Koran Tempo


Rekaman Adam Air Beredar Karena Kebocoran Data

Komputer jinjing yang berisi hasil investigasi hilang.

JAKARTA — Komite Nasional Keselamatan Transportasi menduga beredarnya rekaman percakapan pilot dan kopilot Boeing 737-400 Adam Air, yang jatuh di perairan Majene, Sulawesi, disebabkan oleh kebocoran data hasil investigasi kecelakaan pesawat. “Karena ada peristiwa- peristiwa yang menguatkannya,” kata Ketua Komite Keselamatan Tatang Kurniadi dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.

Salah satu peristiwa itu, komputer jinjing milik staf dan investigator Komite— berisi hasil investigasi sejumlah kecelakaan pesawat— hilang pada Mei 2007 dan 22 Juli 2008. “Yang hilang memang bukan rekaman percakapan,” ujarnya, tapi itu bisa diolah dan disebar di Internet.” Kemungkinan lainnya, kebocoran bisa jadi karena server komputer Komite diutak-atik oleh seseorang.

Tatang menjelaskan, data kotak hitam Adam Air memang dibaca di laboratorium Komite Keselamatan Transportasi Amerika Serikat pada Agustus 2007. Salinannya juga dianalisis di laboratorium Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, kecil kemungkinan kebocoran terjadi di Amerika. Hukum dan penjagaan dokumen rahasia di sana sangat ketat. Begitu pula di ITB. “Salinan yang diunduh langsung dihapus,” katanya.

Adapun salinan data rekaman percakapan, kata Tatang, hanya dibuat dalam bentuk digital sebanyak tiga unit. Satu menjadi dokumentasi Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, satu lagi milik dirinya, dan sisanya dipegang Ketua Sub-Komite Investigasi Transportasi Udara Frans Wenas. “Saya jamin ini tidak bocor,” ujarnya.

Beredarnya rekaman percakapan pilot Adam Air menuai kecaman tajam karena hal itu melanggar Konvensi Chicago tentang aturan penerbangan sipil internasional. Kejadian ini menambah citra buruk dunia penerbangan Indonesia, yang sejak Juli tahun lalu tak diizinkan memasuki wilayah Uni Eropa.

Pesawat Boeing 737-400 Adam Air mengalami kecelakaan pada 1 Januari 2007. Pesawat bernomor penerbangan 574 itu jatuh di Laut Majene, Sulawesi Selatan, setelah berangkat dari Bandar Udara Juanda, Surabaya, menuju Bandara Sam Ratulangi, Manado. Sebanyak 102 awak tewas dalam kecelakaan itu.

Menurut Tatang, rekaman yang beredar di Internet sejak pekan lalu itu tidak akurat, meski ada beberapa kemiripan dengan rekaman aslinya dalam kotak hitam. Salah satu kejanggalannya, percakapan pilot dan kopilot terkesan sampai pesawat jatuh ke laut. Padahal alat perekam dalam kokpit sudah tidak berfungsi sejak Adam Air di ketinggian 9.000 kaki.

Suara rekaman juga terdengar jelas. Padahal, “Di salinan aslinya kabur,” kata Tatang. Dalam salinan asli, seruan Allahu Akbar pilot dan kopilot pun hanya terdengar empat kali, sedangkan pada versi di Internet berkali- kali.

Karena itu, Menteri Jusman berkeras rekaman yang beredar itu palsu. “Itu rekayasa,” ujarnya. Dia meminta Komite menginvestigasi beredarnya rekaman “palsu” tersebut. “Dalam seminggu akan selesai,” ujarnya. HARUN MAHBUB | KURNIASIH BUDI

1. Kasus Penyerobotan Lahan Tambang : Polisi Sidik Perusahaan Bakrie

    Bupati Kutai Timur dinilai tak berwenang menyetop kegiatan penambangan.
    BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah meningkatkan kasus dugaan penyerobotan lahan PT Kaltim Prima Coal ke status penyidikan. Perusahaan milik Keluarga Bakrie ini dituding telah menggunakan lahan seluas 2.200 hektare milik PT Porodisa Trading & Industrial untuk kegiatan penambangan batu bara.
    “Sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Arif Wicaksono di Balikpapan kemarin.
    Selain Kaltim Prima, Arif melanjutkan, status penyidikan ditetapkan untuk PT Perkasa Inaka Kerta (Grup Bayan Resources) yang juga dituding menyerobot lahan milik Porodisa seluas 9.720 hektare.
    Menurut Arif, Porodisa telah melaporkan penyerobotan lahan ini ke polisi tiga bulan lalu. Polisi langsung menindaklanjuti dengan memeriksa pejabat Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Kaltim Prima Coal, dan Perkasa Inaka. “Sudah memeriksa saksi yang mengetahui masalah ini,” tuturnya.
    Meski demikian, polisi belum menetapkan seorang pun tersangka. Menurut Arif, polisi harus mengumpulkan keterangan saksi-saksi lain yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. “Kami memang berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Kasusnya berkaitan dengan kepemilikan izin,” ujarnya.
    Kaltim Prima adalah anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga Bakrie. Bumi Resources merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia.

2. Polisi Cari Lima Jenazah Lain Korban Ryan

    Penggalian kuburan lima jenazah, rencananya, dilakukan hari ini.
    Surabaya – Aparat Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama tim forensik hari ini, rencananya, akan menggali kembali pekarangan belakang rumah orang tua Verry Idham Henyaksyah alias Ryan di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
    Sumber Tempo di Kepolisian Daerah Jawa Timur mengatakan Ryan telah mengakui ada lima jenazah lagi yang dikubur di tempat tersebut. Lima jenazah ini tidak termasuk empat jenazah yang telah ditemukan pada Senin pekan lalu. “Lima jenazah ini tidak dimasukkan dalam septic tank seperti yang disebut selama ini,” kata dia di Surabaya kemarin.
    Tentang identitas lima jenazah tersebut, sumber ini enggan menyebutkan. Namun, dia tidak membantah atau mengiyakan jika disebut lima jenazah itu adalah mereka yang selama ini dilaporkan hilang oleh keluarga masing-masing. “Mungkin saja mereka,” katanya.
    Sebelumnya, beberapa orang melaporkan anggota keluarga mereka hilang kepada Kepolisian Resor Jombang. Salah satunya Mujiana, yang melaporkan suaminya, Muhammad Aksoni, hilang sejak 11 November 2007. Belakangan polisi menemukan motor Suzuki Thunder milik Aksoni di rumah Mulyo Wasis, kakak Ryan. Orang hilang yang juga dilaporkan adalah Agustinus Fitri Setiawan, 28 tahun, yang hilang sejak 8 Juni 2007. Ryan mengaku pernah diantar Agus ke Stasiun Kereta Api Jombang.
    Sedangkan Nanik Hidayati, 32 tahun, dan anaknya, Silvia Ramadani Putri, 3 tahun, dilaporkan hilang sejak 2 April lalu oleh suaminya, Soeprayitno. Penghuni Perumahan Kepuh Permai, Jombang, ini teman akrab Ryan di pusat kebugaran Marcela Gymnastic, Jombang.
    Yang juga dilaporkan hilang adalah Zainal Abidin, penyiar radio Gita FM, Jombang, yang raib sejak 22 Juli 2007. Ryan adalah pengagum Vian–panggilan Zainal–dan kedua berteman akrab. Sedangkan Fauzi Suyanto, warga Ploso, Nganjuk, dilaporkan hilang sejak 21 September 2007.

3. Bos Gudang Garam Tutup Usia

    KEDIRI – Presiden Komisaris PT Gudang Garam Tbk Rachman Halim menghembuskan napas terakhir pada usia 61 tahun di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, pukul 05.16 waktu setempat.
    Kami baru dapat keterangan resminya dari keluarga,” kata Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum PT Gudang Garam Slamet Budiono dalam pesan pendek yang dikirim kepada Tempo kemarin.
    Seorang kerabat yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan, Rachman meninggal dunia setelah mengalami pecah lambung. “Hanya itu yang saya ketahui,” ujarnya.
    Jenazah Rachman tiba di pabrik Gudang Garam, Kediri, pukul 17.00 WIB. Jenazah diangkut dengan helikopter dari Bandara Juanda, Surabaya. Setelah diistirahatkan sejenak di gedung Sasana Krida Surya Kencana, jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Demak Nomor 1 yang terletak dalam kompleks pabrik.
    Ribuan warga memadati sepanjang jalan pabrik. Mereka ingin menyaksikan untuk terakhir kalinya jenazah pemilik perusahaan yang mempekerjakan 140 ribu karyawan itu.
    Puluhan wartawan dan juru foto tak diizinkan mendekat, apalagi mengambil gambar jenazah. “Belum ada izin dari keluarga,” kata juru bicara Gudang Garam, Vidya Rahayu B.

Jika sebuah kesalahan harus ditutupi, maka dibuat seknario untuk menutupinya. Tetapi jika skenario penutupan itu ternyata terbongkar juga, makin beratlah bobot kesalahan itu. Inilah yang terjadi pada Ayin dan Urip. Rekaman pembicaraan mereka tanggal 10 Juli, setelah mereka dipenjara, menjadi bukti.

1. Artalyta-Urip Susun Skenario Bohong

    Polisi membantah tahanan boleh memakai telepon seluler.
    JAKARTA–Artalyta Suryani, terdakwa pemberi suap US$ 660 ribu kepada jaksa Urip Tri Gunawan, mengatur skenario dengan Urip untuk menghadapi persidangan. Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan antara keduanya yang diperdengarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
    Hubungan telepon terjadi pada 10 Juni lalu, pukul 21.00 WIB. Padahal saat itu keduanya sudah ditahan. “Besok kita konsisten pada jumlah itu. Pokoknya perbengkelan itu, kan?” ujar Artalyta dalam rekaman tersebut.
    Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Maret 2008. Kala itu dia berada di rumah Sjamsul Nursalim di Jalan Terusan Hang Lekir II, WG 9, Simprug, Jakarta Selatan. Ia tertangkap tangan menerima uang senilai US$ 660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar dari Artalyta. Beberapa jam kemudian Artalyta juga dibekuk.
    Artalyta ditahan di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta. Adapun Urip ditahan di Markas Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok. Kendati sama-sama ditahan, mereka ternyata bisa mengobrol lewat telepon seluler.

2. Pengutang Kakap Nakal Terancam Paksa Badan

    Sempat terganjal masalah hukum.
    Jakarta — Pemerintah akan memberlakukan sanksi paksa badan atau gijzeling terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang tidak kooperatif membayar utang kepada negara.
    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, upaya paksa badan itu akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama yang akan ditandatangani oleh dirinya selaku Menteri Keuangan, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto. “Menurut saya, (para obligor) sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jadi, gijzeling menjadi urgen (mendesak),” katanya setelah menghadiri rapat koordinasi penanganan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
    Sri Mulyani, yang juga pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian, menjelaskan saat ini tim ketiga lembaga negara itu sedang memproses penyelesaian surat keputusan bersama tersebut. Tim, katanya, akan menetapkan standar operasi dan prosedurnya sehingga langkah-langkah paksa badan secara hukum akan kuat.
    Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, surat keputusan bersama paksa badan terhadap para pengutang kakap sebenarnya pernah akan dicoba beberapa tahun silam. Tapi hal itu urung dilaksanakan karena masih terganjal masalah hukum di Mahkamah Agung. “Kini kami akan membicarakan kembali supaya penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

3. Pergeseran Jam Kerja Hanya untuk Jawa-Bali

    Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin.
    JAKARTA – Kebijakan peralihan jam kerja industri dari Senin-Jumat ke hari libur Sabtu-Minggu hanya akan diberlakukan untuk wilayah Jawa-Bali mulai 21 Juli mendatang.
    Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengemukakan, untuk memudahkan pelaksanaan, kebijakan itu akan dibagi untuk empat wilayah. Jawa Barat satu kelompok dengan Banten, Jawa Tengah digabung dengan Yogyakarta, sedangkan Jawa Timur dan Bali terpisah.
    “Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin. Namun, kata dia, pelanggan industri tersebut memakai 38 persen dari total kebutuhan listrik.
    Kondisi ini jauh berbeda dengan pelanggan rumah tangga. Total pelanggannya mencapai 40 juta, namun pemakaian listriknya hanya 26 persen dari total kebutuhan. Karena itu, kebijakan yang ditujukan kepada pelaku industri dianggap cukup efektif mengurangi beban pemakaian listrik.

4. Pencabutan BAP Aulia Tak Berpengaruh

    Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh.
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh. “Biar saja,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar kemarin.
    Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan, keterangan saksi atau tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP) hanya merupakan salah satu alat bukti. “Masih ada banyak bukti lain,” ujarnya.
    Haryono menegaskan, KPK tidak akan berhenti dan akan terus melakukan penyidikan. Fakta-fakta baru yang muncul di pengadilan pun akan dikumpulkan. “Kesaksian Aulia di persidangan (yang mencabut BAP) itu juga bisa jadi alat bukti.”

5. Horta Dituding Menutup Proses Pengadilan

    Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999.
    DILI — Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. “Horta dan Xanana tahu lebih dulu misi Komisi Kebenaran dan Persahabatan,” kata Fernanda Borges, anggota parlemen dari Fraksi Partai Persatuan Nasional, kemarin.
    Protes terkait dengan hasil Komisi, yang akan dilanjutkan dengan permintaan maaf oleh pemerintah kedua negara, juga disampaikan anggota parlemen dari Fraksi Fretilin, David Dias Ximenes. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Indonesia tidak akan berjalan jika keadilan bagi para korban belum menentu. “Kalau berbicara soal keadilan, harus ada hak dan tanggung jawab,” ujarnya.
    Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim mengatakan bahwa para korban pelanggaran hak asasi di Timor Timur masih bisa mencari keadilan melalui jalur internasional. “Korban bisa menuntut dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka peradilan internasional terhadap pelaku,” katanya.

6. Anwar Ibrahim Dibebaskan dengan Jaminan

    Anwar menolak menjalani tes DNA.
    JAKARTA — Kepolisian Kuala Lumpur kemarin membebaskan pemimpin oposisi Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, dengan jaminan ia akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada 18 Agustus.
    Anwar sempat ditahan semalam dengan tuduhan melakukan sodomi dengan bekas sukarelawannya, Mohamad Saiful Bukhari Azlan, 23 tahun.
    “Jika menolak datang, ia harus membayar 10 ribu ringgit (sekitar Rp 28 juta),” kata Sivarasa Rasiah, pengacara Anwar sekaligus Wakil Presiden Partai Keadilan, kepada Tempo melalui telepon.
    Sebelum dibebaskan kemarin sekitar pukul 09.45 waktu setempat, Anwar diperiksa dua kali, yaitu pada Rabu pukul 14.30-19.30 dan kemarin pagi pukul 08.30-09.00.
    Menurut Sivarasa, Anwar menandatangani berita acara pemeriksaan setebal 16 halaman berisi sekitar 112 pertanyaan.
    Sivarasa mengatakan polisi menetapkan Anwar sebagai tersangka hanya berbekal laporan Saiful yang mengaku menjadi korban. Dalam pemeriksaan itu, Anwar menolak menjalani tes DNA dengan alasan sudah pernah dilakukan ketika ada tuduhan serupa sepuluh tahun lalu. “Anwar menolak tuduhan liwat (sodomi),” ujar Sivarasa.

1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

    Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
    JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
    Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
    Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
    Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

    “Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
    JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
    “Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
    Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
    Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    Secara prosedur Lapindo melanggar.
    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

    JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
    Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
    TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
    Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.

Laporan yang menarik perhatian saya hari ini adalah hasil laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang pada intinya Pemerintah Indonesia (TNI, Polri dan Sipil) bertanggung jawab atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Anehnya laporan ini bocor ke media Australia The Sydney Morning Herald. Ada apa ini?

Saya setuju semua yang bersalah dihukum atau diberi sanksi, tetapi harus adil jangan pilih kasih. Coba lihat apa yang Amerika Serikat lakukan di Irak? Israel di Palestina? Tidakkah kejahatan dan kekerasan yang dilakukan mereka lebih berat dan parah? Tetapi bagaimana sikap negara-negara yang ‘menyerang kejahatan Indonesia’ di Timor Timur pada mereka?

Jika tidak mendapat perlakukan adil, Pemerintah Indonesia jangan takut untuk melawan dan memperjuangkan perlakukan yang adil untuk semua bangsa!

1. Pelanggaran HAM di Timor Timur : TNI Siap Bertanggung Jawab

    Yang bersalah cukup minta maaf.
    JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menyatakan siap bertanggung jawab jika institusinya terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste (waktu itu Timur Timor) semasa jajak pendapat pada 1999.
    “Kalau memang institusi, saya siap bertanggung jawab,” kata Djoko Santoso setelah mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva di Istana Merdeka kemarin.
    Djoko menyatakan belum bisa merumuskan bentuk pertanggungjawaban itu karena belum menerima rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan secara resmi.
    Menurut Djoko, rumusan pertanggungjawaban dibuat setelah institusinya menerima rekomendasi Komisi yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste tersebut. Hingga kemarin, Presiden belum memberikan instruksi apa pun kepada TNI terkait laporan Komisi setebal 321 halaman itu. “Kita tunggu saja,” kata Djoko.
    Menurut rencana, laporan itu akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali, Selasa mendatang. Meski bersifat rahasia, laporan ini sudah bocor ke sejumlah media internasional.
    Dalam laporan berjudul Per Memoriam Ad Spem itu disebutkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan secara terorganisasi di Timor Timur ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Kejahatan itu meliputi pembunuhan, pemerkosaan dan pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan, dan pengusiran terhadap warga sipil.
    Komisi ini juga menyimpulkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil harus bertanggung jawab secara kelembagaan karena terlibat.
    Saat pelanggaran kemanusiaan terjadi, Panglima ABRI (sekarang TNI) dijabat oleh Jenderal Wiranto. Sedangkan Kepala Polri dijabat oleh Jenderal Roesmanhadi.

2. Komisi Yudisial Segera Periksa Hakim Khaidir

    Mahkamah Agung dianggap melanggar aturan.
    JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir yang dicopot Mahkamah Agung, Jumat lalu. “Keputusan Mahkamah Agung tidak mempengaruhi niat kami memeriksa Khaidir,” kata Busyro kemarin.
    Komisi Yudisial, menurut Busyro, telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Khaidir. Surat itu ditembuskan kepada Presiden, Komisi Hukum DPR, dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga sudah meminta Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan memerintahkan Khaidir memenuhi panggilan Komisi Yudisial.
    Khaidir dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Hakim. Khaidir dinyatakan berinisiatif menghubungi Artalyta untuk meminta bantuan dana berlibur dan bermain golf di Cina. Artalyta adalah tersangka kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.

3. Pengelola Jalan Tol Merak Rugi Ratusan Juta

    Antrean kendaraan mencapai 11 kilometer.
    MERAK — Pengelola jalan tol Cilegon Barat hingga tol Merak merugi hingga ratusan juta rupiah akibat kemacetan arus kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan Merak. Kemacetan berlangsung sejak Rabu lalu.
    “Sampai hari ini kami rugi hingga Rp 400 juta dari total penerimaan,” kata penyelia tol Cilegon Barat dan tol Merak PT Jasa Marga Mandala Sakti, Dudung Widjaya, kemarin.
    Selain kerugian materi, kendaraan bertonase besar dalam kondisi diam membuat struktur permukaan jalan bergelombang. “Kerugian jadi berlipat.”
    Sejak pagi kemarin, panjang antrean kendaraan mencapai sekitar 11 kilometer, yakni lima kilometer dari gerbang tol Merak dan enam kilometer pada ruas tol Cilegon Barat hingga tol Merak. Antrean dipenuhi oleh kendaraan berat seperti truk dan trailer itu berhenti di badan jalan. Antrean cenderung bertambah karena menjelang akhir pekan yang merupakan hari terakhir liburan sekolah.

4. Pembunuh Keluarga Pengusaha Ditangkap

    Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
    JAKARTA — Polisi membekuk Ahmad Falah yang diduga kuat sebagai pembunuh anggota keluarga pengusaha pakan ternak, Musherto.
    Falah adalah suami pembantu rumah tangga Musherto, Tusmiatun. Ia ditangkap di rumah kos temannya di Jalan Maung, Ciputat, Jumat, pukul 23.00 WIB. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa kamera digital, charger telepon seluler, dan uang Rp 1,1 juta hasil penjualan ponsel. Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
    “Dia berencana mengambil emas, tapi ketahuan,” kata Kepala Unit II Kejahatan dan Perampasan Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Helmi Santika kemarin di kantornya. Pelaku lantas menghabisi nyawa Winston Renaldi, 17 tahun, dan Lidwina Ivy, 23 tahun, masing-masing putra dan menantu Musherto.
    Pencurian di rumah mewah Musherto, 60 tahun, Jalan Kartika Pinang I Nomor 16 RT 14, RW 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis lalu dilakukan Falah dengan bantuan Tusmiatun.

5. Korban Mutilasi Dibuang di Kebagusan

    Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
    JAKARTA — Jasad seorang pria korban mutilasi ditemukan dalam tiga wadah terpisah kemarin di Jalan Raya Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga setempat menemukannya sekitar pukul 08.00 WIB. Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
    Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Chairul Anwar menjelaskan kepala korban dimasukkan dalam tas ransel cokelat yang diletakkan di bawah pohon. Bagian badan lainnya ditemukan di lahan kosong di seberang jalan. Badan yang masih menyatu dengan lengan kiri dimasukkan dalam koper biru.
    “Lengan kanan, paha, dan kaki kanan-kiri dibungkus kantong kresek plastik warna merah,” katanya di kantornya kemarin.
    Penyidik, kata Chairul, berhasil menyusun tujuh potongan tubuh itu hingga lengkap, namun belum mengetahui identitas lelaki malang itu. Hingga kemarin sore, belum ada yang mengaku keluarga korban.
    Menurut Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Mun’im Idris, korban berusia sekitar 30 tahun, tinggi 170 sentimeter, rambut lurus, hidung mancung, kulit sawo matang, dan golongan darah O. “Orangnya ganteng,” kata Mun’im.

6. Partai : Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

    Putu Setia
    Ketika menonton Muhaimin Iskandar berebutan mengambil nomor urut partai dengan Yenny Wahid, istri saya kembali kambuh kesalnya gara-gara partai yang ia dirikan tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
    “Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah Ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Mahabesar. Itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai Ibu akan didukung,” kata istri saya menyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai Ibu akan laku?”
    Saya sudah capek menasihati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

Berita Utama Koran Tempo yang menarik hari ini adalah mengenai penetapan sebagai tersangka, Djoko Suprapto, penemu ‘Blue Energy‘, karena diduga melakukan penipuan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ini tentu saja memprihatikan, bagaimana mungkin SBY percaya begitu saja pada seseorang tanpa melakukan cross-check rekam jejak yang bersangkutan. Dengan penetapan polisi ini, apa SBY tidak malu? (Berita No. 5).

1. Kejaksaan Minta David Nusa Dipulangkan

    Surat cekal baru telah diterbitkan kemarin.
    JAKARTA – Kejaksaan Agung meminta David Nusa Wijaya, terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 1,29 triliun, segera dipulangkan ke Tanah Air. “Kami ingin dia dikembalikan,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto kemarin.
    Menurut Wisnu, setiap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak boleh ke luar negeri. Karena itu, keberadaan David di Hong Kong melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
    Pasal 16 ayat 4 peraturan itu menyebutkan, narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum. “Saya tidak tahu, sudah izin atau belum,” kata Wisnu.
    David, Rabu malam lalu, sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi sekitar dua jam di bandar udara Hong Kong. Namun, bekas Direktur Utama Bank Umum Servitia ini akhirnya dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiono juga menyatakan status David saat ini adalah bebas bersyarat (Koran Tempo, 10 Juli 2008).

2. KPK Geledah Ruang Bulyan Royan

    Penyidik belum menemukan bukti transfer uang.
    JAKARTA — Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menggeledah ruang kerja Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, di lantai 22 gedung Nusantara I. Pemeriksaan oleh lima petugas itu disaksikan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Irsyad Sudiro dan perwakilan dari Komisi Hukum.
    “Mereka minta diizinkan,” kata Irsyad kepada Tempo di depan ruangan Bulyan Royan. Sebelum penggeledahan, Irsyad melakukan pengecekan untuk memastikan pintu ruang kerja Bulyan tidak terkunci.
    Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terhadap kasus dugaan suap yang diterima Bulyan. Lelaki itu ditangkap di Plaza Senayan, Jakarta. Uang sogokan sebanyak US$ 66 ribu dan 5.500 euro itu diduga berkaitan dengan proyek pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
    Selain memeriksa ruang kerja Bulyan, pada saat bersamaan sepuluh penyidik menggeledah ruang Sekretariat Komisi Perhubungan DPR di gedung Nusantara II. Mereka masuk ruangan itu sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung sibuk memeriksa sejumlah arsip dan dokumen. Dua petugas dari satuan Brigade Mobil Polri juga tampak berjaga di depan ruangan yang digeledah.

3. Menteri Harus Jelaskan Perginya David Nusa

    “Kasus perginya D.L. Sitorus (dari penjara) belum selesai, sekarang muncul lagi David Nusa,” katanya kepada Tempo tadi malam.
    Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, mengancam memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata dalam rapat khusus jika hingga hari ini tak menjelaskan ihwal perginya terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), David Nusa Wijaya, ke Hong Kong.
    Menurut Gayus, keberadaan David Nusa di luar negeri menambah daftar merah Departemen Hukum, terutama pada urusan lembaga pemasyarakatan. “Kasus perginya D.L. Sitorus (dari penjara) belum selesai, sekarang muncul lagi David Nusa,” katanya kepada Tempo tadi malam.

4. Listrik Sebagian Jakarta Mulai Padam

    “Kalau pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, mengapa tidak siap dengan pasokan listrik?”
    JAKARTA –Sesuai dengan rencana awal, mulai hari ini PLN akan memadamkan listrik secara bergilir di Jakarta. Pemadaman yang berlangsung tujuh jam itu bermula dari sebagian wilayah di Jakarta Barat.
    “Pemadaman tetap dilakukan karena tidak ada upaya penghematan dari masyarakat dalam beberapa hari ini,” kata Deputi Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya-Tangerang Azwar Lubis ketika dihubungi kemarin.
    Menurut Azwar, penghematan diperlukan karena pasokan listrik Jakarta akan berkurang 150 megawatt dari total 5.000 megawatt dalam tempo dua pekan mulai hari ini hingga 25 Juli. Penyebabnya, pasokan gas dari BP West Java ke dua pembangkit di Muara Karang dan Tanjung Priok terhalang oleh perbaikan instalasi.

5. Penemu Blue Energy Jadi Tersangka

    “Seharusnya kami langsung menangkap Djoko. Namun, karena sakit, tidak jadi,” ujar Teguh kemarin.
    YOGYAKARTA — Setelah menggelar pemeriksaan Rabu lalu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Djoko Suprapto, orang yang mengklaim menemukan energi alternatif murah berbahan dasar air (blue energy), sebagai tersangka kasus penipuan.
    Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Yogyakarta Ajun Komisaris Teguh Wahono mengatakan penetapan itu atas dasar keterangan saksi-saksi, baik saksi pelapor maupun saksi ahli. Selain itu, bukti permulaan sudah cukup kuat. “Seharusnya kami langsung menangkap Djoko. Namun, karena sakit, tidak jadi,” ujar Teguh kemarin.
    Menurut dia, dalam pemeriksaan di kediaman Djoko di Dusun Turi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pihaknya sempat memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari situ diketahui, Djoko sakit jantung dan sangat riskan jika dibawa ke Yogyakarta. “Selanjutnya, jika Djoko sembuh, akan langsung dilakukan penangkapan,” katanya.
    Menurut Teguh, Djoko diduga kuat telah melakukan penipuan pembangunan pembangkit listrik Jodhipati, yang merugikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta senilai Rp 1,5 miliar. Dalam laporan universitas itu, Djoko menjanjikan pembangkit listrik itu bisa menghasilkan daya 3 megawatt. Namun, setelah ditunggu-tunggu, alat tersebut ternyata tidak bisa difungsikan.

Antisipasi kebutuhan energi yang membingungkan seperti yang disampaikan rekan Singal diperparah dengan ulah spekulan minyak menghasilkan rembetan masalah kemana-mana termasuk ‘pemaksaan’ alih kerja ke Sabtu-Minggu (berita no. 4).

Kesimpulannya, yang bikin masalah orang lain, yang harus menanggung akibatnya kita semua, rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditekan dan dipaksa, dan yang bikin masalah berhasil membuat ‘takut’ Pemerintah (c.q. SBY)!

1. Kaban Menyangkal Terima Rp 1 Miliar

    KPK akan menelusuri keterlibatan mereka.
    JAKARTA – Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah sinyalemen yang mengarah pada tudingan bahwa ia turut menerima aliran dana suap Rp 1 miliar melalui Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “Yang disebut-sebut Rp 1 miliar itu fitnah besar,” kata Kaban, yang menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya 15, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Sinyalemen itu muncul dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu. Saat itu persidangan menghadirkan terdakwa Azirwan dalam perkara suap proyek pengalihan fungsi hutan lindung di kawasan Bintan Bunyu. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar hasil rekaman percakapan telepon Azirwan yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam salah satu rekaman pembicaraan yang terjadi pada 14 November 2007, teman bicara Azirwan mengatakan, “Ya, saya usahakan 2 M di DPR dan 1 M di menteri.” Adapun melalui pembicaraan yang terekam pada 30 April 2008, Azirwan mengatakan, “Menteri Kehutanan selesai. Tinggal DPR.”

2. Status Aulia Menunggu Perkembangan Sidang

    “Apabila dalam persidangan buktinya memang cukup, kita jadikan bukti awal untuk pengembangan kasus.”
    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bukti yang mereka miliki belum cukup untuk menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka. “Alat bukti yang dimiliki KPK untuk sekarang ini belum cukup,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah saat dihubungi kemarin.
    Chandra menjelaskan, saat ini penyidik masih harus menunggu perkembangan bukti baru yang mungkin muncul dalam persidangan terdakwa aliran dana Bank Indonesia, yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak. “Alat bukti yang dimiliki KPK harus diuji lagi di persidangan,” ujar Chandra.

3. KPU Dinilai Lemah dalam Seleksi Partai

    Hari ini pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.
    JAKARTA–Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual kurang ketat. Akibatnya, banyak partai lolos dan jumlah partai peserta pemilu kali ini menggembung menjadi 34 partai. Padahal pemilu tahun lalu cuma diikuti 24 partai.
    Salah satu kelemahan KPU, kata Bambang, adalah pemakaian metode verifikasi pengurus partai tanpa kunjungan langsung. “Metode tersebut mudah dimanipulasi oleh partai dengan mencatut nama orang sebagai anggota,” kata Bambang di kantornya kemarin.
    KPU, menurut Bambang, menggunakan dua metode untuk melakukan verifikasi, yakni kunjungan langsung dan tidak langsung. Seharusnya, Bambang melanjutkan, KPU hanya boleh menggunakan satu metode verifikasi, yaitu kunjungan langsung. Dengan kunjungan langsung, mustahil partai bisa memanipulasi data pengurus.
    Penggunaan dua metode secara tak merata itu, Bambang menuturkan, bisa memicu kecemburuan partai-partai yang tak lolos yang disurvei dengan metode kunjungan langsung. “Metode itu bisa jadi potensi kritis.”

4. Menolak Geser Jam Kerja, Jatah Listrik Diputus

    “Aturan pemindahan jam kerja berlaku hingga Desember 2009.”
    JAKARTA — Pemerintah mengancam akan membekukan jatah listrik bagi industri bila tak bersedia mengalihkan sebagian jam kerja produksi di saat beban puncak listrik berlangsung. Beban puncak terjadi pada hari kerja pukul 17.00-22.00 WIB. Untuk meringankan beban pembangkit, pemerintah meminta industri menggeser sebagian jam kerjanya di beban puncak ke hari Sabtu dan Minggu. Sanksi bagi industri yang menolak mulai berlaku Oktober nanti.
    “Akan kami peringatkan. (Jika tak mengubah jam kerja) pasokan listrik diputus sementara,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahjana seusai rapat membahas surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja di Jakarta kemarin.
    Selain soal sanksi, rapat juga membahas insentif bagi industri. Namun, dua tema ini tak diatur khusus dalam surat keputusan bersama itu. Sedangkan soal distribusi jam kerja, menurut Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, akan diatur Departemen Perindustrian. “Jangan sampai nanti pada Sabtu atau Minggu terpakai penuh seperti hari kerja biasa,” ujarnya.
    Pemerintah mentargetkan aturan bisa berlaku mulai akhir Juli tahun ini hingga 31 Desember 2009. Asumsinya, akhir tahun depan program listrik 10 ribu megawatt sudah beroperasi sehingga ada pasokan baru.

5. Kedutaan Indonesia di Kabul Rusak Berat

    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    JAKARTA –Kuatnya ledakan bom yang menghantam Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, juga membuat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia persis di sebelahnya rusak berat.
    “Seluruh kaca jendela kantor hancur. Kusen pintu dan jendela juga jebol,” kata Ahimsa Soekartono, Kepala Bidang Politik Kedutaan Indonesia di Kabul, kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin.
    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    Akibat serupa juga melanda wisma dua lantai yang berada di belakang kantor. Untung saja tembok kedutaan tebalnya dua meter sehingga mampu meredam guncangan. Ahimsa mengaku belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.

« Halaman SebelumnyaHalaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.