Kompas


1. Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan Dicopot. Hasil pemeriksaan Irwasum menyebutkan mereka tidak menjalankan prosedur tetap saat menangani Demonstrasi.

2. Perayaan Cap Go Meh 2560 Tahun 2009. SBY ajak rakyat perkuat persatuan. Jika Bangsa Indonesia bersatu, pasti negara akan maju. Mari kita perkuat persatuan dengan sebaik-baiknya, demikian pesan SBY.

3. Korbankan Dividen demi bunga turun. Untuk mempercepat penurunan suku bunga dan menggerakkan sektor riil, pemerintah diharapkan rela berkorban penerimaan dividen dari bank milik negara.

4. Isu ABS untuk menjaga netralitas tentara aktif. Isu yang dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya gerakan asal bukan capres S merupakan peringatan dini terhadap prajurit TNI aktif guna menjaga netralitas pada pemilihan umum mendatang.

5. Stimulus Infrastruktur Diperbesar. Pemerintah berkomitmen menaikkan jumlah stimulus langsung terutama untuk infrastruktur, sekaligus mengakomodasi desakan Komisi XI DPR dan sejumlah kalangan. Namun devisit APBN 2009 akan membengkak.

IndoSoulution/awk

Sumber:
1. Surat Kabar: Kompas, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, Indo Pos, Koran Jakarta, Jurnal Nasional,     Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia.
2. Media Online: vivanews, detikcom, metrotvnews, elshintacom.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD) berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut merupakan berita terpilih hari ini. Topik ini menjadi headline di 2 koran besar Kompas dan Koran Tempo, bahkan di Kompas menjadi Top Headline.

Saya pikir ini keputusan yang bijaksana. Mudah-mudahan secara bertahap sistem Pemilu kita menjadi lebih efektif mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum bukan permainan politik segelintir orang yang oportunis. Selain itu juga menjadi lebih efisien sehingga tidak terlalu banyak menyedot dana baik uang negara atau uang masyarakat.

Inilah beritanya.

Kompas:

Suara Rakyat Dihormati
Caleg Terpilih oleh Suara Terbanyak

Jakarta, Kompas – Suara rakyat dalam pemilu kini dihormati, menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa berdasarkan nomor urut, tetapi harus meraih suara terbanyak.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta, Selasa (23/12), menilai putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan pengakuan kepada partai politik untuk menempatkan kadernya yang mempunyai dukungan suara terbanyak duduk di parlemen.

”Keputusan MK adalah kemenangan bagi demokrasi. Suara rakyat yang menghendaki wakilnya yang meraih suara terbanyak duduk di parlemen dapat diwujudkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengatakan pula, putusan itu mencerminkan MK menghormati hak rakyat.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, menambahkan, putusan MK itu menjadi kontribusi penting bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Fakta politik menunjukkan, orang baru sulit masuk ke lembaga legislatif karena nomor urut dikuasai orang itu-itu saja.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tjahjo Kumolo mempertanyakan putusan itu. ”Apakah MK punya wewenang menentukan sistem pemilu?” ucapnya.

Ia juga menilai, putusan MK itu menjungkirbalikkan mekanisme sistem proporsional dalam pemilu yang ditetapkan UU sebab bukan distrik murni. Seharusnya tetap ada kebebasan pada partai untuk menentukan sistem yang dipakai dan dihormati sebab ada kedaulatan rakyat serta kedaulatan partai menentukan caleg.

Tak boleh standar ganda

MK dalam sidang yang dipimpin Mahfud MD, Ketua MK, Selasa di Jakarta, memutuskan, caleg terpilih dalam Pemilu 2009 tidak boleh lagi menggunakan standar ganda, memakai nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg seperti yang diakomodasi Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008. MK memutuskan penetapan caleg terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak.

Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa. MK hanya mengabulkan permohonan mereka yang terkait penentuan caleg terpilih.

MK menyatakan, Pasal 214 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Pasal 214 Huruf a-e menyatakan, ”Calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih, atau menempati nomor urut kecil jika tidak memperoleh 30 persen BPP, atau menempati nomor urut kecil jika memperoleh BPP.”

Menurut MK, ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut adalah pelanggaran kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat tidak diindahkan dalam penetapan caleg.

MK menilai kedaulatan rakyat dan keadilan akan terganggu. Jika ada dua caleg yang mendapatkan suara yang jauh berbeda ekstrem, terpaksa caleg yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan caleg yang mendapatkan suara kecil, tetapi nomor urut lebih kecil.

MK juga menyatakan, memberi hak kepada caleg terpilih sesuai nomor urut sama artinya dengan memasung suara rakyat untuk memilih caleg sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, menjelaskan, KPU akan mengikuti putusan MK dalam menetapkan caleg terpilih itu. KPU akan mengeluarkan peraturan KPU terkait dengan persoalan itu.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, sebagai tindak lanjut putusan MK, harus ada pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR, dan KPU. (mam/sut/ana/dik)

Koran Tempo:

Suara Terbanyak Tentukan Anggota Legislatif
Penentuan dengan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat.

JAKARTA –Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan begitu, penentuan anggota legislatif berdasarkan 30 persen dari bilangan pembagi pemilih atau nomor urut dinyatakan tidak berlaku. “Ini inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. saat membacakan putusan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi kemarin.

Uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014.

Sholeh berada di nomor urut tujuh calon anggota legislatif dari daerah itu. Ia menilai Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar hak konstitusionalnya. Ia lalu menempuh uji materi. Walau begitu, uji materi itu, “Bukan hanya untuk saya, tapi bagi semua calon,” katanya.

Dalam uraian pertimbangan, majelis hakim menyatakan penentuan calon terpilih harus didasarkan pada siapa pun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan. Dengan sistem ini, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon legislatif. “Maka, akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak,” kata hakim konstitusi Muhammad Alim.

Dengan putusan itu, Alim melanjutkan, tidak ada lagi standar ganda dalam penentuan anggota legislatif, yaitu menggunakan nomor urut sekaligus suara terbanyak.

Selain itu, penentuan anggota legislatif dengan nomor urut, menurut majelis hakim konstitusi, berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Sekaligus cara ini mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Apalagi pemilihan anggota legislatif sekarang ini di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat peraturan pelaksananya. “Kami akan membuat peraturan KPU untuk mengikuti keputusan ini,” kata Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum, kemarin.

Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi itu juga harus dilaksanakan oleh seluruh partai politik dalam menentukan anggota legislatifnya.

Selain memutuskan ihwal pasal penentuan calon anggota legislatif, majelis hakim konstitusi memutuskan menolak pengujian dua pasal lainnya dari Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif, yakni tentang penghitungan sisa kursi legislatif dan kuota 30 persen bagi perempuan di legislatif.

Majelis berpendapat, pemohon tidak beralasan mengajukan uji materi. Soal kuota 30 persen, misalnya, majelis hakim mengakui pasal itu diskriminatif. Namun, pasal tersebut dinilai tidak melanggar konstitusi karena bertujuan meletakkan dasar-dasar yang adil bagi laki-laki dan perempuan.TITIS SETIANINGTYAS | MARIA HASUGIAN

Peraih Nobel Ekonomi 2008 Paul Krugman: Si Pengungkap Sisi Gelap Globalisasi

Keberhasilan ekonom Amerika Serikat, Paul Krugman (55), menyabet Nobel Ekonomi tidak mengejutkan banyak orang. Sejak lama ia dijagokan oleh para koleganya sebagai calon favorit penerima penghargaan paling bergengsi itu.

Ekonom Princeton University yang juga kolumnis tetap di New York Times itu dinilai para juri berhasil memformulasikan teori baru mengenai dampak dari perdagangan bebas dan globalisasi, serta faktor-faktor yang menjadi penentu terjadinya urbanisasi global.

Teori ini menelanjangi sisi gelap lain globalisasi yang cenderung meningkatkan tekanan baru pada beban kehidupan di perkotaan, karena spesialisasi membuat manusia tersedot ke pusat-pusat perkotaan sebagai konsentrasinya.

Teori Krugman dianggap bisa menjelaskan bagaimana globalisasi cenderung menghasilkan konsentrasi, baik dalam hal barang apa yang diproduksi maupun lokasi barang tersebut dibuat. Hasil dari proses-proses ini mengakibatkan wilayah-wilayah menjadi terbagi ke dalam dua kontras, yakni wilayah inti di perkotaan sebagai konsentrasi teknologi tinggi dan wilayah peri-peri yang lebih terbelakang.

Isu semakin terkonsentrasinya pertumbuhan di wilayah perkotaan menjadi isu utama di mana-mana, terutama di negara berkembang. Teori Krugman menyimpang dari teori tradisional yang mengasumsikan perbedaan antarnegara sebagai dasar terjadinya spesialisasi dalam perdagangan. Perbedaan ini, menurut teori tradisional, memungkinkan suatu negara memperbaiki posisinya melalui komplementaritas.

Namun, teori Krugman membeberkan bagaimana dalam faktanya, perdagangan dunia didominasi hanya oleh segelintir negara, yang bukan saja memiliki kondisi serupa, tetapi juga memperdagangkan produk yang sama.

Teori Krugman dianggap mampu menggabungkan perdagangan internasional dan geografi ekonomi yang selama ini dianggap sebagai dua sub-disiplin ilmu yang terpisah.

Isu perdagangan bukan hal baru buat Krugman. Sebagai ekonom dan kolumnis, Krugman sudah menulis lusinan buku dan ratusan artikel mengenai perdagangan internasional dan juga keuangan global. Ia dianggap sebagai pencipta apa yang disebut ”ekonomi geografi baru”.

Lahir di Long Island, New York, Krugman meraih gelar PhD-nya dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) tahun 1977 dan mengajar di Yale, MIT, UC Berkeley, The London School of Economics, dan Stanford University, sebelum akhirnya ”hinggap” di Princeton University sejak tahun 2000.

Tahun 1991, ia menerima John Bates Clark Medal, sebuah penghargaan yang setiap dua tahun sekali diberikan oleh American Economic Association kepada ekonom berusia di bawah 40 tahun.

Kepada televisi Swedia sesaat setelah pengumuman kemenangannya, Krugman mengatakan, ”Sungguh kejutan. Saya berharap dua minggu dari sekarang saya bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Saya jenis orang yang sangat percaya pada kerja berkelanjutan. Saya harap (Nobel) ini tak banyak mengubah saya,” ujarnya.

Dengan memenangkan Nobel secara solo, Krugman kini bisa disejajarkan dengan ekonom sekelas Phelps, Mundell, Amartya Sen, Lucus, Becker, Coase, Allais, Solow, Buchanan, Modigliani, Debreu, Stigler, Tobin, Simon, Friedman, Leontief, Kuznets, dan Samuelson.

Kontroversial

Sebagai ekonom, Krugman selama ini dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan penanganan krisis global pemerintahan George W Bush. Dia menentang keras paket bailout senilai 700 miliar dollar AS yang dirancang Menkeu Henry Paulson yang dinilainya tak lebih sebagai ”(judi) roulet finansial Rusia”, kendati ia mengakui penyelamatan diperlukan.

Krugman sendiri meyakini perekonomian global akan mengalami resesi berkepanjangan, namun kemungkinan akan bisa menghindarkan diri dari keambrukan. ”Ini mengerikan. Saya tak pernah berpikir akan menyaksikan kejadian seperti 1931 sepanjang hidup saya, tetapi dalam banyak hal krisis sekarang ini seperti itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Krugman memuji langkah para pemimpin dunia untuk meredam krisis, terutama langkah penyelamatan keuangan yang diluncurkan Pemerintah Inggris melalui pembelian saham bank-bank bermasalah dan perluasan jaminan. Ia menganggap PM Gordon Brown telah menyelamatkan sistem finansial global.

Sebelumnya, dia menuduh pemerintahan Bush terlibat dalam permainan tipuan di Irak dan dalam ekonomi. Krugman juga skeptis terhadap kandidat Partai Republik, John McCain yang bersama Sarah Palin, jika berkuasa, menurut dia tak lebih hanya akan jadi kepanjangan tangan Bush-Cheney.

Di kalangan pengkritiknya, Krugman dikenal sebagai salah satu ekonom paling kontroversial AS yang berlidah tajam. Para pengkritik Krugman, seperti James Fallows, wartawan yang sering menjadi sasaran kecaman Krugman karena tulisannya banyak memengaruhi Pat Buchanan, melihatnya sebagai seorang pendendam.

”Dia bersikap seperti orang yang paling tahu semua,” kata mantan Menteri Perdagangan Jeffrey Garten. Majalah Newsweek tahun 1996 pernah menuliskan, kevokalan Krugman menjadi salah satu alasan mengapa Clinton tidak menawarinya posisi tertentu dalam pemerintahan.

Peraih Nobel M Yunus : Bursa Saham Jadi Tempat Judi

JAKARTA, SABTU — Peraih Nobel Perdamaian asal Banglades, Muhammad Yunus, menilai, krisis keuangan global meledak gara-gara para investor pasar modal mengubah bursa saham layaknya kasino atau tempat berjudi.

“Saat ini kapitalisme telah merosot pamornya menjadi tak ubahnya kasino (tempat judi),” kata Yunus dalam wawancara ekslusifnya dengan media Jerman, Der Sipegel, Jumat (10/10).

Yunus melihat pasar modal menjadi timpang karena miskinnya aturan dan lebih banyak dikendalikan oleh keserakahan yang ditandai dengan spekulasi yang sudah mencapai tingkat sangat merusak. “Ini semua harus dihentikan,” kata bankir prorakyat miskin ini.

Wartawan Der Spiegel, Hasnain Kazim, lalu bertanya mengenai kemungkinan konsep keuangan mikro melalui Grameen Bank yang didirikan Yunus bisa menjadi model bagi keseluruhan sistem keuangan dunia. Yunus menjawab secara implisit bahwa konsepnya tidak serta-merta bisa diadopsi untuk mengoreksi kesalahan yang tercipta pada sistem keuangan dewasa ini karena ada perbedaan fundamental antara sistem pembiayaan mikro dan konsep perbankan konvensional.

“Tatkala kami meminjami 200 dollar AS, maka uang itu akan dipakai peminjam untuk membeli sapi atau bibit ayam. Dalam kata lain, uang bank akan dipakai untuk tujuan yang benar-benar konkret,” kata pakar keuangan mikro itu.

Dengan demikian, sistem pembiayaan ekonomi atau perbankan benar-benar berkaitan dengan sektor riil atau pemanfaatannya. “Di Amerika Serikat, sistem keuangan sungguh terpisah dari masalah riil ekonomi. Istana-istana dibangun di langit dan tiba-tiba orang sadar bahwa istana-istana itu tidak pernah ada. Itulah keadaan yang membuat sistem keuangan sekarang runtuh,” kata Yunus.

Kendati begitu, Yunus tidak menyarankan pemerintah terlalu mencampuri pasar keuangan, melainkan cukup dengan menegakkan aturan-aturan pasar. Ia percaya perekonomian bisa mengoreksi kesalahannya karena ada invisible hand atau “mekanisme tersembunyi” yang senantiasa bisa menyelesaikan ketimpangan dalam perekonomian seperti disebut bapak ekonomi modern Adam Smith.

“Masalahnya, invisible hand itu lenyap beberapa hari terakhir ini. Apa yang sedang kita alami sekarang adalah kegagalan pasar yang dramatis,” imbuhnya. Meski tidak menolak kapitalisme, Yunus mengkritik pengelolaan pasar ala kapitalisme yang disebutnya terlalu memusatkan perhatian pada hanya memberi dan memberi insentif kepada kalangan bisnis serta maksimalisasi laba sejadi-jadinya.

“Harusnya insentif untuk tujuan-tujuan sosial juga termasuk di dalamnya. Diperlukan lebih banyak lagi perusahaan yang tak hanya melulu memburu untung setinggi-tingginya, tapi juga memberi kemanfaatan yang besar bagi kemajuan sosial,” kata Yunus. Yunus menyebut upaya menumpuk untung sebanyak mungkin hanya membuat kegiatan bisnis tidak memiliki tujuan apa-apa atau hampa.

“Orang-orang mestinya menanamkan uangnya dalam sesuatu yang lebih berarti dan saya bisa menyebut ini sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup seluruh orang,” kata Yunus.

Ada Intervensi Asing di Penyusunan UU Migas : USAID Alirkan 21,1 Juta Dollar AS atau Rp 200 Miliar

Jakarta, Kompas – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta baru. Saksi ahli yang dihadirkan menduga ada intervensi asing dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyampaikan keyakinannya itu pada sidang Panitia Angket yang berlangsung tertutup di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (27/8).

Sidang menghadirkan dua saksi ahli. Selain Kurtubi, pengamat perminyakan Wahyudin Yudiana Ardiwinata juga memberi keterangan. Sebelum memberikan keterangan, keduanya disumpah lebih dulu. Sidang dipimpin Ketua Panitia Angket Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Keyakinan Kurtubi itu dikuatkan panitia angket dari PAN, Dradjad Wibowo. Seusai mendengarkan pandangan Kurtubi, Dradjad yang juga seorang ekonom menyerahkan sejumlah dokumen yang dimilikinya.

Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal.

Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”

Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.

Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, Panitia Angket belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana-mana. Kami belum dapat,” ujarnya kepada pers.

Konseptor harus dipanggil

Seusai sidang, Kurtubi juga menegaskan kembali keyakinannya itu saat ditemui pers. Menurut dia, inefisiensi tata kelola minyak saat ini adalah dampak dari UU Migas No 22/2001. ”Inisiator UU Migas itu dari International Monetary Fund lewat letter of intent. IMF mengharuskan Indonesia mengubah UU Migas-nya. IMF menyodorkan UU Migas. Jadi, pasti ada intervensi asing,” ujarnya.

Atas dasar itu, Kurtubi juga merekomendasikan Panitia Angket segera merombak UU Migas No 22/2001 dan memanggil semua pejabat yang terlibat dalam penyusunan UU itu.

”UU Migas itu konseptornya pasti orang Indonesia juga. Mungkin, beliau-beliau itu masih ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, atau tempat lain,” ungkapnya.

Pejabat yang harus dipanggil itu adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BP Migas sejak Rachmat Sudibyo sampai sekarang, Direksi Pertamina, serta Tim Konseptor UU Migas dan Tim Penjualan LNG Tangguh.

Mafia perminyakan juga harus diberantas karena mereka ini yang menyebabkan inefisiensi BBM nasional, terutama dalam manajemen impor.

Menurut Zulkifli, saksi ahli juga menyebutkan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari adanya UU Migas No 22/2001 ini adalah para trader minyak. (sut)

Penerbangan
1.300 Pegawai Merpati Nusantara Akan Diberhentikan

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (7/8), mengambil keputusan untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara dengan menyuntik kembali dana dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 300 miliar dari pos penyertaan modal di APBN-Perubahan 2008.

Dari jumlah PMN itu, Rp 223 miliar di antaranya akan dipakai untuk membayar pesangon 1.300 pegawai Merpati Nusantara yang akan diberhentikan.

Adapun Rp 50 miliar akan dipakai untuk modal kerja. Sisanya, selain untuk biaya operasional pengalihan armada ke Makassar, Sulawesi Selatan, juga untuk merevitalisasi pesawat yang tidak bisa terbang.

Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas mengenai restrukturisasi Merpati Nusantara di Kantor Presiden.

Dalam keterangan pers, hadir Direktur Utama Merpati Nusantara yang baru, Bambang Bhakti. ”Karena rugi terus-menerus dan mengalami kesulitan besar, Merpati harus direstrukturisasi secara total sesegera mungkin. Selain diputuskan dipindahkan operasinya ke Makassar, pemerintah juga akan menyediakan dana tambahan, di antaranya untuk program pesangon 1.300 pegawai. Program ini tidak termasuk pilot. Kalau pilot akan dikoordinasikan dengan PT Garuda Indonesia,” ujar Sofyan.

Sofyan menyebutkan, akhir Agustus ini diharapkan program pembayaran pesangon pegawai sudah bisa dimulai.

Per tahun 2008, total utang Merpati tercatat sekitar Rp 2,3 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum dana PMN diberikan, Merpati harus diaudit dulu dan memperbaiki kinerjanya. (har)

Pertambangan
Royalti Harus Dibayar, Restitusi Tunggu Hukum

Jakarta, Kompas – Perusahaan tambang batu bara harus membayar dahulu kewajiban royalti kepada pemerintah sambil menunggu proses hukum soal restitusi rampung. Royalti dan restitusi adalah dua hal yang berbeda.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (6/8). Ia menanggapi pencekalan 14 direksi yang perusahaannya masih menunggak royalti hasil tambang senilai Rp 3,36 triliun. Pencekalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ini atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Royalti dan restitusi adalah dua isu yang berbeda ranahnya. Tidak bisa dua obyek hukum yang berbeda digabungkan. ”Jadi, royalti harus dibayar dan restitusi bergantung pada keputusan hukum nantinya,” ujar Dradjad.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan mengatakan, pihaknya keberatan atas tindakan perusahaan tambang yang menahan dana hasil produksi batu bara (DHPB).

Setoran DHPB adalah hasil penjualan 13,5 persen batu bara bagian pemerintah yang dititipkan untuk dijual melalui perusahaan ditambah dana pengembangan batu bara.

DHPB merupakan kewajiban perusahaan yang harus disetor ke pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak, selain kewajiban lainnya, seperti royalti.

Alasan perusahaan memotong langsung setoran DHPB itu, sebagai kompensasi untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

Ketentuan ini memasukkan batu bara ke dalam kelompok barang bukan kena pajak. Akibatnya, PPN masukan yang telah disetorkan perusahaan kepada pemerintah tak bisa direstitusi.

BEI akan meminta penjelasan

Bambang mengakui, jika mengacu pada kontrak karya pertambangan batu bara generasi pertama, perusahaan punya alasan untuk tetap minta restitusi.

Hal itu sesuai Pasal 11 Ayat 1 Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara yang menyatakan, selama kontrak berlangsung, perusahaan tidak terkena perubahan aturan pajak (nail down).

”Kalau restitusi itu dibayarkan, perusahaan akan bayar lagi DHPB kepada pemerintah. Tetapi, biar hukum yang menilai,” kata Bambang. Setelah beberapa kali ditegur tidak juga membayar, Departemen ESDM kemudian melimpahkan masalah ini ke Departemen Keuangan. Depkeu lewat Panitia Urusan Piutang Negara kemudian menagih. Perusahaan yang menahan DHPB balik menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat.

PTUN kemudian memenangkan gugatan perusahaan penunggak. PUPN diminta menghentikan penagihannya. Pemerintah kemudian banding ke Mahkamah Agung. Gugatan banding itu sampai saat ini masih dalam proses.

Dalam pernyataan bersama PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Kideco Jaya Agung, tindakan permintaan pencekalan oleh Menteri Keuangan dinilai melawan hukum.

Dirut Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari direksi PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Energy Tbk terkait tunggakan pembayaran royalti ini.(DOT/REI/oin)

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.