Koran Tempo


1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

    Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
    JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
    Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
    Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
    Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

    “Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
    JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
    “Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
    Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
    Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    Secara prosedur Lapindo melanggar.
    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

    JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
    Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
    TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
    Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
    Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.

Laporan yang menarik perhatian saya hari ini adalah hasil laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang pada intinya Pemerintah Indonesia (TNI, Polri dan Sipil) bertanggung jawab atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Anehnya laporan ini bocor ke media Australia The Sydney Morning Herald. Ada apa ini?

Saya setuju semua yang bersalah dihukum atau diberi sanksi, tetapi harus adil jangan pilih kasih. Coba lihat apa yang Amerika Serikat lakukan di Irak? Israel di Palestina? Tidakkah kejahatan dan kekerasan yang dilakukan mereka lebih berat dan parah? Tetapi bagaimana sikap negara-negara yang ‘menyerang kejahatan Indonesia’ di Timor Timur pada mereka?

Jika tidak mendapat perlakukan adil, Pemerintah Indonesia jangan takut untuk melawan dan memperjuangkan perlakukan yang adil untuk semua bangsa!

1. Pelanggaran HAM di Timor Timur : TNI Siap Bertanggung Jawab

    Yang bersalah cukup minta maaf.
    JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menyatakan siap bertanggung jawab jika institusinya terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste (waktu itu Timur Timor) semasa jajak pendapat pada 1999.
    “Kalau memang institusi, saya siap bertanggung jawab,” kata Djoko Santoso setelah mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva di Istana Merdeka kemarin.
    Djoko menyatakan belum bisa merumuskan bentuk pertanggungjawaban itu karena belum menerima rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan secara resmi.
    Menurut Djoko, rumusan pertanggungjawaban dibuat setelah institusinya menerima rekomendasi Komisi yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste tersebut. Hingga kemarin, Presiden belum memberikan instruksi apa pun kepada TNI terkait laporan Komisi setebal 321 halaman itu. “Kita tunggu saja,” kata Djoko.
    Menurut rencana, laporan itu akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali, Selasa mendatang. Meski bersifat rahasia, laporan ini sudah bocor ke sejumlah media internasional.
    Dalam laporan berjudul Per Memoriam Ad Spem itu disebutkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan secara terorganisasi di Timor Timur ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Kejahatan itu meliputi pembunuhan, pemerkosaan dan pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan, dan pengusiran terhadap warga sipil.
    Komisi ini juga menyimpulkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil harus bertanggung jawab secara kelembagaan karena terlibat.
    Saat pelanggaran kemanusiaan terjadi, Panglima ABRI (sekarang TNI) dijabat oleh Jenderal Wiranto. Sedangkan Kepala Polri dijabat oleh Jenderal Roesmanhadi.

2. Komisi Yudisial Segera Periksa Hakim Khaidir

    Mahkamah Agung dianggap melanggar aturan.
    JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir yang dicopot Mahkamah Agung, Jumat lalu. “Keputusan Mahkamah Agung tidak mempengaruhi niat kami memeriksa Khaidir,” kata Busyro kemarin.
    Komisi Yudisial, menurut Busyro, telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Khaidir. Surat itu ditembuskan kepada Presiden, Komisi Hukum DPR, dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga sudah meminta Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan memerintahkan Khaidir memenuhi panggilan Komisi Yudisial.
    Khaidir dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Hakim. Khaidir dinyatakan berinisiatif menghubungi Artalyta untuk meminta bantuan dana berlibur dan bermain golf di Cina. Artalyta adalah tersangka kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.

3. Pengelola Jalan Tol Merak Rugi Ratusan Juta

    Antrean kendaraan mencapai 11 kilometer.
    MERAK — Pengelola jalan tol Cilegon Barat hingga tol Merak merugi hingga ratusan juta rupiah akibat kemacetan arus kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan Merak. Kemacetan berlangsung sejak Rabu lalu.
    “Sampai hari ini kami rugi hingga Rp 400 juta dari total penerimaan,” kata penyelia tol Cilegon Barat dan tol Merak PT Jasa Marga Mandala Sakti, Dudung Widjaya, kemarin.
    Selain kerugian materi, kendaraan bertonase besar dalam kondisi diam membuat struktur permukaan jalan bergelombang. “Kerugian jadi berlipat.”
    Sejak pagi kemarin, panjang antrean kendaraan mencapai sekitar 11 kilometer, yakni lima kilometer dari gerbang tol Merak dan enam kilometer pada ruas tol Cilegon Barat hingga tol Merak. Antrean dipenuhi oleh kendaraan berat seperti truk dan trailer itu berhenti di badan jalan. Antrean cenderung bertambah karena menjelang akhir pekan yang merupakan hari terakhir liburan sekolah.

4. Pembunuh Keluarga Pengusaha Ditangkap

    Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
    JAKARTA — Polisi membekuk Ahmad Falah yang diduga kuat sebagai pembunuh anggota keluarga pengusaha pakan ternak, Musherto.
    Falah adalah suami pembantu rumah tangga Musherto, Tusmiatun. Ia ditangkap di rumah kos temannya di Jalan Maung, Ciputat, Jumat, pukul 23.00 WIB. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa kamera digital, charger telepon seluler, dan uang Rp 1,1 juta hasil penjualan ponsel. Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
    “Dia berencana mengambil emas, tapi ketahuan,” kata Kepala Unit II Kejahatan dan Perampasan Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Helmi Santika kemarin di kantornya. Pelaku lantas menghabisi nyawa Winston Renaldi, 17 tahun, dan Lidwina Ivy, 23 tahun, masing-masing putra dan menantu Musherto.
    Pencurian di rumah mewah Musherto, 60 tahun, Jalan Kartika Pinang I Nomor 16 RT 14, RW 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis lalu dilakukan Falah dengan bantuan Tusmiatun.

5. Korban Mutilasi Dibuang di Kebagusan

    Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
    JAKARTA — Jasad seorang pria korban mutilasi ditemukan dalam tiga wadah terpisah kemarin di Jalan Raya Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga setempat menemukannya sekitar pukul 08.00 WIB. Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
    Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Chairul Anwar menjelaskan kepala korban dimasukkan dalam tas ransel cokelat yang diletakkan di bawah pohon. Bagian badan lainnya ditemukan di lahan kosong di seberang jalan. Badan yang masih menyatu dengan lengan kiri dimasukkan dalam koper biru.
    “Lengan kanan, paha, dan kaki kanan-kiri dibungkus kantong kresek plastik warna merah,” katanya di kantornya kemarin.
    Penyidik, kata Chairul, berhasil menyusun tujuh potongan tubuh itu hingga lengkap, namun belum mengetahui identitas lelaki malang itu. Hingga kemarin sore, belum ada yang mengaku keluarga korban.
    Menurut Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Mun’im Idris, korban berusia sekitar 30 tahun, tinggi 170 sentimeter, rambut lurus, hidung mancung, kulit sawo matang, dan golongan darah O. “Orangnya ganteng,” kata Mun’im.

6. Partai : Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

    Putu Setia
    Ketika menonton Muhaimin Iskandar berebutan mengambil nomor urut partai dengan Yenny Wahid, istri saya kembali kambuh kesalnya gara-gara partai yang ia dirikan tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
    “Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah Ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Mahabesar. Itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai Ibu akan didukung,” kata istri saya menyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai Ibu akan laku?”
    Saya sudah capek menasihati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

Berita Utama Koran Tempo yang menarik hari ini adalah mengenai penetapan sebagai tersangka, Djoko Suprapto, penemu ‘Blue Energy‘, karena diduga melakukan penipuan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ini tentu saja memprihatikan, bagaimana mungkin SBY percaya begitu saja pada seseorang tanpa melakukan cross-check rekam jejak yang bersangkutan. Dengan penetapan polisi ini, apa SBY tidak malu? (Berita No. 5).

1. Kejaksaan Minta David Nusa Dipulangkan

    Surat cekal baru telah diterbitkan kemarin.
    JAKARTA – Kejaksaan Agung meminta David Nusa Wijaya, terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 1,29 triliun, segera dipulangkan ke Tanah Air. “Kami ingin dia dikembalikan,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto kemarin.
    Menurut Wisnu, setiap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak boleh ke luar negeri. Karena itu, keberadaan David di Hong Kong melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
    Pasal 16 ayat 4 peraturan itu menyebutkan, narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum. “Saya tidak tahu, sudah izin atau belum,” kata Wisnu.
    David, Rabu malam lalu, sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi sekitar dua jam di bandar udara Hong Kong. Namun, bekas Direktur Utama Bank Umum Servitia ini akhirnya dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiono juga menyatakan status David saat ini adalah bebas bersyarat (Koran Tempo, 10 Juli 2008).

2. KPK Geledah Ruang Bulyan Royan

    Penyidik belum menemukan bukti transfer uang.
    JAKARTA — Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menggeledah ruang kerja Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, di lantai 22 gedung Nusantara I. Pemeriksaan oleh lima petugas itu disaksikan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Irsyad Sudiro dan perwakilan dari Komisi Hukum.
    “Mereka minta diizinkan,” kata Irsyad kepada Tempo di depan ruangan Bulyan Royan. Sebelum penggeledahan, Irsyad melakukan pengecekan untuk memastikan pintu ruang kerja Bulyan tidak terkunci.
    Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terhadap kasus dugaan suap yang diterima Bulyan. Lelaki itu ditangkap di Plaza Senayan, Jakarta. Uang sogokan sebanyak US$ 66 ribu dan 5.500 euro itu diduga berkaitan dengan proyek pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
    Selain memeriksa ruang kerja Bulyan, pada saat bersamaan sepuluh penyidik menggeledah ruang Sekretariat Komisi Perhubungan DPR di gedung Nusantara II. Mereka masuk ruangan itu sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung sibuk memeriksa sejumlah arsip dan dokumen. Dua petugas dari satuan Brigade Mobil Polri juga tampak berjaga di depan ruangan yang digeledah.

3. Menteri Harus Jelaskan Perginya David Nusa

    “Kasus perginya D.L. Sitorus (dari penjara) belum selesai, sekarang muncul lagi David Nusa,” katanya kepada Tempo tadi malam.
    Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, mengancam memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata dalam rapat khusus jika hingga hari ini tak menjelaskan ihwal perginya terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), David Nusa Wijaya, ke Hong Kong.
    Menurut Gayus, keberadaan David Nusa di luar negeri menambah daftar merah Departemen Hukum, terutama pada urusan lembaga pemasyarakatan. “Kasus perginya D.L. Sitorus (dari penjara) belum selesai, sekarang muncul lagi David Nusa,” katanya kepada Tempo tadi malam.

4. Listrik Sebagian Jakarta Mulai Padam

    “Kalau pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, mengapa tidak siap dengan pasokan listrik?”
    JAKARTA –Sesuai dengan rencana awal, mulai hari ini PLN akan memadamkan listrik secara bergilir di Jakarta. Pemadaman yang berlangsung tujuh jam itu bermula dari sebagian wilayah di Jakarta Barat.
    “Pemadaman tetap dilakukan karena tidak ada upaya penghematan dari masyarakat dalam beberapa hari ini,” kata Deputi Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya-Tangerang Azwar Lubis ketika dihubungi kemarin.
    Menurut Azwar, penghematan diperlukan karena pasokan listrik Jakarta akan berkurang 150 megawatt dari total 5.000 megawatt dalam tempo dua pekan mulai hari ini hingga 25 Juli. Penyebabnya, pasokan gas dari BP West Java ke dua pembangkit di Muara Karang dan Tanjung Priok terhalang oleh perbaikan instalasi.

5. Penemu Blue Energy Jadi Tersangka

    “Seharusnya kami langsung menangkap Djoko. Namun, karena sakit, tidak jadi,” ujar Teguh kemarin.
    YOGYAKARTA — Setelah menggelar pemeriksaan Rabu lalu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Djoko Suprapto, orang yang mengklaim menemukan energi alternatif murah berbahan dasar air (blue energy), sebagai tersangka kasus penipuan.
    Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Yogyakarta Ajun Komisaris Teguh Wahono mengatakan penetapan itu atas dasar keterangan saksi-saksi, baik saksi pelapor maupun saksi ahli. Selain itu, bukti permulaan sudah cukup kuat. “Seharusnya kami langsung menangkap Djoko. Namun, karena sakit, tidak jadi,” ujar Teguh kemarin.
    Menurut dia, dalam pemeriksaan di kediaman Djoko di Dusun Turi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pihaknya sempat memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari situ diketahui, Djoko sakit jantung dan sangat riskan jika dibawa ke Yogyakarta. “Selanjutnya, jika Djoko sembuh, akan langsung dilakukan penangkapan,” katanya.
    Menurut Teguh, Djoko diduga kuat telah melakukan penipuan pembangunan pembangkit listrik Jodhipati, yang merugikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta senilai Rp 1,5 miliar. Dalam laporan universitas itu, Djoko menjanjikan pembangkit listrik itu bisa menghasilkan daya 3 megawatt. Namun, setelah ditunggu-tunggu, alat tersebut ternyata tidak bisa difungsikan.

Antisipasi kebutuhan energi yang membingungkan seperti yang disampaikan rekan Singal diperparah dengan ulah spekulan minyak menghasilkan rembetan masalah kemana-mana termasuk ‘pemaksaan’ alih kerja ke Sabtu-Minggu (berita no. 4).

Kesimpulannya, yang bikin masalah orang lain, yang harus menanggung akibatnya kita semua, rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita bisa ditekan dan dipaksa, dan yang bikin masalah berhasil membuat ‘takut’ Pemerintah (c.q. SBY)!

1. Kaban Menyangkal Terima Rp 1 Miliar

    KPK akan menelusuri keterlibatan mereka.
    JAKARTA – Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah sinyalemen yang mengarah pada tudingan bahwa ia turut menerima aliran dana suap Rp 1 miliar melalui Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “Yang disebut-sebut Rp 1 miliar itu fitnah besar,” kata Kaban, yang menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya 15, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Sinyalemen itu muncul dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu. Saat itu persidangan menghadirkan terdakwa Azirwan dalam perkara suap proyek pengalihan fungsi hutan lindung di kawasan Bintan Bunyu. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar hasil rekaman percakapan telepon Azirwan yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam salah satu rekaman pembicaraan yang terjadi pada 14 November 2007, teman bicara Azirwan mengatakan, “Ya, saya usahakan 2 M di DPR dan 1 M di menteri.” Adapun melalui pembicaraan yang terekam pada 30 April 2008, Azirwan mengatakan, “Menteri Kehutanan selesai. Tinggal DPR.”

2. Status Aulia Menunggu Perkembangan Sidang

    “Apabila dalam persidangan buktinya memang cukup, kita jadikan bukti awal untuk pengembangan kasus.”
    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bukti yang mereka miliki belum cukup untuk menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka. “Alat bukti yang dimiliki KPK untuk sekarang ini belum cukup,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah saat dihubungi kemarin.
    Chandra menjelaskan, saat ini penyidik masih harus menunggu perkembangan bukti baru yang mungkin muncul dalam persidangan terdakwa aliran dana Bank Indonesia, yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak. “Alat bukti yang dimiliki KPK harus diuji lagi di persidangan,” ujar Chandra.

3. KPU Dinilai Lemah dalam Seleksi Partai

    Hari ini pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.
    JAKARTA–Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual kurang ketat. Akibatnya, banyak partai lolos dan jumlah partai peserta pemilu kali ini menggembung menjadi 34 partai. Padahal pemilu tahun lalu cuma diikuti 24 partai.
    Salah satu kelemahan KPU, kata Bambang, adalah pemakaian metode verifikasi pengurus partai tanpa kunjungan langsung. “Metode tersebut mudah dimanipulasi oleh partai dengan mencatut nama orang sebagai anggota,” kata Bambang di kantornya kemarin.
    KPU, menurut Bambang, menggunakan dua metode untuk melakukan verifikasi, yakni kunjungan langsung dan tidak langsung. Seharusnya, Bambang melanjutkan, KPU hanya boleh menggunakan satu metode verifikasi, yaitu kunjungan langsung. Dengan kunjungan langsung, mustahil partai bisa memanipulasi data pengurus.
    Penggunaan dua metode secara tak merata itu, Bambang menuturkan, bisa memicu kecemburuan partai-partai yang tak lolos yang disurvei dengan metode kunjungan langsung. “Metode itu bisa jadi potensi kritis.”

4. Menolak Geser Jam Kerja, Jatah Listrik Diputus

    “Aturan pemindahan jam kerja berlaku hingga Desember 2009.”
    JAKARTA — Pemerintah mengancam akan membekukan jatah listrik bagi industri bila tak bersedia mengalihkan sebagian jam kerja produksi di saat beban puncak listrik berlangsung. Beban puncak terjadi pada hari kerja pukul 17.00-22.00 WIB. Untuk meringankan beban pembangkit, pemerintah meminta industri menggeser sebagian jam kerjanya di beban puncak ke hari Sabtu dan Minggu. Sanksi bagi industri yang menolak mulai berlaku Oktober nanti.
    “Akan kami peringatkan. (Jika tak mengubah jam kerja) pasokan listrik diputus sementara,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahjana seusai rapat membahas surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja di Jakarta kemarin.
    Selain soal sanksi, rapat juga membahas insentif bagi industri. Namun, dua tema ini tak diatur khusus dalam surat keputusan bersama itu. Sedangkan soal distribusi jam kerja, menurut Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, akan diatur Departemen Perindustrian. “Jangan sampai nanti pada Sabtu atau Minggu terpakai penuh seperti hari kerja biasa,” ujarnya.
    Pemerintah mentargetkan aturan bisa berlaku mulai akhir Juli tahun ini hingga 31 Desember 2009. Asumsinya, akhir tahun depan program listrik 10 ribu megawatt sudah beroperasi sehingga ada pasokan baru.

5. Kedutaan Indonesia di Kabul Rusak Berat

    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    JAKARTA –Kuatnya ledakan bom yang menghantam Kedutaan Besar India di Kabul, Afganistan, juga membuat gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia persis di sebelahnya rusak berat.
    “Seluruh kaca jendela kantor hancur. Kusen pintu dan jendela juga jebol,” kata Ahimsa Soekartono, Kepala Bidang Politik Kedutaan Indonesia di Kabul, kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin.
    Kantor dua lantai itu baru saja dibuka sejak serangan bom yang terjadi Senin lalu.
    Akibat serupa juga melanda wisma dua lantai yang berada di belakang kantor. Untung saja tembok kedutaan tebalnya dua meter sehingga mampu meredam guncangan. Ahimsa mengaku belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.

Setelah Ayin menyebut SBY, sekarang BLBI menggelinding ke Aulia Pohan, besan SBY. Pemilu masih 1 tahun tetapi suhunya sudah terasa panas dan bikin garah. Berita lain mengenai 34 partai ikut pemilu, apa ga ‘kurang banyak’? Tidak habis mengerti apa yang dikejar dan biaya politik ‘pesta demokrasi’ tentunya akan semakin bengkak. Mudah-mudahan pemilu depan tidak terlalu mudah sebuah partai bisa ikut pemilu.

Pernah terpikirkan, karena Golongan Putih (Golput) cenderung semakin banyak persentasenya, kenapa ga ditambah 1 kotak putih untuk pemilih Golput. Jangan-jangan golput jadi pemenang Pemilu!  :mrgreen:

1. Aulia Pohan Dituduh Atur Penyuapan DPR

    “Ide itu semuanya dari komandan.”
    JAKARTA — Kesaksian sejumlah orang dalam kasus penggelontoran uang Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk parlemen menyeret mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan. Aulia disebut-sebut ikut memutuskan penyediaan dan pencarian dana untuk mantan pejabat BI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004.
    Kesaksian itu antara lain disampaikan oleh Rusli Simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 14 Februari lalu. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Rusli menyebut pengucuran dana Rp 100 miliar diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 3 Juni 2003.
    Dana itu untuk membantu mantan pejabat BI yang terlilit hukum, memperbaiki citra BI, dan memperlancar amendemen Undang-Undang BI.
    Rapat yang dihadiri Burhanuddin dan Aulia itu, menurut Rusli, memutuskan dana diambil dari kas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)–tempat dana taktis Bank Indonesia diparkir.

2. 34 Partai Politik Ramaikan Pemilu 2009

    Sebanyak 6 dari 10 partai politik lokal di Aceh juga lolos.
    JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum kemarin mengumumkan 18 partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk ikut Pemilihan Umum 2009. Sehingga peserta pemilihan nanti seluruhnya berjumlah 34 partai, karena 16 partai peserta Pemilu 2004 otomatis berhak ikut dalam kontes.
    Selain itu, untuk pertama kalinya enam partai politik lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dinyatakan lolos verifikasi faktual.
    Pengumuman itu semalam disampaikan Ketua KPU Abdul Haviz Anshary di kantor Komisi Pemilu. Setelah Abdul Haviz membacakan pengumuman, sekitar 50 pendukung partai politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama bertepuk tangan dan mengibarkan bendera partai.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama Abdullah Mufid mengatakan mereka segera sowan kepada Abdurrahman Wahid. “Kami akan minta petunjuk,” ujarnya kepada Tempo kemarin malam.
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama mentargetkan meraup 18 persen suara atau 50 kursi parlemen dalam pemilu mendatang. “Kami segera menginventarisasi calon di legislatif,” kata Abdullah.
    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera Manixson Milla juga menyambut gembira kelulusan partainya. “Kami akan segera mempersiapkan konsolidasi menjelang pemenangan Pemilu 2009. Caleg (calon legislator) akan diutamakan yang punya integritas,” kata dia.
    Kemarin gedung KPU mendapat pengamanan ketat. Ratusan polisi menjaga gedung KPU menggunakan perlengkapan antihuru-hara. Mereka berjaga-jaga di depan dan belakang pagar gedung KPU.
    Setiap orang yang tidak memiliki identitas, termasuk simpatisan partai politik, dilarang memasuki halaman gedung. Tim penjinak bom (Gegana) bahkan sempat mengevakuasi gedung KPU untuk memberikan jaminan aman. MARIA HASUGIAN | EKO ARI WIBOWO

    Partai Baru Lolos Verifikasi
    1.Partai Barisan Nasional
    2.Partai Demokrasi Pembaruan
    3.Partai Gerakan Indonesia Raya
    4.Partai Hati Nurani Rakyat
    5.Partai Indonesia Sejahtera
    6.Partai Karya Perjuangan
    7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
    8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    9.Partai Kedaulatan
    10. Partai Matahari Bangsa
    11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
    12.Partai Patriot
    13.Partai Peduli Rakyat Nasional
    14.Partai Pemuda Indonesia
    15.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
    16.Partai Perjuangan Indonesia Baru
    17.Partai Persatuan Daerah
    18.Partai Republik Nusantara

    Partai Lokal di Aceh
    1.Partai Aceh
    2.Partai Aceh Aman Seujahtera
    3.Partai Bersatu Atjeh
    4.Partai Daulat Aceh
    5.Partai Rakyat Aceh
    6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh

3. Pungutan Resmi Lelang Kapal Patroli Dibantah

    Dalam kasus ini anggota Dewan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan, yang ditangkap KPK di Plaza Senayan pekan lalu, ditetapkan sebagai tersangka penerima uang suap dari Dedi.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan membantah kabar bahwa kewajiban membayar biaya 7-8 persen dari nilai proyek tertuang dalam dokumen resmi lelang 20 kapal patroli yang kini tengah diselisik Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan, dokumen lelang itu dibagikan kepada peserta lelang sehingga bisa dicek kebenaran isinya. “Tegas saya katakan tidak (benar),” kata Ervan di kantornya kemarin.
    Ervan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan yang berulang kali disampaikan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono, Direktur PT Binamina Karya Perkasa, tersangka penyuapan dalam pengadaan kapal patroli tersebut.

4. Industri Harus Ubah Jam Kerja dalam Tiga Bulan

    Anggota Dewan mempertanyakan aspek legalitas surat keputusan.
    JAKARTA – Pemerintah memberikan tenggat tiga bulan bagi industri untuk menggeser sebagian jam kerjanya ke hari libur. Sanksi pun disiapkan untuk perusahaan yang mangkir. “Industri wajib memberikan laporan perubahan jam kerjanya,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
    Ketentuan itu tertuang dalam rancangan surat keputusan bersama lima menteri yang dibacakannya dalam rapat kerja dengan Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.
    Draf aturan ini juga memuat kewajiban industri untuk memindahkan jam kerja di saat beban puncak listrik pukul 17.00-22.00 dari Senin-Jumat ke hari libur: Sabtu-Minggu.
    “Untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PLN dengan kebutuhan industri,” ujar Fahmi. Dengan kebijakan ini, diharapkan pemadaman bergilir tak bakal terjadi lagi.
    Lima menteri yang akan meneken surat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Energi.
    Menurut Fahmi, rancangan aturan itu masih dalam proses finalisasi dan akan diberlakukan hingga 31 Desember 2009–meski dapat diperpanjang. Saat itu diperkirakan PT Perusahaan Listrik Negara sudah dapat memperbaiki pasokan listrik. “Pemerintah akan mengevaluasi setiap enam bulan,” katanya.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil mengakui PLN masih dilanda berbagai persoalan, seperti kekurangan pasokan bahan bakar dan kerusakan pembangkit. Karena itu, ia telah meminta PLN segera memperbaiki kinerjanya. “Saya tekankan kepada direksi PLN untuk mengoperasikan pembangkit secara optimum,” tuturnya.
    Anggota Dewan, Irmadi Lubis, tak sepakat dengan langkah pemerintah. Menurut dia, dengan aturan ini pemerintah mengintervensi urusan bisnis antarperusahaan. Kekuatan hukum surat keputusan bersama pun dipertanyakan. “Saya tak melihat ada aturan hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan dibuat aturan bersama ini,” katanya.
    Anggota Dewan lainnya, Lily Asjudiredja, juga menyebutkan kekuatan hukum surat itu sangat lemah. “Tingkat efektivitasnya dipertanyakan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik itu, Fahmi menegaskan langkah pemerintah diambil karena tidak bisa membiarkan krisis listrik terus terjadi. Kenyataannya, pada Sabtu-Minggu terdapat 1.000 megawatt kapasitas listrik yang menganggur. “Kalau diam saja, nanti orang lari dari Indonesia,” katanya. Ia pun menegaskan surat keputusan bersama derajatnya sama dengan peraturan menteri.(yuliawati | Wahyudin Fahmi)

    Isi Rancangan Surat Keputusan Bersama:
    # Mengalihkan dua hari kerja dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu.
    # Perusahaan wajib lapor ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan lima menteri.
    # Pengalihan waktu kerja selambat-lambatnya tiga bulan setelah aturan ditetapkan.
    # Pengalihan waktu kerja tidak berlaku bagi industri yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau tiga kali pergantian kerja.
    # PLN wajib memberi insentif bagi industri yang mengalihkan waktu kerja.Industri yang tidak patuh bakal dikenai sanksi.

5. Kematian Mahasiswa Unas Disimpulkan Pekan Depan

    Setelah dibebaskan, dia sempat dirawat di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Pusat Pertamina sampai akhirnya meninggal pada 20 Juni lalu.
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memberikan kesimpulan soal kematian Maftuh Fauzi pada 16 Juli mendatang. “Karena itu, kami meminta Departemen Kesehatan menyerahkan laporannya pada pekan ini juga,” kata anggota Komisi Nasional, Nur Kholis, kemarin.
    Komisi Nasional sebenarnya kemarin berencana bertemu dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk memperoleh data soal kematian Fauzi. Tapi Departemen meminta hal itu ditunda karena belum semua laporan medik yang dibutuhkan terkumpul. “Laporan medis berasal dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, UKI (Universitas Kristen Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan tim dokter di Kebumen,” kata Nur Kholis.

6. Diplomat Indonesia Terluka Kena Bom Kabul

    Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    KABUL — Dua diplomat Indonesia terluka terkena dampak serangan bom mobil yang menyergap Kedutaan India. Ledakan bom ini berimbas ke gedung Kedutaan Indonesia, yang bersebelahan dengan kedutaan itu, sehingga lima warga Afganistan penjaga Kedutaan Indonesia ikut tewas. “Walaupun Kedutaan Indonesia di Kabul bukan sasaran, lokasi ledakan sangat dekat sehingga bangunan kedutaan rusak cukup berat dan dua diplomat Indonesia sedikit cedera,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.
    Faizasyah juga menjelaskan bahwa keadaan di Kabul sedang kacau dan pemerintah masih menunggu laporan perkembangannya dari kedutaan di sana. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukacitanya kepada keluarga para penjaga kedutaan yang meninggal.
    Bom itu meledak di pinggir jalan utama Ibu Kota Kabul, tak jauh dari kantor Departemen Dalam Negeri Afganistan. Beberapa saksi mengatakan mobil yang mengangkut bom itu menghantam dua mobil diplomat India yang sedang beriringan masuk ke kedutaan.
    Ledakan itu membunuh 41 orang dan mencederai 141 orang, termasuk enam polisi. Kebanyakan korban tewas adalah warga Afganistan yang sedang mengurus pembuatan visa India.

Selain masalah korupsi yang seakan tiada habis-habisnya, topik berita utama Koran Tempo hari ini adalah mengangkat berita penolakan Menteri Kesehatan terhadap panggilan Komnas HAM, serta gagasan Pemerintah untuk mengatur jam kerja yang menuai kontroversi.

1. Anggota DPR Kembalikan Uang BI : Semua sudah saya serahkan ke KPK.”

    JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang menerima uang pelicin dari Bank Indonesia, diam-diam, mengembalikan uang itu. Yang telah mengembalikan uang, antara lain, Amru al-Mu’tasyim dan Aly As’ad. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa kedua politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pada 29 Mei lalu.
    Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Amru dan Aly mengaku menerima uang dari Hamka Yandhu, anggota Fraksi Partai Golkar yang ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap dana Bank Indonesia Rp 31,5 miliar.
    Amru mengaku menerima uang Rp 300 juta dari Hamka dalam dua tahap selama 2003, saat dia menjadi Wakil Ketua Komisi IX (Perbankan). Setelah Hamka jadi tersangka, Amru mengaku baru menyadari bahwa uang itu bermasalah. “Itu terkait amendemen Undang-Undang Bank Indonesia,” kata Amru.

    YANG TERSANGKUT
    1. BURHANUDDIN ABDULLAH,Gubernur Bank Indonesia (terdakwa)
    2. OEY HOEY TIONG,Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia (terdakwa)
    3. RUSLI SIMANDJUNTAK,Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia (terdakwa)

    KRONOLOGI ALIRAN DUIT PEMULUS
    3 Juni 2003
    BI mengucurkan dana Rp 31,5 miliar untuk dibagikan kepada anggota DPR. Duit ini diduga untuk memuluskan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia.
    27 Juni-4 Desember 2003
    Dana itu diserahkan ke dua anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, dalam lima kali pemberian. Mereka diduga menerima di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) dan di rumah.

    SELANJUTNYA DUIT DIBAGI-BAGI KE 50 ANGGOTA DPR. INILAH DAFTAR PARA PENERIMA DUIT:
    1. FRAKSI GOLKAR: 12 orang, TOTAL Rp 4 miliar
    2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: 16 orang, TOTAL Rp 3,85 miliar
    3 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 5 orang, TOTAL Rp 1,5 miliar
    4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 5 orang, TOTAL Rp 1,4 miliar
    5. FRAKSI REFORMASI: 5 orang, TOTAL Rp 1,25 miliar
    6. FRAKSI TNI/POLRI: 4 orang, TOTAL Rp 1 miliar
    7. FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA: 1 orang, TOTAL Rp 250 juta
    8. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG:1 orang, TOTAL Rp 300 juta
    9. FRAKSI PARTAI DAULAT UMMAT: 1 orang, TOTAL Rp 250 juta

2. Duit Komisi Bulyan Royan Dianggap Suap

    “Jangan tebang pilih. Bulyan tidak mungkin bertindak sendiri.”
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai fee alias duit komisi yang diterima pejabat publik, seperti pada kasus pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan, tetap masuk kategori suap. Menurut Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK, apa pun alasannya, pihak terkait pengadaan barang dan jasa tidak boleh menerima sesuatu dari pihak swasta. Sebaliknya, swasta juga tidak boleh memberikan sesuatu kepada panitia pengadaan barang dan jasa.
    “Fee atau hadiah, tetap ada suap senilai 8 persen dari pengadaan barang dan jasa pengadaan kapal patroli,” ujar Yasin saat dihubungi Tempo kemarin. Yasin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi Suwarsono. Dedi adalah tersangka kasus suap sebesar US$ 6.000 dan 5.500 euro terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bulyan Royan dalam hal pengadaan kapal patroli.
    Yasin menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan barang dan jasa harus berpegang pada pakta integritas, yakni surat pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Menteri Kesehatan Tolak Undangan Komnas HAM

    “Bukan tugas Menteri Kesehatan,” katanya Sabtu pekan lalu kepada Tempo di Jakarta.
    JAKARTA — Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dipastikan tak memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini untuk membahas penyebab kematian Maftuh Fauzi, mahasiswa Universitas Nasional.
    “Bukan tugas Menteri Kesehatan,” katanya Sabtu pekan lalu kepada Tempo di Jakarta. Ia hanya akan menugasi stafnya untuk memantau proses penyelidikan itu. “Tapi nggak usah involved terlibat) terlalu jauh.”
    Siti membenarkan dirinya menerima surat undangan dari Komisi. “Kebetulan saya ada acara yang sangat penting,” ujarnya. Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan Agus Purwadianto, hari ini sang Menteri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami minta pertemuan ditunda.”

4. Pengusaha Kesulitan Geser Hari Kerja

    Para pengusaha mengaku mengalami kesulitan mengalihkan dua hari kerja pada Senin-Jumat sehingga Sabtu-Minggu menjadi hari kerja.
    JAKARTA — Para pengusaha mengaku mengalami kesulitan mengalihkan dua hari kerja pada Senin-Jumat sehingga Sabtu-Minggu menjadi hari kerja. Alasan mereka, pengalihan hari kerja itu akan mengubah kontrak kerja, terutama untuk pengiriman produksi ke luar negeri.
    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, perubahan hari kerja akan mempengaruhi kegiatan usaha. “Itu tak gampang, pelaksanaannya akan menemui banyak kesulitan,” ujarnya kepada Tempo di Jakarta kemarin.
    Dia memaparkan setiap perusahaan biasanya memiliki kontrak kerja yang berisi target produksi dan jadwal pengiriman. Jika jadwal produksi berubah, perlu ada perubahan kontrak kerja dengan calon pembeli.
    Ide menjadikan Sabtu dan Minggu hari kerja berasal dari pemerintah untuk mengatasi krisis pasokan listrik dari PT PLN yang berlangsung sejak Mei. Selama ini, perusahaan setrum milik negara itu terpaksa melakukan pemadaman listrik di sejumlah daerah saat beban pemakaian listrik memuncak.

Adalah sangat aneh jika sekarang Presiden SBY bilang “Harga BBM tidak naik lagi, kami punya hati dan empati. Menurut saya ini hanyalah bagian dari tebar pesona menjelang pemilu 2009. Sudah jelas kenaikan harga minyak dunia saat ini adalah ulah spekulan, para pelaku ekonomi jahat. Bukan karena kebutuhan riil konsumsi BBM.

Jadi kebijakan kenaikan BBM tahun 2008 ini sangat menyesatkan. Yang seharusnya dilakukan SBY bukanlah menaikkan harga BBM, tetapi melawan para spekulan dan mafia perminyakan nasional dan dunia!

1. Presiden Janji Harga BBM Tak Naik Lagi : ”Kami punya empati, kami punya hati.”

    KUTAI KARTANEGARA — Meski sebelumnya pernah dikritik karena dianggap mengingkari janji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, Presiden kemarin kembali menjanjikan hal serupa. Saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Embalut di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar, kalaupun harga minyak dunia menembus US$ 150 per barel. “Saya selalu mencermati kondisi ini, karena kalau angkanya mencapai US$ 150 per barel, bisa sepertiga dari anggaran terpakai hanya untuk subsidi,” kata Yudhoyono.
    Janji presiden itu dikemukakan setelah pada akhir pekan ini harga minyak dunia menyentuh US$ 146 per barel, lalu turun ke US$ 145 per barel. Melihat perkembangan ini, berbagai kalangan khawatir harga minyak dunia akan melejit ke US$ 150 per barel.
    Menurut presiden, bila harga menyentuh angka US$ 150, subsidi bahan bakar dan listrik yang harus disediakan membengkak menjadi Rp 319,5 triliun (terdiri dari subsidi bahan bakar minyak Rp 229,5 triliun dan listrik Rp 90 triliun). “Jumlah subsidi itu hampir sama dengan pengeluaran lembaga-lembaga negara. Tapi (subsidi) harus dikeluarkan, karena tidak mungkin bahan bakar bersubsidi naik. Kami punya empati, kami punya hati,” kata Presiden.

2. Kasus Suap Anggota DPR : KPK Telusuri Keterlibatan Kolega Bulyan

    “Itu kan ungkapan orang yang sedang marah atau emosional.”
    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri tudingan bahwa lebih dari 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat kasus dugaan suap pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan tersangka anggota Komisi Perhubungan DPR Bulyan Royan. “Saat ini KPK masih mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam menelusuri kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto ketika dihubungi kemarin.
    Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin mengatakan dugaan keterlibatan lebih dari 10 anggota DPR masih sebatas kata-kata dari Bulyan. Sejauh ini, kata dia, KPK belum bisa membuktikan benar-tidaknya kemungkinan itu. “Bisa saja (lebih dari 10), tapi KPK belum bisa membuktikannya,” kata Jasin. “(Tudingan) ini kan cerita dari orang (Bulyan) yang sedang marah atau emosional.”
    Jasin menambahkan, KPK tak dengan serta-merta mencari barang bukti dengan menggeledah gedung DPR berdasarkan informasi lisan Bulyan. Jasin hanya tertawa ketika ditanya siapa saja anggota Dewan lainnya yang disebut Bulyan.

3. Polisi Sisir Lagi Rumah Tersangka Teroris

    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit.
    PALEMBANG — Tim gabungan Detasemen Khusus Antiteror 88 dan Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kemarin menyisir rumah kontrakan Muhamad Hasan alias Fajar, tersangka teroris warga negara Singapura yang ditangkap di Kabupaten Musi Banyuasin.
    Sayuti, 30 tahun, istri Fajar, mengaku ketakutan, setelah polisi datang, warga akan mengusirnya dari rumah kontrakannya. Sayuti berada di rumah itu bersama dua anaknya sejak dua bulan lalu. “Saya tidak tahu suami saya punya nama lain Muhamad Hasan. (Suami saya) bukan warga Singapura. Setahu saya dia dari Semarang,” kata Sayuti kemarin.
    Polisi menyisir rumah kontrakan di kompleks Mega Asri II Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, itu selama 30 menit sejak pukul 10.00 WIB. Belum diketahui bagaimana hasil penyisiran tersebut.

4. Bandar Udara Hasanuddin Lumpuh Lima Jam

    “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan.”
    JAKARTA – Aktivitas Bandar Udara Internasional Hasanuddin, Makassar, kemarin lumpuh karena listrik padam selama lima jam. Akibatnya, sejumlah penerbangan dari Makassar menuju kota-kota lain ditunda.
    General Manager Makassar Advance Air Traffic Service Edi Amirudin mengatakan, pemadaman listrik terjadi pada pukul 0.315 sampai 06.30 Wita. “Dua penerbangan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon kemarin. Bandar udara itu mengoperasikan sekitar 160 jadwal penerbangan per hari. Total penumpang setiap bulan mencapai 120 ribu orang.
    Dia menjelaskan, dua penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan Lion Air pada pukul 06.15 dan Garuda Indonesia pukul 07.00 tujuan Jakarta. Sedangkan kedatangan pesawat ke Makassar tidak menghadapi masalah. “Kedatangan pertama pesawat ke Makassar pukul 8.00,” kata Edi.

5. Pembantaian Keluarga di Bekasi Sudah Direncanakan

    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00.
    BEKASI — Tri Widyomurdani, 23 tahun, atau Dani, pelaku pembunuhan satu keluarga di Pekayon, Bekasi Selatan, diduga sudah merencanakan pembunuhan terhadap keluarga teman karibnya, Teguh Santosa (22), Jumat lalu. Akibatnya, Teguh kehilangan ayahnya, Heru Cahyo (52), ibunya, Tati Jum’ati (40), dan adiknya, Nada Alfatihah (11).
    Ketiga korban dihabisi sekitar pukul 18.00. Dani menusuk mereka satu per satu dengan pisau miliknya di rumah mereka di Jalan Umar Nomor 126, Kampung Hutan, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jasad Heru tergeletak di samping mayat istrinya yang bertumpuk dengan mayat Nada.
    Menurut Teguh, dua hari sebelum pembantaian, Dani membeli pisau dapur di pasar sekitar Jatiasih, Bekasi Selatan. Teguh sempat bertanya untuk apa pisau itu. “Dani bilang pisau di rumah saya tumpul semua,” kata Teguh kemarin sore.

6. Venus Raih Prestasi Ganda

    Pertandingan adik-kakak Williams tak disaksikan sang ayah.
    LONDON — Venus Williams akhirnya berhasil membalas dua kali kekalahan dari sang adik, Serena Williams, pada final tunggal putri tenis Wimbledon kemarin. Kemenangan 7-5 6-4 juga membuat Venus mempertahankan gelar yang diraihnya tahun lalu.
    Final yang mempertemukan kakak beradik Williams ini adalah yang ketiga. Pada dua kesempatan sebelumnya, 2002 dan 2003, Serena, 26 tahun, selalu menundukkan sang kakak. Venus, 28 tahun, membalasnya tahun ini.
    Uniknya, ayah mereka, Richard, malah balik ke Amerika Serikat dan tak menyaksikan “perang saudara” antara kedua anaknya. “Menurut ayah, dia telah melakukan pekerjaannya dan pekerjaannya sudah selesai,” kata Serena. “Saya kira dia senang, dia mungkin berada di Florida. Tidak peduli apa yang terjadi, pemenangnya tetap dia (ayah).”
    Sebelum pertemuan ini, catatan head to head Serena lebih baik ketimbang Venus. Sebelumnya, si adik menang dalam lima dari sembilan pertemuan di antara mereka berdua.
    Ini adalah gelar kelima dari tujuh kali kesempatannya masuk final tunggal putri Wimbledon. Sementara itu, Serena telah mengantongi dua kali gelar dari Wimbledon.

Sebagai bentuk dukungan moril pada Koran Tempo yang kalah menghadapi kasus Hukum dengan RAPP (berita no. 3), beritanya saya muat lengkap.

Kasus terorisme mendapar prosi yang besar dengan 2 berita utama. Apakah Indonesia kembali menjadi anjang terorisme atau hanya permainan politik?

Yang juga menarik adalah berita rumor skandal perselingkulan yang melibatkan orang terkuat kedua di Malaysia, Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan seorang wanita Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.

1. Noor Din Pindahkan Basis ke Sumatera

    Ada indikasi Selamet Kastari menyusup ke Indonesia.
    JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengungkapkan adanya indikasi bahwa pentolan teroris asal Malaysia, Noor Din M. Top, telah memindahkan basis jaringannya dari Jawa ke Sumatera. “Indikasinya seperti itu,” kata Sutanto seusai salat Jumat di Markas Besar Polri kemarin.
    Kesimpulan itu, kata Sutanto, antara lain diketahui setelah aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror bersama Brigade Mobil Polda Sumatera Selatan menangkap 10 tersangka anggota jaringan itu di Palembang sejak Sabtu pekan lalu. Polisi masih memburu dua lagi tersangka anggota jaringan Noor Din itu. Adapun sembilan dari 10 tersangka sudah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    Salah satu tersangka, yakni MH alias Taslim atau Abu Hazam, adalah warga negara Singapura yang diidentifikasi memiliki hubungan dengan Mas Selamet Kastari. Mas Selamet merupakan petinggi organisasi Jamaah Islamiyah, yang pada akhir Februari lalu kabur dari penjara dengan pengamanan maksimum di Singapura.

2. Polisi Buru Dua Teroris Singapura

    Penangkapan tak disertai surat-surat.
    JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia masih terus memburu dua tersangka teroris warga Singapura. Seorang perwira tinggi polisi mengatakan kedua orang itu adalah Mas Selamet Kastari dan Husin. Sebelumnya polisi telah membekuk 10 tersangka teroris–satu di antaranya, Hasan alias MH alias Taslim alias Abu Hazam, adalah warga Singapura. Hasan ditangkap pada 28 Juni lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
    Hasan diketahui memiliki hubungan dengan Kastari, pentolan Jamaah Islamiyah yang kabur dari penjara Singapura pada akhir Februari lalu. “Hasan sudah sama kami, tinggal dua, itu yang kami cari,” ujar perwira tersebut. Dia tak bersedia menyebutkan lokasi persembunyian sang buron.
    Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengatakan polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap 10 tersangka. “Karena masih ada beberapa yang belum tertangkap,” katanya. Sutanto menegaskan polisi Indonesia belum menyerahkan Hasan ke Singapura. Menurut dia, Hasan tetap akan diproses di Indonesia sesuai dengan lokasi tindak kejahatannya. “Tentu kami proses hukum dengan hukum yang ada di sini.”

3. Putusan Kasus Pemberitaan RAPP Dikecam

    “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers.”
    JAKARTA — Sejumlah kalangan mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas Koran Tempo dalam kasus pencemaran nama baik. Pengamat hukum Bambang Widjojanto mengatakan putusan yang menghukum Koran Tempo atas pemberitaan dugaan pembalakan liar di Riau dinilai mengingkari fakta. “Jadi seakan-akan tidak ada pembalakan,” katanya kemarin.
    Bambang berpendapat, putusan yang menyatakan Koran Tempo telah melakukan pencemaran nama baik bisa mempengaruhi dugaan kejahatan pidana pembalakan liar yang masih diselidiki aparat kepolisian. “Ini (putusan perdata) bisa melegitimasi indikasi kejahatan pidana.” Selain itu, menurut dia, majelis telah membelokkan fakta, yakni ada dugaan pembalakan liar menjadi kesalahan dalam pemberitaan saja.
    Bambang menegaskan Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan RAPP merupakan pasal keranjang sampah. Alasannya, perbuatan melawan hukum bisa diartikan untuk semua perbuatan yang diindikasikan melanggar ketentuan secara umum dalam arti luas, salah satunya, misalnya, melanggar kepatutan. “Apakah wartawan yang memberitakan itu melanggar kepatutan?” katanya. Padahal, pekerjaan wartawan adalah memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
    Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Eko Maryadi juga mengecam putusan tersebut. “Putusan ini merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers,” katanya. Dia menilai majelis hakim tidak peka terhadap kebebasan pers. “Sekaligus tidak mampu mencegah kriminalisasi terhadap pers.”
    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharto menolak berkomentar seputar pertimbangan hakim dalam putusan. “Itu masuk ke substansi perkara,” kata Suharto yang juga anggota majelis.
    Adapun juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, mengaku tidak bisa memberikan pendapat atas putusan majelis hakim yang diketuai Eddy Risdiyanto yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. “Nanti akan mempengaruhi proses hukum berikutnya,” ujarnya.
    Dia mengatakan Koran Tempo masih dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. “Kan ada upaya hukum, masih ada upaya kasasi. Gunakan upaya hukum,” ujar Djoko. SETRI | RINI KUISTIANI | ANTON SEPTIAN | ISMI WAHID | SUTARTO

4. Industri Diminta Ubah Jadwal Libur

    Investor Jepang keluhkan krisis listrik dan mengancam hengkang.
    JAKARTA — Pemerintah akan mengatur penggunaan listrik dengan menggeser jam kerja industri pada jam-jam beban puncak dari Senin-Jumat ke Sabtu dan Minggu. Surat keputusan bersama menteri tentang pengaturan ini sedang dibahas.
    Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Budi Dharmadi mengatakan pergeseran jam kerja industri dibutuhkan untuk menghindari pemadaman listrik. Sebab, krisis listrik selama ini akibat besarnya pemakaian pada saat-saat beban puncak pukul 17.00-22.00. “Kami ingin meratakan beban pemakaian,” ujarnya seusai rapat di Jakarta kemarin.
    Budi menjelaskan, surat keputusan bersama yang kini sedang digodok pemerintah akan diteken oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

5. Komnas HAM Panggil Menteri Kesehatan

    “Kami juga akan mempermasalahkan pelanggaran kode etik karena menyebut almarhum mengidap HIV/AIDS.”
    JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadwalkan untuk meminta penjelasan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengenai penyebab kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi. “Supaya semuanya jelas,” kata Nur Kholis, anggota Komisi yang menjabat ketua tim investigasi kasus Fauzi, kepada Tempo kemarin.
    Menurut Nur Kholis, rencananya, pertemuan digelar pada Senin pekan depan di kantor Komisi. Dia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat, tapi belum ada jawaban.
    Dia menilai pertemuan dengan Siti Fadilah sangat penting untuk mengetahui penyebab kematian Fauzi.

6. Saksi Skandal Pemimpin Malaysia Cabut Pengakuan

    “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    KUALA LUMPUR — Detektif swasta Balasubramaniam Perumal mencabut pengakuannya soal skandal Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dengan Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang terbunuh pada 2006.
    “Saya menarik seluruh isi pengakuan bersumpah saya pada 1 Juli lalu,” kata Balasubramaniam didampingi pengacara barunya, Arulampalam Mariam Pillai, di Kuala Lumpur kemarin. Alasannya, “Pengakuan itu dibuat dalam keadaan tertekan.”
    Kamis lalu, Balasubramaniam mengumumkan Najib memiliki hubungan intim dengan Altantuya. Bahkan, kata dia, Najib pernah “meniduri dan menikahi” perempuan berumur 28 tahun yang tewas ditembak pistol dan diledakkan dengan C4 di sebuah hutan di Selangor itu.
    Najib membantah. “Semua tuduhan itu tidak benar,” kata Sekretaris Pers Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Tengku Sarifuddin (Koran Tempo, 4 Juli).
    Balasubramaniam adalah detektif yang bekerja untuk Abdul Razak Baginda, sahabat dekat Najib yang juga terdakwa kasus persekongkolan dalam kasus pembunuhan Altantuya. Balasubramaniam mengaku semua cerita itu bersumber dari Baginda dan ia membaca sendiri pesan singkat seluler Najib ke telepon Baginda mengenai kasus ini.

Berita Utama Koran Tempo hari ini 100% mengenai KORUPSI! 3 Diantaranya mengenai skandal Bulyan. Mungkin kalau tidak ada korupsi, harga BBM tidak perlu naik kali. Itulah yang dintuntut para mahasiswa yang seorang sudah meninggal karena sebuah insiden yang tidak perlu terjadi!

1. Bulyan Mengaku Wakili Komisi DPR

    Dananya diberikan secara cicilan.
    JAKARTA – Dedi Suwarsono bersama empat peserta tender kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan beberapa kali bertemu dengan Bulyan Royan. Menurut Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Dedi, dalam pertemuan tersebut Bulyan mengaku mewakili seluruh anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat.
    “Pada September 2007, mereka bertemu Bulyan di Hotel Crowne, Jakarta,” kata Kamaruddin kepada Tempo kemarin. Dalam pertemuan itulah tender kapal patroli dibicarakan lengkap dengan klausul adanya fee sebesar 8 persen dari nilai tender. “Bulyan datang atas nama seluruh anggota Komisi Perhubungan,” kata Kamaruddin menirukan ucapan Dedi.
    Bulyan, yang sejak Juni lalu berpindah menjadi anggota Komisi Pertahanan DPR, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Plaza Senayan, Senin lalu. Ia ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka penerima suap senilai Rp 684 juta dalam proses pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan. Sehari kemudian, Dedi, yang menyerahkan uang, juga ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Kemarin ia kembali menjalani pemeriksaan di kantor KPK.

2. Pengerjaan Kapal Patroli Bermasalah Tetap Berlanjut

    Anggota Dewan diduga bisa ikut mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
    JAKARTA — Departemen Perhubungan berkeras melanjutkan pembuatan 20 unit kapal patroli kelas III kendati Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir ada unsur penyuapan dalam proses pengadaannya.
    “Sudah tanda tangan kontrak,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara di Jakarta kemarin. “Tidak semudah itu dihentikan.” Efendi juga menyatakan pengerjaan kapal patroli itu tak perlu dihentikan karena penyelesaiannya bisa berjalan paralel dengan proses hukum.
    Kasus ini bermula dari tender pengadaan 20 kapal patroli yang digelar Direktorat Perhubungan Laut. Lima perusahaan galangan kapal dinyatakan sebagai pemenang: PT Binamina Karya Perkasa, PT Febrite Fiberglass, PT Sarana Fiberindo Marina, PT Carita Boat Indonesia, dan PT Proskuneo Kadarusman.
    Kelima perusahaan itu telah meneken kontrak pengerjaan kapal senilai Rp 120 miliar pada 23 Mei lalu. Mereka wajib merampungkan pembuatan kapal dalam tujuh bulan.

3. Partai Tak Akan Lindungi Bulyan Royan

    “Kalau (dia) terbukti bersalah, kami akan me-recall.”
    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi Rusman Ali memastikan pihaknya tak akan melindungi Bulyan Royan jika terbukti menerima suap dalam proyek pembelian kapal patroli di Departemen Perhubungan. “Kalau (dia) terbukti bersalah, kami akan me-recall,” katanya di gedung DPR kemarin.
    Rusman mengatakan sikap Bulyan, yang diduga menerima suap, telah merusak citra partai dan parlemen. Ia berharap Bulyan menjelaskan semua yang diketahuinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar kasus ini bisa dituntaskan.
    “Ia tak mungkin bergerak sendiri,” katanya. Rusman menduga sejumlah pihak, termasuk para pejabat di Departemen Perhubungan, turut terlibat dalam kasus ini bersama Bulyan.
    Penangkapan Bulyan ini juga mendorong Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan pada pekan mendatang. “Senin baru akan dibahas dalam rapat internal Badan Kehormatan,” kata Ketua Badan Kehormatan Irsyad Sudiro, yang ketika dihubungi kemarin sedang berada di Medan. “Pekan ini banyak anggota BK di luar kota.”

4. Kasus Asian Agri Jalan Terus

    Berkas dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan.
    JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak akan tetap menyerahkan seluruh berkas pemeriksaan kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri, berikut semua dokumen yang telah disita, ke kejaksaan pekan depan.
    Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan oleh Asian Agri. “Berkas akan tetap dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan,” ujarnya kemarin. “Kami segera mengajukan kasasi.”
    Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochammad Tjiptardjo juga menandaskan bahwa proses penyidikan tidak akan terhenti gara-gara keluarnya putusan itu. “Kasus jalan terus,” ujarnya mantap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah anak buahnya itu. Namun, ia belum mau berkomentar. “Nanti ada sesi khusus,” ujarnya.
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa lalu, mengabulkan gugatan praperadilan Asian Agri. Perusahaan sawit milik Sukanto Tanoto ini mempersoalkan penyitaan dokumen perusahaan oleh tim investigasi pajak pada 15 Mei tahun lalu.

5. Sutiyoso Diperiksa Kejaksaan Tinggi

    Sutiyoso diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Dinas Pendapatan Daerah periode 1999-2004.
    JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin pagi memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam, dimulai pada pukul 05.30 WIB. “Dia meminta pemeriksaan dimajukan karena akan terbang ke Palembang,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta Muhammad Yusuf kemarin.
    Menurut Yusuf, Sutiyoso diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Dinas Pendapatan Daerah periode 1999-2004. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian Rp 2,682 miliar karena penggelembungan harga blangko surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari Rp 600 menjadi Rp 1.000. Penggelembungan ini terjadi karena Kepala Dinas Pendapatan Daerah Deden Supriadi melakukan penunjukan langsung kontraktor pengadaan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Kasus korupsi BLBI terus menyeret nama-nama ‘korban’ baru, bergerak membesar seperti snowball. Setelah Menteri Paskah Suzetta, kini disebut nama baru Menteri M.S. Kaban. Setelah itu giliran siapa?

Koran Tempo juga memberitakan vonis penjara 9 tahun untuk pembantu Indonesia yang bekerja di Singapura karena dipersalahkan melakukan pembunuhan majikan. Tiada asap kalau tidak ada api!

1. KPK Segera Geledah DPR

    Penyuap Bulyan Royan ditangkap.
    JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menyatakan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggeledah gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan itu dilakukan setelah KPK menangkap anggota Komisi Perhubungan DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan, Senin sore lalu.
    “Ketua KPK memberi tahu saya semalam (Senin malam), mungkin ada penggeledahan,” katanya kepada wartawan seusai rapat paripurna di gedung DPR kemarin. Namun, ia tak memerinci ruangan siapa saja yang akan digeledah. “Silakan saja supaya secepatnya dilakukan,” katanya.
    Bulyan ditangkap oleh KPK di Plaza Senayan, Jakarta, Senin sore, dengan barang bukti uang sekitar Rp 684 juta yang terbagi dalam dua mata uang, US$ 66 ribu dan 5.500 euro–bukan US$ 60 ribu dan 10 ribu euro seperti ditulis sebelumnya. Bulyan ditangkap setelah menerima transfer di sebuah money changer mal mewah itu.

2. Menteri Kaban Diduga Juga Terima Duit BI

    Sukowaluyo membantah menerima uang.
    JAKARTA — Selain Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Menteri Kehutanan M.S. Kaban juga diduga mendapat suap dari Bank Indonesia.
    Hamka Yandhu, bekas Ketua Subkomisi Keuangan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang kini ditahan sebagai tersangka, mengungkap keterlibatan Kaban–satu-satunya anggota Partai Bulan Bintang di komisi bidang keuangan dan perbankan itu–saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 April lalu.
    Buka-bukaan Hamka terdapat dalam dokumen berita acara pemeriksaan saat menjadi saksi untuk tersangka Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Koran ini memperoleh salinan dokumennya.

3. Janji Seorang Bulyan Royan

    “Saya ingin memperjuangkan kebenaran dalam segala aspek,” begitu janji Bulyan di awal kariernya sebagai politikus di Senayan.
    Dalam hiruk-pikuk di Senayan, nama Bulyan Royan jarang mencuri perhatian wartawan. Suara anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat itu tak sekencang rekannya, Ade Daud Iswandi Nasution, di Komisi Pertahanan DPR, misalnya. Bulyan dan Ade berasal dari partai yang sama, yakni Partai Bintang Reformasi.

4. Harga Minyak Memicu Lonjakan Inflasi

    Angkanya masih di bawah perkiraan pelaku pasar.
    JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak pada Mei lalu mendorong terjadinya lonjakan harga barang-barang dan jasa secara umum sebesar 2,46 persen sepanjang bulan lalu.
    Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilansir kemarin, inflasi Juni itu lebih tinggi 10 kali lipat dibanding Juni tahun lalu, yang hanya 0,23 persen.
    Kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak sebesar rata-rata 28,4 persen menjadi pemicunya. “Ini gambaran penuh akibat kenaikan harga minyak,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ali Rosidi, kepada pers di Jakarta kemarin.
    Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yang naik 8,72 persen. Sedangkan kelompok bahan makanan hanya 1,28 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,33 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 1,14 persen.
    Komoditas yang paling dominan mendorong inflasi adalah bensin premium, yang naik 0,83 persen. “Selanjutnya, angkutan dalam kota 0,54 persen dan beras 0,10 persen,” ujar Ali.

5. Diduga Teroris, Dua Orang Ditangkap

    Keduanya ditangkap di rumah Bustaman Alamsyah di Jalan Dwikora II, Kelurahan Dua Puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
    PALEMBANG – Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kemarin menangkap dua orang yang diduga terlibat aksi terorisme. Mereka adalah Fauzi, 23 tahun, dan Wahyu, 32 tahun.
    Keduanya ditangkap di rumah Bustaman Alamsyah di Jalan Dwikora II, Kelurahan Dua Puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sejumlah barang elektronik dan gulungan kabel yang dikemas dalam kantong plastik.

6. Pembantu Asal Indonesia Divonis 9 Tahun Penjara

    Mohamed Muzammil Mohamed, pengacara Tri dari kantor hukum Muzammil Nizam & Partner, membenarkan kabar itu. Muzammil mengatakan kliennya dipidana bersalah melakukan pembunuhan.
    SINGAPURA — Pengadilan Tinggi Singapura kemarin memvonis hukuman kurungan sembilan tahun terhadap Tri Lestari, 22 tahun, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia. Tri didakwa membunuh majikannya, Choy Ah Moy, 70 tahun, Agustus tahun lalu. Ahli forensik Dr Stephen Phang menyatakan Nonya Choy mati lemas akibat dibekap dengan bantal.
    Mohamed Muzammil Mohamed, pengacara Tri dari kantor hukum Muzammil Nizam & Partner, membenarkan kabar itu. Muzammil mengatakan kliennya dipidana bersalah melakukan pembunuhan. “Tri Lestari kehilangan kendali,” kata Muzammil kepada kantor berita Agence-France Presse.

« Halaman SebelumnyaHalaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.