Kompas


1. Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan Dicopot. Hasil pemeriksaan Irwasum menyebutkan mereka tidak menjalankan prosedur tetap saat menangani Demonstrasi.

2. Perayaan Cap Go Meh 2560 Tahun 2009. SBY ajak rakyat perkuat persatuan. Jika Bangsa Indonesia bersatu, pasti negara akan maju. Mari kita perkuat persatuan dengan sebaik-baiknya, demikian pesan SBY.

3. Korbankan Dividen demi bunga turun. Untuk mempercepat penurunan suku bunga dan menggerakkan sektor riil, pemerintah diharapkan rela berkorban penerimaan dividen dari bank milik negara.

4. Isu ABS untuk menjaga netralitas tentara aktif. Isu yang dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya gerakan asal bukan capres S merupakan peringatan dini terhadap prajurit TNI aktif guna menjaga netralitas pada pemilihan umum mendatang.

5. Stimulus Infrastruktur Diperbesar. Pemerintah berkomitmen menaikkan jumlah stimulus langsung terutama untuk infrastruktur, sekaligus mengakomodasi desakan Komisi XI DPR dan sejumlah kalangan. Namun devisit APBN 2009 akan membengkak.

IndoSoulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional,     Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, elshintacom.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD) berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut merupakan berita terpilih hari ini. Topik ini menjadi headline di 2 koran besar Kompas dan Koran Tempo, bahkan di Kompas menjadi Top Headline.

Saya pikir ini keputusan yang bijaksana. Mudah-mudahan secara bertahap sistem Pemilu kita menjadi lebih efektif mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum bukan permainan politik segelintir orang yang oportunis. Selain itu juga menjadi lebih efisien sehingga tidak terlalu banyak menyedot dana baik uang negara atau uang masyarakat.

Inilah beritanya.

Kompas:

Suara Rakyat Dihormati
Caleg Terpilih oleh Suara Terbanyak

Jakarta, Kompas – Suara rakyat dalam pemilu kini dihormati, menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa berdasarkan nomor urut, tetapi harus meraih suara terbanyak.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta, Selasa (23/12), menilai putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan pengakuan kepada partai politik untuk menempatkan kadernya yang mempunyai dukungan suara terbanyak duduk di parlemen.

”Keputusan MK adalah kemenangan bagi demokrasi. Suara rakyat yang menghendaki wakilnya yang meraih suara terbanyak duduk di parlemen dapat diwujudkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengatakan pula, putusan itu mencerminkan MK menghormati hak rakyat.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, menambahkan, putusan MK itu menjadi kontribusi penting bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Fakta politik menunjukkan, orang baru sulit masuk ke lembaga legislatif karena nomor urut dikuasai orang itu-itu saja.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tjahjo Kumolo mempertanyakan putusan itu. ”Apakah MK punya wewenang menentukan sistem pemilu?” ucapnya.

Ia juga menilai, putusan MK itu menjungkirbalikkan mekanisme sistem proporsional dalam pemilu yang ditetapkan UU sebab bukan distrik murni. Seharusnya tetap ada kebebasan pada partai untuk menentukan sistem yang dipakai dan dihormati sebab ada kedaulatan rakyat serta kedaulatan partai menentukan caleg.

Tak boleh standar ganda

MK dalam sidang yang dipimpin Mahfud MD, Ketua MK, Selasa di Jakarta, memutuskan, caleg terpilih dalam Pemilu 2009 tidak boleh lagi menggunakan standar ganda, memakai nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg seperti yang diakomodasi Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008. MK memutuskan penetapan caleg terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak.

Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa. MK hanya mengabulkan permohonan mereka yang terkait penentuan caleg terpilih.

MK menyatakan, Pasal 214 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Pasal 214 Huruf a-e menyatakan, ”Calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih, atau menempati nomor urut kecil jika tidak memperoleh 30 persen BPP, atau menempati nomor urut kecil jika memperoleh BPP.”

Menurut MK, ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut adalah pelanggaran kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat tidak diindahkan dalam penetapan caleg.

MK menilai kedaulatan rakyat dan keadilan akan terganggu. Jika ada dua caleg yang mendapatkan suara yang jauh berbeda ekstrem, terpaksa caleg yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan caleg yang mendapatkan suara kecil, tetapi nomor urut lebih kecil.

MK juga menyatakan, memberi hak kepada caleg terpilih sesuai nomor urut sama artinya dengan memasung suara rakyat untuk memilih caleg sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, menjelaskan, KPU akan mengikuti putusan MK dalam menetapkan caleg terpilih itu. KPU akan mengeluarkan peraturan KPU terkait dengan persoalan itu.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, sebagai tindak lanjut putusan MK, harus ada pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR, dan KPU. (mam/sut/ana/dik)

Koran Tempo:

Suara Terbanyak Tentukan Anggota Legislatif
Penentuan dengan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat.

JAKARTA –Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan begitu, penentuan anggota legislatif berdasarkan 30 persen dari bilangan pembagi pemilih atau nomor urut dinyatakan tidak berlaku. “Ini inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. saat membacakan putusan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi kemarin.

Uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014.

Sholeh berada di nomor urut tujuh calon anggota legislatif dari daerah itu. Ia menilai Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar hak konstitusionalnya. Ia lalu menempuh uji materi. Walau begitu, uji materi itu, “Bukan hanya untuk saya, tapi bagi semua calon,” katanya.

Dalam uraian pertimbangan, majelis hakim menyatakan penentuan calon terpilih harus didasarkan pada siapa pun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan. Dengan sistem ini, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon legislatif. “Maka, akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak,” kata hakim konstitusi Muhammad Alim.

Dengan putusan itu, Alim melanjutkan, tidak ada lagi standar ganda dalam penentuan anggota legislatif, yaitu menggunakan nomor urut sekaligus suara terbanyak.

Selain itu, penentuan anggota legislatif dengan nomor urut, menurut majelis hakim konstitusi, berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Sekaligus cara ini mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Apalagi pemilihan anggota legislatif sekarang ini di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat peraturan pelaksananya. “Kami akan membuat peraturan KPU untuk mengikuti keputusan ini,” kata Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum, kemarin.

Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi itu juga harus dilaksanakan oleh seluruh partai politik dalam menentukan anggota legislatifnya.

Selain memutuskan ihwal pasal penentuan calon anggota legislatif, majelis hakim konstitusi memutuskan menolak pengujian dua pasal lainnya dari Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif, yakni tentang penghitungan sisa kursi legislatif dan kuota 30 persen bagi perempuan di legislatif.

Majelis berpendapat, pemohon tidak beralasan mengajukan uji materi. Soal kuota 30 persen, misalnya, majelis hakim mengakui pasal itu diskriminatif. Namun, pasal tersebut dinilai tidak melanggar konstitusi karena bertujuan meletakkan dasar-dasar yang adil bagi laki-laki dan perempuan.TITIS SETIANINGTYAS | MARIA HASUGIAN

Peraih Nobel Ekonomi 2008 Paul Krugman: Si Pengungkap Sisi Gelap Globalisasi

Keberhasilan ekonom Amerika Serikat, Paul Krugman (55), menyabet Nobel Ekonomi tidak mengejutkan banyak orang. Sejak lama ia dijagokan oleh para koleganya sebagai calon favorit penerima penghargaan paling bergengsi itu.

Ekonom Princeton University yang juga kolumnis tetap di New York Times itu dinilai para juri berhasil memformulasikan teori baru mengenai dampak dari perdagangan bebas dan globalisasi, serta faktor-faktor yang menjadi penentu terjadinya urbanisasi global.

Teori ini menelanjangi sisi gelap lain globalisasi yang cenderung meningkatkan tekanan baru pada beban kehidupan di perkotaan, karena spesialisasi membuat manusia tersedot ke pusat-pusat perkotaan sebagai konsentrasinya.

Teori Krugman dianggap bisa menjelaskan bagaimana globalisasi cenderung menghasilkan konsentrasi, baik dalam hal barang apa yang diproduksi maupun lokasi barang tersebut dibuat. Hasil dari proses-proses ini mengakibatkan wilayah-wilayah menjadi terbagi ke dalam dua kontras, yakni wilayah inti di perkotaan sebagai konsentrasi teknologi tinggi dan wilayah peri-peri yang lebih terbelakang.

Isu semakin terkonsentrasinya pertumbuhan di wilayah perkotaan menjadi isu utama di mana-mana, terutama di negara berkembang. Teori Krugman menyimpang dari teori tradisional yang mengasumsikan perbedaan antarnegara sebagai dasar terjadinya spesialisasi dalam perdagangan. Perbedaan ini, menurut teori tradisional, memungkinkan suatu negara memperbaiki posisinya melalui komplementaritas.

Namun, teori Krugman membeberkan bagaimana dalam faktanya, perdagangan dunia didominasi hanya oleh segelintir negara, yang bukan saja memiliki kondisi serupa, tetapi juga memperdagangkan produk yang sama.

Teori Krugman dianggap mampu menggabungkan perdagangan internasional dan geografi ekonomi yang selama ini dianggap sebagai dua sub-disiplin ilmu yang terpisah.

Isu perdagangan bukan hal baru buat Krugman. Sebagai ekonom dan kolumnis, Krugman sudah menulis lusinan buku dan ratusan artikel mengenai perdagangan internasional dan juga keuangan global. Ia dianggap sebagai pencipta apa yang disebut ”ekonomi geografi baru”.

Lahir di Long Island, New York, Krugman meraih gelar PhD-nya dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) tahun 1977 dan mengajar di Yale, MIT, UC Berkeley, The London School of Economics, dan Stanford University, sebelum akhirnya ”hinggap” di Princeton University sejak tahun 2000.

Tahun 1991, ia menerima John Bates Clark Medal, sebuah penghargaan yang setiap dua tahun sekali diberikan oleh American Economic Association kepada ekonom berusia di bawah 40 tahun.

Kepada televisi Swedia sesaat setelah pengumuman kemenangannya, Krugman mengatakan, ”Sungguh kejutan. Saya berharap dua minggu dari sekarang saya bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Saya jenis orang yang sangat percaya pada kerja berkelanjutan. Saya harap (Nobel) ini tak banyak mengubah saya,” ujarnya.

Dengan memenangkan Nobel secara solo, Krugman kini bisa disejajarkan dengan ekonom sekelas Phelps, Mundell, Amartya Sen, Lucus, Becker, Coase, Allais, Solow, Buchanan, Modigliani, Debreu, Stigler, Tobin, Simon, Friedman, Leontief, Kuznets, dan Samuelson.

Kontroversial

Sebagai ekonom, Krugman selama ini dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan penanganan krisis global pemerintahan George W Bush. Dia menentang keras paket bailout senilai 700 miliar dollar AS yang dirancang Menkeu Henry Paulson yang dinilainya tak lebih sebagai ”(judi) roulet finansial Rusia”, kendati ia mengakui penyelamatan diperlukan.

Krugman sendiri meyakini perekonomian global akan mengalami resesi berkepanjangan, namun kemungkinan akan bisa menghindarkan diri dari keambrukan. ”Ini mengerikan. Saya tak pernah berpikir akan menyaksikan kejadian seperti 1931 sepanjang hidup saya, tetapi dalam banyak hal krisis sekarang ini seperti itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Krugman memuji langkah para pemimpin dunia untuk meredam krisis, terutama langkah penyelamatan keuangan yang diluncurkan Pemerintah Inggris melalui pembelian saham bank-bank bermasalah dan perluasan jaminan. Ia menganggap PM Gordon Brown telah menyelamatkan sistem finansial global.

Sebelumnya, dia menuduh pemerintahan Bush terlibat dalam permainan tipuan di Irak dan dalam ekonomi. Krugman juga skeptis terhadap kandidat Partai Republik, John McCain yang bersama Sarah Palin, jika berkuasa, menurut dia tak lebih hanya akan jadi kepanjangan tangan Bush-Cheney.

Di kalangan pengkritiknya, Krugman dikenal sebagai salah satu ekonom paling kontroversial AS yang berlidah tajam. Para pengkritik Krugman, seperti James Fallows, wartawan yang sering menjadi sasaran kecaman Krugman karena tulisannya banyak memengaruhi Pat Buchanan, melihatnya sebagai seorang pendendam.

”Dia bersikap seperti orang yang paling tahu semua,” kata mantan Menteri Perdagangan Jeffrey Garten. Majalah Newsweek tahun 1996 pernah menuliskan, kevokalan Krugman menjadi salah satu alasan mengapa Clinton tidak menawarinya posisi tertentu dalam pemerintahan.

Peraih Nobel M Yunus : Bursa Saham Jadi Tempat Judi

JAKARTA, SABTU — Peraih Nobel Perdamaian asal Banglades, Muhammad Yunus, menilai, krisis keuangan global meledak gara-gara para investor pasar modal mengubah bursa saham layaknya kasino atau tempat berjudi.

“Saat ini kapitalisme telah merosot pamornya menjadi tak ubahnya kasino (tempat judi),” kata Yunus dalam wawancara ekslusifnya dengan media Jerman, Der Sipegel, Jumat (10/10).

Yunus melihat pasar modal menjadi timpang karena miskinnya aturan dan lebih banyak dikendalikan oleh keserakahan yang ditandai dengan spekulasi yang sudah mencapai tingkat sangat merusak. “Ini semua harus dihentikan,” kata bankir prorakyat miskin ini.

Wartawan Der Spiegel, Hasnain Kazim, lalu bertanya mengenai kemungkinan konsep keuangan mikro melalui Grameen Bank yang didirikan Yunus bisa menjadi model bagi keseluruhan sistem keuangan dunia. Yunus menjawab secara implisit bahwa konsepnya tidak serta-merta bisa diadopsi untuk mengoreksi kesalahan yang tercipta pada sistem keuangan dewasa ini karena ada perbedaan fundamental antara sistem pembiayaan mikro dan konsep perbankan konvensional.

“Tatkala kami meminjami 200 dollar AS, maka uang itu akan dipakai peminjam untuk membeli sapi atau bibit ayam. Dalam kata lain, uang bank akan dipakai untuk tujuan yang benar-benar konkret,” kata pakar keuangan mikro itu.

Dengan demikian, sistem pembiayaan ekonomi atau perbankan benar-benar berkaitan dengan sektor riil atau pemanfaatannya. “Di Amerika Serikat, sistem keuangan sungguh terpisah dari masalah riil ekonomi. Istana-istana dibangun di langit dan tiba-tiba orang sadar bahwa istana-istana itu tidak pernah ada. Itulah keadaan yang membuat sistem keuangan sekarang runtuh,” kata Yunus.

Kendati begitu, Yunus tidak menyarankan pemerintah terlalu mencampuri pasar keuangan, melainkan cukup dengan menegakkan aturan-aturan pasar. Ia percaya perekonomian bisa mengoreksi kesalahannya karena ada invisible hand atau “mekanisme tersembunyi” yang senantiasa bisa menyelesaikan ketimpangan dalam perekonomian seperti disebut bapak ekonomi modern Adam Smith.

“Masalahnya, invisible hand itu lenyap beberapa hari terakhir ini. Apa yang sedang kita alami sekarang adalah kegagalan pasar yang dramatis,” imbuhnya. Meski tidak menolak kapitalisme, Yunus mengkritik pengelolaan pasar ala kapitalisme yang disebutnya terlalu memusatkan perhatian pada hanya memberi dan memberi insentif kepada kalangan bisnis serta maksimalisasi laba sejadi-jadinya.

“Harusnya insentif untuk tujuan-tujuan sosial juga termasuk di dalamnya. Diperlukan lebih banyak lagi perusahaan yang tak hanya melulu memburu untung setinggi-tingginya, tapi juga memberi kemanfaatan yang besar bagi kemajuan sosial,” kata Yunus. Yunus menyebut upaya menumpuk untung sebanyak mungkin hanya membuat kegiatan bisnis tidak memiliki tujuan apa-apa atau hampa.

“Orang-orang mestinya menanamkan uangnya dalam sesuatu yang lebih berarti dan saya bisa menyebut ini sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup seluruh orang,” kata Yunus.

Ada Intervensi Asing di Penyusunan UU Migas : USAID Alirkan 21,1 Juta Dollar AS atau Rp 200 Miliar

Jakarta, Kompas – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta baru. Saksi ahli yang dihadirkan menduga ada intervensi asing dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyampaikan keyakinannya itu pada sidang Panitia Angket yang berlangsung tertutup di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (27/8).

Sidang menghadirkan dua saksi ahli. Selain Kurtubi, pengamat perminyakan Wahyudin Yudiana Ardiwinata juga memberi keterangan. Sebelum memberikan keterangan, keduanya disumpah lebih dulu. Sidang dipimpin Ketua Panitia Angket Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Keyakinan Kurtubi itu dikuatkan panitia angket dari PAN, Dradjad Wibowo. Seusai mendengarkan pandangan Kurtubi, Dradjad yang juga seorang ekonom menyerahkan sejumlah dokumen yang dimilikinya.

Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal.

Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”

Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.

Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, Panitia Angket belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana-mana. Kami belum dapat,” ujarnya kepada pers.

Konseptor harus dipanggil

Seusai sidang, Kurtubi juga menegaskan kembali keyakinannya itu saat ditemui pers. Menurut dia, inefisiensi tata kelola minyak saat ini adalah dampak dari UU Migas No 22/2001. ”Inisiator UU Migas itu dari International Monetary Fund lewat letter of intent. IMF mengharuskan Indonesia mengubah UU Migas-nya. IMF menyodorkan UU Migas. Jadi, pasti ada intervensi asing,” ujarnya.

Atas dasar itu, Kurtubi juga merekomendasikan Panitia Angket segera merombak UU Migas No 22/2001 dan memanggil semua pejabat yang terlibat dalam penyusunan UU itu.

”UU Migas itu konseptornya pasti orang Indonesia juga. Mungkin, beliau-beliau itu masih ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, atau tempat lain,” ungkapnya.

Pejabat yang harus dipanggil itu adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BP Migas sejak Rachmat Sudibyo sampai sekarang, Direksi Pertamina, serta Tim Konseptor UU Migas dan Tim Penjualan LNG Tangguh.

Mafia perminyakan juga harus diberantas karena mereka ini yang menyebabkan inefisiensi BBM nasional, terutama dalam manajemen impor.

Menurut Zulkifli, saksi ahli juga menyebutkan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari adanya UU Migas No 22/2001 ini adalah para trader minyak. (sut)

Penerbangan
1.300 Pegawai Merpati Nusantara Akan Diberhentikan

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (7/8), mengambil keputusan untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara dengan menyuntik kembali dana dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 300 miliar dari pos penyertaan modal di APBN-Perubahan 2008.

Dari jumlah PMN itu, Rp 223 miliar di antaranya akan dipakai untuk membayar pesangon 1.300 pegawai Merpati Nusantara yang akan diberhentikan.

Adapun Rp 50 miliar akan dipakai untuk modal kerja. Sisanya, selain untuk biaya operasional pengalihan armada ke Makassar, Sulawesi Selatan, juga untuk merevitalisasi pesawat yang tidak bisa terbang.

Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas mengenai restrukturisasi Merpati Nusantara di Kantor Presiden.

Dalam keterangan pers, hadir Direktur Utama Merpati Nusantara yang baru, Bambang Bhakti. ”Karena rugi terus-menerus dan mengalami kesulitan besar, Merpati harus direstrukturisasi secara total sesegera mungkin. Selain diputuskan dipindahkan operasinya ke Makassar, pemerintah juga akan menyediakan dana tambahan, di antaranya untuk program pesangon 1.300 pegawai. Program ini tidak termasuk pilot. Kalau pilot akan dikoordinasikan dengan PT Garuda Indonesia,” ujar Sofyan.

Sofyan menyebutkan, akhir Agustus ini diharapkan program pembayaran pesangon pegawai sudah bisa dimulai.

Per tahun 2008, total utang Merpati tercatat sekitar Rp 2,3 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum dana PMN diberikan, Merpati harus diaudit dulu dan memperbaiki kinerjanya. (har)

Pertambangan
Royalti Harus Dibayar, Restitusi Tunggu Hukum

Jakarta, Kompas – Perusahaan tambang batu bara harus membayar dahulu kewajiban royalti kepada pemerintah sambil menunggu proses hukum soal restitusi rampung. Royalti dan restitusi adalah dua hal yang berbeda.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (6/8). Ia menanggapi pencekalan 14 direksi yang perusahaannya masih menunggak royalti hasil tambang senilai Rp 3,36 triliun. Pencekalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ini atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Royalti dan restitusi adalah dua isu yang berbeda ranahnya. Tidak bisa dua obyek hukum yang berbeda digabungkan. ”Jadi, royalti harus dibayar dan restitusi bergantung pada keputusan hukum nantinya,” ujar Dradjad.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan mengatakan, pihaknya keberatan atas tindakan perusahaan tambang yang menahan dana hasil produksi batu bara (DHPB).

Setoran DHPB adalah hasil penjualan 13,5 persen batu bara bagian pemerintah yang dititipkan untuk dijual melalui perusahaan ditambah dana pengembangan batu bara.

DHPB merupakan kewajiban perusahaan yang harus disetor ke pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak, selain kewajiban lainnya, seperti royalti.

Alasan perusahaan memotong langsung setoran DHPB itu, sebagai kompensasi untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

Ketentuan ini memasukkan batu bara ke dalam kelompok barang bukan kena pajak. Akibatnya, PPN masukan yang telah disetorkan perusahaan kepada pemerintah tak bisa direstitusi.

BEI akan meminta penjelasan

Bambang mengakui, jika mengacu pada kontrak karya pertambangan batu bara generasi pertama, perusahaan punya alasan untuk tetap minta restitusi.

Hal itu sesuai Pasal 11 Ayat 1 Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara yang menyatakan, selama kontrak berlangsung, perusahaan tidak terkena perubahan aturan pajak (nail down).

”Kalau restitusi itu dibayarkan, perusahaan akan bayar lagi DHPB kepada pemerintah. Tetapi, biar hukum yang menilai,” kata Bambang. Setelah beberapa kali ditegur tidak juga membayar, Departemen ESDM kemudian melimpahkan masalah ini ke Departemen Keuangan. Depkeu lewat Panitia Urusan Piutang Negara kemudian menagih. Perusahaan yang menahan DHPB balik menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat.

PTUN kemudian memenangkan gugatan perusahaan penunggak. PUPN diminta menghentikan penagihannya. Pemerintah kemudian banding ke Mahkamah Agung. Gugatan banding itu sampai saat ini masih dalam proses.

Dalam pernyataan bersama PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Kideco Jaya Agung, tindakan permintaan pencekalan oleh Menteri Keuangan dinilai melawan hukum.

Dirut Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari direksi PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Energy Tbk terkait tunggakan pembayaran royalti ini.(DOT/REI/oin)

Berita Utama No. 3. Bencana lumpur Lapindo (Sidoarjo), sudah lebih dari 2 tahun terjadi tetapi nampaknya belum ada penanganan yang sepatutnya. Apapun penyebabnya ini jelas bencana, tentunya penanganan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana (terutama pada fase tanggap darurat, rehabilitasi dan konstruksi) sebaiknya dikedepankan dengan tujuan utama menyelamatkan korban sebagai prioritas utama.

1. Pulau Seribu Tertinggal Jauh : Aparat Pemerintah Tak Ubahnya Pelancong

    Pascal S Bin Saju
    Jakarta, kompas – Kepulauan Seribu yang masih bagian dari wilayah DKI Jakarta, dengan penduduk 20.565 orang, kini tetap tertinggal jauh dari wilayah- wilayah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, warganya belum terlayani angkutan yang memadai. Akibatnya, ekonomi mereka tertinggal.
    Beragam masalah terekam saat mengunjungi wilayah itu pada Kamis siang hingga Sabtu (19/7) pagi. Pulau pertama yang direncanakan dikunjungi adalah Pulau Pramuka, ibu kota Kabupaten Kepulauan Seribu, kemudian Pulau Panggang dan Pulau Karya. Semuanya berada dalam Kabupaten Kepulauan Seribu.
    Setelah memastikan tidak ada kapal yang berlayar ke Pulau Pramuka, akhirnya Kompas meninggalkan Pantai Marina Ancol menuju Muara Angke. Kapal di Marina hanya mengangkut penumpang ke pulau tujuan wisata.
    Ancol dan Angke adalah dua pelabuhan embarkasi (pemberangkatan) sekaligus debarkasi (kedatangan) di Jakarta jika orang bepergian ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Dari Muara Angke ada 16 kapal kayu yang biasanya berlayar pada pukul 07.00-08.00 dan 12.00-13.00. Umumnya, kapal-kapal itu tidak dilengkapi dengan sarana keselamatan pelayaran, seperti jaket penolong, kompas, dan radio.
    Belum sejam dari Muara Angke, kapal sudah dipukul gelombang tinggi yang mencapai 2 meter. Faqih (53), penumpang yang juga juragan 12 kapal ikan dari Pulau Kelapa, menjelaskan, pada musim angin timur seperti saat ini, laut tidak menentu dan gelombang tinggi sering muncul tiba-tiba.

2. Semoga Mereka Tak Cuma Umbar Janji

    Kandidat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2008-2011 menyatakan komitmennya untuk meningkatkan spirit kewirausahaan di kalangan pemuda. Mereka berpendapat, semakin banyak wirausahawan, perekonomian nasional akan semakin cepat berkembang.
    Ada empat kandidat ketua umum Hipmi periode 2008-2011 yang bertarung dalam pemilihan pada musyawarah nasional, Minggu (20/7) ini di Nusa Dua, Bali. Mereka adalah Erwin Aksa yang direkomendasikan Hipmi Sulawesi Selatan, Novita Dewi (Jakarta), Bagus Haryosoeseno (Jawa Timur), dan Ridwan Mustafa (Jawa Barat). Siapa pun yang terpilih akan menggantikan Sandiaga S Uno yang sudah habis masa jabatannya.
    ”Kami mencoba mengubah mindset pemuda dari pencari kerja menjadi pencipta kerja atau berwirausaha,” kata Erwin.
    Negara maju umumnya memiliki wirausaha yang lebih banyak ketimbang negara berkembang, apalagi miskin. Amerika Serikat, misalnya, memiliki wirausaha 11,5 persen dari total penduduknya. Sekitar 7,2 persen warga Singapura adalah pengusaha sehingga negara kecil itu maju. Indonesia dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya ternyata hanya memiliki wirausahawan tak lebih 0,18 persen dari total penduduknya. Secara historis dan konsensus, sebuah negara minimal harus memiliki wirausaha 2 persen dari total penduduk agar bisa maju.
    Untuk mengubah mindset tersebut, Erwin berupaya mengatasi permasalahan pemuda untuk berwiraswasta, seperti sulitnya pembiayaan perbankan, minimnya kemitraan, mental sebagian besar pemuda yang tidak berani mengambil risiko, dan sulitnya mencari peluang usaha.

3. Korban Lumpur Lapindo Kecewa kepada Cagub : Tak Satu Pun Cagub Jatim Berani Bersikap soal Penanganan Lumpur

    Surabaya, Kompas – Korban semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan mereka terhadap lima pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2008-2013. Tak satu pun dari calon gubernur itu yang berani memberikan jawaban tegas tentang berani atau tidak membuat kontrak politik dengan para korban lumpur Lapindo.
    Pertanyaan tentang kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo ini muncul sebagai pertanyaan pertama dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diselenggarakan hari Sabtu (19/7) malam di Taman Tugu Pahlawan, Surabaya.
    Hadir sebagai panelis dalam acara yang dihadiri sekitar 500 orang ini adalah pengajar sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Daniel Sparringa; pengajar komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto; dan pengusaha media massa, Dahlan Iskan.
    Atas pertanyaan tentang kontrak politik ini, calon gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang perlu diselesaikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo adalah membuat ganti untung dengan para korban. Adapun Sutjipto menuturkan, para korban yang punya kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam kasus ini.
    Soenarjo mengatakan, yang penting diselesaikan dalam kasus lumpur Lapindo adalah unsur manusianya. Jawaban senada disampaikan Achmady, yang mengatakan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam kasus ini. Sedangkan Soekarwo menyatakan berkomitmen ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik.

4. Trauma Korupsi Masih Landa KPU

    Jakarta, Kompas – Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum periode lain menyebabkan trauma terhadap jajaran KPU yang akan melaksanakan Pemilihan Umum 2009.
    ”Ada trauma di KPU,” ucap Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (19/7), saat berbincang dengan pers seusai melantik Wakil Sekjen KPU dan jajaran pejabat struktural eselon II.
    Ketika dibuka pendaftaran untuk jabatan eselon II pun tidak ada yang tertarik menjadi kepala biro yang berkaitan dengan keuangan atau pengadaan barang. Namun, posisi-posisi itu bisa terisi juga dan dilantik.
    KPU periode sebelumnya, selain pimpinan, banyak juga jajaran Sekretariat Jenderal KPU dijerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dilantik sebagai wakil sekjen adalah Asrudi Trijono untuk mendampingi Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi. Pejabat eselon II yang dilantik terdiri dari tujuh kepala biro, satu inspektur, dan tujuh wakil kepala biro. Mereka diangkat sumpah untuk tidak menerima hadiah atau pemberian dari siapa pun yang terkait dengan jabatannya, bekerja dengan jujur, cermat, serta lebih mementingkan kepentingan negara daripada kelompok atau diri sendiri.
    Kepala Biro Logistik Dalail dalam perbincangan dengan pers seusai pelantikan juga mengaku merasa ngeri menduduki posisi barunya itu. ”Mengapa ngeri, soalnya dulu itu ke Cipinang semua,” ucapnya. (sut)

5. Jelaskan Program Pangan kepada Rakyat

    Simalungun, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemimpin di setiap daerah menjelaskan seluruh program pengembangan pangan kepada rakyat. Rakyat harus mengetahui langkah pemerintah mengatasi persoalan pangan.
    Presiden Yudhoyono menyampaikan itu saat panen raya padi di Nagori (setingkat desa) Panembeian, Kecamatan Panembeian Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (19/7).
    ”Termasuk (program) yang sedang dibicarakan pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), semua harus transparan,” kata Presiden dalam sambutannya.
    Persoalan pangan, ungkap Kepala Negara, merupakan persoalan global yang dihadapi negara mana pun. Presiden mengajak pemimpin daerah, petani, dan pengusaha sama-sama melakukan reformasi dan revitalisasi sektor pertanian yang harus dilakukan besar-besaran. ”Pola penanaman, pemilihan benih, irigasi, dan anggaran semuanya harus tepat,” kata Presiden.
    Salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan adalah memberikan subsidi bantuan pupuk. ”Jangan sampai pupuk lari kepada mereka yang tidak berhak. Jika ini yang terjadi, tangkap dan masukkan penjara,” ujar Presiden.
    Presiden Yudhoyono mengemukakan, pemerintah juga mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR), terutama untuk petani. Kredit ini diberikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Petani bisa memperoleh kredit dari bank itu dengan syarat yang mudah.

6. Wapres: KTM Berikan Keadilan Pelayanan

    Boalemo, Kompas – Kota Terpadu Mandiri atau KTM, yang digagas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sejumlah desa transmigrasi, dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat desa bahwa mereka mendapat perhatian dan layanan yang sama dengan rakyat di kawasan kota besar lain dalam pembangunan.
    Selain akan dikembangkan sebagai pusat industri, investasi, dan jasa bagi penduduk desa transmigrasi dan desa di sekitarnya, yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, kawasan KTM juga akan dibangun menjadi pusat layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya oleh pemerintah pusat bersama pemerintah setempat.
    Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada acara pencanangan KTM Pawonsari di desa transmigrasi Bawon II dan Bawon III, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Sabtu (19/7). Acara itu dihadiri Mennakertrans Erman Soeparno, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Bupati Boalemo Iwan Bokings, dan pejabat lainnya.
    ”KTM dibentuk di daerah yang penduduknya banyak dan menghasilkan berbagai produksi komoditas sehingga akan dibangun sentra industri dan investasi serta jasa yang bisa menggerakkan ekonomi, selain juga akan dibangun pusat layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, rakyat di desa ini merasa mendapat layanan yang sama dan baik dari pemerintah pusat dan daerah,” kata Kalla.

7. Paus Meminta Maaf : Korban Skandal Seks Tuntut Aksi

    Sydney, Sabtu – Paus Benediktus XVI hari Sabtu (19/7) untuk pertama kalinya meminta maaf langsung kepada sejumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan para pastor di Australia. Paus menilai, pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan dan pelakunya harus diseret ke pengadilan.
    Permintaan maaf ini disampaikan Paus di akhir khotbahnya di Katedral Santa Maria, Sydney, Australia. Paus berada di Sydney sejak Minggu pekan lalu guna ambil bagian dalam Hari Pemuda Sedunia yang dihadiri lebih dari 250.000 pemuda dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang kemarin tampil dengan bendera Merah Putih dalam parade di Sydney.
    ”Sungguh, saya sungguh memohon maaf atas perih dan penderitaan yang dirasakan korban, dan saya menjamin sebagai pastor (gembala) mereka, saya juga ikut merasakan penderitaan mereka,” ujar Paus. Skandal seks ini jelas suatu yang memalukan yang semua kita rasakan.
    Paus menyebutkan pelecehan seksual terhadap anak-anak sebagai sebuah kejahatan. Dia mengatakan, mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus diseret ke pengadilan.
    Penegasan Paus di Sydney ini termasuk yang paling eksplisit menyangkut skandal seks yang dilakukan pastor Katolik di sejumlah negara. Misalnya, Paus dalam pernyataan maaf sampai menggunakan kata ”saya” hingga tiga kali, sesuatu yang jarang terjadi. Dia juga menegaskan perlunya pelaku diseret ke pengadilan. Semua ini diharapkan dapat memuaskan para korban.

8. Sengketa Perbatasan : Kamboja dan Thailand

    Preah Vihear, Sabtu – Sebuah letusan senjata yang timbul diyakini akan memicu kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di seputar Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara itu. Ratusan tentara dari kedua pihak terus dikerahkan ke seputar Preah Vihear, Sabtu (19/7).
    Wartawan yang berada di seputar kuil Hindu peninggalan abad ke-11 itu memperkirakan lebih dari 300 tentara Kamboja berhadapan dengan sekitar 100 tentara Thailand. Jumlah ini terus bertambah sejak hari Jumat malam. Komandan militer masing-masing menolak merinci jumlah anggota pasukan mereka.
    Eskalasi jumlah tentara di seputar Kuil Preah Vihear ini berkaitan dengan klaim wilayah perbatasan itu antara Kamboja dan Thailand. Keputusan UNESCO dua pekan lalu yang menjadikan Preah Vihear sebagai salah satu warisan dunia membuat Thailand tersinggung. Kamboja yang mengajukan Preah Vihear ke UNESCO.
    Sebelumnya, Brigjen Chea Keo dari militer Kamboja mengemukakan, pihaknya sudah mengerahkan sekitar 800 tentara guna menghadapi sekitar 400 tentara Thailand di daerah tersebut. Pengerahan pasukan kedua negara itu sudah memasuki hari kelima.
    Situasi di Preah Vihear cukup tegang. Tentara kedua pihak beberapa kali berada pada jarak yang cukup dekat. Sebuah letusan senjata akibat keteledoran atau karena emosi yang lepas diyakini akan memicu terjadinya kontak senjata di antara kedua negara.

Berita Utama Kompas yang paling menarik hari ini menurut saya adalah No. 5. Rekan Singal pernah menulis perumpamaan yang sangat mengena mengenai krisis energi, silakan kunjungi blognya!

Wakil Presiden JK adalah orang yang smart, juga pandai berdebat. Saya lihat beberapa kali argumentasi menghadapi para penyerangnya tegolong piawai. Tetapi mohon kepiawaianya tersebut jangan disalah-gunakan untuk memutar-balikkan sebuah kenyataan. Pemerintah lalai dalam perencanaan energi, apapun alasannya. Yang pertama harus dilakukan adalah meminta maaf, titik!

Terus membela diri dengan argumentasi yang terlihat cerdas namun menyesatkan perlu dihentikan. Contoh, dia bilang berhasil meningkatkan kapasitas 40% dalam 3,5 tahun. Dibandingkan dengan dengan kurun 100 tahun sebelumnya yang ‘hanya’ 26.000 MW. Hasilnya, tetap krisis energi! Mau 1.000% kenaikan kapasitas jika hasilnya krisis energi berarti ada kesalahan, titik!

Bicara planning, executing, evaluation bukan hanya bicara angka2 global. Semua itu tidak ada artinya jika tidak bisa kita lacak (trace) hingga ke detil. Kita orang, banyak orang ‘jago’ bikin rencana global, tetapi jika bicara hingga detil, kita semua hampir kedodoran.

Baiklah kita bicara yang sederhana, bagaimana pohon masalah (problems tree) dari krisis energi? Bagaimana pohon tujuannya (goals tree)?

Dengan kenaikan 40%, dimana akar masalahnya sehingga krisis tetap terjadi? Tidak terungkap!

Selama kurun 100% (kapan?) hanya dibangun 26.0000 MW, tetapi kenapa tidak terjadi krisis energi seperti sekarang, apa pasal? Tidak terungkap!

Masalah penyelesaian krisis energi bukan masalah ‘kepiawaian’ retorika, tetapi kepiawaian penyelesaian masalah, titik!

1. Biaya Buku Memberatkan : Orangtua Siswa Harus Keluarkan Biaya hingga Rp 1 Juta Per Semester

    Jakarta, kompas – Hari pertama sekolah, Senin (14/7), siswa dan orangtua dikejutkan dengan biaya pembelian buku pelajaran yang sangat memberatkan. Biaya yang harus dikeluarkan di beberapa sekolah mencapai Rp 1 juta per semester.
    Program buku digital yang dicanangkan pemerintah dengan maksud menekan harga buku kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain sulit diunduh dari internet, hampir tidak ada sekolah yang menggunakan buku digital itu. Bahkan, banyak kepala sekolah dan guru yang belum mengetahui adanya buku digital itu.
    Di sebuah sekolah menengah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, misalnya, pada hari pertama masuk sekolah, kertas fotokopi berisi judul buku, penerbit, dan harga buku yang akan dipakai siswa kelas III SMA jurusan IPA tersebut dibagikan kepada siswa.
    ”Ada 14 buku yang mesti dibeli. Harga semua buku yang dijual di sekolah hampir Rp 1 juta. Siswa yang mau beli pesan ke bagian Tata Usaha,” kata seorang siswa.
    Buku-buku teks yang dipakai di sekolah tersebut merupakan keluaran dari penerbit buku ternama yang umum dipakai di sekolah. Tidak ada satu buku pun yang direkomendasikan dari buku digital yang disediakan pemerintah di situs web Depdiknas.

2. Konferensi : RI Dukung Palestina Merdeka

    Jakarta, Kompas – Indonesia menyatakan akan terus mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Indonesia berupaya mendorong dan mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebelum tahun 2008 berakhir.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, simpati saja tidak cukup untuk masa depan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya. Untuk langkah konkret itu, Indonesia mengambil bagian dalam upaya pembangunan kapasitas aparat di Palestina untuk mengurus negaranya saat merdeka dan berdaulat. Dari kebutuhan 10.000 aparat, selama lima tahun Indonesia akan membantu pelatihan 1.000 aparat Palestina di Indonesia.
    ”Sekarang, simpati saja tidak cukup untuk Palestina. Afrika Selatan dan Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lain mengambil langkah konkret untuk memperkuat rakyat Palestina di beragam bidang untuk mempersiapkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar Presiden saat membuka New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Meeting on Capacity Building for Palestine di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).

3. ANALISIS POLITIK : Negeri 34 Partai Politik!

    Oleh Eep Saefulloh Fatah
    Kampanye tertutup untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dimulai Sabtu (12/7) pekan lalu dan akan berlangsung sekitar sembilan bulan. Pesertanya 34 partai politik!
    Jumlah peserta Pemilu 2009 yang kembali membengkak membuktikan dua kegagalan sekaligus, para politikus gagal mengendalikan eforia pendirian partai dan mekanisme serta sistem gagal merampingkan partai secara efektif. Lalu, mesti cemaskah kita dengan pembengkakan jumlah partai itu? Apakah itu menandai kegagalan penguatan sistem kepartaian kita?

4. Pendidikan : Sapu Lidi dan Sabit untuk Mendaftar Sekolah

    Oleh Madina Nusrat
    Bagi penduduk miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kesempatan belajar sebagai bekal untuk mencari nafkah tidak berarti harus membayar mahal. Mereka bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan lewat kelompok belajar.
    Hal ini seperti tampak di Kelompok Belajar (Kejar) Paket B setara SMP di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Kamis (14/7). Calon siswa tidak harus membayar sumbangan pendidikan jutaan rupiah. Mereka hanya membayar Rp 25.000 ditambah sapu lidi, sapu ijuk, sabit, cangkul, dan Al Quran.
    Sumbangan itu pun bersifat sukarela, sesuai kemampuan orangtua siswa. Barang-barang itu akan digunakan para siswa dalam kerja bakti maupun bimbingan rohani.
    Salah satu pendaftar, Soni Parwanto (12), lulusan Sekolah Dasar Negeri 4 Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang, hanya membawa sapu ijuk dan Al Quran untuk mendaftar.
    Dengan skor hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional 17,70, sebenarnya Soni bisa diterima di SMP negeri di Ajibarang. Namun, orangtua Soni hanya buruh tani di Dusun Tanjungsari, Desa Tiparkidul. Mereka tak punya cukup uang untuk mendaftarkan Soni ke SMP negeri.

5. Kalla: Diatur untuk Perbaikan : Dalam 3,5 Tahun Daya Listrik Bertambah 40 Persen

    Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, upayanya mengalihkan hari kerja ke hari Sabtu dan Minggu bukan untuk merusak suasana kondusif industri. Namun, hal itu justru untuk memperbaiki suasana yang terganggu akibat krisis listrik.
    Pemerintah juga membantah tidak adanya pemetaan dalam pembangunan proyek pembangkit listrik yang kini digalakkan. Dalam 3,5 tahun ini, pemerintah berhasil menambah daya listrik hampir 40 persen dengan dana Rp 90 triliun.
    Pernyataan itu disampaikan Wapres Kalla seusai penandatanganan Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/7).
    Menurut Wapres, dalam 100 tahun, di negeri ini hanya bisa dibangun kapasitas daya listrik sampai 26.000 megawatt (MW). ”Akan tetapi, pemerintah ini hanya dalam waktu 3,5 tahun mampu menambah cadangan hampir 40 persen. Tahun depan kita bakal menambah lagi 10.000 MW. Jadi, hampir 100 persen dalam waktu enam tahun. Apakah salah cara pemerintah yang sekarang ini? Tidak kan?” tanya Wapres Kalla.

6. Tak Satu Menteri Pun Ajukan Cuti untuk Kampanye

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan, sampai saat ini tidak satu menteri pun, anggota Kabinet Indonesia Bersatu, mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2009, yang kini telah dimulai. Cuti tidak diajukan karena tugas menteri sangat berat, sementara masa kampanye awal masih sebatas konsolidasi.
    ”Sampai Senin ini tidak satu pun permintaan cuti dari para menteri. Bisa dipahami karena tugas menteri itu cukup berat dan memerlukan perhatian yang tinggi. Karena itu, tampaknya pada kampanye awal ini, bisa dipastikan tak ada menteri yang mengajukan cuti,” ujar Hatta di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).
    Menurut Hatta, Presiden terus menekankan perhatian yang tinggi dan serius pada tugas pemerintahan dan kenegaraan yang sedang diemban.
    ”Saya kira sebagai menteri, mereka juga sudah disumpah untuk mengutamakan pekerjaan yang sudah diamanatkan. Saya kira sudah menjadi perhatian tinggi dari para menteri untuk berkomitmen mendahulukan kepentingan pekerjaan itu,” ujarnya.

7. Artalyta Tak Akui Suap Jaksa Urip

    Jakarta, Kompas – Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin (45) menegaskan, tak ada keterkaitan antara dirinya dan proses hukum penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia juga bersumpah tidak melakukan penyuapan karena uang yang diberikan kepada jaksa Urip Tri Gunawan merupakan uang pribadinya.
    ”Demi Tuhan, saya dapat pertanggungjawabkan dengan hati nurani menurut agama dan kepercayaan/keyakinan saya,” ujar Artalyta saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadinya di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/7). Ia didakwa menyuap jaksa Urip sehingga dituntut hukuman lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Urip dan Artalyta ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Maret lalu di Jakarta Selatan. Barang bukti yang disita adalah uang tunai 660.000 dollar AS, setara Rp 6,1 miliar.
    Tim penasihat hukum Artalyta, yang dipimpin OC Kaligis, juga menyampaikan pleidoi setebal 171 halaman, tetapi tidak dibacakan seluruhnya karena keterbatasan waktu.

Dua berita utama Kompas mengenai partai politik. Satu berita mengenai belajar ‘energi’ ke Brasil dan beberapa berita lain.

Logika politik memang bisa berputar-putar dan berputar balik. Apakah adanya banyak partai baru itu tanda Rakyat tidak percaya Parpol lama, atau para politisi di Partai Baru yang tidak mendapat tempat di partai lama? Atau lebih suka jadi raja kecil dari pada punggawa besar? Apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan sendiri? Tanyalah pada hati nurani masing-masing, bukan pada Hanura ya? :mrgreen:

1. Rakyat Kecewa kepada Politisi : Massa Pilkada Bertemu dengan Massa Pemilu 2009

    Jakarta, Kompas – Masyarakat cenderung jenuh dan kecewa terhadap pemimpin politik. Hal itu mengakibatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik, seperti pilkada, menjadi rendah. Oleh karena itu, parpol peserta Pemilu 2009 harus mampu mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.
    Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary pada acara deklarasi kampanye damai di Jakarta, Sabtu (12/7) malam. Acara yang diselingi beberapa tarian dan lagu itu diikuti ketua dan pengurus 34 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009, misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Ketua PKB versi MLB Parung Ali Masykur Musa.
    Anshary mengatakan, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini terlihat kecenderungan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. ”Kampanye damai Pemilu 2009 memiliki makna penting. Dalam pengamatan di lapangan akhir-akhir ini, terdapat fenomena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada,” katanya.
    Rendahnya tingkat partisipasi itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kejenuhan masyarakat, kekecewaan kepada pemimpin politik, dan kurangnya sosialisasi pemilu.
    Oleh karena itu, lanjutnya, dalam kampanye damai Pemilu 2009, parpol harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

2.RI Belajar dari Brasil : Brasil Telah Mampu Mengatasi Krisis Energi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia akan banyak belajar dari keberhasilan Pemerintah Brasil mengatasi krisis energi yang pernah terjadi. Indonesia akan belajar mengembangkan dan mengelola energi alternatif yang berbasis etanol yang berhasil mengatasi krisis energi.
    Tak hanya itu, Presiden Yudhoyono juga mengutarakan maksudnya untuk belajar dari kesuksesan Brasil meningkatkan produksi pangan.
    Untuk itu, selain akan mengirim delegasi yang lengkap untuk menghadiri seminar internasional tentang bioetanol di Brasil menjelang akhir tahun ini, Indonesia juga akan mengirim lebih banyak lagi mahasiswa program beasiswa khusus terkait energi.
    Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat mengadakan keterangan pers bersama Presiden Brasil Lula da Silva di Ruang Credential, Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (12/7). Dalam kunjungan dua harinya di Indonesia itu, Presiden Brasil menyertakan 25 anggota delegasi dan ratusan pengusaha Brasil.
    Sebelumnya, Presiden Yudhoyono bersama Presiden Lula da Silva menyaksikan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman (MOU) tentang kerja sama di bidang teknik produksi dan pengembangan bahan bakar etanol. MOU itu ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim.
    Dua perjanjian lainnya yang ikut ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda adalah mengenai pendidikan serta pembebasan visa untuk paspor diplomat dan dinas kedua negara.

3. Hari Koperasi : Presiden: Bantulah dan Kembangkan Koperasi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koperasi serta usaha kecil dan menengah paling efektif memerangi kemiskinan. Koperasi adalah institusi yang paling tepat dalam meningkatkan penghasilan rakyat.
    ”Kalau kemiskinan ingin berkurang, bantulah dan galakkan koperasi. Kalau pengangguran ingin berkurang, bantulah dan kembangkan koperasi. Kalau rakyat ingin baik produksi pangan, energi, dan ekonomi kerakyatannya, sekali lagi bantulah dan kembangkan koperasi,” kata Presiden, mengingatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk bupati dan wali kota, dalam sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-61 Koperasi di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/7).
    HUT Koperasi kali ini bertemakan ”Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat”. Ini diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
    Presiden Yudhoyono mengatakan, koperasi harus ambil peran nyata mengatasi dan memberikan jalan keluar pada krisis pangan dan energi. Akhir-akhir ini koperasi melakukan kegiatan konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan energi alternatif.
    ”Usaha ini sangat tepat. Negara maju juga melakukan kegiatan ini. Koperasi adalah tiang, pilar, dan saka guru ekonomi Indonesia,” kata Presiden.

4. Parpol Baru : Rakyat Tak Percaya Parpol Lama

    SEMARANG, KOMPAS – Banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 disebabkan rakyat sudah tidak percaya kepada partai-partai lama. Selain itu, rakyat juga ingin mencari figur pemimpin alternatif melalui parpol baru.
    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi mengemukakan itu di Semarang, Sabtu (12/7). ”Beberapa parpol baru yang bermunculan adalah bentuk kegagalan parpol lama untuk melahirkan calon pemimpin baru. Akan tetapi, membentuk parpol baru adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi undang-undang,” kata Muladi.
    Muladi yang juga Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengkritik sistem demokrasi di Indonesia yang dia nilai masih dibangun dengan cara mobilisasi massa yang dilakukan parpol.
    Menurut dia, parpol telah memperalat rakyat untuk kepentingan parpol semata. Seharusnya, demokrasi tumbuh murni berdasarkan partisipasi rakyat.
    ”Salah satu solusinya adalah pendidikan politik rakyat kita harus diperbaiki. Dalam hal ini, parpol memiliki peran penting mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik,” tutur Muladi.

5. PARIWISATA SULUT : Mengemas Akar Budaya, Membidik Peluang Wisata

    Denting kulintang sayup-sayup mengiringi belaian sejuknya udara di lereng Gunung Soputan, Minahasa, 60 kilometer barat Kota Manado, Sulawesi Utara. Hari itu pertengahan Juli 2008, di atas bukit, puluhan penari meliuk-liuk di altar terbuka berlantai papan kayu diiringi musik kulintang dan tabuhan tambur.
    Pasukan kebesaran berkostum merah menyala menjaga prosesi adat dengan tombak dan pedang terhunus. Prajurit adat itu mengenakan topi berhias bulu burung manguni (burung hantu), elang, dan rangkong. Replika paruh burung dipasang di ujung depan topi.
    Di bukit itu, berkumpul sembilan subetnis Minahasa, yaitu Tonsamang, Ponosakan, Tonsea, Bantik, Tontemboan, Tombulu, Pasan, Ratahan, dan Tolour. Mereka sedang merunut jejak leluhur melalui akar budaya Minahasa yang terus meredup menuju kegelapan sejarah.
    Keturunan To’ar dan Lumimu’ut itu menyambangi leluhur mereka yang spiritnya terpahat di tubuh Watu Pinawetengan di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso, Minahasa, Sulut. Mereka merunut jejak leluhur yang melakukan maesaan, berjanji setia untuk bersatu dalam perbedaan.

6. PELUNCURAN BUKU : Komunikasi sebagai Jembatan Atasi Konflik

    Jakarta, Kompas – Di tengah arus perubahan di Tanah Air, perbedaan pandangan dan kepentingan bisa memicu konflik antarkelompok. Untuk itu, komunikasi di segala bidang perlu dibuka seluas-luasnya.
    Hal itu terungkap dalam acara peluncuran buku berjudul Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia dan kumpulan cerita pendek karya M Alwi Dahlan, Penyombong Kelas Satu, Sabtu (12/7) di Wisma Antara, Jakarta, sebagai peringatan 75 tahun usia Prof M Alwi Dahlan.
    Dalam buku berjudul Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Alwi menuliskan, komunikasi tidak hanya terkait media massa, tetapi cakupannya sangat luas, meliputi segala segi dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, komunikasi perlu dipahami secara antardisiplin ilmu dan melewati tantangan yang membatasi hubungan antarmanusia. Buku itu juga berisi pengamatan dari beragam sudut pandang terhadap kiprah M Alwi Dahlan sebagai pakar dan praktisi komunikasi, juga sebagai Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan VII di bawah Soeharto.
    Setelah menggeluti berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, kesenian, guru besar ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berpandangan, ”Komunikasi itu penting dilihat dari kacamata apa pun.”

7. RI Tunggu Laporan Resmi : Tanggapan Disampaikan 15 Juli

    Jakarta, Kompas – Meskipun harian The Sydney Morning Herald telah mengungkapkan sebagian isi dari laporan hasil kerja dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Pemerintah Indonesia tidak ingin berkomentar lebih dahulu sebelum menerima secara resmi laporan tersebut.
    Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjawab pers seusai jamuan makan siang di Istana Negara, Jakarta, untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula Da Silva, Sabtu (12/7).
    ”Laporan resminya saja kita belum terima. Tunggu saja. Tanggapan pemerintah, baik Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, nantinya akan diwakili oleh kedua presiden dan baru disampaikan pada 15 Juli di Bali,” kata Hassan.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Ramos Horta akan bertemu di Denpasar, Bali, Selasa (15/7), untuk memberikan keterangan pers bersama setelah menerima laporan hasil kerja dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
    Sebagaimana diberitakan, harian yang terbit di Australia itu menyebutkan, Indonesia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur semasa jajak pendapat penentuan kemerdekaan tahun 1999. Disebutkan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM saat referendum dilakukan.
    Menanggapi itu, Hassan mengatakan, ”Mungkin bisa saja. Akan tetapi, apa betul seperti itu. Kita, kan, belum tahu. Kalau bisa, saya tidak perlu menanggapi apa-apa sekarang. Jadi, nanti saja dengar pada waktunya.”

8. Musik : Perayaan Rock Lintas Generasi

    Susi Ivvaty
    Bagaimana jika grup rock yang dianggap ”legendaris” semacam Gang Pegangsaan, Elpamas, Shark Move, dan Noor Bersaudara ”beradu” dengan Koil, serta grup-grup underground yang diawaki anak-anak muda? Inilah perayaan musik rock lintas generasi.
    Lebih dari 100 grup rock manggung lewat ajang Jakarta Rock Parade, 11-13 Juli 2008 di Tennis Indoor & Outdoor Senayan, Jakarta. Sesuai dengan namanya, Jakarta Rock Parade ingin menyuguhkan parade berbagai jenis aliran rock dan komunitas musik rock di dalam satu ajang berkonsep multiconcert dan multistage. Ini semacam festival mirip Java Jazz Festival kalau untuk musik jazz.
    Panitia mendirikan empat panggung di seputaran Tennis Indoor Senayan dan satu-persatu grup band secara mengalir naik ke panggung. Satu grup tampil selama 15-30 menit sebelum digantikan band lain.
    Grup yang tampil di antaranya Nidji, The Changcuters, Pas Band, The Upstair, Superglad, Killed by Butterfly, Dead Squad, dan Bite. Parade yang dipromotori PT Bagawanta Intra Ganendra (BIGanendra) ini juga mendatangkan beberapa grup dari luar negeri, seperti The Tielman Brothers.
    Grup asal Maluku yang menetap di Belanda terdiri dari Andy Tielman dan kawan-kawan ini dikenal kerap tampil sambil melompat-lompat atau berguling-guling sambil memainkan gitar. Grup tersebut tampil Sabtu (12/7) malam.
    Pada Minggu (13/7), yang menjadi hari terakhir parade, tampil grup band antara lain VooDoo, Naif, Elpamas, Zeke & The Popo, Pure Saturday, Mono, serta grup band dari Italia, Brandon Ashley & The Silverbug. Pertunjukan dimulai pukul 15.00 dan berakhir tengah malam.

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.