Indonesia Today In Brief

Sumber: Republika Online, Tempo Interaktif.

Ekonom Dr Sjahrir meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Senin (28/7) pukul 09.00 waktu setempat karena sakit, dalam usia 63 tahun. Jenazah almarhum akan dibawa ke Jakarta Senin malam.

Rencananya jenazah pendiri Partai Perhimpunan Indonesia Baru itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (29/7). Sebelumnya almarhum akan disemayamkan di rumah duka Jl Sukabumi No 8 Menteng, Jakarta Pusat.

Almarhum yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden lahir di Kudus, Jawa Tengah, 24 Februari 1945. Ia meninggalkan seorang istri, Kartini Panjaitan, serta dua orang anak, Pandu dan Gita.

Sjahrir divonis mengidap kanker paru-paru sejak 22 Juni 2008. Padahal sebelumnya, Sjahrir tidak pernah mengeluh ataupun batuk-batuk.

Menurut Hariman Siregar, sahabatnya itu meninggal akibat gagal sistem organ (multi organ failure). “Penyebabnya gagal organ karena kanker,” kata dia.

Hariman mengaku mendapat kabar duka tersebut saat check in untuk berangkat ke Singapura. Semula, keberangkatan untuk menjenguk Sjahrir. Sebab, kemarin, kondisi Sjahrir memburuk. “Sekarang, semua keluarganya masih di sana,” kata Hariman.

Menurut dia, Sjahrir dirawat di Singapura sejak 20 Juni lalu. Ia baru saja menghadiri pernikahan anaknya di Washington, Ameriksa Serikat. Namun, kesehatannya terus menurun dan segera dirawat di Singapura. “Tadinya dikira asma, ternyata kanker paru-paru stadium akhir,” kata Hariman.

Sumber : Kompas, Koran Tempo

Presiden Komisaris PT Gudang Garam Tbk Rahman Halim (61) meninggal dunia di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura, Minggu (27/7) pukul 05.16 waktu setempat. Jenazah pengusaha bernama asli Tjoa To Hing, salah satu orang kaya dunia versi majalah Forbes (#1, 2002 dan #8,2007), itu tiba di Kediri pukul 18.00 dan disemayamkan di rumah duka di Jalan Demak Nomor 1, Kelurahan Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur.

Seorang kerabat yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan, Rachman meninggal dunia setelah mengalami pecah lambung. “Hanya itu yang saya ketahui,” ujarnya.

Hingga semalam keluarga almarhum belum memberikan kepastian tentang kapan dan di mana putra pertama pendiri PT Gudang Garam, Surya Wonowidjojo, itu dimakamkan.

Jenazah Rahman dibawa ke Kediri dengan satu helikopter milik PT Gudang Garam melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya. Sebelum disemayamkan di rumah duka, jenazah dibawa mengitari Gedung Sasana Krida Surya Kencana di Kediri, salah satu gedung baru milik PT Gudang Garam yang belum sempat diresmikan.

Ribuan warga memadati sepanjang jalan pabrik. Mereka ingin menyaksikan untuk terakhir kalinya jenazah pemilik perusahaan yang mempekerjakan 140 ribu karyawan itu.

Puluhan wartawan dan juru foto tak diizinkan mendekat, apalagi mengambil gambar jenazah. “Belum ada izin dari keluarga,” kata juru bicara Gudang Garam, Vidya Rahayu B.

Rahman meninggal tepat sebulan setelah perayaan ulang tahun ke-50 PT Gudang Garam, 26 Juni 2008.

Rachman alias Tjoa To Hing lahir di Kediri pada 30 Juli 1947. Survei yang dilakukan majalah Forbes pada 2002 menempatkan Rachman sebagai orang terkaya di Indonesia. Ia memiliki kekayaan US$ 1,8 miliar atau setara dengan Rp 18 triliun (kurs Rp 10 ribu per dolar AS).

Rachman memulai karier di Gudang Garam milik ayahnya (Surya Wonowidjojo) sebagai pengawas bangunan pada 1969 saat perusahaan itu mulai meroket. Dari situ, Surya mulai mengajari sang putra mahkota cara mencampur saus dan membedakan rasa rokok.

Karier Rachman melejit pada 1983 ketika dipercaya menjadi salah satu direktur dan, sebagai puncaknya, menduduki kursi Presiden Direktur PT Gudang Garam pada 1984. Pada tahun 2000, jabatan direktur dilepasnya dan sampai meninggal ia menjabat sebagai presiden komisaris.

Salah satu kunci sukses Rachman memimpin Gudang Garam adalah dia selalu membayar tunai bahan baku tembakau dan cengkeh dari petani. Rachman menikah dengan Feni Olivia dan memiliki dua orang anak.

1. Kasus Penyerobotan Lahan Tambang : Polisi Sidik Perusahaan Bakrie

Bupati Kutai Timur dinilai tak berwenang menyetop kegiatan penambangan.
BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah meningkatkan kasus dugaan penyerobotan lahan PT Kaltim Prima Coal ke status penyidikan. Perusahaan milik Keluarga Bakrie ini dituding telah menggunakan lahan seluas 2.200 hektare milik PT Porodisa Trading & Industrial untuk kegiatan penambangan batu bara.
“Sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Arif Wicaksono di Balikpapan kemarin.
Selain Kaltim Prima, Arif melanjutkan, status penyidikan ditetapkan untuk PT Perkasa Inaka Kerta (Grup Bayan Resources) yang juga dituding menyerobot lahan milik Porodisa seluas 9.720 hektare.
Menurut Arif, Porodisa telah melaporkan penyerobotan lahan ini ke polisi tiga bulan lalu. Polisi langsung menindaklanjuti dengan memeriksa pejabat Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Kaltim Prima Coal, dan Perkasa Inaka. “Sudah memeriksa saksi yang mengetahui masalah ini,” tuturnya.
Meski demikian, polisi belum menetapkan seorang pun tersangka. Menurut Arif, polisi harus mengumpulkan keterangan saksi-saksi lain yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. “Kami memang berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Kasusnya berkaitan dengan kepemilikan izin,” ujarnya.
Kaltim Prima adalah anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga Bakrie. Bumi Resources merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia.

2. Polisi Cari Lima Jenazah Lain Korban Ryan

Penggalian kuburan lima jenazah, rencananya, dilakukan hari ini.
Surabaya – Aparat Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama tim forensik hari ini, rencananya, akan menggali kembali pekarangan belakang rumah orang tua Verry Idham Henyaksyah alias Ryan di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Sumber Tempo di Kepolisian Daerah Jawa Timur mengatakan Ryan telah mengakui ada lima jenazah lagi yang dikubur di tempat tersebut. Lima jenazah ini tidak termasuk empat jenazah yang telah ditemukan pada Senin pekan lalu. “Lima jenazah ini tidak dimasukkan dalam septic tank seperti yang disebut selama ini,” kata dia di Surabaya kemarin.
Tentang identitas lima jenazah tersebut, sumber ini enggan menyebutkan. Namun, dia tidak membantah atau mengiyakan jika disebut lima jenazah itu adalah mereka yang selama ini dilaporkan hilang oleh keluarga masing-masing. “Mungkin saja mereka,” katanya.
Sebelumnya, beberapa orang melaporkan anggota keluarga mereka hilang kepada Kepolisian Resor Jombang. Salah satunya Mujiana, yang melaporkan suaminya, Muhammad Aksoni, hilang sejak 11 November 2007. Belakangan polisi menemukan motor Suzuki Thunder milik Aksoni di rumah Mulyo Wasis, kakak Ryan. Orang hilang yang juga dilaporkan adalah Agustinus Fitri Setiawan, 28 tahun, yang hilang sejak 8 Juni 2007. Ryan mengaku pernah diantar Agus ke Stasiun Kereta Api Jombang.
Sedangkan Nanik Hidayati, 32 tahun, dan anaknya, Silvia Ramadani Putri, 3 tahun, dilaporkan hilang sejak 2 April lalu oleh suaminya, Soeprayitno. Penghuni Perumahan Kepuh Permai, Jombang, ini teman akrab Ryan di pusat kebugaran Marcela Gymnastic, Jombang.
Yang juga dilaporkan hilang adalah Zainal Abidin, penyiar radio Gita FM, Jombang, yang raib sejak 22 Juli 2007. Ryan adalah pengagum Vian–panggilan Zainal–dan kedua berteman akrab. Sedangkan Fauzi Suyanto, warga Ploso, Nganjuk, dilaporkan hilang sejak 21 September 2007.

3. Bos Gudang Garam Tutup Usia

KEDIRI – Presiden Komisaris PT Gudang Garam Tbk Rachman Halim menghembuskan napas terakhir pada usia 61 tahun di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, pukul 05.16 waktu setempat.
Kami baru dapat keterangan resminya dari keluarga,” kata Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum PT Gudang Garam Slamet Budiono dalam pesan pendek yang dikirim kepada Tempo kemarin.
Seorang kerabat yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan, Rachman meninggal dunia setelah mengalami pecah lambung. “Hanya itu yang saya ketahui,” ujarnya.
Jenazah Rachman tiba di pabrik Gudang Garam, Kediri, pukul 17.00 WIB. Jenazah diangkut dengan helikopter dari Bandara Juanda, Surabaya. Setelah diistirahatkan sejenak di gedung Sasana Krida Surya Kencana, jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Demak Nomor 1 yang terletak dalam kompleks pabrik.
Ribuan warga memadati sepanjang jalan pabrik. Mereka ingin menyaksikan untuk terakhir kalinya jenazah pemilik perusahaan yang mempekerjakan 140 ribu karyawan itu.
Puluhan wartawan dan juru foto tak diizinkan mendekat, apalagi mengambil gambar jenazah. “Belum ada izin dari keluarga,” kata juru bicara Gudang Garam, Vidya Rahayu B.

Berita Utama No. 3. Bencana lumpur Lapindo (Sidoarjo), sudah lebih dari 2 tahun terjadi tetapi nampaknya belum ada penanganan yang sepatutnya. Apapun penyebabnya ini jelas bencana, tentunya penanganan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana (terutama pada fase tanggap darurat, rehabilitasi dan konstruksi) sebaiknya dikedepankan dengan tujuan utama menyelamatkan korban sebagai prioritas utama.

1. Pulau Seribu Tertinggal Jauh : Aparat Pemerintah Tak Ubahnya Pelancong

Pascal S Bin Saju
Jakarta, kompas – Kepulauan Seribu yang masih bagian dari wilayah DKI Jakarta, dengan penduduk 20.565 orang, kini tetap tertinggal jauh dari wilayah- wilayah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, warganya belum terlayani angkutan yang memadai. Akibatnya, ekonomi mereka tertinggal.
Beragam masalah terekam saat mengunjungi wilayah itu pada Kamis siang hingga Sabtu (19/7) pagi. Pulau pertama yang direncanakan dikunjungi adalah Pulau Pramuka, ibu kota Kabupaten Kepulauan Seribu, kemudian Pulau Panggang dan Pulau Karya. Semuanya berada dalam Kabupaten Kepulauan Seribu.
Setelah memastikan tidak ada kapal yang berlayar ke Pulau Pramuka, akhirnya Kompas meninggalkan Pantai Marina Ancol menuju Muara Angke. Kapal di Marina hanya mengangkut penumpang ke pulau tujuan wisata.
Ancol dan Angke adalah dua pelabuhan embarkasi (pemberangkatan) sekaligus debarkasi (kedatangan) di Jakarta jika orang bepergian ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Dari Muara Angke ada 16 kapal kayu yang biasanya berlayar pada pukul 07.00-08.00 dan 12.00-13.00. Umumnya, kapal-kapal itu tidak dilengkapi dengan sarana keselamatan pelayaran, seperti jaket penolong, kompas, dan radio.
Belum sejam dari Muara Angke, kapal sudah dipukul gelombang tinggi yang mencapai 2 meter. Faqih (53), penumpang yang juga juragan 12 kapal ikan dari Pulau Kelapa, menjelaskan, pada musim angin timur seperti saat ini, laut tidak menentu dan gelombang tinggi sering muncul tiba-tiba.

2. Semoga Mereka Tak Cuma Umbar Janji

Kandidat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2008-2011 menyatakan komitmennya untuk meningkatkan spirit kewirausahaan di kalangan pemuda. Mereka berpendapat, semakin banyak wirausahawan, perekonomian nasional akan semakin cepat berkembang.
Ada empat kandidat ketua umum Hipmi periode 2008-2011 yang bertarung dalam pemilihan pada musyawarah nasional, Minggu (20/7) ini di Nusa Dua, Bali. Mereka adalah Erwin Aksa yang direkomendasikan Hipmi Sulawesi Selatan, Novita Dewi (Jakarta), Bagus Haryosoeseno (Jawa Timur), dan Ridwan Mustafa (Jawa Barat). Siapa pun yang terpilih akan menggantikan Sandiaga S Uno yang sudah habis masa jabatannya.
”Kami mencoba mengubah mindset pemuda dari pencari kerja menjadi pencipta kerja atau berwirausaha,” kata Erwin.
Negara maju umumnya memiliki wirausaha yang lebih banyak ketimbang negara berkembang, apalagi miskin. Amerika Serikat, misalnya, memiliki wirausaha 11,5 persen dari total penduduknya. Sekitar 7,2 persen warga Singapura adalah pengusaha sehingga negara kecil itu maju. Indonesia dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya ternyata hanya memiliki wirausahawan tak lebih 0,18 persen dari total penduduknya. Secara historis dan konsensus, sebuah negara minimal harus memiliki wirausaha 2 persen dari total penduduk agar bisa maju.
Untuk mengubah mindset tersebut, Erwin berupaya mengatasi permasalahan pemuda untuk berwiraswasta, seperti sulitnya pembiayaan perbankan, minimnya kemitraan, mental sebagian besar pemuda yang tidak berani mengambil risiko, dan sulitnya mencari peluang usaha.

3. Korban Lumpur Lapindo Kecewa kepada Cagub : Tak Satu Pun Cagub Jatim Berani Bersikap soal Penanganan Lumpur

Surabaya, Kompas – Korban semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan mereka terhadap lima pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2008-2013. Tak satu pun dari calon gubernur itu yang berani memberikan jawaban tegas tentang berani atau tidak membuat kontrak politik dengan para korban lumpur Lapindo.
Pertanyaan tentang kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo ini muncul sebagai pertanyaan pertama dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diselenggarakan hari Sabtu (19/7) malam di Taman Tugu Pahlawan, Surabaya.
Hadir sebagai panelis dalam acara yang dihadiri sekitar 500 orang ini adalah pengajar sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Daniel Sparringa; pengajar komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto; dan pengusaha media massa, Dahlan Iskan.
Atas pertanyaan tentang kontrak politik ini, calon gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang perlu diselesaikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo adalah membuat ganti untung dengan para korban. Adapun Sutjipto menuturkan, para korban yang punya kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam kasus ini.
Soenarjo mengatakan, yang penting diselesaikan dalam kasus lumpur Lapindo adalah unsur manusianya. Jawaban senada disampaikan Achmady, yang mengatakan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam kasus ini. Sedangkan Soekarwo menyatakan berkomitmen ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik.

4. Trauma Korupsi Masih Landa KPU

Jakarta, Kompas – Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum periode lain menyebabkan trauma terhadap jajaran KPU yang akan melaksanakan Pemilihan Umum 2009.
”Ada trauma di KPU,” ucap Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (19/7), saat berbincang dengan pers seusai melantik Wakil Sekjen KPU dan jajaran pejabat struktural eselon II.
Ketika dibuka pendaftaran untuk jabatan eselon II pun tidak ada yang tertarik menjadi kepala biro yang berkaitan dengan keuangan atau pengadaan barang. Namun, posisi-posisi itu bisa terisi juga dan dilantik.
KPU periode sebelumnya, selain pimpinan, banyak juga jajaran Sekretariat Jenderal KPU dijerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dilantik sebagai wakil sekjen adalah Asrudi Trijono untuk mendampingi Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi. Pejabat eselon II yang dilantik terdiri dari tujuh kepala biro, satu inspektur, dan tujuh wakil kepala biro. Mereka diangkat sumpah untuk tidak menerima hadiah atau pemberian dari siapa pun yang terkait dengan jabatannya, bekerja dengan jujur, cermat, serta lebih mementingkan kepentingan negara daripada kelompok atau diri sendiri.
Kepala Biro Logistik Dalail dalam perbincangan dengan pers seusai pelantikan juga mengaku merasa ngeri menduduki posisi barunya itu. ”Mengapa ngeri, soalnya dulu itu ke Cipinang semua,” ucapnya. (sut)

5. Jelaskan Program Pangan kepada Rakyat

Simalungun, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemimpin di setiap daerah menjelaskan seluruh program pengembangan pangan kepada rakyat. Rakyat harus mengetahui langkah pemerintah mengatasi persoalan pangan.
Presiden Yudhoyono menyampaikan itu saat panen raya padi di Nagori (setingkat desa) Panembeian, Kecamatan Panembeian Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (19/7).
”Termasuk (program) yang sedang dibicarakan pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), semua harus transparan,” kata Presiden dalam sambutannya.
Persoalan pangan, ungkap Kepala Negara, merupakan persoalan global yang dihadapi negara mana pun. Presiden mengajak pemimpin daerah, petani, dan pengusaha sama-sama melakukan reformasi dan revitalisasi sektor pertanian yang harus dilakukan besar-besaran. ”Pola penanaman, pemilihan benih, irigasi, dan anggaran semuanya harus tepat,” kata Presiden.
Salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan adalah memberikan subsidi bantuan pupuk. ”Jangan sampai pupuk lari kepada mereka yang tidak berhak. Jika ini yang terjadi, tangkap dan masukkan penjara,” ujar Presiden.
Presiden Yudhoyono mengemukakan, pemerintah juga mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR), terutama untuk petani. Kredit ini diberikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Petani bisa memperoleh kredit dari bank itu dengan syarat yang mudah.

6. Wapres: KTM Berikan Keadilan Pelayanan

Boalemo, Kompas – Kota Terpadu Mandiri atau KTM, yang digagas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sejumlah desa transmigrasi, dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat desa bahwa mereka mendapat perhatian dan layanan yang sama dengan rakyat di kawasan kota besar lain dalam pembangunan.
Selain akan dikembangkan sebagai pusat industri, investasi, dan jasa bagi penduduk desa transmigrasi dan desa di sekitarnya, yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, kawasan KTM juga akan dibangun menjadi pusat layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya oleh pemerintah pusat bersama pemerintah setempat.
Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada acara pencanangan KTM Pawonsari di desa transmigrasi Bawon II dan Bawon III, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Sabtu (19/7). Acara itu dihadiri Mennakertrans Erman Soeparno, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Bupati Boalemo Iwan Bokings, dan pejabat lainnya.
”KTM dibentuk di daerah yang penduduknya banyak dan menghasilkan berbagai produksi komoditas sehingga akan dibangun sentra industri dan investasi serta jasa yang bisa menggerakkan ekonomi, selain juga akan dibangun pusat layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, rakyat di desa ini merasa mendapat layanan yang sama dan baik dari pemerintah pusat dan daerah,” kata Kalla.

7. Paus Meminta Maaf : Korban Skandal Seks Tuntut Aksi

Sydney, Sabtu – Paus Benediktus XVI hari Sabtu (19/7) untuk pertama kalinya meminta maaf langsung kepada sejumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan para pastor di Australia. Paus menilai, pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan dan pelakunya harus diseret ke pengadilan.
Permintaan maaf ini disampaikan Paus di akhir khotbahnya di Katedral Santa Maria, Sydney, Australia. Paus berada di Sydney sejak Minggu pekan lalu guna ambil bagian dalam Hari Pemuda Sedunia yang dihadiri lebih dari 250.000 pemuda dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang kemarin tampil dengan bendera Merah Putih dalam parade di Sydney.
”Sungguh, saya sungguh memohon maaf atas perih dan penderitaan yang dirasakan korban, dan saya menjamin sebagai pastor (gembala) mereka, saya juga ikut merasakan penderitaan mereka,” ujar Paus. Skandal seks ini jelas suatu yang memalukan yang semua kita rasakan.
Paus menyebutkan pelecehan seksual terhadap anak-anak sebagai sebuah kejahatan. Dia mengatakan, mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus diseret ke pengadilan.
Penegasan Paus di Sydney ini termasuk yang paling eksplisit menyangkut skandal seks yang dilakukan pastor Katolik di sejumlah negara. Misalnya, Paus dalam pernyataan maaf sampai menggunakan kata ”saya” hingga tiga kali, sesuatu yang jarang terjadi. Dia juga menegaskan perlunya pelaku diseret ke pengadilan. Semua ini diharapkan dapat memuaskan para korban.

8. Sengketa Perbatasan : Kamboja dan Thailand

Preah Vihear, Sabtu – Sebuah letusan senjata yang timbul diyakini akan memicu kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di seputar Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara itu. Ratusan tentara dari kedua pihak terus dikerahkan ke seputar Preah Vihear, Sabtu (19/7).
Wartawan yang berada di seputar kuil Hindu peninggalan abad ke-11 itu memperkirakan lebih dari 300 tentara Kamboja berhadapan dengan sekitar 100 tentara Thailand. Jumlah ini terus bertambah sejak hari Jumat malam. Komandan militer masing-masing menolak merinci jumlah anggota pasukan mereka.
Eskalasi jumlah tentara di seputar Kuil Preah Vihear ini berkaitan dengan klaim wilayah perbatasan itu antara Kamboja dan Thailand. Keputusan UNESCO dua pekan lalu yang menjadikan Preah Vihear sebagai salah satu warisan dunia membuat Thailand tersinggung. Kamboja yang mengajukan Preah Vihear ke UNESCO.
Sebelumnya, Brigjen Chea Keo dari militer Kamboja mengemukakan, pihaknya sudah mengerahkan sekitar 800 tentara guna menghadapi sekitar 400 tentara Thailand di daerah tersebut. Pengerahan pasukan kedua negara itu sudah memasuki hari kelima.
Situasi di Preah Vihear cukup tegang. Tentara kedua pihak beberapa kali berada pada jarak yang cukup dekat. Sebuah letusan senjata akibat keteledoran atau karena emosi yang lepas diyakini akan memicu terjadinya kontak senjata di antara kedua negara.

Inilah sebagian rekaman pembicaraan Ayin dan Jaksa Urip pada 10 Juni 2008 pukul 21.00, selama empat menit, Artalyta alias Ayin menelepon Urip. Ia juga mengarahkan keterangan yang akan disampaikan Urip jika dimintai keterangan di pengadilan. Artalyta meminta Urip tetap konsisten dengan keterangan tentang proposal permohonan dana untuk perbengkelan.

Dari Kompas:
Ayin (A): Halo… Pak Guru
Urip (U): Iya… Ibu Guru.
A: Intinya besok tetap konsisten pada semula itu. Pokoknya perbengkelan itu kan ada. Sudah kan ininya, apa namanya…?
U: Sudah saya kasihkan itu…
A: Bukan, ininya, proposal bengkelnya.
U: Ya…
A: Jadi semua itu, bengkel kan juga logis itu. Saya bilang itu kan dulu ada tanah di situ. Saya minta inilah, tetapi nanti ditanyain bagaimana saudara terdakwa keterangannya. Nanti saya bilang udah cukup. Begitu ceritanya….
U: Eehhhhh eeeeh
A: Anda kan dalam sidang lima rektor itu. Trus yang lima rektor itu Anda kan menghadap dia, yang paling kiri. Itu Pasti, dia ngulitin. Biasa, dia pasti yang namanya ujian gitu dia pasti keras ininya (pernyataan ini membuat pengunjung tertawa). Urip ngerti hukum. Iya kan. Pokoknya sesuai ini aja. Anda tunjukan bahwa saya ini ya begini. Pasal ini tidak boleh boleh men-judgement orang.
A: Terus kalau masalah surat, ungkapan itu, terserah Anda mau membuatnya bagaimana. Yang paling penting intinya begitu….
U: Iya
A: Paham kan?
U: Iya, saya masih inget semuanya….
A: Ndak, semula saya kan konsultasi, karena…. Eeh, ini hpnya aman. Kalau saya kan nomor Singapura.
U: Saya cuma sama istri aja…. Saya sendiri kok.
A: Enggak ada orang lain…?
U: Enggak, enggak kok.

Dari Koran Tempo:
SANDIWARA DUA GURU
Sama-sama di sel tahanan, sama-sama pegang telepon seluler, jadilah skenario baru untuk disodorkan di persidangan. Itulah yang dilakukan Artalyta Suryani alias Ayin dengan jaksa Urip Tri Gunawan dalam percakapan pada 10 Juni 2008, pukul 21.00 WIB, yang disadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Seperti diperdengarkan dalam persidangan Urip, terdakwa kasus penerima suap US$ 660 ribu dari Artalyta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin, keduanya mengatur skenario untuk menghadapi lima ”rektor”, sebutan keduanya untuk majelis hakim. Inilah petikannya:

Ayin: Halo, Pak Guru.
Urip: Iya, Ibu Guru.
Ayin: Jadi gini, ya. Prinsipnya besok itu sesuai keterangan beliau-beliau sama yang itu. Kemarin kan beliau sudah membantu Anda itu. Dia menyatakan, “Pokoknya dari awal nggak ada indikasi.”
Urip: Terus?
Ayin: Jadi besok seperti begitu saja. Seperti keterangan yang itu yang dibaca di BAP saya, itu bagus.
Urip: Ya.
Ayin: Intinya, besok tetep konsisten pada jumlah itu. Pokoknya perbengkelan itu, kan. Sudah ada kan ininya…, apa itu?
Urip: Apa itu?
Ayin: Ininya, proposal bengkelnya.
Urip: Ya…, ya….
Ayin: Jadi, itu bengkel kan sudah logis. Saya bilang itu ada tanah di situ.
Urip: Ya.
Ayin: Tapi kan nanti ditanyain, “Bagaimana Saudara terdakwa keterangannya?” Nanti saya bilang, “Udah cukup.” Ya, memang begitu ceritanya. Tapi, mesti yang diinget, besok yang satu itu, yang paling ujung…. Anda kan menghadap lima rektor majelis hakim—Red.), nah itu yang paling kiri (tempat duduk hakim Andi Bachtiar). Nanti, dia pasti ngulitin. Biasa, yang namanya ujian, dia pasti keras.

Pengakuan sebelumnya:
“Duit yang diterima dari Artalyta adalah hasil penjualan permata. Seratus persen tidak ada kaitan dengan jabatan saya.”
URIP, 3 MARET 2008
Pak Urip mau berdagang (permata). Itu dibiayai Artalyta.” —
JUNAIDI ALBAB SETIAWAN,KUASA HUKUM URIP, 11 MARET 2008
“Selain bisnis permata, Urip berencana membuka bengkel.” —
JUNAIDI ALBAB SETIAWAN,KUASA HUKUM URIP, 15 MARET 2008
Uang yang diberikan kepada Urip untuk membuka usaha di bidang perbengkelan.”
ARTALYTA, 30 JUNI 2008

Jika sebuah kesalahan harus ditutupi, maka dibuat seknario untuk menutupinya. Tetapi jika skenario penutupan itu ternyata terbongkar juga, makin beratlah bobot kesalahan itu. Inilah yang terjadi pada Ayin dan Urip. Rekaman pembicaraan mereka tanggal 10 Juli, setelah mereka dipenjara, menjadi bukti.

1. Artalyta-Urip Susun Skenario Bohong

Polisi membantah tahanan boleh memakai telepon seluler.
JAKARTA–Artalyta Suryani, terdakwa pemberi suap US$ 660 ribu kepada jaksa Urip Tri Gunawan, mengatur skenario dengan Urip untuk menghadapi persidangan. Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan antara keduanya yang diperdengarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Hubungan telepon terjadi pada 10 Juni lalu, pukul 21.00 WIB. Padahal saat itu keduanya sudah ditahan. “Besok kita konsisten pada jumlah itu. Pokoknya perbengkelan itu, kan?” ujar Artalyta dalam rekaman tersebut.
Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Maret 2008. Kala itu dia berada di rumah Sjamsul Nursalim di Jalan Terusan Hang Lekir II, WG 9, Simprug, Jakarta Selatan. Ia tertangkap tangan menerima uang senilai US$ 660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar dari Artalyta. Beberapa jam kemudian Artalyta juga dibekuk.
Artalyta ditahan di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta. Adapun Urip ditahan di Markas Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok. Kendati sama-sama ditahan, mereka ternyata bisa mengobrol lewat telepon seluler.

2. Pengutang Kakap Nakal Terancam Paksa Badan

Sempat terganjal masalah hukum.
Jakarta — Pemerintah akan memberlakukan sanksi paksa badan atau gijzeling terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang tidak kooperatif membayar utang kepada negara.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, upaya paksa badan itu akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama yang akan ditandatangani oleh dirinya selaku Menteri Keuangan, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto. “Menurut saya, (para obligor) sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jadi, gijzeling menjadi urgen (mendesak),” katanya setelah menghadiri rapat koordinasi penanganan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
Sri Mulyani, yang juga pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian, menjelaskan saat ini tim ketiga lembaga negara itu sedang memproses penyelesaian surat keputusan bersama tersebut. Tim, katanya, akan menetapkan standar operasi dan prosedurnya sehingga langkah-langkah paksa badan secara hukum akan kuat.
Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, surat keputusan bersama paksa badan terhadap para pengutang kakap sebenarnya pernah akan dicoba beberapa tahun silam. Tapi hal itu urung dilaksanakan karena masih terganjal masalah hukum di Mahkamah Agung. “Kini kami akan membicarakan kembali supaya penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

3. Pergeseran Jam Kerja Hanya untuk Jawa-Bali

“Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin.
JAKARTA – Kebijakan peralihan jam kerja industri dari Senin-Jumat ke hari libur Sabtu-Minggu hanya akan diberlakukan untuk wilayah Jawa-Bali mulai 21 Juli mendatang.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengemukakan, untuk memudahkan pelaksanaan, kebijakan itu akan dibagi untuk empat wilayah. Jawa Barat satu kelompok dengan Banten, Jawa Tengah digabung dengan Yogyakarta, sedangkan Jawa Timur dan Bali terpisah.
“Pelaku industri di keempat wilayah ini berjumlah 12 ribu,” kata Fahmi setelah menghadiri pembukaan International Furniture & Craft Fair Indonesia di Hotel JW Marriot kemarin. Namun, kata dia, pelanggan industri tersebut memakai 38 persen dari total kebutuhan listrik.
Kondisi ini jauh berbeda dengan pelanggan rumah tangga. Total pelanggannya mencapai 40 juta, namun pemakaian listriknya hanya 26 persen dari total kebutuhan. Karena itu, kebijakan yang ditujukan kepada pelaku industri dianggap cukup efektif mengurangi beban pemakaian listrik.

4. Pencabutan BAP Aulia Tak Berpengaruh

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh. “Biar saja,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar kemarin.
Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan, keterangan saksi atau tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP) hanya merupakan salah satu alat bukti. “Masih ada banyak bukti lain,” ujarnya.
Haryono menegaskan, KPK tidak akan berhenti dan akan terus melakukan penyidikan. Fakta-fakta baru yang muncul di pengadilan pun akan dikumpulkan. “Kesaksian Aulia di persidangan (yang mencabut BAP) itu juga bisa jadi alat bukti.”

5. Horta Dituding Menutup Proses Pengadilan

Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999.
DILI — Kelompok oposisi di Timor Leste menuding Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao sengaja menutup proses pengadilan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. “Horta dan Xanana tahu lebih dulu misi Komisi Kebenaran dan Persahabatan,” kata Fernanda Borges, anggota parlemen dari Fraksi Partai Persatuan Nasional, kemarin.
Protes terkait dengan hasil Komisi, yang akan dilanjutkan dengan permintaan maaf oleh pemerintah kedua negara, juga disampaikan anggota parlemen dari Fraksi Fretilin, David Dias Ximenes. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Indonesia tidak akan berjalan jika keadilan bagi para korban belum menentu. “Kalau berbicara soal keadilan, harus ada hak dan tanggung jawab,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim mengatakan bahwa para korban pelanggaran hak asasi di Timor Timur masih bisa mencari keadilan melalui jalur internasional. “Korban bisa menuntut dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka peradilan internasional terhadap pelaku,” katanya.

6. Anwar Ibrahim Dibebaskan dengan Jaminan

Anwar menolak menjalani tes DNA.
JAKARTA — Kepolisian Kuala Lumpur kemarin membebaskan pemimpin oposisi Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, dengan jaminan ia akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada 18 Agustus.
Anwar sempat ditahan semalam dengan tuduhan melakukan sodomi dengan bekas sukarelawannya, Mohamad Saiful Bukhari Azlan, 23 tahun.
“Jika menolak datang, ia harus membayar 10 ribu ringgit (sekitar Rp 28 juta),” kata Sivarasa Rasiah, pengacara Anwar sekaligus Wakil Presiden Partai Keadilan, kepada Tempo melalui telepon.
Sebelum dibebaskan kemarin sekitar pukul 09.45 waktu setempat, Anwar diperiksa dua kali, yaitu pada Rabu pukul 14.30-19.30 dan kemarin pagi pukul 08.30-09.00.
Menurut Sivarasa, Anwar menandatangani berita acara pemeriksaan setebal 16 halaman berisi sekitar 112 pertanyaan.
Sivarasa mengatakan polisi menetapkan Anwar sebagai tersangka hanya berbekal laporan Saiful yang mengaku menjadi korban. Dalam pemeriksaan itu, Anwar menolak menjalani tes DNA dengan alasan sudah pernah dilakukan ketika ada tuduhan serupa sepuluh tahun lalu. “Anwar menolak tuduhan liwat (sodomi),” ujar Sivarasa.

Berita Utama Kompas yang paling menarik hari ini menurut saya adalah No. 5. Rekan Singal pernah menulis perumpamaan yang sangat mengena mengenai krisis energi, silakan kunjungi blognya!

Wakil Presiden JK adalah orang yang smart, juga pandai berdebat. Saya lihat beberapa kali argumentasi menghadapi para penyerangnya tegolong piawai. Tetapi mohon kepiawaianya tersebut jangan disalah-gunakan untuk memutar-balikkan sebuah kenyataan. Pemerintah lalai dalam perencanaan energi, apapun alasannya. Yang pertama harus dilakukan adalah meminta maaf, titik!

Terus membela diri dengan argumentasi yang terlihat cerdas namun menyesatkan perlu dihentikan. Contoh, dia bilang berhasil meningkatkan kapasitas 40% dalam 3,5 tahun. Dibandingkan dengan dengan kurun 100 tahun sebelumnya yang ‘hanya’ 26.000 MW. Hasilnya, tetap krisis energi! Mau 1.000% kenaikan kapasitas jika hasilnya krisis energi berarti ada kesalahan, titik!

Bicara planning, executing, evaluation bukan hanya bicara angka2 global. Semua itu tidak ada artinya jika tidak bisa kita lacak (trace) hingga ke detil. Kita orang, banyak orang ‘jago’ bikin rencana global, tetapi jika bicara hingga detil, kita semua hampir kedodoran.

Baiklah kita bicara yang sederhana, bagaimana pohon masalah (problems tree) dari krisis energi? Bagaimana pohon tujuannya (goals tree)?

Dengan kenaikan 40%, dimana akar masalahnya sehingga krisis tetap terjadi? Tidak terungkap!

Selama kurun 100% (kapan?) hanya dibangun 26.0000 MW, tetapi kenapa tidak terjadi krisis energi seperti sekarang, apa pasal? Tidak terungkap!

Masalah penyelesaian krisis energi bukan masalah ‘kepiawaian’ retorika, tetapi kepiawaian penyelesaian masalah, titik!

1. Biaya Buku Memberatkan : Orangtua Siswa Harus Keluarkan Biaya hingga Rp 1 Juta Per Semester

Jakarta, kompas – Hari pertama sekolah, Senin (14/7), siswa dan orangtua dikejutkan dengan biaya pembelian buku pelajaran yang sangat memberatkan. Biaya yang harus dikeluarkan di beberapa sekolah mencapai Rp 1 juta per semester.
Program buku digital yang dicanangkan pemerintah dengan maksud menekan harga buku kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain sulit diunduh dari internet, hampir tidak ada sekolah yang menggunakan buku digital itu. Bahkan, banyak kepala sekolah dan guru yang belum mengetahui adanya buku digital itu.
Di sebuah sekolah menengah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, misalnya, pada hari pertama masuk sekolah, kertas fotokopi berisi judul buku, penerbit, dan harga buku yang akan dipakai siswa kelas III SMA jurusan IPA tersebut dibagikan kepada siswa.
”Ada 14 buku yang mesti dibeli. Harga semua buku yang dijual di sekolah hampir Rp 1 juta. Siswa yang mau beli pesan ke bagian Tata Usaha,” kata seorang siswa.
Buku-buku teks yang dipakai di sekolah tersebut merupakan keluaran dari penerbit buku ternama yang umum dipakai di sekolah. Tidak ada satu buku pun yang direkomendasikan dari buku digital yang disediakan pemerintah di situs web Depdiknas.

2. Konferensi : RI Dukung Palestina Merdeka

Jakarta, Kompas – Indonesia menyatakan akan terus mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Indonesia berupaya mendorong dan mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebelum tahun 2008 berakhir.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, simpati saja tidak cukup untuk masa depan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya. Untuk langkah konkret itu, Indonesia mengambil bagian dalam upaya pembangunan kapasitas aparat di Palestina untuk mengurus negaranya saat merdeka dan berdaulat. Dari kebutuhan 10.000 aparat, selama lima tahun Indonesia akan membantu pelatihan 1.000 aparat Palestina di Indonesia.
”Sekarang, simpati saja tidak cukup untuk Palestina. Afrika Selatan dan Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lain mengambil langkah konkret untuk memperkuat rakyat Palestina di beragam bidang untuk mempersiapkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar Presiden saat membuka New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Meeting on Capacity Building for Palestine di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).

3. ANALISIS POLITIK : Negeri 34 Partai Politik!

Oleh Eep Saefulloh Fatah
Kampanye tertutup untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dimulai Sabtu (12/7) pekan lalu dan akan berlangsung sekitar sembilan bulan. Pesertanya 34 partai politik!
Jumlah peserta Pemilu 2009 yang kembali membengkak membuktikan dua kegagalan sekaligus, para politikus gagal mengendalikan eforia pendirian partai dan mekanisme serta sistem gagal merampingkan partai secara efektif. Lalu, mesti cemaskah kita dengan pembengkakan jumlah partai itu? Apakah itu menandai kegagalan penguatan sistem kepartaian kita?

4. Pendidikan : Sapu Lidi dan Sabit untuk Mendaftar Sekolah

Oleh Madina Nusrat
Bagi penduduk miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kesempatan belajar sebagai bekal untuk mencari nafkah tidak berarti harus membayar mahal. Mereka bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan lewat kelompok belajar.
Hal ini seperti tampak di Kelompok Belajar (Kejar) Paket B setara SMP di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Kamis (14/7). Calon siswa tidak harus membayar sumbangan pendidikan jutaan rupiah. Mereka hanya membayar Rp 25.000 ditambah sapu lidi, sapu ijuk, sabit, cangkul, dan Al Quran.
Sumbangan itu pun bersifat sukarela, sesuai kemampuan orangtua siswa. Barang-barang itu akan digunakan para siswa dalam kerja bakti maupun bimbingan rohani.
Salah satu pendaftar, Soni Parwanto (12), lulusan Sekolah Dasar Negeri 4 Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang, hanya membawa sapu ijuk dan Al Quran untuk mendaftar.
Dengan skor hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional 17,70, sebenarnya Soni bisa diterima di SMP negeri di Ajibarang. Namun, orangtua Soni hanya buruh tani di Dusun Tanjungsari, Desa Tiparkidul. Mereka tak punya cukup uang untuk mendaftarkan Soni ke SMP negeri.

5. Kalla: Diatur untuk Perbaikan : Dalam 3,5 Tahun Daya Listrik Bertambah 40 Persen

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, upayanya mengalihkan hari kerja ke hari Sabtu dan Minggu bukan untuk merusak suasana kondusif industri. Namun, hal itu justru untuk memperbaiki suasana yang terganggu akibat krisis listrik.
Pemerintah juga membantah tidak adanya pemetaan dalam pembangunan proyek pembangkit listrik yang kini digalakkan. Dalam 3,5 tahun ini, pemerintah berhasil menambah daya listrik hampir 40 persen dengan dana Rp 90 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Wapres Kalla seusai penandatanganan Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/7).
Menurut Wapres, dalam 100 tahun, di negeri ini hanya bisa dibangun kapasitas daya listrik sampai 26.000 megawatt (MW). ”Akan tetapi, pemerintah ini hanya dalam waktu 3,5 tahun mampu menambah cadangan hampir 40 persen. Tahun depan kita bakal menambah lagi 10.000 MW. Jadi, hampir 100 persen dalam waktu enam tahun. Apakah salah cara pemerintah yang sekarang ini? Tidak kan?” tanya Wapres Kalla.

6. Tak Satu Menteri Pun Ajukan Cuti untuk Kampanye

Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan, sampai saat ini tidak satu menteri pun, anggota Kabinet Indonesia Bersatu, mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2009, yang kini telah dimulai. Cuti tidak diajukan karena tugas menteri sangat berat, sementara masa kampanye awal masih sebatas konsolidasi.
”Sampai Senin ini tidak satu pun permintaan cuti dari para menteri. Bisa dipahami karena tugas menteri itu cukup berat dan memerlukan perhatian yang tinggi. Karena itu, tampaknya pada kampanye awal ini, bisa dipastikan tak ada menteri yang mengajukan cuti,” ujar Hatta di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).
Menurut Hatta, Presiden terus menekankan perhatian yang tinggi dan serius pada tugas pemerintahan dan kenegaraan yang sedang diemban.
”Saya kira sebagai menteri, mereka juga sudah disumpah untuk mengutamakan pekerjaan yang sudah diamanatkan. Saya kira sudah menjadi perhatian tinggi dari para menteri untuk berkomitmen mendahulukan kepentingan pekerjaan itu,” ujarnya.

7. Artalyta Tak Akui Suap Jaksa Urip

Jakarta, Kompas – Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin (45) menegaskan, tak ada keterkaitan antara dirinya dan proses hukum penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia juga bersumpah tidak melakukan penyuapan karena uang yang diberikan kepada jaksa Urip Tri Gunawan merupakan uang pribadinya.
”Demi Tuhan, saya dapat pertanggungjawabkan dengan hati nurani menurut agama dan kepercayaan/keyakinan saya,” ujar Artalyta saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadinya di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/7). Ia didakwa menyuap jaksa Urip sehingga dituntut hukuman lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Urip dan Artalyta ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Maret lalu di Jakarta Selatan. Barang bukti yang disita adalah uang tunai 660.000 dollar AS, setara Rp 6,1 miliar.
Tim penasihat hukum Artalyta, yang dipimpin OC Kaligis, juga menyampaikan pleidoi setebal 171 halaman, tetapi tidak dibacakan seluruhnya karena keterbatasan waktu.

1. SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.
JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.
Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.
Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

2. JAKSA AGUNG SOAL DAVID NUSA : “Menteri Andi Paling Tahu”

“Ada koordinasi, tapi bukan dengan Kejaksaan Agung.”
JAKARTA — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata seharusnya menjadi orang yang paling tahu soal kepergian David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Pasalnya, Kejaksaan Agung tak pernah diajak bicara soal pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 1,29 triliun itu.
“Sejauh yang saya tahu, pembebasan bersyarat harus ada komunikasi dengan kejaksaan, ada pasalnya, ada ketentuannya. Tapi (dalam kasus ini) kejaksaan tidak dilibatkan,” kata Hendarman seusai pembukaan “New Asian-African Strategic Partnership Summit” di Istana Negara kemarin.
Padahal, kata dia, “Kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengawasi eksekusi.”
Rabu malam pekan lalu, David sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi bandar udara Hong Kong selama dua jam. Namun, akhirnya ia dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga saat ini, menurut Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, David belum membayar Rp 1,29 triliun tersebut.

3. Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

Secara prosedur Lapindo melanggar.
JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.
Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.
Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.
Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.
Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

4. Direktorat Pajak Tunda Pelimpahan Berkas Kasus Asian Agri

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pelimpahan ulang berkas dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke Kejaksaan Agung. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mereka memilih menunggu hasil proses kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Setelah kasasi keluar, baru berkas perkara dilimpahkan lagi,” katanya di Jakarta kemarin.
Penundaan itu dilakukan untuk memastikan berkas perkara dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto yang akan dilimpahkan itu tidak cacat hukum. “Daripada nanti juga dinilai tidak sah, bisa siasia kerja keras kami,” kata Tjiptardjo.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (anak usaha Asian Agri). Pengadilan menyatakan proses penyitaan dokumen-dokumen Asian Agri yang dilakukan aparat pajak tidak sah. Direktorat Pajak juga harus mengembalikan dulu dokumen- dokumen tersebut dan melakukan penyitaan ulang.

5. Puluhan Polisi Bandara Jalani Tes Urine

Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi.
TANGERANG — Seluruh polisi anggota Satuan Narkoba, Reserse, dan Intelijen Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin menjalani tes urine. Tes itu dilakukan setelah tiga polisi wilayah itu tertangkap saat menjual narkoba sitaan. Menurut seorang perwira, pemeriksaan mendadak ini berkaitan dengan penangkapan tiga bintara anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara pada pekan lalu.
Tes terhadap puluhan polisi itu dilakukan pukul 08.00 seusai apel pagi. “Saya bersih,” kata seorang polisi dari Satuan Intelijen sambil mengangkat kedua tangannya.
Sebelumnya, dua polisi bandara, yakni Brigadir Satu Wawan Kristanto dan Brigadir Satu Indrianto, dicokok anggota Reserse Polres Jakarta Barat di tempat hiburan di wilayah Kembangan dalam operasi pembelian tersamar. Bersama mereka, Edi Junaedi, 30 tahun. Polisi menyita 1 gram sabu-sabu dan 2 butir ekstasi milik Edi, 13 paket sabu- sabu seberat 14 gram milik Wawan, dan 35 gram ketamine milik Indrianto.

Laporan yang menarik perhatian saya hari ini adalah hasil laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang pada intinya Pemerintah Indonesia (TNI, Polri dan Sipil) bertanggung jawab atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Anehnya laporan ini bocor ke media Australia The Sydney Morning Herald. Ada apa ini?

Saya setuju semua yang bersalah dihukum atau diberi sanksi, tetapi harus adil jangan pilih kasih. Coba lihat apa yang Amerika Serikat lakukan di Irak? Israel di Palestina? Tidakkah kejahatan dan kekerasan yang dilakukan mereka lebih berat dan parah? Tetapi bagaimana sikap negara-negara yang ‘menyerang kejahatan Indonesia’ di Timor Timur pada mereka?

Jika tidak mendapat perlakukan adil, Pemerintah Indonesia jangan takut untuk melawan dan memperjuangkan perlakukan yang adil untuk semua bangsa!

1. Pelanggaran HAM di Timor Timur : TNI Siap Bertanggung Jawab

Yang bersalah cukup minta maaf.
JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menyatakan siap bertanggung jawab jika institusinya terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste (waktu itu Timur Timor) semasa jajak pendapat pada 1999.
“Kalau memang institusi, saya siap bertanggung jawab,” kata Djoko Santoso setelah mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva di Istana Merdeka kemarin.
Djoko menyatakan belum bisa merumuskan bentuk pertanggungjawaban itu karena belum menerima rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan secara resmi.
Menurut Djoko, rumusan pertanggungjawaban dibuat setelah institusinya menerima rekomendasi Komisi yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste tersebut. Hingga kemarin, Presiden belum memberikan instruksi apa pun kepada TNI terkait laporan Komisi setebal 321 halaman itu. “Kita tunggu saja,” kata Djoko.
Menurut rencana, laporan itu akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali, Selasa mendatang. Meski bersifat rahasia, laporan ini sudah bocor ke sejumlah media internasional.
Dalam laporan berjudul Per Memoriam Ad Spem itu disebutkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan secara terorganisasi di Timor Timur ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Kejahatan itu meliputi pembunuhan, pemerkosaan dan pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan, dan pengusiran terhadap warga sipil.
Komisi ini juga menyimpulkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil harus bertanggung jawab secara kelembagaan karena terlibat.
Saat pelanggaran kemanusiaan terjadi, Panglima ABRI (sekarang TNI) dijabat oleh Jenderal Wiranto. Sedangkan Kepala Polri dijabat oleh Jenderal Roesmanhadi.

2. Komisi Yudisial Segera Periksa Hakim Khaidir

Mahkamah Agung dianggap melanggar aturan.
JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir yang dicopot Mahkamah Agung, Jumat lalu. “Keputusan Mahkamah Agung tidak mempengaruhi niat kami memeriksa Khaidir,” kata Busyro kemarin.
Komisi Yudisial, menurut Busyro, telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Khaidir. Surat itu ditembuskan kepada Presiden, Komisi Hukum DPR, dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga sudah meminta Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan memerintahkan Khaidir memenuhi panggilan Komisi Yudisial.
Khaidir dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Hakim. Khaidir dinyatakan berinisiatif menghubungi Artalyta untuk meminta bantuan dana berlibur dan bermain golf di Cina. Artalyta adalah tersangka kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.

3. Pengelola Jalan Tol Merak Rugi Ratusan Juta

Antrean kendaraan mencapai 11 kilometer.
MERAK — Pengelola jalan tol Cilegon Barat hingga tol Merak merugi hingga ratusan juta rupiah akibat kemacetan arus kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan Merak. Kemacetan berlangsung sejak Rabu lalu.
“Sampai hari ini kami rugi hingga Rp 400 juta dari total penerimaan,” kata penyelia tol Cilegon Barat dan tol Merak PT Jasa Marga Mandala Sakti, Dudung Widjaya, kemarin.
Selain kerugian materi, kendaraan bertonase besar dalam kondisi diam membuat struktur permukaan jalan bergelombang. “Kerugian jadi berlipat.”
Sejak pagi kemarin, panjang antrean kendaraan mencapai sekitar 11 kilometer, yakni lima kilometer dari gerbang tol Merak dan enam kilometer pada ruas tol Cilegon Barat hingga tol Merak. Antrean dipenuhi oleh kendaraan berat seperti truk dan trailer itu berhenti di badan jalan. Antrean cenderung bertambah karena menjelang akhir pekan yang merupakan hari terakhir liburan sekolah.

4. Pembunuh Keluarga Pengusaha Ditangkap

Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
JAKARTA — Polisi membekuk Ahmad Falah yang diduga kuat sebagai pembunuh anggota keluarga pengusaha pakan ternak, Musherto.
Falah adalah suami pembantu rumah tangga Musherto, Tusmiatun. Ia ditangkap di rumah kos temannya di Jalan Maung, Ciputat, Jumat, pukul 23.00 WIB. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa kamera digital, charger telepon seluler, dan uang Rp 1,1 juta hasil penjualan ponsel. Pisau dan sarung tangan yang dipakai membunuh sudah dibuang.
“Dia berencana mengambil emas, tapi ketahuan,” kata Kepala Unit II Kejahatan dan Perampasan Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Helmi Santika kemarin di kantornya. Pelaku lantas menghabisi nyawa Winston Renaldi, 17 tahun, dan Lidwina Ivy, 23 tahun, masing-masing putra dan menantu Musherto.
Pencurian di rumah mewah Musherto, 60 tahun, Jalan Kartika Pinang I Nomor 16 RT 14, RW 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis lalu dilakukan Falah dengan bantuan Tusmiatun.

5. Korban Mutilasi Dibuang di Kebagusan

Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
JAKARTA — Jasad seorang pria korban mutilasi ditemukan dalam tiga wadah terpisah kemarin di Jalan Raya Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga setempat menemukannya sekitar pukul 08.00 WIB. Ketika ditemukan, darah mayat berbau amis dan sekujur tubuh korban, termasuk wajah dan penis, penuh luka sayatan.
Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Chairul Anwar menjelaskan kepala korban dimasukkan dalam tas ransel cokelat yang diletakkan di bawah pohon. Bagian badan lainnya ditemukan di lahan kosong di seberang jalan. Badan yang masih menyatu dengan lengan kiri dimasukkan dalam koper biru.
“Lengan kanan, paha, dan kaki kanan-kiri dibungkus kantong kresek plastik warna merah,” katanya di kantornya kemarin.
Penyidik, kata Chairul, berhasil menyusun tujuh potongan tubuh itu hingga lengkap, namun belum mengetahui identitas lelaki malang itu. Hingga kemarin sore, belum ada yang mengaku keluarga korban.
Menurut Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Mun’im Idris, korban berusia sekitar 30 tahun, tinggi 170 sentimeter, rambut lurus, hidung mancung, kulit sawo matang, dan golongan darah O. “Orangnya ganteng,” kata Mun’im.

6. Partai : Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

Putu Setia
Ketika menonton Muhaimin Iskandar berebutan mengambil nomor urut partai dengan Yenny Wahid, istri saya kembali kambuh kesalnya gara-gara partai yang ia dirikan tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
“Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah Ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Mahabesar. Itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai Ibu akan didukung,” kata istri saya menyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai Ibu akan laku?”
Saya sudah capek menasihati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

Dua berita utama Kompas mengenai partai politik. Satu berita mengenai belajar ‘energi’ ke Brasil dan beberapa berita lain.

Logika politik memang bisa berputar-putar dan berputar balik. Apakah adanya banyak partai baru itu tanda Rakyat tidak percaya Parpol lama, atau para politisi di Partai Baru yang tidak mendapat tempat di partai lama? Atau lebih suka jadi raja kecil dari pada punggawa besar? Apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan sendiri? Tanyalah pada hati nurani masing-masing, bukan pada Hanura ya?

1. Rakyat Kecewa kepada Politisi : Massa Pilkada Bertemu dengan Massa Pemilu 2009

Jakarta, Kompas – Masyarakat cenderung jenuh dan kecewa terhadap pemimpin politik. Hal itu mengakibatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik, seperti pilkada, menjadi rendah. Oleh karena itu, parpol peserta Pemilu 2009 harus mampu mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary pada acara deklarasi kampanye damai di Jakarta, Sabtu (12/7) malam. Acara yang diselingi beberapa tarian dan lagu itu diikuti ketua dan pengurus 34 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009, misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Ketua PKB versi MLB Parung Ali Masykur Musa.
Anshary mengatakan, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini terlihat kecenderungan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. ”Kampanye damai Pemilu 2009 memiliki makna penting. Dalam pengamatan di lapangan akhir-akhir ini, terdapat fenomena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada,” katanya.
Rendahnya tingkat partisipasi itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kejenuhan masyarakat, kekecewaan kepada pemimpin politik, dan kurangnya sosialisasi pemilu.
Oleh karena itu, lanjutnya, dalam kampanye damai Pemilu 2009, parpol harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

2.RI Belajar dari Brasil : Brasil Telah Mampu Mengatasi Krisis Energi

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia akan banyak belajar dari keberhasilan Pemerintah Brasil mengatasi krisis energi yang pernah terjadi. Indonesia akan belajar mengembangkan dan mengelola energi alternatif yang berbasis etanol yang berhasil mengatasi krisis energi.
Tak hanya itu, Presiden Yudhoyono juga mengutarakan maksudnya untuk belajar dari kesuksesan Brasil meningkatkan produksi pangan.
Untuk itu, selain akan mengirim delegasi yang lengkap untuk menghadiri seminar internasional tentang bioetanol di Brasil menjelang akhir tahun ini, Indonesia juga akan mengirim lebih banyak lagi mahasiswa program beasiswa khusus terkait energi.
Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat mengadakan keterangan pers bersama Presiden Brasil Lula da Silva di Ruang Credential, Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (12/7). Dalam kunjungan dua harinya di Indonesia itu, Presiden Brasil menyertakan 25 anggota delegasi dan ratusan pengusaha Brasil.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono bersama Presiden Lula da Silva menyaksikan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman (MOU) tentang kerja sama di bidang teknik produksi dan pengembangan bahan bakar etanol. MOU itu ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim.
Dua perjanjian lainnya yang ikut ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda adalah mengenai pendidikan serta pembebasan visa untuk paspor diplomat dan dinas kedua negara.

3. Hari Koperasi : Presiden: Bantulah dan Kembangkan Koperasi

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koperasi serta usaha kecil dan menengah paling efektif memerangi kemiskinan. Koperasi adalah institusi yang paling tepat dalam meningkatkan penghasilan rakyat.
”Kalau kemiskinan ingin berkurang, bantulah dan galakkan koperasi. Kalau pengangguran ingin berkurang, bantulah dan kembangkan koperasi. Kalau rakyat ingin baik produksi pangan, energi, dan ekonomi kerakyatannya, sekali lagi bantulah dan kembangkan koperasi,” kata Presiden, mengingatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk bupati dan wali kota, dalam sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-61 Koperasi di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/7).
HUT Koperasi kali ini bertemakan ”Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat”. Ini diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Presiden Yudhoyono mengatakan, koperasi harus ambil peran nyata mengatasi dan memberikan jalan keluar pada krisis pangan dan energi. Akhir-akhir ini koperasi melakukan kegiatan konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan energi alternatif.
”Usaha ini sangat tepat. Negara maju juga melakukan kegiatan ini. Koperasi adalah tiang, pilar, dan saka guru ekonomi Indonesia,” kata Presiden.

4. Parpol Baru : Rakyat Tak Percaya Parpol Lama

SEMARANG, KOMPAS – Banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 disebabkan rakyat sudah tidak percaya kepada partai-partai lama. Selain itu, rakyat juga ingin mencari figur pemimpin alternatif melalui parpol baru.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi mengemukakan itu di Semarang, Sabtu (12/7). ”Beberapa parpol baru yang bermunculan adalah bentuk kegagalan parpol lama untuk melahirkan calon pemimpin baru. Akan tetapi, membentuk parpol baru adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi undang-undang,” kata Muladi.
Muladi yang juga Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengkritik sistem demokrasi di Indonesia yang dia nilai masih dibangun dengan cara mobilisasi massa yang dilakukan parpol.
Menurut dia, parpol telah memperalat rakyat untuk kepentingan parpol semata. Seharusnya, demokrasi tumbuh murni berdasarkan partisipasi rakyat.
”Salah satu solusinya adalah pendidikan politik rakyat kita harus diperbaiki. Dalam hal ini, parpol memiliki peran penting mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik,” tutur Muladi.

5. PARIWISATA SULUT : Mengemas Akar Budaya, Membidik Peluang Wisata

Denting kulintang sayup-sayup mengiringi belaian sejuknya udara di lereng Gunung Soputan, Minahasa, 60 kilometer barat Kota Manado, Sulawesi Utara. Hari itu pertengahan Juli 2008, di atas bukit, puluhan penari meliuk-liuk di altar terbuka berlantai papan kayu diiringi musik kulintang dan tabuhan tambur.
Pasukan kebesaran berkostum merah menyala menjaga prosesi adat dengan tombak dan pedang terhunus. Prajurit adat itu mengenakan topi berhias bulu burung manguni (burung hantu), elang, dan rangkong. Replika paruh burung dipasang di ujung depan topi.
Di bukit itu, berkumpul sembilan subetnis Minahasa, yaitu Tonsamang, Ponosakan, Tonsea, Bantik, Tontemboan, Tombulu, Pasan, Ratahan, dan Tolour. Mereka sedang merunut jejak leluhur melalui akar budaya Minahasa yang terus meredup menuju kegelapan sejarah.
Keturunan To’ar dan Lumimu’ut itu menyambangi leluhur mereka yang spiritnya terpahat di tubuh Watu Pinawetengan di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso, Minahasa, Sulut. Mereka merunut jejak leluhur yang melakukan maesaan, berjanji setia untuk bersatu dalam perbedaan.

6. PELUNCURAN BUKU : Komunikasi sebagai Jembatan Atasi Konflik

Jakarta, Kompas – Di tengah arus perubahan di Tanah Air, perbedaan pandangan dan kepentingan bisa memicu konflik antarkelompok. Untuk itu, komunikasi di segala bidang perlu dibuka seluas-luasnya.
Hal itu terungkap dalam acara peluncuran buku berjudul Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia dan kumpulan cerita pendek karya M Alwi Dahlan, Penyombong Kelas Satu, Sabtu (12/7) di Wisma Antara, Jakarta, sebagai peringatan 75 tahun usia Prof M Alwi Dahlan.
Dalam buku berjudul Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Alwi menuliskan, komunikasi tidak hanya terkait media massa, tetapi cakupannya sangat luas, meliputi segala segi dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, komunikasi perlu dipahami secara antardisiplin ilmu dan melewati tantangan yang membatasi hubungan antarmanusia. Buku itu juga berisi pengamatan dari beragam sudut pandang terhadap kiprah M Alwi Dahlan sebagai pakar dan praktisi komunikasi, juga sebagai Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan VII di bawah Soeharto.
Setelah menggeluti berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, kesenian, guru besar ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berpandangan, ”Komunikasi itu penting dilihat dari kacamata apa pun.”

7. RI Tunggu Laporan Resmi : Tanggapan Disampaikan 15 Juli

Jakarta, Kompas – Meskipun harian The Sydney Morning Herald telah mengungkapkan sebagian isi dari laporan hasil kerja dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Pemerintah Indonesia tidak ingin berkomentar lebih dahulu sebelum menerima secara resmi laporan tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjawab pers seusai jamuan makan siang di Istana Negara, Jakarta, untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula Da Silva, Sabtu (12/7).
”Laporan resminya saja kita belum terima. Tunggu saja. Tanggapan pemerintah, baik Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, nantinya akan diwakili oleh kedua presiden dan baru disampaikan pada 15 Juli di Bali,” kata Hassan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Ramos Horta akan bertemu di Denpasar, Bali, Selasa (15/7), untuk memberikan keterangan pers bersama setelah menerima laporan hasil kerja dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
Sebagaimana diberitakan, harian yang terbit di Australia itu menyebutkan, Indonesia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur semasa jajak pendapat penentuan kemerdekaan tahun 1999. Disebutkan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM saat referendum dilakukan.
Menanggapi itu, Hassan mengatakan, ”Mungkin bisa saja. Akan tetapi, apa betul seperti itu. Kita, kan, belum tahu. Kalau bisa, saya tidak perlu menanggapi apa-apa sekarang. Jadi, nanti saja dengar pada waktunya.”

8. Musik : Perayaan Rock Lintas Generasi

Susi Ivvaty
Bagaimana jika grup rock yang dianggap ”legendaris” semacam Gang Pegangsaan, Elpamas, Shark Move, dan Noor Bersaudara ”beradu” dengan Koil, serta grup-grup underground yang diawaki anak-anak muda? Inilah perayaan musik rock lintas generasi.
Lebih dari 100 grup rock manggung lewat ajang Jakarta Rock Parade, 11-13 Juli 2008 di Tennis Indoor & Outdoor Senayan, Jakarta. Sesuai dengan namanya, Jakarta Rock Parade ingin menyuguhkan parade berbagai jenis aliran rock dan komunitas musik rock di dalam satu ajang berkonsep multiconcert dan multistage. Ini semacam festival mirip Java Jazz Festival kalau untuk musik jazz.
Panitia mendirikan empat panggung di seputaran Tennis Indoor Senayan dan satu-persatu grup band secara mengalir naik ke panggung. Satu grup tampil selama 15-30 menit sebelum digantikan band lain.
Grup yang tampil di antaranya Nidji, The Changcuters, Pas Band, The Upstair, Superglad, Killed by Butterfly, Dead Squad, dan Bite. Parade yang dipromotori PT Bagawanta Intra Ganendra (BIGanendra) ini juga mendatangkan beberapa grup dari luar negeri, seperti The Tielman Brothers.
Grup asal Maluku yang menetap di Belanda terdiri dari Andy Tielman dan kawan-kawan ini dikenal kerap tampil sambil melompat-lompat atau berguling-guling sambil memainkan gitar. Grup tersebut tampil Sabtu (12/7) malam.
Pada Minggu (13/7), yang menjadi hari terakhir parade, tampil grup band antara lain VooDoo, Naif, Elpamas, Zeke & The Popo, Pure Saturday, Mono, serta grup band dari Italia, Brandon Ashley & The Silverbug. Pertunjukan dimulai pukul 15.00 dan berakhir tengah malam.