baru yang mungkin muncul dalam persidangan terdakwa aliran dana Bank Indonesia, yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak. “Alat bukti yang dimiliki KPK harus diuji lagi di persidangan,” ujar Chandra.

3. KPU Dinilai Lemah dalam Seleksi Partai

    Hari ini pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.
    JAKARTA–Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual kurang ketat. Akibatnya, banyak partai lolos dan jumlah partai peserta pemilu kali ini menggembung menjadi 34 partai. Padahal pemilu tahun lalu cuma diikuti 24 partai.
    Salah satu kelemahan KPU, kata Bambang, adalah pemakaian metode verifikasi pengurus partai tanpa kunjungan langsung. “Metode tersebut mudah dimanipulasi oleh partai dengan mencatut nama orang sebagai anggota,” kata Bambang di kantornya kemarin.
    KPU, menurut Bambang, menggunakan dua metode untuk melakukan verifikasi, yakni kunjungan langsung dan tidak langsung. Seharusnya, Bambang melanjutkan, KPU hanya boleh menggunakan satu metode verifikasi, yaitu kunjungan langsung. Dengan kunjungan langsung, mustahil partai bisa memanipulasi data pengurus.
    Penggunaan dua metode secara tak merata itu, Bambang menuturkan, bisa memicu kecemburuan partai-partai yang tak lolos yang disurvei dengan metode kunjungan langsung. “Metode itu bisa jadi potensi kritis.”

4. Menolak Geser Jam Kerja, Jatah Listrik Diputus

    “Aturan pemindahan jam kerja berlaku hingga Desember 2009.”
    JAKARTA — Pemerintah mengancam akan membekukan jatah listrik bagi industri bila tak bersedia mengalihkan sebagian jam kerja produksi di saat beban puncak listrik berlangsung. Beban puncak terjadi pada hari kerja pukul 17.00-22.00 WIB. Untuk meringankan beban pembangkit, pemerintah meminta industri menggeser sebagian jam kerjanya di beban puncak ke hari Sabtu dan Minggu. Sanksi bagi industri yang menolak mulai berlaku Oktober nanti.
    “Akan kami peringatkan. (Jika tak mengubah jam kerja) pasokan listrik diputus sementara,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahjana seusai rapat membahas surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja di Jakarta kemarin.
    Selain soal sanksi, rapat juga membahas insentif bagi industri. Namun, dua tema ini tak diatur khusus dalam surat keputusan bersama itu. Sedangkan soal distribusi jam kerja, menurut Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, akan diatur Departemen Perindustrian. “Jangan sampai nanti pada Sabtu atau Minggu terpakai penuh seperti hari kerja biasa,” ujarnya.
    Pemerintah mentargetkan aturan bisa berlaku mulai akhir Juli tahun ini hingga 31 Desember 2009. Asumsinya, akhir tahun depan program listrik 10 ribu megawatt sudah beroperasi sehingga ada pasokan baru.

5. Kedutaan Indonesia di Kabul Rusak Berat

    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    JAKARTA –Kuatnya ledakan bom yang menghantam Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, juga membuat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia persis di sebelahnya rusak berat.
    “Seluruh kaca jendela kantor hancur. Kusen pintu dan jendela juga jebol,” kata Ahimsa Soekartono, Kepala Bidang Politik Kedutaan Indonesia di Kabul, kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin.
    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    Akibat serupa juga melanda wisma dua lantai yang berada di belakang kantor. Untung saja tembok kedutaan tebalnya dua meter sehingga mampu meredam guncangan. Ahimsa mengaku belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.

Setelah Ayin menyebut SBY, sekarang BLBI menggelinding ke Aulia Pohan, besan SBY. Pemilu masih 1 tahun tetapi suhunya sudah terasa panas dan bikin garah. Berita lain mengenai 34 partai ikut pemilu, apa ga ‘kurang banyak’? Tidak habis mengerti apa yang dikejar dan biaya politik ‘pesta demokrasi’ tentunya akan semakin bengkak. Mudah-mudahan pemilu depan tidak terlalu mudah sebuah partai bisa ikut pemilu.

Pernah terpikirkan, karena Golongan Putih (Golput) cenderung semakin banyak persentasenya, kenapa ga ditambah 1 kotak putih untuk pemilih Golput. Jangan-jangan golput jadi pemenang Pemilu!  :mrgreen:

1. Aulia Pohan Dituduh Atur Penyuapan DPR

    “Ide itu semuanya dari komandan.”
    JAKARTA — Kesaksian sejumlah orang dalam kasus penggelontoran uang Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk parlemen menyeret mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan. Aulia disebut-sebut ikut memutuskan penyediaan dan pencarian dana untuk mantan pejabat BI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004.
    Kesaksian itu antara lain disampaikan oleh Rusli Simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 14 Februari lalu. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Rusli menyebut pengucuran dana Rp 100 miliar diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 3 Juni 2003.
    Dana itu untuk membantu mantan pejabat BI yang terlilit hukum, memperbaiki citra BI, dan memperlancar amendemen Undang-Undang BI.
    Rapat yang dihadiri Burhanuddin dan Aulia itu, menurut Rusli, memutuskan dana diambil dari kas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)–tempat dana taktis Bank Indonesia diparkir.

2. 34 Partai Politik Ramaikan Pemilu 2009

    Sebanyak 6 dari 10 partai politik lokal di Aceh juga lolos.
    JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum kemarin mengumumkan 18 partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk ikut Pemilihan Umum 2009. Sehingga peserta pemilihan nanti seluruhnya berjumlah 34 partai, karena 16 partai peserta Pemilu 2004 otomatis berhak ikut dalam kontes.
    Selain itu, untuk pertama kalinya enam partai politik lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dinyatakan lolos verifikasi faktual.
    Pengumuman itu semalam disampaikan Ketua KPU Abdul Haviz Anshary di kantor Komisi Pemilu. Setelah Abdul Haviz membacakan pengumuman, sekitar 50 pendukung partai politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama bertepuk tangan dan mengibarkan bendera partai.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama Abdullah Mufid mengatakan mereka segera sowan kepada Abdurrahman Wahid. “Kami akan minta petunjuk,” ujarnya kepada Tempo kemarin malam.
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama mentargetkan meraup 18 persen suara atau 50 kursi parlemen dalam pemilu mendatang. “Kami segera menginventarisasi calon di legislatif,” kata Abdullah.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera Manixson Milla juga menyambut gembira kelulusan partainya. “Kami akan segera mempersiapkan konsolidasi menjelang pemenangan Pemilu 2009. Caleg (calon legislator) akan diutamakan yang punya integritas,” kata dia.
    Kemarin gedung KPU mendapat pengamanan ketat. Ratusan polisi menjaga gedung KPU menggunakan perlengkapan antihuru-hara. Mereka berjaga-jaga di depan dan belakang pagar gedung KPU.
    Setiap orang yang tidak memiliki identitas, termasuk simpatisan partai politik, dilarang memasuki halaman gedung. Tim penjinak bom (Gegana) bahkan sempat mengevakuasi gedung KPU untuk memberikan jaminan aman. MARIA HASUGIAN | EKO ARI WIBOWO

    Partai Baru Lolos Verifikasi
    1.Partai Barisan Nasional
    2.Partai Demokrasi Pembaruan
    3.Partai Gerakan Indonesia Raya
    4.Partai Hati Nurani Rakyat
    5.Partai Indonesia Sejahtera
    6.Partai Karya Perjuangan
    7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
    8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    9.Partai Kedaulatan
    10. Partai Matahari Bangsa
    11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
    12.Partai Patriot
    13.Partai Peduli Rakyat Nasional
    14.Partai Pemuda Indonesia
    15.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
    16.Partai Perjuangan Indonesia Baru
    17.Partai Persatuan Daerah
    18.Partai Republik Nusantara

    Partai Lokal di Aceh
    1.Partai Aceh
    2.Partai Aceh Aman Seujahtera
    3.Partai Bersatu Atjeh
    4.Partai Daulat Aceh
    5.Partai Rakyat Aceh
    6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh

3. Pungutan Resmi Lelang Kapal Patroli Dibantah

    Dalam kasus ini anggota Dewan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan, yang ditangkap KPK di Plaza Senayan pekan lalu, ditetapkan sebagai tersangka penerima uang suap dari Dedi.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan membantah kabar bahwa kewajiban membayar biaya 7-8 persen dari nilai proyek tertuang dalam dokumen resmi lelang 20 kapal patroli yang kini tengah diselisik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan, dokumen lelang itu dibagikan kepada peserta lelang sehingga bisa dicek kebenaran isinya. “Tegas saya katakan tidak (benar),” kata Ervan di kantornya kemarin.
    Ervan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan yang berulang kali disampaikan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono, Direktur PT Binamina Karya Perkasa, tersangka penyuapan dalam pengadaan kapal patroli tersebut.

4. Industri Harus Ubah Jam Kerja dalam Tiga Bulan

    Anggota Dewan mempertanyakan aspek legalitas surat keputusan.
    JAKARTA – Pemerintah memberikan tenggat tiga bulan bagi industri untuk menggeser sebagian jam kerjanya ke hari libur. Sanksi pun disiapkan untuk perusahaan yang mangkir. “Industri wajib memberikan laporan perubahan jam kerjanya,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
    Ketentuan itu tertuang dalam rancangan surat keputusan bersama lima menteri yang dibacakannya dalam rapat kerja dengan Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.
    Draf aturan ini juga memuat kewajiban industri untuk memindahkan jam kerja di saat beban puncak listrik pukul 17.00-22.00 dari Senin-Jumat ke hari libur: Sabtu-Minggu.
    “Untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PLN dengan kebutuhan industri,” ujar Fahmi. Dengan kebijakan ini, diharapkan pemadaman bergilir tak bakal terjadi lagi.
    Lima menteri yang akan meneken surat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Energi.
    Menurut Fahmi, rancangan aturan itu masih dalam proses finalisasi dan akan diberlakukan hingga 31 Desember 2009–meski dapat diperpanjang. Saat itu diperkirakan PT Perusahaan Listrik Negara sudah dapat memperbaiki pasokan listrik. “Pemerintah akan mengevaluasi setiap enam bulan,” katanya.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil mengakui PLN masih dilanda berbagai persoalan, seperti kekurangan pasokan bahan bakar dan kerusakan pembangkit. Karena itu, ia telah meminta PLN segera memperbaiki kinerjanya. “Saya tekankan kepada direksi PLN untuk mengoperasikan pembangkit secara optimum,” tuturnya.
    Anggota Dewan, Irmadi Lubis, tak sepakat dengan langkah pemerintah. Menurut dia, dengan aturan ini pemerintah mengintervensi urusan bisnis antarperusahaan. Kekuatan hukum surat keputusan bersama pun dipertanyakan. “Saya tak melihat ada aturan hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan dibuat aturan bersama ini,” katanya.
    Anggota Dewan lainnya, Lily Asjudiredja, juga menyebutkan kekuatan hukum surat itu sangat lemah. “Tingkat efektivitasnya dipertanyakan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik itu, Fahmi menegaskan langkah pemerintah diambil karena tidak bisa membiarkan krisis listrik terus terjadi. Kenyataannya, pada Sabtu-Minggu terdapat 1.000 megawatt kapasitas listrik yang menganggur. “Kalau diam saja, nanti orang lari dari Indonesia,” katanya. Ia pun menegaskan surat keputusan bersama derajatnya sama dengan peraturan menteri.(yuliawati | Wahyudin Fahmi)

    Isi Rancangan Surat Keputusan Bersama:
    # Mengalihkan dua hari kerja dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu.
    # Perusahaan wajib lapor ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan lima menteri.
    # Pengalihan waktu kerja selambat-lambatnya tiga bulan setelah aturan ditetapkan.
    # Pengalihan waktu kerja tidak berlaku bagi industri yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau tiga kali pergantian kerja.
    # PLN wajib memberi insentif bagi industri yang mengalihkan waktu kerja.Industri yang tidak patuh bakal dikenai sanksi.

5. Kematian Mahasiswa Unas Disimpulkan Pekan Depan

    Setelah dibebaskan, dia sempat dirawat di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Pusat Pertamina sampai akhirnya meninggal pada 20 Juni lalu.
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memberikan kesimpulan soal kematian Maftuh Fauzi pada 16 Juli mendatang. “Karena itu, kami meminta Departemen Kesehatan menyerahkan laporannya pada pekan ini juga,” kata anggota Komisi Nasional, Nur Kholis, kemarin.
    Komisi Nasional sebenarnya kemarin berencana bertemu dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk memperoleh data soal kematian Fauzi. Tapi Departemen meminta hal itu ditunda karena belum semua laporan medik yang dibutuhkan terkumpul. “Laporan medis berasal dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, UKI (Universitas Kristen Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan tim dokter di Kebumen,” kata Nur Kholis.

6. Diplomat Indonesia Terluka Kena Bom Kabul

    Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    KABUL — Dua diplomat Indonesia terluka terkena dampak serangan bom mobil yang menyergap Kedutaan India. Ledakan bom ini berimbas ke gedung Kedutaan Indonesia, yang bersebelahan dengan kedutaan itu, sehingga lima warga Afganistan penjaga Kedutaan Indonesia ikut tewas. “Walaupun Kedutaan Indonesia di Kabul bukan sasaran, lokasi ledakan sangat dekat sehingga bangunan kedutaan rusak cukup berat dan dua diplomat Indonesia sedikit cedera,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.
    Faizasyah juga menjelaskan bahwa keadaan di Kabul sedang kacau dan pemerintah masih menunggu laporan perkembangannya dari kedutaan di sana. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    Bom itu meledak di pinggir jalan utama Ibu Kota Kabul, tak jauh dari kantor Departemen Dalam Negeri Afganistan. Beberapa saksi mengatakan mobil yang mengangkut bom itu menghantam dua mobil diplomat India yang sedang beriringan masuk ke kedutaan.
    Ledakan itu membunuh 41 orang dan mencederai 141 orang, termasuk enam polisi. Kebanyakan korban tewas adalah warga Afganistan yang sedang mengurus pembuatan visa India.

Adalah sangat aneh jika sekarang Presiden SBY bilang “Harga BBM tidak naik lagi, kami punya hati dan empati. Menurut saya ini hanyalah bagian dari tebar pesona menjelang pemilu 2009. Sudah jelas kenaikan harga minyak dunia saat ini adalah ulah spekulan, para pelaku ekonomi jahat. Bukan karena kebutuhan riil konsumsi BBM.

Jadi kebijakan kenaikan BBM tahun 2008 ini sangat menyesatkan. Yang seharusnya dilakukan SBY bukanlah menaikkan harga BBM, tetapi melawan para spekulan dan mafia perminyakan nasional dan dunia!

1. Presiden Janji Harga BBM Tak Naik Lagi : ”Kami punya empati, kami punya hati.”

    KUTAI KARTANEGARA — Meski sebelumnya pernah dikritik karena dianggap mengingkari janji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, Presiden kemarin kembali menjanjikan hal serupa. Saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Embalut di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar, kalaupun harga minyak dunia menembus US$ 150 per barel. “Saya selalu mencermati kondisi ini, karena kalau angkanya mencapai US$ 150 per barel, bisa sepertiga dari anggaran terpakai hanya untuk subsidi,” kata Yudhoyono.
    Janji presiden itu dikemukakan setelah pada akhir pekan ini harga minyak dunia menyentuh US$ 146 per barel, lalu turun ke US$ 145 per barel. Melihat perkembangan ini, berbagai kalangan khawatir harga minyak dunia akan melejit ke US$ 150 per barel.
    Menurut presiden, bila harga menyentuh angka US$ 150, subsidi bahan bakar dan listrik yang harus disediakan membengkak menjadi Rp 319,5 triliun (terdiri dari subsidi bahan bakar minyak Rp 229,5 triliun dan listrik Rp 90 triliun). “Jumlah subsidi itu hampir sama dengan pengeluaran lembaga-lembaga negara. Tapi (subsidi) harus dikeluarkan, karena tidak mungkin bahan bakar bersubsidi naik. Kami punya empati, kami punya hati,” kata Presiden.

2. Kasus Suap Anggota DPR : KPK Telusuri Keterlibatan Kolega Bulyan

    “Itu kan ungkapan orang yang sedang marah atau emosional.”
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri tudingan bahwa lebih dari 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat kasus dugaan suap pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan tersangka anggota Komisi Perhubungan DPR Bulyan Royan. “Saat ini KPK masih mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam menelusuri kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto ketika dihubungi kemarin.
    Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin mengatakan dugaan keterlibatan lebih dari 10 anggota DPR masih sebatas kata-kata dari Bulyan. Sejauh ini, kata dia, KPK belum bisa membuktikan benar-tidaknya kemungkinan itu. “Bisa saja (lebih dari 10), tapi KPK belum bisa membuktikannya,” kata Jasin. “(Tudingan) ini kan cerita dari orang (Bulyan) yang sedang marah atau emosional.”
    Jasin menambahkan, KPK tak dengan serta-merta mencari barang bukti dengan menggeledah gedung DPR berdasarkan informasi lisan Bulyan. Jasin hanya tertawa ketika ditanya siapa saja anggota Dewan lainnya yang disebut Bulyan.

3. Polisi Sisir Lagi Rumah Tersangka Teroris

    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit.
    PALEMBANG — Tim gabungan Detasemen Khusus Antiteror 88 dan Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kemarin menyisir rumah kontrakan Muhamad Hasan alias Fajar, tersangka teroris warga negara Singapura yang ditangkap di Kabupaten Musi Banyuasin.
    Sayuti, 30 tahun, istri Fajar, mengaku ketakutan, setelah polisi datang, warga akan mengusirnya dari rumah kontrakannya. Sayuti berada di rumah itu bersama dua anaknya sejak dua bulan lalu. “Saya tidak tahu suami saya punya nama lain Muhamad Hasan. (Suami saya) bukan warga Singapura. Setahu saya dia dari Semarang,” kata Sayuti kemarin.
    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit sejak pukul 10.00 WIB. Belum diketahui bagaimana hasil penyisiran tersebut.

4. Bandar Udara Hasanuddin Lumpuh Lima Jam

    “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan.”
    JAKARTA – Aktivitas Bandar Udara Internasional Hasanuddin, Makassar, kemarin lumpuh karena listrik padam selama lima jam. Akibatnya, sejumlah penerbangan dari Makassar menuju kota-kota lain ditunda.
    General Manager Makassar Advance Air Traffic Service Edi Amirudin mengatakan, pemadaman listrik terjadi pada pukul 0.315 sampai 06.30 Wita. “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon kemarin. Bandar udara itu mengoperasikan sekitar 160 jadwal penerbangan per hari. Total penumpang setiap bulan mencapai 120 ribu orang.
    Dia menjelaskan, dua penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan Lion Air pada pukul 06.15 dan Garuda Indonesia pukul 07.00 tujuan Jakarta. Sedangkan kedatangan pesawat ke Makassar tidak menghadapi masalah. “Kedatangan pertama pesawat ke Makassar pukul 8.00,” kata Edi.

5. Pembantaian Keluarga di Bekasi Sudah Direncanakan

    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00.
    BEKASI — Tri Widyomurdani, 23 tahun, atau Dani, pelaku pembunuhan satu keluarga di Pekayon, Bekasi Selatan, diduga sudah merencanakan pembunuhan terhadap keluarga teman karibnya, Teguh Santosa (22), Jumat lalu. Akibatnya, Teguh kehilangan ayahnya, Heru Cahyo (52), ibunya, Tati Jum’ati (40), dan adiknya, Nada Alfatihah (11).
    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00. Dani menusuk mereka satu per satu dengan pisau miliknya di rumah mereka di Jalan Umar Nomor 126, Kampung Hutan, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jasad Heru tergeletak di samping mayat istrinya yang bertumpuk dengan mayat Nada.
    Menurut Teguh, dua hari sebelum pembantaian, Dani membeli pisau dapur di pasar sekitar Jatiasih, Bekasi Selatan. Teguh sempat bertanya untuk apa pisau itu. “Dani bilang pisau di rumah saya tumpul semua,” kata Teguh kemarin sore.

6. Venus Raih Prestasi Ganda

    Pertandingan adik-kakak Williams tak disaksikan sang ayah.
    LONDON — Venus Williams akhirnya berhasil membalas dua kali kekalahan dari sang adik, Serena Williams, pada final tunggal putri tenis Wimbledon kemarin. Kemenangan 7-5 6-4 juga membuat Venus mempertahankan gelar yang diraihnya tahun lalu.
    Final yang mempertemukan kakak beradik Williams ini adalah yang ketiga. Pada dua kesempatan sebelumnya, 2002 dan 2003, Serena, 26 tahun, selalu menundukkan sang kakak. Venus, 28 tahun, membalasnya tahun ini.
    Uniknya, ayah mereka, Richard, malah balik ke Amerika Serikat dan tak menyaksikan “perang saudara” antara kedua anaknya. “Menurut ayah, dia telah melakukan pekerjaannya dan pekerjaannya sudah selesai,” kata Serena. “Saya kira dia senang, dia mungkin berada di Florida. Tidak peduli apa yang terjadi, pemenangnya tetap dia (ayah).”
    Sebelum pertemuan ini, catatan head to head Serena lebih baik ketimbang Venus. Sebelumnya, si adik menang dalam lima dari sembilan pertemuan di antara mereka berdua.
    Ini adalah gelar kelima dari tujuh kali kesempatannya masuk final tunggal putri Wimbledon. Sementara itu, Serena telah mengantongi dua kali gelar dari Wimbledon.

Dari 8 berita utama Kompas hari ini, hal yang menarik perhatian saya adalah profil para tersangka teroris bom Palembang yang ditangkap seminggu lalu dan menjadi berita sejak 3 Juli. Diduga Noordin M. Top dan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) berada di belakangnya. Jika menelisik sejarah peradaban manusia sejak jaman baheula, peristiwa-peristiwa besar yang menjadi catatan sejarah, baik ataupun buruk, lebih ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, atau setidak-tidaknya punya akses terhadap kekuasaan. Coba kita telisik para tersangka teroris bahkan sampai kepada Noordin Top sendiri, siapa mereka? Atau bahkan yang dituduh biangnya teroris dunia, Osama bin Laden? Lebih banyak sisi misterinya daripada yang terang benderang. Mungkinkah ada aktor intelektual yang mengendalikan mereka yang memiliki [akses terhadap] kekuasaan yang kuat? Hanya Tuhan yang tahu dan waktu jualah yang akan membuktikannya!

1. Pembukaan PON XVII Hambar : Pengamanan Ketat, Bendera Kecil Pun Diperiksa

    Samarinda, Kompas – Meskipun lancar dan digelar di stadion megah, acara pembukaan PON XVII 2008 di Stadion Utama Kalimantan Timur, Palaran, Samarinda, Sabtu (5/7) malam, terasa hambar. Hampir seluruh mata acara bersifat seremonial sehingga terkesan kaku dan monoton.
    Koreografi ”Polah Gaya” garapan Djaduk Ferianto dengan 920 penari tak banyak menolong.
    Ditonton 30.000 warga Samarinda dan sekitarnya, pembukaan PON XVII 2008— yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—itu tidak menyajikan acara spektakuler meski tata cahaya yang disediakan berkekuatan hingga 4 juta watt. Urutan acara tak berbeda dengan penyelenggaraan PON- PON sebelumnya.
    Atraksi drumben dari grup Pupuk Kaltim mengawali acara yang kemudian diikuti dengan defile kontingen dari 33 provinsi sebelum Presiden— yang didampingi Ny Ani Yudhoyono— membuka secara resmi kegiatan olahraga empat tahunan itu dengan membunyikan sirene tepat pukul 20.19 Wita.
    Defile 33 kontingen yang menjadi peserta PON kali ini diawali oleh tiga maskot, yaitu burung enggang yang merupakan maskot untuk cabang olahraga udara, pesut untuk olahraga air, dan orang utan untuk olahraga darat.

2. Wapres: Perekonomian Berjalan : Semua Proyek Infrastruktur Selesai Sesuai Jadwal

    Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis tudingan sejumlah pihak yang menyatakan pemerintahan tak berjalan akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Semua proyek infrastruktur berjalan baik sesuai dengan jadwal.
    Hal itu ditegaskan Wapres Jusuf Kalla menjawab pers seusai mengakhiri peninjauannya ke Terminal III Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (5/7).
    Sejak pagi hingga siang hari, Wapres meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi W-1 Kebon Jeruk-Penjaringan, pelebaran dan peninggian badan jalan menuju bandara, Jalan Tol Sedyatmo, rumah susun sederhana milik (rusunami), pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kertaraharja Tangerang, hingga pembangunan Terminal III Bandara Soekarno-Hatta.
    Dalam peninjauan itu, Wapres Kalla didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, dan sejumlah pejabat lain.

3. Terorisme : Berawal dari Tukang Sayur dan Karyawan Toko Optik di Kudus

    Palembang, Kompas – Sayuti, istri tersangka terorisme Fajar Taslim alias Omar (36) di Palembang, Sumatera Selatan, mengaku tak pernah tahu bahwa suaminya adalah warga negara Singapura, seperti yang disebut polisi. Pasangan suami-istri itu bertemu di kota Kudus, Jawa Tengah.
    Pascapenangkapan Omar sejak tujuh hari lalu, Sayuti menunggu kepastian waktu untuk menjenguk suaminya itu.
    Sayuti, yang ditemui di rumahnya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Sabtu (5/7), mengaku mengenal Fajar Taslim sejak tahun 2002 di Kudus.
    Ketika itu mereka sama-sama berjualan di pasar di Kudus. Sayuti berjualan sayur, sedangkan Fajar Taslim bekerja di toko optik. Kemudian, pada awal tahun 2003 mereka menikah di Rembang, Jateng, kampung asal Sayuti. Ketika Sayuti hamil tujuh bulan pada awal tahun 2005, suaminya mengajak Sayuti pindah ke Palembang, dengan alasan untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

4. Cuaca : Sungai Ampal Meluap, Balikpapan Banjir Besar

    Balikpapapan, Kompas – Akibat hujan lebat dan luapan Sungai Ampal yang berlangsung seharian sejak Sabtu (5/7) pagi, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dilanda banjir besar. Lebih dari seribu rumah yang dihuni sekitar 4.900 jiwa di lima kelurahan di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan terendam air setinggi 30 sentimeter hingga 1 meter.
    Ribuan rumah yang terendam air tersebut sebagian besar berada di sekitar Daerah Aliran Sungai Ampal.
    Selain membanjiri perumahan warga, luapan sungai sepanjang 5 kilometer juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan ikut terendam, seperti Jalan MT Haryono setinggi 75 sentimeter.
    Sejumlah petugas penyelamatan (SAR) Balikpapan menurunkan perahu karet untuk mengungsikan warga yang terjebak di beberapa gang perumahan. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang aman dengan membawa pakaian seadanya.

5. Pilkada Jatim : Menelisik Anatomi Persinggungan Antarcalon

    SUBHAN SD
    Pernyataan ”siap menang dan siap kalah” yang diikrarkan lima pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2008 menjadi catatan amat penting. Dalam kancah pilkada yang kerap memantik konflik berkepanjangan, ikrar itu semestinya tak sekadar verbalistis, tetapi harus menjadi garansi politik yang wajib diwujudkan.
    Lima pasangan calon yang lolos dan berikrar adalah Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono atau Kaji (Koalisi Jatim Bangkit), Sutjipto-Ridwan Hisjam atau SR (PDI-P), Soenarjo-Ali Maschan Moesa atau Salam (Partai Golkar), Achmady-Suhartono atau Achsan (PKB), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf atau Karsa (PAN dan Demokrat).
    Khofifah, Achmady, dan Soekarwo secara tegas menyatakan akan menerima hasil pilkada. Sutjipto dan Soenarjo mengingatkan agar proses pilkada benar-benar bersih, fair, tanpa intervensi pihak mana pun.
    Secara personal, hubungan antarcalon terlihat begitu cair. Bahkan, dalam setiap pertemuan, guyonan khas Jawa Timur menjadi cara berkomunikasi di antara mereka. Akan tetapi, seperti halnya sebuah pertandingan, setiap kubu menyimpan strategi, taktik, trik. Di Jatim, persaingan atau ”perseteruan” di antara calon rasanya sudah bukan rahasia. Contoh, persaingan dua calon yang boleh dikata dijagokan banyak pihak, Soenarjo dan Soekarwo, sudah terjadi bahkan ketika ”sekantor”. Soenarjo adalah Wakil Gubernur Jatim dan Soekarwo Sekretaris Daerah Jatim. Keduanya mundur nyaris bersamaan seiring pencalonan itu. Makin runyam, karena kelihatannya di mata publik, Soekarwo lebih direstui Gubernur Imam Utomo.

6. jepang : Ribuan Orang Memprotes KTT G-8

    sapporo, sabtu – Sedikitnya 3.000 orang menggelar protes, Sabtu (5/7) di Sapporo, Jepang, menjelang pertemuan pemimpin Grup 8 atau G-8 pada 7-9 Juli. Mereka menyerukan keprihatinan mengenai melejitnya harga bahan pangan dan perubahan iklim.
    Aksi turun ke jalan selama 1,5 jam oleh aktivis, petani, dan organisasi nonpemerintah itu dikawal ketat aparat keamanan. Mereka menabuh genderang dan membawa spanduk warna-warni bertuliskan ”Bubarkan G-8”. Mereka juga meneriakkan slogan ”Kami menentang pertemuan negara-negara kaya”.
    ”Mereka memaksakan kebijakannya kepada kami. Saya harap mereka akan mendengarkan dan mewakili suara rakyat yang tinggal di sini serta tidak mementingkan diri sendiri,” kata Mizuho Tsuboi, petani dari Hokkaido.
    Aktivis Oxfam International memperingatkan dampak melejitnya harga bahan pangan dan perubahan iklim terhadap kemiskinan. ”Ini bukan waktunya berlibur. Ini waktunya memilah masalah,” kata Lucy Brinicombe dari Oxfam International.
    KTT G-8, yang mempertemukan pemimpin Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat, telah menjadi magnet bagi para pemrotes di seluruh dunia. Aksi kekerasan mewarnai protes terhadap KTT G-8 tahun lalu di Jerman saat para aktivis melemparkan bom molotov dan batu.

7. Jakarnaval, Pesta yang Menghibur Rakyat : Prijanto: Akan Dijadikan Agenda Pariwisata Jakarta

    Jakarta, Kompas – Pesta kembang api, aneka tarian dan musik daerah, mobil hias sampai pawai sepeda ontel, serta mobil kuno. Itulah mata acara Jakarnaval, karnaval untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta yang digelar hari Sabtu (5/7) malam, yang benar-benar menjadi pesta hiburan rakyat.
    Bukan hanya warga Jakarta yang menikmati Jakarnaval yang dimulai pukul 19.00 itu. ”Kami datang ke sini untuk menonton karnaval. Bagus sekali. Lebih semarak dibandingkan tahun lalu,” kata Rohman (38), warga Soreang, Bandung Selatan, Jawa Barat, yang datang bersama 12 anggota keluarganya.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, ketika membuka Jakarnaval di depan Balaikota DKI, mengatakan, acara ini dapat menumbuhkan rasa cinta seni dan budaya, serta merupakan agenda wisata kota Jakarta.
    Ketua Panitia Jakarnaval 2008 Pinondang Simanjuntak, yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, mengatakan, tahun depan, Jakarnaval akan dikemas dan diperluas sehingga menjadi salah satu atraksi wisata Jakarta.

8. Komunikasi : Gurihnya Iklan Politik

    Budi Suwarna & Jimmy S Harianto
    Sejak pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, para politikus berlomba-lomba mengiklankan diri agar populer. Apakah rakyat diuntungkan dengan fenomena ini? Yang jelas, yang untung adalah media dan perancang iklan.
    Ruang publik belakangan ini dikepung iklan para politikus. Baliho dan spanduk bergambar tokoh politik bertebaran di mana-mana. Slogan seperti ”Ombak Besar pun Dia Berani”, ”Hidup adalah Perbuatan”, dan lain-lain duduk berdampingan dengan slogan iklan pulsa termurah.
    Iklan politik juga semakin ramai di layar kaca. Pada jam- jam tertentu, iklan semacam itu bermunculan silih berganti. Ini tidak hanya dilakukan oleh politikus yang akan bertarung dalam pemilu. Yang belum mencalonkan pun memasang iklan. Bahkan, mungkin paling banyak.

Sebagai bentuk dukungan moril pada Koran Tempo yang kalah menghadapi kasus Hukum dengan RAPP (berita no. 3), beritanya saya muat lengkap.

Kasus terorisme mendapar prosi yang besar dengan 2 berita utama. Apakah Indonesia kembali menjadi anjang terorisme atau hanya permainan politik?

Yang juga menarik adalah berita rumor skandal perselingkulan yang melibatkan orang terkuat kedua di Malaysia, Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan seorang wanita Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.

1. Noor Din Pindahkan Basis ke Sumatera

    Ada indikasi Selamet Kastari menyusup ke Indonesia.
    JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengungkapkan adanya indikasi bahwa pentolan teroris asal Malaysia, Noor Din M. Top, telah memindahkan basis jaringannya dari Jawa ke Sumatera. “Indikasinya seperti itu,” kata Sutanto seusai salat Jumat di Markas Besar Polri kemarin.
    Kesimpulan itu, kata Sutanto, antara lain diketahui setelah aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror bersama Brigade Mobil Polda Sumatera Selatan menangkap 10 tersangka anggota jaringan itu di Palembang sejak Sabtu pekan lalu. Polisi masih memburu dua lagi tersangka anggota jaringan Noor Din itu. Adapun sembilan dari 10 tersangka sudah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    Salah satu tersangka, yakni MH alias Taslim atau Abu Hazam, adalah warga negara Singapura yang diidentifikasi memiliki hubungan dengan Mas Selamet Kastari. Mas Selamet merupakan petinggi organisasi Jamaah Islamiyah, yang pada akhir Februari lalu kabur dari penjara dengan pengamanan maksimum di Singapura.

2. Polisi Buru Dua Teroris Singapura

    Penangkapan tak disertai surat-surat.
    JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia masih terus memburu dua tersangka teroris warga Singapura. Seorang perwira tinggi polisi mengatakan kedua orang itu adalah Mas Selamet Kastari dan Husin. Sebelumnya polisi telah membekuk 10 tersangka teroris–satu di antaranya, Hasan alias MH alias Taslim alias Abu Hazam, adalah warga Singapura. Hasan ditangkap pada 28 Juni lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
    Hasan diketahui memiliki hubungan dengan Kastari, pentolan Jamaah Islamiyah yang kabur dari penjara Singapura pada akhir Februari lalu. “Hasan sudah sama kami, tinggal dua, itu yang kami cari,” ujar perwira tersebut. Dia tak bersedia menyebutkan lokasi persembunyian sang buron.
    Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengatakan polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap 10 tersangka. “Karena masih ada beberapa yang belum tertangkap,” katanya. Sutanto menegaskan polisi Indonesia belum menyerahkan Hasan ke Singapura. Menurut dia, Hasan tetap akan diproses di Indonesia sesuai dengan lokasi tindak kejahatannya. “Tentu kami proses hukum dengan hukum yang ada di sini.”

3. Putusan Kasus Pemberitaan RAPP Dikecam

    “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers.”
    JAKARTA — Sejumlah kalangan mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas Koran Tempo dalam kasus pencemaran nama baik. Pengamat hukum Bambang Widjojanto mengatakan putusan yang menghukum Koran Tempo atas pemberitaan dugaan pembalakan liar di Riau dinilai mengingkari fakta. “Jadi seakan-akan tidak ada pembalakan,” katanya kemarin.
    Bambang berpendapat, putusan yang menyatakan Koran Tempo telah melakukan pencemaran nama baik bisa mempengaruhi dugaan kejahatan pidana pembalakan liar yang masih diselidiki aparat kepolisian. “Ini (putusan perdata) bisa melegitimasi indikasi kejahatan pidana.” Selain itu, menurut dia, majelis telah membelokkan fakta, yakni ada dugaan pembalakan liar menjadi kesalahan dalam pemberitaan saja.
    Bambang menegaskan Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan RAPP merupakan pasal keranjang sampah. Alasannya, perbuatan melawan hukum bisa diartikan untuk semua perbuatan yang diindikasikan melanggar ketentuan secara umum dalam arti luas, salah satunya, misalnya, melanggar kepatutan. “Apakah wartawan yang memberitakan itu melanggar kepatutan?” katanya. Padahal, pekerjaan wartawan adalah memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
    Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Eko Maryadi juga mengecam putusan tersebut. “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers,” katanya. Dia menilai majelis hakim tidak peka terhadap kebebasan pers. “Sekaligus tidak mampu mencegah kriminalisasi terhadap pers.”
    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharto menolak berkomentar seputar pertimbangan hakim dalam putusan. “Itu masuk ke substansi perkara,” kata Suharto yang juga anggota majelis.
    Adapun juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, mengaku tidak bisa memberikan pendapat atas putusan majelis hakim yang diketuai Eddy Risdiyanto yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. “Nanti akan mempengaruhi proses hukum berikutnya,” ujarnya.
    Dia mengatakan Koran Tempo masih dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. “Kan ada upaya hukum, masih ada upaya kasasi. Gunakan upaya hukum,” ujar Djoko. SETRI | RINI KUISTIANI | ANTON SEPTIAN | ISMI WAHID | SUTARTO

4. Industri Diminta Ubah Jadwal Libur

    Investor Jepang keluhkan krisis listrik dan mengancam hengkang.
    JAKARTA — Pemerintah akan mengatur penggunaan listrik dengan menggeser jam kerja industri pada jam-jam beban puncak dari Senin-Jumat ke Sabtu dan Minggu. Surat keputusan bersama menteri tentang pengaturan ini sedang dibahas.
    Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Budi Dharmadi mengatakan pergeseran jam kerja industri dibutuhkan untuk menghindari pemadaman listrik. Sebab, krisis listrik selama ini akibat besarnya pemakaian pada saat-saat beban puncak pukul 17.00-22.00. “Kami ingin meratakan beban pemakaian,” ujarnya seusai rapat di Jakarta kemarin.
    Budi menjelaskan, surat keputusan bersama yang kini sedang digodok pemerintah akan diteken oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

5. Komnas HAM Panggil Menteri Kesehatan

    “Kami juga akan mempermasalahkan pelanggaran kode etik karena menyebut almarhum mengidap HIV/AIDS.”
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadwalkan untuk meminta penjelasan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengenai penyebab kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi. “Supaya semuanya jelas,” kata Nur Kholis, anggota Komisi yang menjabat ketua tim investigasi kasus Fauzi, kepada Tempo kemarin.
    Menurut Nur Kholis, rencananya, pertemuan digelar pada Senin pekan depan di kantor Komisi. Dia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat, tapi belum ada jawaban.
    Dia menilai pertemuan dengan Siti Fadilah sangat penting untuk mengetahui penyebab kematian Fauzi.

6. Saksi Skandal Pemimpin Malaysia Cabut Pengakuan

    “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    KUALA LUMPUR — Detektif swasta Balasubramaniam Perumal mencabut pengakuannya soal skandal Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.
    “Saya menarik seluruh isi pengakuan bersumpah saya pada 1 Juli lalu,” kata Balasubramaniam didampingi pengacara barunya, Arulampalam Mariam Pillai, di Kuala Lumpur kemarin. Alasannya, “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    Kamis lalu, Balasubramaniam mengumumkan Najib memiliki hubungan intim dengan Altantuya. Bahkan, kata dia, Najib pernah “meniduri dan menikahi” perempuan berumur 28 tahun yang tewas ditembak pistol dan diledakkan dengan C4 di sebuah hutan di Selangor itu.
    Najib membantah. “Semua tuduhan itu tidak benar,” kata Sekretaris Pers Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Tengku Sarifuddin (Koran Tempo, 4 Juli).
    Balasubramaniam adalah detektif yang bekerja untuk Abdul Razak Baginda, sahabat dekat Najib yang juga terdakwa kasus persekongkolan dalam kasus pembunuhan Altantuya. Balasubramaniam mengaku semua cerita itu bersumber dari Baginda dan ia membaca sendiri pesan singkat seluler Najib ke telepon Baginda mengenai kasus ini.

Isu yang diangkat Kompas sebagai headline utama adalah kasus baru, penemuan bom. Isu pendidikan mendapat perhatian yang cukup besar melalui 2 isu. Kasus korupsi Bulyan juga masih disorot.

1. Polisi Temukan 20 Bom : 9 Anggota JI Dibekuk di Palembang, Seorang WNA Singapura

    Palembang, Kompas – Detasemen Khusus 88 Antiteror menemukan 20 bom, 16 di antaranya siap ledak, serta puluhan kilogram bahan peledak yang disembunyikan di plafon rumah kontrakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Densus 88 Antiteror juga membekuk sembilan orang yang diduga terkait temuan itu, salah satunya warga negara Singapura.
    Informasi yang dihimpun Kompas dari kepolisian, Rabu (2/7), mengungkapkan, bahan peledak yang ditemukan itu milik kelompok yang diduga kuat terkait dengan jaringan teroris yang terus diburu polisi, sekaligus bagian dari organisasi klandestin Al Jamaah Al Islamiyah (JI).
    Tim antiteror kepolisian dan Gegana Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu siang mengevakuasi sedikitnya 16 bom siap ledak; empat bom jenis lain; dan puluhan kilogram bahan peledak; seperti potasium klorat, potasium nitrat, urea, sejumlah granat siap ledak, serta rangkaian elektronik. Hingga berita diturunkan pukul 21.25, polisi masih menginventarisasi seluruh temuan barang bukti tersebut.

2. Korupsi DPR : Pembersihan Lewat Audit Kekayaan

    Jakarta, Kompas – Tertangkapnya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang diduga melakukan korupsi semakin disorot oleh berbagai pihak. Berbagai usul dan kritik disampaikan untuk membersihkan, menghapuskan atau mencegah korupsi oleh para wakil rakyat tersebut.
    Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (2/7), menyatakan, tertangkapnya para anggota DPR itu menuntut dilakukan audit terbuka atas harta kekayaan anggota DPR. Selama ini, anggota DPR hanya menulis daftar kekayaannya tetapi tidak ada mekanisme yang membuat apa yang dituliskan itu dapat dicek kebenarannya. ”UU Pembuktian Terbalik mendesak disahkan,” katanya
    Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution di Jakarta, kemarin, juga mengatakan, mengintensifkan pelaporan dan pengawasan harta kekayaan anggota DPR merupakan salah satu cara untuk membersihkan lembaga legislatif dari dugaan korupsi.

3. Kemiskinan : Marhaen Makin Tenggelam

    Sutta Dharmasaputra
    Matahari belum bersinar di ufuk timur. Ayam belum berkokok. Banyak orang pun belum terjaga dari tidurnya. Namun, Mang Darmin yang kini berusia 62 tahun sudah mengayuh sepeda ontelnya dari rumah menuju sawah.
    Pagi-pagi benar, pukul empat subuh, dia sudah bergegas untuk menggarap tanah majikannya yang jauhnya lima kilometer dari rumahnya di Kelurahan Menggor No 28, RT 2 RW 3, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
    Di tengah usianya yang semakin uzur itu, ia sudah tidak mungkin lagi mengayuh sepeda dengan cepat seperti waktu muda. Karena itu, paling tidak ia membutuhkan waktu satu jam lebih untuk sampai di sawah.
    Ketika langit gelap dan orang- orang sudah tertidur lelap, dia juga harus menahan kantuk menjaga tambak majikannya. Saat panen datang, dia bahkan harus begadang dan tidak pulang.

4. Krisis Listrik : Tinjau Ulang Kontrak Batu Bara

    Jakarta, Kompas – Pemerintah segera meninjau ulang seluruh kontrak lama pengadaan batu bara bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang digunakan untuk memasok pembangkit listrik. Langkah sebagai upaya mencari solusi permasalahan ketersendatan pasokan batu bara belakangan ini.
    ”Bagi pemerintah, pasokan batu bara untuk dalam negeri itu penting. Kami akan lihat berbagai masalah yang terjadi, apakah itu sebatas mekanisme penerapan tarif atau ada mekanisme lain. Urusan batu bara ini, kami menghadapi kendala kontrak masa lalu yang perlu ditinjau kembali. Saya rasa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut,” ujar Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (2/7).
    Menurut Sri Mulyani, pihaknya segera membicarakan masalah ini dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan A Djalil. Pembicaraan ini akan diarahkan pada upaya mencari seluruh potensi ketersedian bahan baku untuk memasok pembangkit listrik di seluruh Indonesia.
    “Itu saya lakukan karena sekarang ini batu bara sebagai pembangkit menjadi makin penting. Sebab, pembangkit listrik yang ada akan dialihkan memakai batu bara, dan seluruh proyek pembangkit listrik 10.000 mega watt pun akan menggunakan batu bara. Jadi, kami akan atur kebijakannya agar pemerintah mendapat kepastian pasokan,” ujar Sri Mulyani.

5. KUNJUNGAN KENEGARAAN : Presiden Akan ke Malaysia dan Jepang

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Yudhoyono dijadwalkan akan meninggalkan Indonesia selama lima hari untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di Kuala Lumpur, Malaysia, 6-8 Juli 2008, dan KTT di Toyako, Hokkaido, Jepang, 8-10 Juli mendatang.
    KTT di Malaysia dikenal dengan KTT D-8, yaitu pertemuan tingkat tinggi delapan negara berkembang yang memiliki karakter ekonomi, pembangunan, dan kependudukan yang relatif sama. Adapun KTT G-8 merupakan pertemuan delapan negara maju, yang juga pernah mengundang delapan negara berkembang lainnya, yaitu Indonesia, Australia, Korea Selatan, Brasil, China, India, Meksiko, dan Afrika Selatan.
    Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (2/7).
    Sebelum berangkat ke Malaysia, Presiden Yudhoyono akan membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu mendatang.

6. 11 Nomor Peserta Ganda : Tunanetra Kesulitan Kerjakan Soal Matematika

    Solo, Kompas – Pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia di hari pertama relatif lancar. Akan tetapi di Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah ditemukan 11 peserta yang memiliki nomor peserta ganda. Panitia pelaksana masih menyelidiki kasus ini.
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal menyebutkan, peserta SNMPTN pertama sebagai pengganti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPBM) ini berkisar 390.000.
    Mereka memperebutkan sekitar 82.000 kursi di 57 perguruan tinggi negeri di tiga wilayah-tengah, timur, dan barat. Pengumuman dilakukan 1 Agustus melalui media massa dan website http://www.snmptn.ac.id.

7. Pendidikan : Presiden SBY Sudah Teken Dua Peraturan

    Palembang, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah sudah menyetujui dua peraturan pemerintah atau PP di bidang pendidikan, yakni tentang pendanaan pendidikan dan tentang wajib belajar 12 tahun. Kedua PP itu sudah ditandatanganinya. Setelah itu akan keluar PP tentang guru dan dosen.
    Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri Kongres Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia XX di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/7).
    “Saya sudah tandatangani dua PP sebagai bukti keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. PP tentang guru dan dosen sedang dibahas sehingga dalam waktu dekat ada tiga PP baru disahkan di bidang pendidikan,” kata Presiden disambut tepuk tangan peserta kongres.
    Presiden berjanji mengimplementasikan UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen secara lebih serius. Dia ingin kualitas pendidikan di Indonesia terus menunjukkan indikator peningkatan meskipun secara bertahap.
    Pada akhirnya, tujuan utama dunia pendidikan di Indonesia bisa terwujud yakni pendidikan gratis bagi warga miskin dan biaya pendidikan yang terjangkau.
    Di Jakarta, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto menegaskan, pungutan oleh sekolah dalam penerimaan siswa baru setiap tahun selama ini tak ada rujukan jelas. Dengan adanya PP soal pendanaan pendidikan, tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan masyarakat akan semakin jelas.

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.